Belajar Bertahan dari Iran

Selama puluhan tahun, banyak pengamat Barat memperkirakan Republik Islam Iran akan runtuh akibat sanksi ekonomi. Sejak Revolusi Islam 1979, negeri itu menghadapi embargo perdagangan, pembatasan perbankan, larangan investasi, hingga isolasi diplomatik. Ketika perang dengan Israel kembali pecah pada tahun 2026 dan Amerika Serikat ikut terlibat secara militer, ramalan itu kembali mengemuka. Ekonomi Iran akan kolaps.

Namun, seperti berkali-kali sebelumnya, prediksi tersebut tidak sepenuhnya terbukti. Iran memang mengalami inflasi tinggi, nilai mata uang yang terus merosot, serta pertumbuhan ekonomi yang tertekan. Dana Moneter Internasional (IMF) bahkan memproyeksikan ekonomi Iran menyusut sekitar 5,4 persen pada tahun 2026 dengan inflasi mendekati 70 persen. Akan tetapi, negara itu tetap mampu membayar aparat keamanan, menjalankan birokrasi, mengekspor minyak, bahkan mempertahankan pengaruh geopolitiknya di Timur Tengah.

Fenomena ini menunjukkan bahwa ketahanan sebuah negara tidak selalu ditentukan oleh kekuatan ekonominya, melainkan oleh kemampuannya beradaptasi terhadap tekanan.

Sejarah sebenarnya telah berkali-kali memperlihatkan kenyataan serupa. Selama Perang Dunia II, Inggris bertahan menghadapi blokade dan serangan udara Jerman bukan karena ekonominya tetap normal, melainkan karena mampu mengatur distribusi pangan, mengendalikan industri, dan membangun solidaritas nasional. Uni Soviet juga berhasil mempertahankan kapasitas industrinya setelah memindahkan ribuan pabrik ke wilayah timur Pegunungan Ural ketika invasi Jerman dimulai pada tahun 1941.

Iran menempuh jalan yang berbeda, tetapi logikanya sama, yakni beradaptasi. Sejak akses ke sistem keuangan Barat ditutup, Iran membangun jaringan perdagangan alternatif bersama China, Rusia, Turki, Irak, dan Uni Emirat Arab. Pembayaran tidak lagi bergantung pada dolar Amerika, tetapi melalui barter, mata uang lokal, hingga jaringan keuangan informal. Jalur ekspor minyak pun disiasati menggunakan perusahaan perantara dan armada kapal yang sulit dilacak.

Strategi tersebut memang membuat biaya perdagangan meningkat. Minyak Iran harus dijual dengan harga lebih murah dibandingkan harga pasar. Namun, selama masih ada pembeli, roda ekonomi tetap berputar.

Di sisi lain, pemerintah mengembangkan konsep yang disebut Resistance Economy (ekonomi perlawanan). Gagasan yang dipopulerkan Ayatollah Ali Khamenei ini mendorong penguatan industri domestik agar ketergantungan terhadap impor semakin kecil. Negara memperbesar peran badan usaha milik pemerintah dan Garda Revolusi Iran (IRGC) dalam sektor energi, logistik, konstruksi, hingga pelabuhan.

Dari sudut pandang ekonomi pasar, model ini memang jauh dari efisien. Persaingan menjadi lemah, inovasi melambat, dan korupsi lebih mudah tumbuh. Namun, dalam situasi perang dan embargo, efisiensi bukanlah tujuan utama. Yang lebih penting adalah kemampuan negara mengendalikan distribusi barang strategis.

Hampir semua negara yang menghadapi perang besar pernah menggunakan pendekatan serupa. Amerika Serikat ketika Perang Dunia II membentuk War Production Board yang mengendalikan industri nasional. Inggris menerapkan sistem kupon pangan (rationing) selama bertahun-tahun. Bahkan Jepang pascaperang memperlihatkan kuatnya peran negara dalam mengarahkan pembangunan industrinya. Iran hanya mempertahankan pola tersebut jauh lebih lama.

Meski demikian, ketahanan negara tidak identik dengan kesejahteraan rakyat. Inflasi kronis membuat daya beli masyarakat Iran terus tergerus. Nilai rial merosot tajam sehingga masyarakat lebih memilih menyimpan kekayaan dalam bentuk emas atau dolar Amerika Serikat. Kaum muda menghadapi tingginya pengangguran, sementara investasi asing nyaris berhenti. Paradoks inilah yang menarik. Struktur negara tetap kokoh, tetapi kehidupan masyarakat semakin berat.

Dalam ilmu politik, kondisi seperti ini dikenal sebagai rally around the flag effect. Ancaman dari luar sering kali justru memperkuat legitimasi pemerintah di dalam negeri. Sanksi ekonomi yang dimaksudkan untuk memaksa perubahan politik malah dipersepsikan sebagai serangan terhadap bangsa secara keseluruhan. Pemerintah kemudian memperoleh ruang lebih luas untuk memperketat kontrol ekonomi maupun politik atas nama kepentingan nasional.

Pengalaman Iran mengingatkan pada Kuba dan Korea Utara. Puluhan tahun embargo tidak berhasil mengganti rezim yang berkuasa. Sebaliknya, sanksi sering menjadi narasi politik bahwa kesulitan ekonomi disebabkan oleh “musuh dari luar”, bukan semata-mata oleh kelemahan tata kelola domestik.

Di sinilah pelajaran penting bagi studi hubungan internasional. Sanksi ekonomi memang dapat melemahkan pertumbuhan, membatasi investasi, dan meningkatkan biaya perdagangan. Namun, sanksi tidak otomatis menghasilkan perubahan politik sebagaimana diharapkan negara pemberi sanksi.

Semakin lama sebuah negara hidup dalam embargo, semakin besar kemampuannya membangun mekanisme adaptasi. Jaringan perdagangan baru terbentuk, industri domestik berkembang meski tidak efisien, dan masyarakat perlahan menyesuaikan diri dengan kehidupan dalam krisis.

Kasus Iran menunjukkan bahwa dalam geopolitik modern, perang ekonomi tidak selalu berakhir dengan kemenangan pihak yang menjatuhkan sanksi. Negara mungkin menjadi lebih miskin, tetapi belum tentu menjadi lebih lemah secara politik. Selama masih ada sumber pendapatan, mitra dagang alternatif, dan kemampuan negara mengendalikan distribusi sumber daya, sebuah rezim dapat bertahan jauh lebih lama daripada yang diperkirakan para lawannya.