Pada awal Reformasi 1998, pers Indonesia memperoleh kemerdekaan yang selama puluhan tahun dirindukan. Tidak ada lagi Surat Izin Usaha Penerbitan Pers (SIUPP) yang bisa sewaktu-waktu dicabut penguasa. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers menjadi tonggak bahwa media bukan lagi corong pemerintah, melainkan salah satu pilar demokrasi.
Namun, seperempat abad kemudian, ancaman terhadap kemerdekaan pers ternyata berubah wajah. Jika dahulu tekanan datang dari negara, kini tantangannya justru berasal dari pasar, platform digital, dan model bisnis media yang terus berubah. Dalam wawancaranya dengan Tempo, mantan Ketua Dewan Pers Ninik Rahayu mengingatkan satu konsep sederhana tetapi sangat penting. Harus ada “garis api” yang memisahkan ruang redaksi dari ruang bisnis.
Istilah “garis api” lazim dikenal dalam dunia kehutanan sebagai sekat yang mencegah kobaran api menjalar ke seluruh kawasan. Dalam dunia jurnalistik, maknanya tidak kalah penting. Garis itu menjaga agar kepentingan bisnis tidak membakar independensi redaksi.
Gagasan tersebut sesungguhnya bukan hal baru. Sejarah pers modern memperlihatkan bahwa media selalu hidup dalam dua identitas sekaligus. Di satu sisi, ia adalah institusi demokrasi yang melayani kepentingan publik. Di sisi lain, ia tetap perusahaan yang membutuhkan pemasukan agar dapat bertahan hidup. Persoalannya muncul ketika dua identitas itu bercampur.
