Ironi Integritas

Dalam lanskap sejarah sosial Indonesia, humor sering kali menjalankan peran yang jauh lebih serius daripada sekadar memancing tawa. Salah satu anekdot yang paling abadi dan provokatif adalah seloroh KH Abdurrahman Wahid (Gus Dur). “Hanya ada tiga polisi jujur di Indonesia, yaitu patung polisi, polisi tidur, dan Jenderal Hoegeng,” ujarnya. Kalimat ini bukan sekadar banyolan, melainkan sebuah dekonstruksi tajam terhadap realitas penegakan hukum kita. Meski diucapkan puluhan tahun silam, daya ledaknya tetap terasa, bahkan sempat memicu ketegangan ketika seorang warga di Kepulauan Sula pada tahun 2020 dipanggil aparat hanya karena mengunggah kembali kutipan tersebut di media sosial.

 

Persoalannya kemudian bukan lagi sekadar lelucon, melainkan mengapa satir ini seolah menemukan pembenaran faktualnya di era modern? Kaitan antara anekdot Gus Dur dengan drama hukum belakangan ini membawa kita pada penelusuran mendalam mengenai krisis integritas, mistifikasi tokoh, dan rapuhnya ruang kritik di bawah bayang-bayang penyalahgunaan wewenang.

 

Secara sosiologis, humor Gus Dur lahir sebagai bentuk legal cynicism atau sebuah sikap skeptis masyarakat terhadap hukum yang dianggap tajam ke bawah namun tumpul ke atas. Dalam masyarakat yang tersumbat saluran kritiknya, humor menjadi bahasa gerilya. Gus Dur memahami bahwa satir adalah cara paling efektif untuk menyampaikan kebenaran yang paling pahit tanpa harus memicu konfrontasi fisik.

 

Pilihan subjek dalam anekdot tersebut sangatlah menarik. Dengan menyebut “patung polisi” dan “polisi tidur”, Gus Dur sedang melakukan perbandingan paradoksal antara manusia dan benda mati. Patung dan gundukan aspal dianggap “jujur” karena mereka tidak memiliki kehendak (agency) untuk berbuat curang. Kritik fundamentalnya adalah ketika integritas justru lebih mudah ditemukan pada benda tak bernyawa ketimbang pada manusia yang memegang otoritas, maka ada sesuatu yang telah “mati” dalam tubuh institusi tersebut.

 

Jika Jenderal Hoegeng adalah puncak dari idealisme polisi jujur, maka kasus Ferdy Sambo dan Teddy Minahasa adalah titik nadir yang mengonfirmasi kekhawatiran Gus Dur. Kasus pembunuhan berencana yang melibatkan Sambo, seorang Kadiv Propam yang seharusnya menjadi “polisi dari para polisi”, serta keterlibatan Teddy dalam jaringan gelap peredaran narkoba, telah merobek kain kepercayaan publik hingga ke serat terdalam.

 

Kasus-kasus ini bukan sekadar pelanggaran hukum biasa. Mereka adalah manifestasi dari apa yang disebut sebagai power tends to corrupt. Ketika figur-figur yang memegang komando tertinggi justru menjadi otak dari kejahatan yang seharusnya mereka tumpas, masyarakat kembali menoleh pada lelucon Gus Dur bukan dengan tawa, melainkan dengan sinisme yang mendalam. Skandal ini memperlihatkan bahwa tanpa pengawasan yang ketat dan budaya organisasi yang sehat, seragam cokelat yang seharusnya menjadi pelindung justru bertransformasi menjadi tameng bagi kejahatan yang terstruktur.

 

Masuknya nama Jenderal Hoegeng dalam daftar Gus Dur adalah sebuah penghormatan sekaligus tamparan. Hoegeng adalah ikon integritas yang menutup usaha bunga istrinya demi menghindari konflik kepentingan. Namun, sebagaimana diingatkan dalam artikel di Kompas, “Polisi Jujur Bukan Hanya Jenderal Hoegeng”. Menjadikan Hoegeng sebagai standar tunggal tanpa dibarengi perbaikan sistem akan melahirkan mistifikasi integritas.

 

Bahayanya, kejujuran seolah menjadi sesuatu yang langka dan sakral. Ketika publik hanya memiliki Hoegeng sebagai referensi moral, maka tindakan koruptif oknum seperti Sambo atau Teddy seolah dipandang sebagai keniscayaan manusiawi karena mereka dianggap bukan “orang suci” layaknya Hoegeng. Padahal, kejujuran seharusnya bukan sebuah anomali heroik, melainkan standar minimum operasional bagi setiap aparat. Jika sistem justru memberikan ruang bagi raja-raja kecil untuk memanipulasi hukum, maka Hoegeng-Hoegeng baru akan layu sebelum berkembang.

 

Ketegangan hukum yang muncul akibat humor Gus Dur (seperti pemanggilan warga yang mengunggahnya), sering kali berpangkal pada konsep marwah institusi. Namun, kasus Sambo dan kasus Teddy membuktikan bahwa marwah institusi tidak runtuh karena sebuah lelucon, melainkan runtuh karena perilaku para perwiranya sendiri. Dalam teori hukum progresif, kehormatan institusi dibangun melalui akuntabilitas, bukan melalui ancaman pidana terhadap pengkritik.

 

Respons berlebihan terhadap satir menunjukkan kegagalan dalam memahami fungsi kritik di ruang publik. Jika masyarakat masih menertawakan lelucon tentang tiga polisi jujur, itu adalah indikator valid bahwa public trust sedang berada di titik nadir. Sebuah institusi yang dewasa seharusnya mampu menertawakan dirinya sendiri sebagai langkah awal menuju refleksi. Menangkap pengunggah humor hanya akan mempertebal stigma negatif yang ingin dihapus.

 

Data dari survei pasca-kasus Sambo menunjukkan penurunan kepercayaan publik yang drastis, meski perlahan mulai merangkak naik melalui upaya pembenahan. Namun, pembenahan ini tidak boleh berhenti pada level jargon. Integritas bukanlah barang mati yang diwariskan oleh sejarah, melainkan proses yang harus dipelihara setiap hari melalui transparansi dan ketegasan sanksi.

 

Anekdot Gus Dur akan tetap relevan selama kesenjangan antara idealitas hukum dan kenyataan di lapangan masih lebar. Kita harus bercita-cita menuju masa di mana lelucon ini menjadi kedaluwarsa. Bukan karena dilarang oleh undang-undang, melainkan karena realitas telah berubah. Sebuah masa di mana ketika seseorang menyebut “tiga polisi jujur”, masyarakat akan menyahut, “Tidak, sekarang polisi jujur ada di setiap polsek dan polres.”

 

Sebagai penutup, humor adalah benteng terakhir demokrasi. Seperti pesan Warkop DKI, “Tertawalah sebelum tertawa itu dilarang.” Menjaga agar humor Gus Dur tetap boleh diceritakan adalah cara kita menjaga agar harapan akan polisi yang benar-benar jujur dan melayani tanpa mengkhianati, tetap hidup di tengah gempuran skandal yang menyayat nurani keadilan.