Media Pendidikan Politik Rakyat

Kamis, 26 Februari 2015

Seorang Ramadhan Pohan pernah mencatat rekor di MURI sebagai anggota dewan yang pertama kali mengelola website sebagai ruang komunikasi dan informasi dengan konstituen. Wakil rakyat dari Partai Demokrat ini dulu memang berprofesi sebagai wartawan, jadi urusan jurnalistik sudah tidak begitu asing lagi. Pak AM Fatwa, saat menjadi anggota DPR dari PAN juga pernah menorehkan prestasi, yakni penulis buku terbanyak selama berkiprah di Senayan.

Anggota dewan seperti Pak Ramadan dan Pak Fatwa pasti juga punya kebiasaan banyak bicara. Ini sebagai konsekuensi menjadi wakil rakyat. Wakil rakyat kan penyambung lidah rakyat, apa jadinya jika diam membisu. Maka, seharusnya wakil rakyat juga menuangkan apa yang mereka suarakan dalam bentuk tulisan. Mereka harus menulis. Dengan tulisan ide-ide yang dikeluarkan akan lebih abadi. Jangkauannya pun meluas. Paling tidak bila dibandingkan dengan berbicara yang seketika gaungnya hilang. Kecuali bila direkam.

Orang dikenang karena tulisannya. Orang dikecam juga karena tulisannya. Banyak manfaat dari menulis. Selain menyalurkan hobi, menjadikan sebagai profesi, juga sebagai saluran komunikasi. Tapi jarang sekali orang mau menulis. Kalaupun ada yang mau, tak jarang mereka merasa tak mampu.

Berapa banyak anggota dewan yang telah menerbitkan buku. Atau berapa banyak anggota dewan yang rutin menulis. Berapa yang di pusat. Berapa yang di daerah. Berapa yang di Ngawi. Saya mau menyoroti Ngawi saja, karena dulu terlanjur memberikan suara di kota ini.


Kalau berbicara, mungkin saja anggota dewan sangat pintar. Merekalah ahli bersilat lidah. Inheren dengan tugasnya. Tapi saya membayangkan betapa indahnya jika mereka secara rutin mengisi kolom di media massa. Selain untuk mengetahui ide dan gagasan mereka, sekaligus agar isi media lokal tak melulu berisi berita kriminal dan advetorial. Tapi sayangnya hal ini tampaknya masih belum menjadi perhatian utama anggota dewan.


Tidak adanya saluran komunikasi dan informasi dari dewan membuat kesulitan masyarakat mengakses kiprah mereka. Baik itu secara online maupun offline (maksudnya media cetak). DPRD sendiri belum memiliki majalah atau sekadar buletin. DPRD tidak memiliki situs yang memudahkan publik melihat prestasi-prestasinya, hasil pengawasannya terhadap kinerja eksekutif, apa yang akan, sedang, dan telah dikerjakan. Bahkan, sekretariat dewan yang merupakan institusi pemerintah yang bertugas ”ngopeni” wakil rakyat pun tak memilikinya. Padahal rekan-rekannya yang lain di segenab SKPD mulai berlomba-lomba membuat situs sebagai tuntutan jaman di era teknologi. Pemkab sendiri telah memiliki situs resmi yang memungkinkan masyarakat mengakses informasi.

Bila secara institusi memang tidak memungkinkan sebenarnya anggota dewan tak perlu berpangku tangan. Buat saja situs personal. Penghasilan anggota dewan yang berlipat dibandingkan pedagang kaki lima itu bisa digunakan untuk membuat dan mengelola. Kalau sayang dengan duitnya ya bikin saja blog yang gratisan. Intinya kan ada media.

Seperti biasa, saya coba menelusuri dengan mbah Google kira-kira siapa saja anggota dewan Ngawi yang memiliki situs pribadi atau blog, tapi belum berhasil. Sementara masih nihil. Kalau facebook mungkin ada. Oke, kalau personel belum ada saya coba telusuri dari partainya. Saya pikir mereka duduk di dewan merupakan kepanjangan partai. So, telusuri saja partai-partai di Ngawi yang berkesempatan menempatkan orangnya di DPRD. Saya hanya melihat di halaman pertama mbah Google.

Ada 10 partai. Saya ketik nama partai politik plus kata Ngawi, enter, muncul hasilnya. Partai Golkar, Partai Demokrat, Partai Hanura, PKB, PPP, dan PKPB tidak ada sama sekali. PDI Perjuangan ada tapi situsnya milik provinsi, bukan milik daerah (Ngawi). Partai Gerindra juga sama, situsnya milik pusat, yang daerah tidak ada. PAN lebih mending, ada, bentuknya blog, yakni http://www.panngawi.blogspot.com. Tapi sepertinya kurang terawat. Hanya segelintir informasi dan tidak ada posting lagi selain tahun lalu (ada 5 berita dan posting-an terakhir September 2011). Yang paling baik, maksudnya situsnya di daerah ada dan terawat hanya PK Sejahtera, yakni http://www.pksngawi.org. Di situ terpampang pula foto anggota dewan serta pikiran-pikirannya tentang Ngawi, namun semuanya tidak memiliki situs tersendiri. Selain itu, informasi yang ada juga up to date. Tak heran PKS mampu merawat situsnya karena ia telah menasbihkan sebagai partai modern yang muncul dari kalangan kampus.

Kenapa anggota dewan enggan menulis di media atau dengan kata lain kenapa mereka enggan mengelola media sebagai wahana menyampaikan informasi kepada khalayak atau menampung aspirasi dari publik. Beragam alasan bisa dikemukakan: mungkin kurang dana, tidak ada waktu, malas menulis, kurang ada manfaat langsung. Sebaliknya, bisa jadi masyarakat tak peduli dengan ide-ide wakil rakyatnya. Bahkan yang lebih fatal, apatis. Baginya, wujuduhu ka’adamihi, ada dan tiadanya sama saja, tak terlalu berpengaruh.

Anggota dewan pun orang-orang yang cerdas. Dengan kondisi masyarakat yang seperti ini mereka harus pintar-pintar memutar otak membikin simpati. Paling tidak ada dua hal yang harus dilakukan, menunaikan amanah dan merawat kepercayaan. Dua hal ini merupakan sesuatu yang fundamental, kebutuhan dasar, tidak bisa tidak, terutama bagi yang ingin maju lagi dalam pemilu periode berikutnya.

Namun kebanyakan anggota dewan yang akan menjago lagi baru bersiap menjelang pemilu. Pikirannya masih jangka pendek dan taktis. Menulis, mengelola media, membuka ruang dialektika dengan publik merupakan bagian pendidikan politik untuk rakyat. Investasinya jangka panjang dan seringkali bukan yang bersangkutan yang memanen hasil. Energi yang dicurahkan juga mungkin lebih besar untuk merawat konstituen. Padahal di sisi lain ada cara lain yang lebih familier selama ini. Waktunya pun lebih pendek, memanfaatkan daya memori rakyat yang sering lupa. Apa itu?

Lihat saja fenomena kampanye menjelang pemilu. Arak-arakan konvoi, pentas musik dangdut dan campursari, pemasangan baliho dengan citra diri bak pahlawan, bagi-bagi sembako, bhakti sosial, dan jangan lupa: politik uang! Masyarakat pun membuka peluang. Dengan kebutuhan hidup yang semakin berat, iming-iming duit sekian ribu pun mempengaruhi pilihan. Inga’ inga’ ting.


Catatan: tulisan di atas sebenarnya sudah pernah saya posting pada tanggal 25 Juni 2012. Kali ini saya posting ulang karena saya mau mencoba bagaimana caranya postingan di blog bisa otomatis terposting juga di facebook.

0 komentar:

Posting Komentar

Terima kasih atas komentarnya

 

Label

kepegawaian (148) coretan (123) serba-serbi (86) saat kuliah (71) oase (67) pustaka (62) keluarga (58) tentang ngawi (58) hukum (49) peraturan (46) tentang madiun (37) album (26) konsultasi (20) tentang jogja (17)