Pada 8 Desember 1953, Presiden Amerika Serikat Dwight D. Eisenhower menyampaikan pidato Atoms for Peace di Sidang Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa. Gagasan itu menjadi fondasi lahirnya tata kelola nuklir modern. Teknologi nuklir boleh dikembangkan untuk tujuan damai, tetapi harus dicegah agar tidak berubah menjadi senjata pemusnah massal. Semangat tersebut kemudian diwujudkan melalui Badan Energi Atom Internasional (IAEA) dan Perjanjian Non-Proliferasi Nuklir (NPT) pada tahun 1968.
Selama puluhan tahun, Amerika menjadi penjaga utama rezim nonproliferasi. Salah satu instrumennya ialah gold standard dalam Perjanjian 123, yaitu syarat bahwa negara mitra tidak boleh memperkaya uranium atau memproses ulang bahan bakar nuklir bekas di wilayahnya sendiri. Uni Emirat Arab menerima syarat itu pada tahun 2009 dan dipuji sebagai teladan kerja sama nuklir sipil yang aman.
Kini, standar tersebut mulai bergeser. Kesepakatan Amerika Serikat dengan Arab Saudi yang membuka peluang pengayaan uranium domestik bukan sekadar kontrak energi. Ia menciptakan preseden hukum yang dapat menggoyahkan konsistensi rezim nonproliferasi internasional. Dalam hukum dikenal adagium ubi eadem ratio, ibi idem jus—di mana alasannya sama, di situ hukumnya harus sama. Jika Arab Saudi diberi pengecualian, negara lain akan merasa berhak menuntut perlakuan serupa.
Persoalannya bukan pada hak Arab Saudi membangun pembangkit listrik tenaga nuklir. Masalahnya terletak pada teknologi pengayaan uranium yang bersifat dual use. Teknologi yang sama dapat menghasilkan bahan bakar reaktor, tetapi juga dapat menjadi pijakan menuju pembuatan senjata nuklir apabila tingkat pengayaannya ditingkatkan. Perbedaannya bukan jenis teknologinya, melainkan kadar uranium yang dihasilkan.
Hampir semua negara yang kemudian memiliki senjata nuklir memulai perjalanannya melalui program sipil. India mengembangkan kemampuan nuklir dari riset damai sebelum melakukan uji coba pada tahun 1974. Pakistan mengikuti langkah itu sebagai respons terhadap India. Korea Utara memanfaatkan fasilitas nuklir sipil sebelum keluar dari NPT dan membangun arsenal nuklirnya sendiri.
Inilah yang dalam studi keamanan disebut latent nuclear capability—kemampuan teknis yang sewaktu-waktu dapat dialihkan menjadi kemampuan militer.
Dari sudut pandang hukum internasional, konsistensi merupakan fondasi legitimasi. Asas pacta sunt servanda dalam Konvensi Wina 1969 menegaskan bahwa setiap perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik. Meski Perjanjian 123 merupakan kesepakatan bilateral, perubahan standar yang selama ini dipromosikan Amerika dapat dipandang sebagai kemunduran terhadap semangat nonproliferasi yang dibangun melalui NPT dan IAEA.
Lebih jauh lagi, berlaku adagium nemo potest mutare consilium suum in alterius iniuriam—tidak seorang pun boleh mengubah pendiriannya sehingga merugikan pihak lain. Ketika Amerika melonggarkan standar bagi satu sekutu strategis, negara-negara lain memperoleh dasar politik, bahkan moral, untuk meminta perlakuan yang sama. Iran hampir pasti akan memanfaatkan preseden tersebut untuk memperkuat argumentasi bahwa hak memperkaya uranium tidak boleh hanya diberikan kepada sebagian negara.
Di sinilah hukum internasional berhadapan dengan realitas politik. Alasan Washington sebenarnya mudah dipahami. Arab Saudi merupakan mitra strategis di Timur Tengah sekaligus pasar bernilai miliaran dolar bagi industri nuklir Amerika. Jika terlalu banyak syarat diberikan, Riyadh dapat beralih kepada Rusia atau Tiongkok. Namun pengalaman menunjukkan bahwa kepentingan ekonomi sering kali melonggarkan prinsip hukum.
Fenomena ini bukan hal baru. Pada tahun 2008, Amerika juga memberikan pengecualian kepada India, negara yang bukan penandatangan NPT, demi kepentingan geopolitik menghadapi Tiongkok. Setiap pengecualian memang tampak rasional dalam konteks tertentu, tetapi akumulasi pengecualian perlahan mengubah norma menjadi sekadar instrumen politik.
Padahal, salah satu asas penting dalam negara hukum adalah kepastian hukum (legal certainty). Aturan hanya akan dihormati apabila diterapkan secara konsisten. Ketika penerapannya bergantung pada kedekatan politik atau kekuatan ekonomi suatu negara, hukum kehilangan daya moralnya dan berubah menjadi alat legitimasi kekuasaan.
Bagi Indonesia, perkembangan ini layak dicermati. Sebagai negara yang telah meratifikasi NPT dan selama ini konsisten mendukung perlucutan senjata nuklir, Indonesia berkepentingan agar rezim nonproliferasi tetap kredibel. Pengembangan energi nuklir sipil memang penting untuk ketahanan energi masa depan, tetapi harus tetap berada dalam kerangka transparansi, pengawasan IAEA, dan kepastian hukum internasional.
0 komentar:
Posting Komentar
Terima kasih atas komentarnya