Sekolah yang Sulit Ditiru

Pada suatu kunjungan ke sebuah sekolah dasar kecil di Kepulauan Kvarken, Finlandia, cerpenis AS Laksana menemukan pemandangan yang bagi banyak orang Indonesia mungkin terasa sederhana, tetapi sesungguhnya sangat mahal. Ia melihat kelas yang tidak penuh sesak, guru yang mengenal muridnya, makan siang gratis, serta negara yang benar-benar hadir sampai ke pulau kecil.

Sekolah itu bernama Vallgrund Daghem. Muridnya hanya sekitar empat puluh orang dari kelas satu sampai kelas enam. Mereka didampingi tujuh guru dan beberapa asisten. Rasio seperti itu membuat pendidikan tidak berjalan seperti pabrik yang mengejar jumlah lulusan, melainkan seperti kebun yang merawat tiap tanaman sesuai kebutuhan. Anak-anak menggambar ilustrasi dari buku yang mereka baca, bermain musik, dan belajar dalam suasana yang tidak tergesa-gesa.

Yang paling menarik bukanlah gambar di dinding kelas atau keramahan kepala sekolahnya. Yang paling penting justru gagasan yang menopang semuanya, bahwa pendidikan bermutu adalah hak warga negara, bukan hadiah bagi keluarga yang mampu membayar mahal.

Di Finlandia, negara menanggung biaya pendidikan sejak sekolah dasar hingga perguruan tinggi. Dalam masa wajib belajar, kebutuhan sekolah disediakan. Bahkan, bila tidak tersedia angkutan umum, anak-anak dapat diantar menggunakan taksi. Bagi negara yang masih sering berdebat tentang uang seragam, buku paket, iuran komite, dan biaya study tour, cerita tentang taksi sekolah mungkin terdengar seperti dongeng dari negeri bersalju nun jauh di sana.

Namun, yang membuat sistem Finlandia bekerja bukan semata besarnya anggaran. Ada cara pandang yang berbeda. Pendidikan diperlakukan sebagai investasi jangka panjang untuk membangun warga negara, bukan sekadar proyek tahunan yang diukur dari jumlah gedung, angka kelulusan, atau tumpukan spanduk penerimaan siswa baru.

Pemikir pendidikan asal Brasil, Paulo Freire, pernah mengingatkan bahwa pendidikan tidak pernah netral. Pendidikan dapat menjadi alat untuk mempertahankan ketimpangan, tetapi juga bisa menjadi jalan pembebasan. Dalam konteks ini, sekolah yang baik bukan hanya tempat anak belajar membaca, berhitung, dan menghafal. Sekolah adalah ruang agar anak dari keluarga biasa memiliki kesempatan yang sama untuk membayangkan hidup yang lebih baik.

Masalahnya, kesempatan itu belum sepenuhnya hadir di Indonesia. Kita memang memiliki sekolah negeri yang tersebar sampai desa-desa. Akan tetapi, mutu sekolah masih sangat bergantung pada alamat rumah, kemampuan ekonomi orang tua, dan keberuntungan bertemu guru yang baik. Anak di kota besar dapat memilih sekolah dengan laboratorium, perpustakaan, kursus tambahan, serta akses teknologi. Anak di daerah terpencil harus puas dengan ruang kelas seadanya, guru terbatas, dan perjalanan panjang menuju sekolah.

Kesenjangan itu membuat pendidikan berpotensi memperpanjang kemiskinan antargenerasi. Keluarga kaya dapat membayar sekolah mahal, les privat, buku impor, bahkan lingkungan sosial yang mendukung anaknya. Sementara itu, keluarga miskin hanya mampu mengirim anak ke sekolah yang fasilitasnya terbatas. Ketika lulus, anak-anak dari dua dunia itu masuk ke pasar kerja dengan bekal yang tidak sama. Kita lalu menyebutnya persaingan bebas, padahal garis start-nya sudah berbeda jauh.

Pierre Bourdieu, sosiolog Prancis, menyebut kondisi semacam ini sebagai reproduksi sosial. Sekolah, yang seharusnya menjadi tangga mobilitas, justru memperkuat posisi kelas sosial yang sudah ada. Anak-anak dari keluarga berpunya lebih mudah mewarisi modal budaya berupa bahasa, jaringan, rasa percaya diri, dan kebiasaan belajar. Sementara anak-anak dari keluarga miskin harus berjuang dua kali. Mereka mesti mengejar pelajaran sekaligus mengejar ketertinggalan sosial.

Karena itu, meniru Finlandia tidak cukup dengan mengadopsi metode belajar, mengganti kurikulum, atau memasang slogan sekolah ramah anak. Yang harus ditiru adalah keberanian politik untuk menjadikan pendidikan sebagai urusan paling serius. Negara perlu memastikan guru berkualitas mau tinggal di daerah, perpustakaan dengan buku melimpah, makanan bergizi yang tersedia, dan sekolah tidak menjadi beban tambahan bagi keluarga miskin.

Tentu Indonesia tidak bisa menyalin Finlandia begitu saja. Luas wilayah, jumlah penduduk, kondisi fiskal, serta keragaman sosial kita sangat berbeda. Tetapi perbedaan itu tidak boleh menjadi alasan untuk menyerah. Kita mungkin belum mampu menyediakan taksi sekolah bagi semua anak. Namun, kita bisa memulai dengan memastikan tidak ada anak putus sekolah karena ongkos, tidak ada guru honorer hidup dalam ketidakpastian, dan tidak ada sekolah di pelosok yang dibiarkan berjuang sendirian.

Sekolah yang sulit ditiru bukanlah sekolah dengan bangunan paling mewah atau teknologi paling mutakhir. Ia adalah sekolah yang dibangun di atas keyakinan bahwa setiap anak, dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote, berhak memperoleh masa depan yang layak. Selama keyakinan itu belum menjadi dasar kebijakan, pendidikan kita akan terus sibuk mengejar ketertinggalan, tanpa pernah benar-benar sampai pada keadilan.