Garis Api

Rabu, 18 November 2026

Pada awal Reformasi 1998, pers Indonesia memperoleh kemerdekaan yang selama puluhan tahun dirindukan. Tidak ada lagi Surat Izin Usaha Penerbitan Pers (SIUPP) yang bisa sewaktu-waktu dicabut penguasa. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers menjadi tonggak bahwa media bukan lagi corong pemerintah, melainkan salah satu pilar demokrasi.


Namun, seperempat abad kemudian, ancaman terhadap kemerdekaan pers ternyata berubah wajah. Jika dahulu tekanan datang dari negara, kini tantangannya justru berasal dari pasar, platform digital, dan model bisnis media yang terus berubah. Dalam wawancaranya dengan Tempo, mantan Ketua Dewan Pers Ninik Rahayu mengingatkan satu konsep sederhana tetapi sangat penting. Harus ada “garis api” yang memisahkan ruang redaksi dari ruang bisnis.


Istilah “garis api” lazim dikenal dalam dunia kehutanan sebagai sekat yang mencegah kobaran api menjalar ke seluruh kawasan. Dalam dunia jurnalistik, maknanya tidak kalah penting. Garis itu menjaga agar kepentingan bisnis tidak membakar independensi redaksi.


Gagasan tersebut sesungguhnya bukan hal baru. Sejarah pers modern memperlihatkan bahwa media selalu hidup dalam dua identitas sekaligus. Di satu sisi, ia adalah institusi demokrasi yang melayani kepentingan publik. Di sisi lain, ia tetap perusahaan yang membutuhkan pemasukan agar dapat bertahan hidup. Persoalannya muncul ketika dua identitas itu bercampur. 

Etika Adalah Nafas Peradilan

Selasa, 17 November 2026

Di ruang sidang, hukum tidak hanya ditegakkan melalui bunyi pasal-pasal. Ia juga hidup melalui sikap seorang hakim. Cara hakim berbicara, memperlakukan para pihak, mempertimbangkan alat bukti, hingga menjaga jarak dari kepentingan luar merupakan bagian dari keadilan itu sendiri. Karena itulah, ketika Komisi Yudisial (KY) mengumumkan adanya dugaan pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH) dalam perkara mantan Menteri Pendidikan Nadiem Makarim maupun kasus penyiraman air keras terhadap aktivis Kontras, Andrie Yunus, perhatian publik semestinya tidak berhenti pada siapa yang bersalah. Yang jauh lebih penting ialah apa arti peristiwa itu bagi masa depan peradilan Indonesia.


Laporan Kompas edisi 30 Juli 2026 memuat fakta yang patut direnungkan. Selama Januari hingga Juni 2026, terdapat 121 hakim yang direkomendasikan menerima sanksi karena terbukti melanggar KEPPH. Angka ini meningkat tajam dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya yang hanya 49 hakim. Lebih mengkhawatirkan lagi, pelanggaran terbanyak justru berkaitan dengan hukum acara, administrasi persidangan, pertimbangan alat bukti, hingga penerapan hukum.


Pada masa Romawi Kuno, filsuf sekaligus negarawan Cicero pernah mengingatkan bahwa keadilan adalah fondasi republik. Namun, ketika para hakim lebih tunduk kepada kekuasaan daripada nurani, hukum berubah menjadi alat legitimasi penguasa. Berabad-abad kemudian, pelajaran yang sama muncul di Jerman era Nazi. Pengadilan tetap berjalan, hakim tetap mengenakan toga, tetapi hukum kehilangan rohnya karena etika dikalahkan oleh loyalitas politik.


Indonesia pun pernah mengalami pengalaman serupa. Pada masa Orde Baru, independensi peradilan sering dipertanyakan. Istilah “telepon dari atas” menjadi simbol intervensi terhadap putusan hakim. Pengadilan tampak bekerja secara formal, tetapi kepercayaan publik perlahan terkikis karena masyarakat meyakini bahwa hasil persidangan sering kali telah ditentukan sebelum sidang dimulai.

Diplomasi Beasiswa

Senin, 16 November 2026

Tulisan Budy Sugandi berjudul "Soft Power" Beasiswa Turki dan Mendesain Ulang LPDP di Media Indonesia edisi 31 Juli 2026 memperlihatkan bagaimana Turki mempraktikkan strategi beasiswa melalui instrumen diplomasi, investasi geopolitik, bahkan bagian dari strategi membangun pengaruh global melalui program Türkiye Bursları. Selama ini, perhatian kita lebih banyak tertuju pada keberhasilan LPDP mengirim ribuan mahasiswa Indonesia ke universitas-universitas terbaik dunia. Turki justru mengembangkan pendekatan yang berbeda, dengan mengundang dunia datang belajar ke negaranya.


Perbedaan itu tampak sederhana, tetapi sesungguhnya mencerminkan dua paradigma pembangunan yang berbeda.


Pendidikan merupakan alat untuk membangun pengaruh. Pada masa Kekaisaran Romawi, para bangsawan dari wilayah taklukan dididik di Roma agar menyerap bahasa, hukum, dan kebudayaan Romawi. Di era Perang Dingin, Amerika Serikat menjalankan Fulbright Program, sedangkan Uni Soviet memberikan ribuan beasiswa kepada mahasiswa dari Asia dan Afrika. Tujuannya bukan semata mencetak sarjana, melainkan membangun jaringan elite yang kelak memiliki kedekatan emosional dengan negara pemberi beasiswa.


Joseph Nye kemudian menyebut strategi semacam ini sebagai soft power: kemampuan memengaruhi pihak lain melalui daya tarik budaya, pendidikan, dan nilai-nilai, bukan melalui ancaman militer ataupun tekanan ekonomi.

Lari dari Kenyataan

Minggu, 15 November 2026

Setiap zaman memiliki cara sendiri membuat manusia kelelahan. Pada masa Revolusi Industri abad ke-19, orang dipaksa bekerja hingga belasan jam sehari di pabrik-pabrik yang bising. Charlie Chaplin mengabadikannya lewat film Modern Times (1936). Manusia berubah menjadi bagian dari mesin, kehilangan ritme hidupnya sendiri. Delapan puluh tahun kemudian, mesin itu memang berubah bentuk. Ia kini bernama notifikasi, rapat daring, media sosial, dan algoritma yang tak pernah tidur.


Kita memang tidak lagi berdiri di depan tungku baja. Namun, banyak dari kita hidup dalam pabrik digital yang jam kerjanya nyaris tanpa batas.


Tulisan Neli Triana di Kompas mengangkat persoalan yang terasa sangat dekat, yakni kelelahan kaum urban. Bukan kelelahan karena mengangkat beban, melainkan karena perhatian yang terus-menerus diperebutkan. Di kantor kita mengejar target. Di rumah kita mengejar peran. Di media sosial kita mengejar citra. Ketika malam tiba, tubuh mungkin berhenti bergerak, tetapi pikiran tetap berlari.


Ironisnya, kita sering menganggap sedang beristirahat ketika sebenarnya hanya berpindah layar. Laptop ditutup, telepon genggam dibuka. Rapat selesai, lalu berganti menggulir media sosial tanpa tujuan. Mata beristirahat dari satu cahaya menuju cahaya lain, tetapi otak tetap bekerja.

Menjaga Hutan

Sabtu, 14 November 2026

Di Kalimantan, ancaman terhadap orangutan sesungguhnya tidak selalu datang dari suara gergaji mesin atau kobaran api. Ancaman yang lebih sunyi justru lahir ketika hutan perlahan terpecah menjadi potongan-potongan kecil. Pohon-pohon masih tampak hijau dari udara, tetapi jalur jelajah satwa telah terputus. Orangutan memang belum punah, namun ruang hidupnya pelan-pelan sedang dihapus.


Laporan Litbang Kompas tentang fragmentasi hutan di Kalimantan Timur memperlihatkan kenyataan yang lebih mengkhawatirkan daripada sekadar angka deforestasi. Kawasan yang masih berhutan ternyata telah terbelah oleh jalan, pertambangan, perkebunan sawit, hutan tanaman industri, dan pembangunan infrastruktur. Bagi manusia, itu mungkin disebut pembangunan. Bagi orangutan, itu berarti rumah yang berubah menjadi pulau-pulau kecil yang saling terisolasi.


Ironisnya, Indonesia memiliki perangkat hukum konservasi yang sebenarnya cukup lengkap. Konstitusi melalui Pasal 28H ayat (1) UUD 1945 menjamin hak setiap orang atas lingkungan hidup yang baik dan sehat. Pasal 33 ayat (4) juga menegaskan bahwa perekonomian nasional harus diselenggarakan berdasarkan prinsip keberlanjutan dan berwawasan lingkungan. Ketentuan tersebut diperkuat oleh Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, hingga Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.


Namun hukum sering kali berhenti pada batas administrasi, sementara kerusakan ekologi bergerak melintasi peta dan izin usaha. Sebuah kawasan boleh saja lolos sebagai “tidak mengalami deforestasi”, tetapi apabila terfragmentasi, fungsi ekologisnya tetap hilang. Hutan tidak cukup hanya dihitung berdasarkan luas. Ia juga harus dinilai berdasarkan keterhubungan bentang alamnya.

Persaingan Internal

Jumat, 13 November 2026

Dalam politik, kekuasaan tidak diwariskan oleh jabatan, melainkan oleh kepercayaan publik. Ketika seorang pemimpin gagal menjawab kecemasan masyarakat, pemilih akan mencari wajah baru yang dianggap lebih mampu mendengar. Itulah yang tampaknya tercermin dari survei terbaru SMRC yang menempatkan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi melampaui Presiden Prabowo Subianto dalam simulasi pemilihan presiden tahun 2029.


Bila hasil survei itu konsisten dalam beberapa tahun ke depan, Indonesia sedang menyaksikan lahirnya fenomena politik yang menarik, bahwa seorang kepala daerah mampu menggeser dominasi tokoh nasional yang juga merupakan ketua umum partainya sendiri.


Fenomena semacam ini bukan hal baru dalam sejarah demokrasi. Pada 1960-an, John F. Kennedy membangun reputasinya bukan hanya sebagai senator, tetapi sebagai politikus yang mampu menghadirkan harapan baru ketika publik Amerika mulai jenuh dengan politik lama. Di Prancis, Emmanuel Macron melesat karena menawarkan gaya kepemimpinan berbeda dari elite tradisional. Di Indonesia, Joko Widodo juga menembus politik nasional berbekal citra sebagai wali kota yang dekat dengan rakyat.


Kesamaan mereka bukanlah ideologi, melainkan cara membangun kedekatan dengan masyarakat. Dalam ilmu politik, konsep ini dikenal sebagai retail politics—politik yang bertumpu pada interaksi langsung dengan warga. Pemimpin hadir bukan hanya ketika kampanye, tetapi dalam keseharian. Publik merasa mengenalnya secara personal.

Bayang-bayang Otoritarianisme

Kamis, 12 November 2026

 “Fiat justitia ruat caelum”—keadilan harus ditegakkan sekalipun langit runtuh. Adagium hukum Romawi ini mengingatkan bahwa negara hukum tidak dibangun di atas kesetiaan kepada penguasa, melainkan pada penghormatan terhadap kebenaran, kritik, dan proses hukum yang adil. Ketika kritik dibalas dengan cap “pengkhianat”, “antek asing”, atau kini “Londo ireng”, yang sedang dipertaruhkan bukan sekadar etika berbahasa, melainkan fondasi negara hukum itu sendiri.


Sejarah menunjukkan bahwa hampir setiap rezim yang tergelincir ke arah otoritarianisme memiliki pola yang sama, yakni menciptakan musuh bersama. Adolf Hitler menjadikan orang Yahudi kambing hitam atas kemerosotan Jerman. Joseph Stalin melabeli lawan politiknya sebagai agen kapitalis Barat. Pada masa Revolusi Kebudayaan di Tiongkok, Mao Zedong membagi masyarakat ke dalam kategori “revolusioner” dan “kontrarevolusioner”. Di Indonesia, ingatan kolektif tentang pelabelan “PKI”, “subversif”, atau “ekstrem kiri” juga meninggalkan luka panjang.


Label selalu bekerja lebih cepat daripada argumentasi. Ia menyederhanakan persoalan yang rumit menjadi sekadar pertarungan antara “kami” dan “mereka”. Begitu seseorang berhasil diberi cap sebagai musuh, publik tidak lagi diajak menilai isi kritiknya, melainkan identitasnya. Di situlah demokrasi mulai kehilangan ruang dialog.


Dalam tradisi politik modern, praktik semacam ini dikenal sebagai othering atau proses menciptakan kelompok “lain” yang dianggap berbeda, berbahaya, atau tidak layak didengar. Tujuannya sederhana, yaitu mengalihkan perhatian masyarakat dari substansi persoalan menuju sentimen emosional. Ketika ekonomi melemah, pelayanan publik dikritik, atau kebijakan dipersoalkan, musuh imajiner menjadi alat yang efektif untuk mengonsolidasikan dukungan.

Diplomasi Nuklir

Rabu, 11 November 2026

Pada 8 Desember 1953, Presiden Amerika Serikat Dwight D. Eisenhower menyampaikan pidato Atoms for Peace di Sidang Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa. Gagasan itu menjadi fondasi lahirnya tata kelola nuklir modern. Teknologi nuklir boleh dikembangkan untuk tujuan damai, tetapi harus dicegah agar tidak berubah menjadi senjata pemusnah massal. Semangat tersebut kemudian diwujudkan melalui Badan Energi Atom Internasional (IAEA) dan Perjanjian Non-Proliferasi Nuklir (NPT) pada tahun 1968.


Selama puluhan tahun, Amerika menjadi penjaga utama rezim nonproliferasi. Salah satu instrumennya ialah gold standard dalam Perjanjian 123, yaitu syarat bahwa negara mitra tidak boleh memperkaya uranium atau memproses ulang bahan bakar nuklir bekas di wilayahnya sendiri. Uni Emirat Arab menerima syarat itu pada tahun 2009 dan dipuji sebagai teladan kerja sama nuklir sipil yang aman.


Kini, standar tersebut mulai bergeser. Kesepakatan Amerika Serikat dengan Arab Saudi yang membuka peluang pengayaan uranium domestik bukan sekadar kontrak energi. Ia menciptakan preseden hukum yang dapat menggoyahkan konsistensi rezim nonproliferasi internasional. Dalam hukum dikenal adagium ubi eadem ratio, ibi idem jus—di mana alasannya sama, di situ hukumnya harus sama. Jika Arab Saudi diberi pengecualian, negara lain akan merasa berhak menuntut perlakuan serupa.


Persoalannya bukan pada hak Arab Saudi membangun pembangkit listrik tenaga nuklir. Masalahnya terletak pada teknologi pengayaan uranium yang bersifat dual use. Teknologi yang sama dapat menghasilkan bahan bakar reaktor, tetapi juga dapat menjadi pijakan menuju pembuatan senjata nuklir apabila tingkat pengayaannya ditingkatkan. Perbedaannya bukan jenis teknologinya, melainkan kadar uranium yang dihasilkan.

Belajar Bertahan dari Iran

Selasa, 10 November 2026

Selama puluhan tahun, banyak pengamat Barat memperkirakan Republik Islam Iran akan runtuh akibat sanksi ekonomi. Sejak Revolusi Islam 1979, negeri itu menghadapi embargo perdagangan, pembatasan perbankan, larangan investasi, hingga isolasi diplomatik. Ketika perang dengan Israel kembali pecah pada tahun 2026 dan Amerika Serikat ikut terlibat secara militer, ramalan itu kembali mengemuka. Ekonomi Iran akan kolaps.


Namun, seperti berkali-kali sebelumnya, prediksi tersebut tidak sepenuhnya terbukti. Iran memang mengalami inflasi tinggi, nilai mata uang yang terus merosot, serta pertumbuhan ekonomi yang tertekan. Dana Moneter Internasional (IMF) bahkan memproyeksikan ekonomi Iran menyusut sekitar 5,4 persen pada tahun 2026 dengan inflasi mendekati 70 persen. Akan tetapi, negara itu tetap mampu membayar aparat keamanan, menjalankan birokrasi, mengekspor minyak, bahkan mempertahankan pengaruh geopolitiknya di Timur Tengah.


Fenomena ini menunjukkan bahwa ketahanan sebuah negara tidak selalu ditentukan oleh kekuatan ekonominya, melainkan oleh kemampuannya beradaptasi terhadap tekanan.


Sejarah sebenarnya telah berkali-kali memperlihatkan kenyataan serupa. Selama Perang Dunia II, Inggris bertahan menghadapi blokade dan serangan udara Jerman bukan karena ekonominya tetap normal, melainkan karena mampu mengatur distribusi pangan, mengendalikan industri, dan membangun solidaritas nasional. Uni Soviet juga berhasil mempertahankan kapasitas industrinya setelah memindahkan ribuan pabrik ke wilayah timur Pegunungan Ural ketika invasi Jerman dimulai pada tahun 1941.

Mengendalikan Algoritma

Senin, 09 November 2026

Pada tahun 1949, ketika novel berjudul 1984 karya George Orwell terbit, banyak orang menganggapnya sekadar fiksi politik tentang rezim totaliter. Dunia yang digambarkan Orwell terasa terlalu suram untuk menjadi kenyataan. Seorang pemimpin tak kasatmata bernama Big Brother mengawasi setiap gerak warganya, Polisi Pikiran memburu penyimpangan opini, sementara Kementerian Kebenaran sibuk menghapus dan menulis ulang sejarah agar sesuai dengan kepentingan penguasa.


Tujuh puluh tahun kemudian, ironi muncul. Kita memang tidak hidup di Oceania, negeri fiksi Orwell. Namun, kita hidup dalam dunia yang dipenuhi kamera pengawas, jejak digital, kecerdasan buatan (AI), dan algoritma yang diam-diam mengetahui apa yang kita sukai, kita benci, bahkan apa yang kemungkinan akan kita lakukan besok. Big Brother ternyata tidak hadir  memakai seragam militer. Ia hadir melalui layar ponsel yang setiap hari kita genggam.


George Orwell menulis 1984 sebagai kritik terhadap totalitarianisme abad ke-20, terutama rezim Nazi di Jerman dan era Stalin di Uni Soviet. Pengawasan dilakukan secara fisik, seperti penyadapan, mata-mata, propaganda negara, hingga penyiksaan terhadap para pembangkang. Negara menjadi pusat seluruh informasi.


Namun, abad ke-21 menghadirkan bentuk kekuasaan yang jauh lebih halus. Pengawasan tidak lagi selalu dilakukan negara, melainkan perusahaan teknologi yang mengelola miliaran data pribadi manusia. Kita dengan sukarela memberikan lokasi, daftar kontak, foto keluarga, kebiasaan belanja, hingga preferensi politik kepada berbagai platform digital.

Ketika Tawuran Menjadi Warisan Kota

Minggu, 08 November 2026

Di banyak kota besar, bentrokan antarkelompok kadang diawali oleh persoalan yang tampak sepele. Sebuah ejekan, senggolan kendaraan, pertandingan sepak bola, atau dalam kasus bentrokan di Jalan Tambak, Menteng, Jakarta Pusat, pada akhir Juli 2026, sebuah teguran karena suara knalpot motor yang bising. Namun, persoalan kecil itu berubah menjadi aksi perusakan, pengeroyokan, pembakaran kendaraan, hingga menewaskan satu orang. Pertanyaan yang layak diajukan bukan lagi mengapa keributan itu terjadi, melainkan mengapa konflik sekecil itu begitu mudah berubah menjadi kekerasan massal.


Polisi menyatakan pemicu bentrokan bukan persoalan pembayaran makanan sebagaimana rumor yang sempat beredar, melainkan ketidakpuasan setelah seseorang ditegur akibat menggeber knalpot yang mengganggu warga. Pelaku kemudian memanggil rekan-rekannya, merusak gerobak pedagang nasi uduk, dan memancing kemarahan warga sekitar. Dalam hitungan jam, konflik personal menjelma menjadi bentrokan antarkelompok.


Fenomena ini memperlihatkan bahwa penyebab langsung (trigger) sering kali bukanlah penyebab utama (root cause). Dalam kajian sosiologi konflik, kekerasan kolektif biasanya muncul ketika terdapat akumulasi ketegangan sosial yang telah lama tersimpan. Percikan kecil hanya menjadi alasan untuk meledakkan bara yang telah lama menyala.


Kawasan Jalan Tambak, Pegangsaan, Menteng Atas, Manggarai, hingga Pasar Manggis memang memiliki sejarah panjang konflik antarkelompok. Sejak akhir 1990-an, wilayah tersebut berulang kali menjadi lokasi tawuran. Bahkan, setelah berbagai deklarasi damai dilakukan pada tahun 2019, bentrokan tetap berulang dengan pemicu yang hampir selalu sederhana. Hal ini menunjukkan bahwa penyelesaian konflik tidak cukup dilakukan melalui ikrar damai atau penambahan aparat keamanan semata.

Belajar Etika Siber dari Bocah Boyolali

Sabtu, 07 November 2026

Di tengah derasnya berita tentang serangan siber, kebocoran data, dan peretasan yang merugikan banyak pihak, kisah seorang siswa sekolah dasar dari Boyolali justru menghadirkan harapan. Ibrahim Al Abrar, siswa kelas VI SD Negeri 3 Genengsari, memperoleh Letter of Recognition dari NASA setelah melaporkan kerentanan pada salah satu domain publik lembaga antariksa Amerika Serikat tersebut. Prestasi itu bukan sekadar kebanggaan pribadi, melainkan juga pelajaran penting tentang bagaimana talenta digital dibangun.


Yang membuat kisah ini menarik bukanlah karena Ibrahim “meretas” NASA. Justru sebaliknya. Ia menunjukkan bahwa dunia keamanan siber tidak identik dengan tindakan ilegal. Keahlian teknis dapat digunakan untuk melindungi sistem, bukan merusaknya.


Kerentanan yang ditemukan Ibrahim tergolong broken link hijacking. Sederhananya, ia menemukan tautan pada domain NASA yang sudah tidak digunakan lagi, tetapi masih terhubung dengan situs resmi. Dalam kondisi tertentu, tautan semacam ini dapat diambil alih pihak yang tidak bertanggung jawab dan digunakan untuk menyebarkan situs palsu atau phishing. Temuan tersebut memang termasuk kategori risiko rendah, tetapi tetap penting karena berpotensi dimanfaatkan penjahat siber jika dibiarkan.


Yang lebih mengagumkan, Ibrahim menemukan celah itu hanya dengan memanfaatkan teknik Google Dorking. Teknik ini bukan alat peretasan, melainkan metode pencarian lanjutan menggunakan operator khusus di mesin pencari Google untuk menemukan informasi yang tersedia secara publik. Di tangan seorang peneliti keamanan, teknik tersebut dipakai untuk mengidentifikasi kelemahan sistem. Namun di tangan pelaku kejahatan, teknik yang sama dapat menjadi pintu awal eksploitasi. Di sinilah letak pentingnya etika.

Bayang-bayang Militerisasi Administrasi

Jumat, 06 November 2026

Di dalam The Prince (1532), Niccolò Machiavelli mengajukan sebuah pertanyaan yang hingga kini masih diperdebatkan. Lebih baik mana, penguasa yang dicintai atau penguasa yang ditakuti? Jawabannya lugas. Jika tidak mungkin memperoleh keduanya sekaligus, penguasa akan lebih aman bila ditakuti. Gagasan inilah yang berulang kali muncul dalam sejarah negara-negara modern ketika pemerintah menghadapi tantangan terhadap legitimasi kekuasaannya.


Perdebatan serupa kembali mengemuka setelah terbitnya Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-8/PJ/2026 tentang Pedoman Pengawasan Kepatuhan Wajib Pajak. Surat edaran tersebut membuka ruang pelibatan Bintara Pembina Desa (Babinsa) dan Bhabinkamtibmas dalam kegiatan pengumpulan data perpajakan di lapangan. Bagi sebagian kalangan, kebijakan itu dipandang bukan sekadar persoalan administrasi perpajakan, melainkan mencerminkan kecenderungan meluasnya pendekatan keamanan ke dalam urusan-urusan sipil.


Dari perspektif sejarah administrasi negara, surat edaran sebenarnya bukanlah instrumen pembentuk norma hukum. Dalam sistem hukum Indonesia, surat edaran berfungsi sebagai pedoman internal bagi aparatur pemerintahan agar pelaksanaan kebijakan berlangsung seragam. Karena sifatnya administratif, surat edaran tidak memiliki kekuatan mengikat sebagaimana undang-undang atau peraturan pemerintah.


Namun, kekuatan sebuah kebijakan tidak selalu ditentukan oleh kedudukannya dalam hierarki peraturan perundang-undangan. Pada masa Orde Baru, berbagai instruksi, surat keputusan, maupun surat edaran sering kali memiliki daya paksa yang jauh melampaui status hukumnya. Dalam praktik birokrasi, masyarakat cenderung mematuhi karena melihatnya sebagai representasi langsung dari kehendak negara.

Perang Kawasan

Kamis, 05 November 2026

Pada awalnya, banyak pengamat mengira konfrontasi antara Amerika Serikat dan Iran hanyalah babak baru dari permusuhan panjang kedua negara yang telah berlangsung sejak Revolusi Islam Iran 1979. Namun, perkembangan pada pertengahan tahun 2026 menunjukkan bahwa konflik tersebut telah melampaui hubungan bilateral. Serangan Ukraina terhadap kapal Iran di Laut Kaspia, aksi Houthi terhadap fasilitas minyak Arab Saudi di Laut Merah, hingga keterlibatan Rusia melalui dukungan intelijen memperlihatkan bahwa perang telah berubah menjadi konflik yang melibatkan banyak aktor dengan kepentingan berbeda.


Sejarah mencatat bahwa perang besar bukan hanya konflik antara dua pihak. Perang Dunia I, misalnya, bermula dari pembunuhan Archduke Franz Ferdinand di Sarajevo pada tahun 1914, tetapi dalam hitungan minggu berkembang menjadi perang global akibat jaringan aliansi militer. Perang Korea (1950-1953) juga berubah menjadi arena persaingan Amerika Serikat, China, dan Uni Soviet. Begitu pula Perang Suriah sejak tahun 2011 yang akhirnya menjadi medan perebutan pengaruh Rusia, Amerika Serikat, Iran, Turki, hingga berbagai kelompok bersenjata nonnegara.


Konflik AS-Iran tampaknya sedang mengikuti pola sejarah tersebut. Yang berubah bukan sekadar jumlah negara yang terlibat, melainkan karakter peperangannya.


Iran selama beberapa dekade membangun apa yang oleh banyak analis disebut sebagai Axis of Resistance, yakni jaringan kelompok proksi yang tersebar di Lebanon, Irak, Suriah, dan Yaman. Strategi ini memungkinkan Teheran memproyeksikan kekuatan tanpa harus selalu mengerahkan militernya secara langsung. Ketika Amerika Serikat meningkatkan tekanan militer, kelompok-kelompok seperti Houthi di Yaman menjadi perpanjangan tangan yang mampu mengganggu kepentingan lawan.

Guncangan "Lava Jato"

Rabu, 04 November 2026

Pada 17 Maret 2014, Kepolisian Federal Brasil melancarkan sebuah operasi yang semula tampak biasa. Sasaran awalnya hanyalah sebuah tempat cuci mobil (lava jato) dan pompa bensin di Brasília yang diduga menjadi lokasi pencucian uang. Namun, dari tempat sederhana itulah terbuka salah satu skandal korupsi terbesar dalam sejarah modern. Operasi Lava Jato kemudian membongkar jejaring korupsi yang menjalar dari perusahaan minyak negara Petrobras hingga istana kepresidenan, menyeret konglomerat, politisi, menteri, ketua parlemen, bahkan mantan presiden. Peristiwa ini menjadi tonggak penting dalam sejarah Brasil sekaligus pelajaran berharga bagi negara-negara yang masih berjuang melawan korupsi sistemik.


Akar persoalannya berawal dari praktik yang sebenarnya telah berlangsung bertahun-tahun. Sejumlah perusahaan konstruksi besar memenangkan proyek-proyek Petrobras melalui kontrak yang sengaja digelembungkan nilainya. Selisih anggaran tersebut kemudian dialirkan sebagai suap kepada para direktur perusahaan negara, pejabat publik, dan partai-partai politik. Uang hasil korupsi tidak diberikan secara langsung, melainkan disamarkan melalui jaringan doleiros atau pedagang valuta asing ilegal yang ahli mencuci uang melalui perusahaan fiktif, rekening luar negeri, hingga transaksi bisnis palsu.


Penyelidikan polisi berkembang sangat cepat setelah seorang direktur Petrobras, Paulo Roberto Costa, ditangkap. Kesaksiannya membuka hubungan antara korporasi, elite politik, dan jaringan bisnis yang selama ini bekerja secara sistematis. Tidak lama kemudian, pengusaha-pengusaha besar seperti Marcelo Odebrecht ikut terseret. Perusahaan konstruksi Odebrecht, yang selama bertahun-tahun memperoleh proyek infrastruktur raksasa di berbagai negara Amerika Latin, terbukti menjadi salah satu pusat pemberian suap kepada pejabat pemerintah.


Lava Jato tidak hanya mengungkap korupsi dalam arti sempit. Operasi ini memperlihatkan bagaimana korupsi dapat berubah menjadi mekanisme pembiayaan politik. Dana hasil mark-up proyek digunakan untuk membiayai kampanye pemilu, memperkuat jaringan kekuasaan, sekaligus mempertahankan dominasi partai-partai politik. Dengan demikian, korupsi bukan lagi tindakan individu yang menyalahgunakan jabatan, melainkan telah menjadi bagian dari sistem politik itu sendiri.

Menolak Lupa

Selasa, 03 November 2026

Gagasan Tulus Sudarto dalam “Mnemo”-Politik di Kompas edisi 16 Juli 2026 mengingatkan bahwa politik bukan hanya soal memperoleh legalitas melalui prosedur demokrasi, melainkan juga mempertahankan legitimasi moral yang hidup dalam ingatan rakyat. Ketika hukum dipakai untuk memastikan stabilitas kekuasaan, sementara suara publik hanya dijawab dengan populisme, sesungguhnya sedang terbentuk jarak yang semakin lebar antara negara dan warganya.


Fenomena ini bukan hal baru dalam sejarah. Banyak rezim tampak kokoh selama bertahun-tahun, tetapi justru runtuh ketika legitimasi moral masyarakat habis. Sejarawan dan ilmuwan politik kerap menunjukkan bahwa kejatuhan sebuah pemerintahan sering kali tidak diawali oleh krisis hukum, melainkan oleh krisis kepercayaan. Rakyat mungkin tetap patuh, tetapi tidak lagi percaya.


Di sinilah ingatan bekerja. Konsep mnemo-politik pada dasarnya berbicara mengenai politik memori. Masyarakat menyimpan pengalaman bersama—baik berupa kesejahteraan, ketidakadilan, penghinaan, maupun harapan—yang kemudian menjadi dasar mereka menilai kekuasaan. Ingatan itu tidak selalu tampak dalam survei atau demonstrasi. Ia mengendap selama bertahun-tahun sebelum akhirnya muncul dalam bentuk pilihan politik atau perubahan sikap publik.


Hal ini mengingatkan pada pemikiran Maurice Halbwachs mengenai collective memory. Ingatan bukan semata-mata milik individu, melainkan dibentuk dan diwariskan melalui komunitas. Peristiwa yang dianggap penting akan terus diceritakan, direproduksi, dan diwariskan lintas generasi. Karena itu, kekuasaan selalu berusaha memengaruhi cara masyarakat mengingat sejarah melalui pendidikan, media, maupun simbol-simbol politik.

Menjaga Supremasi Sipil

Senin, 02 November 2026

Ketika sejumlah personel TNI mengamankan proses penggeledahan atau mendampingi aparat Kejaksaan Agung dalam penanganan perkara, perdebatan lama kembali mencuat. Sebagian orang melihatnya sebagai sinyal menguatnya kembali peran militer dalam ranah sipil. Sebagian lain memandangnya sebagai kebutuhan praktis menghadapi kejahatan yang semakin terorganisasi. Di antara dua kutub itulah diskusi mengenai relasi TNI dan Kejaksaan kembali menemukan relevansinya.


Dalam tulisannya di SINDOnews (10 Juli 2026), analis politik dan militer Universitas Nasional, Dr. Selamat Ginting, mengingatkan bahwa kehadiran TNI dalam mendukung Kejaksaan jangan dipahami hanya melalui persepsi politik. Ada perubahan regulasi yang menjadi landasan hukum, mulai dari pengaturan mengenai Jaksa Agung Muda Pidana Militer hingga Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2025 tentang Pelindungan Negara terhadap Jaksa. Menurutnya, pelibatan TNI bersifat request based, atau berdasarkan permintaan resmi Kejaksaan, bukan inisiatif sepihak institusi militer.


Pandangan tersebut penting, tetapi bagi sejarah Indonesia persoalannya tidak sesederhana ada atau tidak adanya dasar hukum. Pengalaman historis membuat masyarakat Indonesia memiliki ingatan kolektif yang sensitif terhadap setiap perluasan peran militer dalam urusan sipil.


Selama lebih dari tiga dasawarsa Orde Baru, konsep Dwifungsi ABRI menempatkan militer bukan sekadar alat pertahanan negara, tetapi juga aktor sosial-politik. Perwira aktif menduduki jabatan sipil, dari kementerian hingga kepala daerah. Militer menjadi bagian dari mesin pemerintahan sekaligus kekuatan politik. Reformasi 1998 kemudian membongkar konstruksi tersebut melalui pemisahan Polri dari TNI, penghapusan kursi TNI di DPR, serta penegasan supremasi sipil sebagai salah satu pilar demokrasi.

Izin di Tangan, Pungli di Lapangan

Minggu, 01 November 2026

Izinnya sudah beres. Tempat berjualan sudah disepakati. Bahan makanan dan pekerja sudah disiapkan. Namun, baru sehari membuka lapak kuliner di Yogyakarta, seorang pedagang menghadapi tagihan yang tak pernah masuk hitungan modal. Pungutan parkir jutaan rupiah, ditambah permintaan jatah makanan gratis. Ia datang untuk mencari nafkah, tetapi malah dipaksa membayar agar bisa berjualan. Rencana usaha selama lima hari pun berhenti pada hari pertama.


Kasus yang terjadi pada September 2026 dan akhirnya viral itu memperlihatkan ironi negara hukum. Pedagang telah mengurus izin melalui jalur resmi, tetapi ketika menghadapi pungutan liar, perlindungan negara seolah menghilang. Negara hadir saat persyaratan harus dipenuhi, tetapi kehadirannya dipertanyakan ketika hak warga dilanggar.


Persoalannya bukan semata-mata preman yang meminta uang. Pertanyaan yang lebih mendasar adalah mengapa mereka berani melakukannya? Mengapa ada pihak yang merasa berhak menentukan harga bagi orang lain yang sekadar ingin mencari nafkah?


Saya teringat kerusuhan Pasar Tanah Abang pada 27 Januari 1997. Pungutan liar yang meresahkan pedagang menjadi bagian dari ketegangan yang berujung pada kerusuhan dan lumpuhnya aktivitas perdagangan. Peristiwa itu mengingatkan kita bahwa pungutan bukan sekadar persoalan uang. Ketika keluhan tidak memperoleh penyelesaian, persoalan ekonomi menjalar menjadi konflik sosial.

Merawat Harapan, Menjaga Kemanusiaan

Sabtu, 31 Oktober 2026

Ada orang yang tampak keras bukan karena tidak membutuhkan kasih sayang, melainkan karena terlalu sering dikecewakan. Ada pula yang menjauh dari orang lain karena merasa dunia tidak menyediakan tempat baginya. Dua manusia semacam inilah yang dipertemukan dalam The Life Ahead (2020), film drama Italia garapan Edoardo Ponti yang dibintangi Sophia Loren dan Ibrahima Gueye. Di balik kisah sederhana tentang seorang perempuan lanjut usia dan bocah yang bermasalah, film ini menyimpan renungan tentang luka, penerimaan, dan kesempatan kedua.


Madame Rosa (Sophia Loren) adalah penyintas Holocaust yang kini merawat anak-anak dari perempuan pekerja seks. Usia dan pengalaman pahit membuatnya tegar, tetapi juga keras. Ia terbiasa bertahan hidup tanpa banyak berharap kepada orang lain. Sementara itu, Momo (Ibrahima Gueye), bocah imigran asal Senegal berusia 12 tahun, tumbuh di jalanan. Ia mencuri, terlibat dalam peredaran narkoba, dan sulit mempercayai orang dewasa.


Pertemuan mereka bermula dari pencurian. Momo merampas barang milik Rosa, tetapi peristiwa itu justru membuka jalan bagi keduanya untuk saling mengenal. Rosa kemudian menampung Momo. Hubungan mereka pada mulanya jauh dari harmonis. Momo sulit diatur, sedangkan Rosa bukan sosok nenek yang selalu berbicara lembut. Mereka bertengkar dan saling menguji kesabaran. Namun, perlahan, tumbuh perhatian di antara keduanya.


Kekuatan film ini terletak pada kesediaannya mengajak penonton memahami seseorang sebelum menjatuhkan penilaian. Momo memang harus bertanggung jawab atas perbuatannya. Akan tetapi, kenakalannya tidak serta-merta menjelaskan seluruh dirinya. Di balik perilaku yang menyebalkan, ada anak yang kehilangan pegangan dan membutuhkan seseorang untuk dipercaya.

Menolak Tunduk

Jumat, 30 Oktober 2026

Sejarah sering kali ditulis oleh para pemenang. Napoleon Bonaparte, misalnya, dikenang sebagai jenius militer yang mengubah wajah Eropa. Namanya memenuhi buku sejarah, monumen, hingga film. Namun, di balik setiap kisah kemenangan selalu ada tokoh-tokoh yang kalah tetapi menolak menyerah. Salah satunya adalah Muhammad Kurayyim, gubernur Alexandria, yang memilih menghadapi regu tembak daripada mengibarkan bendera putih di hadapan pasukan Prancis.


Kisah yang ditulis Randy Wirayudha di Historia (23 Maret 2026) mengingatkan bahwa sejarah bukan sekadar catatan tentang siapa yang menang, melainkan juga tentang siapa yang tetap mempertahankan kehormatan ketika kekalahan sudah hampir pasti.


Ekspedisi Napoleon ke Mesir pada tahun 1798 sesungguhnya bukan hanya operasi militer. Ia merupakan bagian dari pertarungan geopolitik global setelah Revolusi Prancis. Kekalahan Belanda, bangkrutnya VOC, dan lahirnya Republik Batavia yang berada di bawah pengaruh Prancis membuat peta kekuasaan dunia berubah. Dampaknya bahkan terasa hingga Nusantara. Dengan kata lain, nasib Jawa dan Alexandria pada masa itu ternyata berada dalam satu pusaran sejarah yang sama. 


Di tengah pusaran itulah berdiri Alexandria. Secara militer, kota itu hampir mustahil bertahan. Napoleon membawa sekitar 38.000 prajurit, ratusan kapal, dan artileri modern. Sebaliknya, Muhammad Kurayyim hanya memiliki sekitar 500 prajurit Mamluk dan Turki Utsmani. Perbandingan kekuatan itu bukan lagi sepuluh banding satu, melainkan ratusan banding satu.

 

Label

coretan (300) serba-serbi (187) kepegawaian (180) oase (104) hukum (103) pustaka (71) saat kuliah (71) tentang ngawi (66) keluarga (59) peraturan (46) tentang madiun (40) album (26) konsultasi (20) tentang jogja (19)