Menafsir Konstitusi

Konstitusi bukan sekadar kumpulan pasal. Ia adalah kesepakatan politik sebuah bangsa tentang bagaimana kekuasaan dibatasi. Karena itu, siapa yang berhak menafsirkan konstitusi selalu menjadi persoalan penting dalam sejarah negara-negara modern. Ketika muncul perdebatan mengenai nota kesepahaman (MoU) antara Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) dengan Mahkamah Konstitusi (MK) dan Mahkamah Agung (MA), sesungguhnya yang sedang dipertanyakan bukan sekadar sebuah dokumen kerja sama, melainkan batas antara cabang-cabang kekuasaan dalam negara hukum.

Sejarah menunjukkan bahwa perebutan kewenangan menafsirkan konstitusi bukanlah fenomena baru. Hampir semua negara demokrasi pernah mengalaminya.

Di Amerika Serikat, perdebatan tersebut mencapai titik penting pada tahun 1803 melalui perkara Marbury v. Madison. Dalam putusan yang ditulis Ketua Mahkamah Agung John Marshall, lahirlah prinsip judicial review, yakni kewenangan pengadilan untuk menyatakan suatu undang-undang bertentangan dengan konstitusi. Menariknya, kewenangan itu tidak pernah disebut secara eksplisit dalam Konstitusi Amerika Serikat. Ia lahir melalui praktik ketatanegaraan dan kemudian diterima sebagai tradisi konstitusional.

Sejak saat itu, Mahkamah Agung Amerika menjadi “penafsir terakhir” konstitusi. Presiden maupun Kongres boleh berbeda pendapat, tetapi putusan pengadilan tetap menjadi rujukan. Inilah salah satu fondasi prinsip checks and balances yang menjaga agar tidak ada satu lembaga pun menjadi terlalu dominan.

Di Eropa, pengalaman sejarah justru berbeda. Setelah Perang Dunia II, Jerman membentuk Mahkamah Konstitusi Federal (Bundesverfassungsgericht) sebagai respons terhadap trauma rezim Nazi. Para perancang konstitusi menyadari bahwa parlemen yang dipilih secara demokratis pun dapat menghasilkan kebijakan yang mengancam kebebasan warga negara apabila tidak diawasi oleh lembaga yudisial yang independen.

Mahkamah Konstitusi Jerman kemudian berkembang menjadi salah satu pengadilan konstitusi paling berpengaruh di dunia. Bahkan parlemen dan pemerintah Jerman pun tidak dapat begitu saja mengoreksi tafsir konstitusi yang telah diputuskan mahkamah.

Indonesia memiliki perjalanan yang khas. Sebelum reformasi, MPR dikenal sebagai lembaga tertinggi negara. Doktrin yang berkembang saat itu menempatkan MPR sebagai penjelmaan seluruh rakyat Indonesia. Presiden dipilih dan bertanggung jawab kepada MPR, sementara lembaga negara lain berada dalam posisi yang tidak setara.

Namun, reformasi 1998 mengubah arsitektur ketatanegaraan secara mendasar. Melalui empat kali amandemen UUD 1945, konsep lembaga tertinggi negara dihapus. MPR tidak lagi berada di atas lembaga lain, melainkan menjadi salah satu lembaga konstitusi dengan kewenangan yang terbatas, seperti mengubah UUD, melantik presiden, atau memutus pemberhentian presiden sesuai mekanisme konstitusi.

Pada saat yang sama, Mahkamah Konstitusi dibentuk pada tahun 2003 sebagai penjaga konstitusi (the guardian of the constitution). Kehadirannya merupakan jawaban atas kebutuhan akan lembaga yang mampu menyelesaikan sengketa konstitusi secara independen. Sejak itulah, penafsiran terhadap UUD dalam perkara konkret menjadi bagian dari fungsi utama MK.

Dalam perspektif sejarah ketatanegaraan Indonesia, perubahan tersebut merupakan pergeseran besar: dari supremasi MPR menuju supremasi konstitusi. Yang menjadi tertinggi bukan lagi suatu lembaga, melainkan Undang-Undang Dasar itu sendiri.

Karena itulah, setiap langkah yang berpotensi menimbulkan kesan tumpang tindih kewenangan mudah memunculkan perdebatan. Sebagian kalangan memandang keterlibatan MPR dalam penafsiran konstitusi sebagai bentuk komunikasi antarlembaga yang wajar. Sebagian lainnya khawatir hal itu dapat menimbulkan persepsi bahwa lembaga politik ikut memengaruhi proses peradilan konstitusi.

Perdebatan semacam ini sesungguhnya sehat dalam negara demokrasi. Demokrasi tidak dibangun melalui keseragaman pendapat, melainkan melalui mekanisme saling mengawasi. Yang terpenting adalah setiap lembaga tetap bekerja dalam batas kewenangan yang diberikan konstitusi.

Pengalaman sejumlah negara juga menunjukkan bahwa hubungan antarlembaga negara memang diperlukan. Di Inggris, misalnya, Mahkamah Agung dan parlemen tetap berkomunikasi dalam berbagai forum kelembagaan tanpa mengurangi independensi masing-masing. Kuncinya terletak pada batas yang jelas. Komunikasi administratif tidak boleh berubah menjadi intervensi terhadap proses pengambilan putusan.

Dalam negara hukum modern, independensi peradilan merupakan modal utama kepercayaan publik. Putusan pengadilan harus diyakini lahir dari pertimbangan hukum, bukan dari pengaruh politik ataupun tekanan kelembagaan. Sebaliknya, lembaga politik pun harus tetap memiliki ruang menjalankan fungsi konstitusionalnya tanpa dianggap selalu bermaksud mengintervensi.

Sejarah ketatanegaraan mengajarkan bahwa keseimbangan kekuasaan jauh lebih penting daripada dominasi satu lembaga. Montesquieu pernah mengingatkan bahwa kekuasaan cenderung disalahgunakan apabila tidak dibatasi oleh kekuasaan lain. Gagasan inilah yang kemudian melahirkan prinsip pemisahan kekuasaan yang menjadi fondasi banyak negara demokrasi, termasuk Indonesia pasca-Reformasi.

Polemik mengenai hubungan MPR, MK, dan MA sebaiknya tidak hanya dipandang sebagai perdebatan hukum semata. Ia juga merupakan pengingat bahwa demokrasi selalu membutuhkan kewaspadaan agar batas-batas kewenangan tetap terjaga. Konstitusi akan tetap hidup bukan hanya karena ditulis dengan baik, melainkan karena setiap lembaga bersedia menghormati peran dan batasnya masing-masing. Dengan demikian, yang benar-benar menjadi penguasa tertinggi bukanlah MPR, MK, MA, ataupun pemerintah, melainkan konstitusi itu sendiri.