Napas Demokrasi

Demokrasi sering diukur dari seberapa rutin sebuah negara menggelar pemilu. Padahal, pemilu hanyalah salah satu penanda. Napas demokrasi juga bergantung pada hidup-matinya gerakan sosial. Ketika mahasiswa menyuarakan kritik, buruh memperjuangkan hak pekerja, atau organisasi masyarakat sipil mengawasi kebijakan pemerintah, mereka sesungguhnya sedang menjalankan fungsi yang tidak selalu mampu dilakukan lembaga politik formal. Karena itu, ketika gerakan sosial melemah, demokrasi pun kehilangan salah satu paru-parunya.

Laporan State of Civil Society Report 2025 yang diterbitkan CIVICUS menunjukkan gejala yang mengkhawatirkan. Di berbagai negara, ruang sipil semakin menyempit. Ancaman terhadap gerakan sosial tidak lagi selalu hadir dalam bentuk pembubaran demonstrasi atau penangkapan aktivis. Cara yang lebih efektif justru berlangsung perlahan, seperti kooptasi terhadap tokoh gerakan, pembentukan stigma, hingga manipulasi informasi di ruang digital.

Patrick G. Coy dan Timothy Hedeen menyebut proses tersebut sebagai cooptation atau kooptasi. Gerakan sosial tidak dibungkam secara langsung, melainkan dirangkul. Tokoh-tokohnya diberi akses politik, jabatan, atau ruang dalam struktur kekuasaan. Langkah ini memang dapat membuka jalur representasi bagi kelompok masyarakat. Namun, kedekatan dengan kekuasaan juga membawa risiko. Ketika organisasi semakin bergantung pada akses politik, daya kritis perlahan memudar. Kritik berubah menjadi kompromi, dan independensi menjadi taruhan.

Hubungan yang rumit antara gerakan sosial dan kekuasaan sebenarnya sudah tampak sejak masa awal Republik. Peristiwa 3 Juli 1946 menjadi salah satu contohnya. Setelah Perdana Menteri Sutan Sjahrir diculik oleh kelompok militer yang bersimpati kepada Persatuan Perjuangan bentukan Tan Malaka, pemerintah melakukan operasi penangkapan terhadap tokoh-tokoh yang dianggap berada dalam lingkaran gerakan tersebut. Adam Malik, Achmad Soebardjo, Sayuti Melik, Iwa Kusuma Sumantri, hingga Chaerul Saleh ikut ditahan.

Mengikuti Jejak Uang

Pada tahun 1931, Amerika Serikat berhasil menjebloskan Al Capone ke penjara. Publik semula mengira bos mafia Chicago itu akan dihukum atas berbagai kejahatan berdarah yang dikaitkan dengannya: pembunuhan, penyelundupan minuman keras, perjudian, hingga pemerasan. Namun sejarah justru mencatat sesuatu yang ironis. Al Capone dihukum bukan karena kekerasan yang dilakukan organisasinya, melainkan karena penggelapan pajak.

Peristiwa itu menjadi titik balik penting dalam sejarah penegakan hukum modern. Aparat menyadari bahwa membuktikan kejahatan terorganisasi jauh lebih sulit daripada menelusuri aliran uang yang dihasilkannya. Sejak saat itulah muncul keyakinan bahwa mengikuti jejak uang (follow the money) kerap lebih efektif daripada semata-mata mengejar pelaku. Hampir satu abad kemudian, prinsip tersebut tetap menjadi fondasi pemberantasan korupsi dan tindak pidana pencucian uang di berbagai negara, termasuk Indonesia.

Belakangan, perhatian publik kembali tertuju pada temuan uang tunai, emas, dan valuta asing dalam jumlah besar dalam sebuah perkara yang masih berproses. Berbagai spekulasi bermunculan mengenai siapa pemiliknya dan dari mana asal-usulnya. Namun, dalam perspektif hukum, pertanyaan yang paling penting bukanlah siapa yang mengaku memiliki harta itu, melainkan apakah asal-usulnya dapat dibuktikan secara sah. Di sinilah konsep pencucian uang menjadi relevan.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 mendefinisikan tindak pidana pencucian uang sebagai perbuatan menempatkan, mentransfer, membelanjakan, menghibahkan, menitipkan, atau menyamarkan asal-usul harta kekayaan yang diketahui atau patut diduga berasal dari tindak pidana. Dengan kata lain, fokus hukum bukan semata-mata pada besarnya kekayaan, melainkan pada proses yang membuat kekayaan tersebut tampak seolah-olah berasal dari kegiatan yang legal.

Argentina Kontra Inggris

Ada pertandingan sepak bola yang sekadar menentukan siapa melaju ke final. Ada pula pertandingan yang membawa beban sejarah sebuah bangsa. Semifinal Piala Dunia 2026 antara Inggris dan Argentina termasuk kategori kedua. Bagi sebagian generasi muda, laga itu mungkin hanya mempertemukan dua raksasa sepak bola dunia. Namun bagi banyak warga Argentina dan Inggris, pertandingan tersebut selalu menghidupkan kembali ingatan tentang Perang Malvinas (Falklands) tahun 1982.

Selama 90 menit, rumput hijau seolah berubah menjadi panggung tempat sejarah, nasionalisme, dan memori kolektif saling berhadapan. Pertandingan selesai ketika peluit panjang berbunyi, tetapi perang dalam ingatan belum pernah benar-benar berakhir.

Perang Malvinas berlangsung relatif singkat, hanya sekitar 74 hari, dari April hingga Juni 1982. Sengketa dipicu perebutan Kepulauan Malvinas—atau Falklands menurut Inggris—yang terletak sekitar 500 kilometer dari pesisir Argentina, tetapi lebih dari 12.000 kilometer dari Kepulauan Britania. Kedua negara sama-sama mengklaim wilayah tersebut sebagai bagian dari kedaulatannya.

Argentina di bawah junta militer Jenderal Leopoldo Galtieri menganggap pendudukan Malvinas sebagai upaya merebut kembali wilayah yang “dirampas” Inggris sejak abad ke-19. Sebaliknya, Inggris memandang tindakan tersebut sebagai invasi terhadap wilayah yang telah lama berada di bawah administrasinya.

Sekolah yang Sulit Ditiru

Pada suatu kunjungan ke sebuah sekolah dasar kecil di Kepulauan Kvarken, Finlandia, cerpenis AS Laksana menemukan pemandangan yang bagi banyak orang Indonesia mungkin terasa sederhana, tetapi sesungguhnya sangat mahal. Ia melihat kelas yang tidak penuh sesak, guru yang mengenal muridnya, makan siang gratis, serta negara yang benar-benar hadir sampai ke pulau kecil.

Sekolah itu bernama Vallgrund Daghem. Muridnya hanya sekitar empat puluh orang dari kelas satu sampai kelas enam. Mereka didampingi tujuh guru dan beberapa asisten. Rasio seperti itu membuat pendidikan tidak berjalan seperti pabrik yang mengejar jumlah lulusan, melainkan seperti kebun yang merawat tiap tanaman sesuai kebutuhan. Anak-anak menggambar ilustrasi dari buku yang mereka baca, bermain musik, dan belajar dalam suasana yang tidak tergesa-gesa.

Yang paling menarik bukanlah gambar di dinding kelas atau keramahan kepala sekolahnya. Yang paling penting justru gagasan yang menopang semuanya, bahwa pendidikan bermutu adalah hak warga negara, bukan hadiah bagi keluarga yang mampu membayar mahal.

Di Finlandia, negara menanggung biaya pendidikan sejak sekolah dasar hingga perguruan tinggi. Dalam masa wajib belajar, kebutuhan sekolah disediakan. Bahkan, bila tidak tersedia angkutan umum, anak-anak dapat diantar menggunakan taksi. Bagi negara yang masih sering berdebat tentang uang seragam, buku paket, iuran komite, dan biaya study tour, cerita tentang taksi sekolah mungkin terdengar seperti dongeng dari negeri bersalju nun jauh di sana.

Belajar Sepanjang Hayat

Pengalaman Muhammad Nida’ Fadlan, dosen UIN Jakarta dan mahasiswa doktoral University of Cologne, tentang lansia yang kuliah di Jerman semestinya tidak dibaca sekadar sebagai kisah unik dari negeri maju. Dalam artikelnya, Kuliah tanpa Kedaluwarsa, ia berkisah tentang seorang pensiunan ahli matematika berusia sekitar tujuh puluh tahun yang kembali menjadi mahasiswa sarjana, mempelajari bahasa Arab, mendalami sufisme Indonesia, bahkan melakukan perjalanan ke Oman. Ia tidak mengejar ijazah, apalagi pekerjaan baru. Ia belajar karena ingin belajar.

Di Indonesia, tindakan itu mungkin segera dianggap eksentrik. Kita terbiasa membayangkan perguruan tinggi sebagai ruang transit bagi anak muda sebelum memasuki dunia kerja. Mahasiswa datang untuk memperoleh gelar, gelar dipakai untuk mencari pekerjaan, pekerjaan menghasilkan pendapatan, lalu pendidikan dianggap selesai. Setelah pensiun, seseorang seolah diharapkan mengundurkan diri pula dari urusan intelektual: mengasuh cucu, menghadiri pengajian, berkebun, atau sekadar menikmati masa tua dengan tenang.

Tidak ada yang salah dengan semua itu. Namun, ada yang bermasalah ketika masyarakat menganggap usia tua sebagai akhir dari hak untuk belajar. Dalam cara pandang demikian, pendidikan bukan lagi proses pembentukan manusia sepanjang hidup, melainkan semacam pelatihan kerja yang memiliki tanggal kedaluwarsa.

Gagasan pendidikan sepanjang hayat atau lifelong learning sesungguhnya bukan konsep baru. Pada awal 1970-an, UNESCO melalui laporan Learning to Be yang dipimpin Edgar Faure memperkenalkan pendidikan sepanjang hayat sebagai prinsip dasar masyarakat modern. Pendidikan, menurut laporan tersebut, tidak boleh dibatasi oleh sekolah, usia, atau jenjang formal. Ia harus berlangsung terus-menerus, melalui keluarga, komunitas, tempat kerja, ruang kebudayaan, dan institusi pendidikan.

Kecakapan Menulis

Pada Hari Sumpah Pemuda, kita lazim mendengar kecemasan yang sama berulang: anak-anak muda dianggap lebih bangga belajar bahasa asing ketimbang bahasa Indonesia. Kekhawatiran itu terdengar patriotik, tetapi sering kali salah sasaran. Penguasaan bahasa Inggris, Mandarin, Jepang, atau bahasa lain tidak otomatis mengurangi kecintaan seseorang kepada bahasa Indonesia. Justru, semakin luas bahasa yang dikuasai, semakin banyak pengetahuan, gagasan, dan cara pandang yang dapat dibawa pulang untuk memperkaya bahasa sendiri.

Cerpenis dan kolumnis AS Laksana pernah mengingatkan bahwa masalah utama kita bukanlah anak-anak terlalu gemar bahasa asing, melainkan pelajaran bahasa Indonesia yang kerap gagal memberi alasan mengapa bahasa itu penting dikuasai dengan baik. Bahasa Indonesia hadir sebagai mata pelajaran wajib, lengkap dengan definisi, kaidah, dan soal pilihan ganda. Namun, ia jarang hadir sebagai alat untuk berpikir jernih, menyusun argumen, menulis cerita, menyampaikan kegelisahan, atau bahkan membela kepentingan diri sendiri.

Akibatnya mudah ditebak. Banyak orang dapat berbicara dalam bahasa Indonesia dengan lancar, tetapi kesulitan menulis satu paragraf yang runtut. Mereka mampu membuat status panjang di media sosial, tetapi gagap ketika diminta menjelaskan gagasan secara tertib. Kalimatnya berputar-putar, gagasannya melompat, dan kesimpulannya sering tidak berkaitan dengan pembuka. Bahasa menjadi ramai, tetapi tidak selalu bermakna.

Padahal, persoalan tulisan buruk bukan penyakit baru yang lahir bersama media sosial. Jauh sebelum gawai menguasai telapak tangan, keluhan tentang rendahnya minat baca dan mutu tulisan sudah beredar di ruang redaksi, sekolah, serta kampus. Pada masa awal kebangkitan nasional, bahasa Melayu yang kemudian menjadi bahasa Indonesia justru dipilih karena dianggap sanggup menjembatani beragam kelompok, suku, dan kepentingan politik. Sumpah Pemuda 1928 memberi bahasa Indonesia kedudukan penting sebagai bahasa persatuan. Namun, bahasa persatuan tidak serta-merta menghasilkan masyarakat yang piawai menulis.

Gerson Poyk

Gerson Poyk adalah salah satu sastrawan Indonesia. Gerson lahir di Namodeale, Rote, pada 16 Juni 1931. Ia tumbuh dari wilayah yang jauh dari pusat penerbitan, pusat kekuasaan, dan pusat perbincangan sastra Indonesia. Ketika Jakarta menjadi panggung utama politik dan kebudayaan, Nusa Tenggara masih kerap dipandang sebagai daerah yang lebih sering muncul dalam laporan pembangunan ketimbang percakapan sastra. Gerson datang dari ruang yang demikian, tetapi ia tidak menulis dengan nada meminta belas kasihan kepada pusat. Ia menulis dengan mata yang tajam, lidah yang jenaka, dan keberanian untuk memperlihatkan bahwa pusat pun sering kali sama konyolnya dengan pinggiran yang gemar diremehkan.

AS Laksana, cerpenis dan kolumnis, mengenang perjumpaan pertamanya dengan Gerson melalui cerpen Matias Akankari. Cerita itu dimuat dalam Laut Biru Langit Biru, antologi yang disusun Ajip Rosidi dan memuat karya-karya sastra Indonesia dalam rentang 1966–1976. Bagi AS Laksana yang saat itu masih pelajar SMA, Gerson terasa berbeda karena cara bertuturnya yang lincah. Matias Akankari mengisahkan seorang lelaki dari pedalaman Irian Jaya yang berhadapan dengan kehidupan Jakarta. Namun, cerita itu tidak memakai pola lama: orang dari daerah datang ke kota, lalu takjub pada kemajuan.

Yang terjadi justru sebaliknya. Jakarta dipandang dari mata orang luar, dan hasilnya tidak selalu menyenangkan bagi warga kota. Dalam pembacaan AS Laksana, cerita itu menyampaikan ironi bahwa kehidupan kelas atas Jakarta tidak otomatis lebih beradab daripada kehidupan yang oleh orang kota disebut “primitif”. Orang-orang di pusat kekuasaan boleh memakai pakaian mahal, berbicara dengan istilah modern, dan tinggal di gedung bertingkat. Namun, dalam kerakusan, kesombongan, serta cara memperlakukan manusia lain, mereka bisa saja sama telanjangnya.

Di situlah Gerson bekerja sebagai pengarang. Ia tidak membangun kritik sosial lewat kalimat-kalimat yang mengacungkan telunjuk. Ia memakai humor. Tawa menjadi alat untuk membongkar kepalsuan. Pembaca dibuat tersenyum, kemudian merasa sedikit tidak nyaman karena menyadari bahwa yang sedang ditertawakan mungkin adalah dirinya sendiri.

Toilet Umum

Toilet sering dianggap perkara sepele: ruang kecil di sudut gedung, ditandai gambar laki-laki dan perempuan, lalu selesai. Padahal, sejarah toilet umum menunjukkan bahwa tempat buang hajat tidak pernah benar-benar netral. Ia berkaitan dengan cara negara mengatur tubuh, kota mengelola warganya, kelas sosial membedakan diri, dan moralitas menentukan siapa yang dianggap pantas hadir di ruang publik.

Di Eropa, pemisahan toilet laki-laki dan perempuan menguat pada abad ke-19. Revolusi industri membawa jutaan orang ke kota-kota, termasuk perempuan yang mulai bekerja di pabrik, toko, kantor, dan berbagai sektor jasa. Kehadiran perempuan di jalan, stasiun, pusat belanja, dan tempat kerja memunculkan persoalan baru. Jika perempuan berada lebih lama di luar rumah, di mana mereka bisa buang air?

Pertanyaan itu terdengar teknis, tetapi jawabannya politis. Toilet perempuan sempat ditolak karena dianggap mengganggu kesopanan. Di Inggris era Victoria, toilet umum bagi perempuan bahkan dipandang sebagai pengakuan bahwa perempuan berhak berada di jalanan. Bagi kelompok konservatif, gagasan itu mengganggu tatanan lama, bahwa perempuan seharusnya tinggal di rumah, bukan menjadi penghuni kota.

Toilet, dengan demikian, menjadi bagian dari negosiasi besar tentang mobilitas perempuan. Ketika toilet perempuan akhirnya dibangun, ia bukan hanya fasilitas sanitasi, melainkan tanda bahwa perempuan mulai diakui sebagai warga kota. Meski begitu, pengakuan itu masih dibungkus paternalistik. Toilet perempuan sering dirancang menyerupai ruang domestik: lebih tertutup, lebih dekoratif, dan dianggap sebagai tempat perlindungan bagi “kaum lemah” yang sedang berada di luar rumah.