Pedagang Kaki Lima

Di Indonesia, hampir setiap pergantian kepala daerah selalu diikuti janji yang sama: menata pedagang kaki lima (PKL). Kalimatnya terdengar akrab: menertibkan trotoar, memperindah kota, mengatasi kemacetan, atau mengembalikan fungsi ruang publik. Operasi penertiban datang silih berganti, tetapi PKL selalu kembali. Seolah-olah mereka merupakan persoalan yang tak pernah selesai.

Padahal, jika menoleh ke belakang, sejarah menunjukkan bahwa PKL bukanlah penyebab utama kekacauan kota. Mereka justru lahir dari sejarah panjang pembangunan kota yang tidak pernah benar-benar menyediakan ruang bagi ekonomi rakyat. Bahkan, istilah “pedagang kaki lima” sendiri berawal dari sebuah kekeliruan penerjemahan.

Jejaknya dapat ditelusuri ke awal abad ke-19 ketika Letnan Gubernur Thomas Stamford Raffles memimpin Jawa. Raffles memerintahkan agar bangunan di jalan-jalan utama Batavia menyediakan jalur pejalan kaki selebar lima kaki atau five foot way. Ketika kemudian ia mendirikan Singapura pada tahun 1819, konsep serupa diterapkan di kawasan Chinatown sebagai koridor teduh bagi pejalan kaki.

Dalam perkembangannya, istilah five foot way diterjemahkan secara keliru ke dalam bahasa Melayu. Yang semestinya berarti "jalan selebar lima kaki" berubah menjadi "kaki lima". Kesalahan linguistik itu justru melahirkan istilah yang bertahan hingga sekarang: pedagang kaki lima.

Prostitusi Era Kolonial

Ketika aparat imigrasi beberapa waktu lalu mengungkap praktik prostitusi yang melibatkan wisatawan asing di Bali, sebagian orang menganggap fenomena itu sebagai gejala baru yang lahir dari globalisasi dan industri pariwisata. Padahal, jika menoleh ke belakang, sejarah Hindia Belanda menunjukkan bahwa perpindahan pekerja seks lintas negara telah berlangsung lebih dari satu abad lalu. Bahkan, jauh sebelum Bali menjadi destinasi wisata dunia, Surabaya, Batavia, Medan, hingga Palembang telah menjadi persinggahan perempuan-perempuan asing yang menjual tubuh mereka.

Sejarah ini mengingatkan bahwa prostitusi bukan semata persoalan moral individu. Ia merupakan bagian dari dinamika ekonomi, migrasi, dan kekuasaan yang menyertai kolonialisme.

Surabaya menjadi salah satu contoh paling jelas. Sebagai pelabuhan terbesar di Hindia Belanda, kota ini dipenuhi pelaut, pedagang, tentara, pegawai perusahaan, dan buruh dari berbagai bangsa. Di mana terdapat konsentrasi laki-laki lajang dengan daya beli yang cukup, di sana hampir selalu muncul industri hiburan, termasuk prostitusi.

Di kawasan Kembang Jepun, yang kini dikenal sebagai pusat perdagangan tua Surabaya, perempuan-perempuan Jepang pernah menjadi bagian dari denyut kehidupan kota. Mereka dikenal sebagai karayuki-san, gadis-gadis miskin dari Jepang yang dikirim atau bahkan dijual ke berbagai negara Asia Tenggara sejak era Restorasi Meiji pada akhir abad ke-19.

Kota Lambat

Pada awal abad ke-20, Batavia bukanlah kota yang seluruh waktunya dihabiskan untuk mengejar kecepatan. Di sepanjang Koningsplein—kini kawasan Monas—orang berjalan santai menikmati sore. Trem melintas dengan ritme yang teratur. Di Bandung, taman-taman kota menjadi tempat warga Eropa maupun pribumi bercengkerama. Sementara di Malioboro, Yogyakarta, orang datang bukan hanya untuk berbelanja, melainkan juga bertemu, berbincang, dan menikmati denyut kehidupan kota.

Kota-kota kolonial tentu dibangun dengan berbagai ketimpangan. Namun, ada satu pelajaran yang menarik: kota tidak semata-mata dipahami sebagai mesin ekonomi. Ia juga merupakan ruang sosial, tempat manusia membangun memori.

Hari ini, gambaran itu terasa semakin jauh. Kota-kota Indonesia berubah menjadi arena perlombaan tanpa garis akhir. Jalan diperlebar agar kendaraan melaju lebih cepat, gedung terus menjulang, pusat perbelanjaan tumbuh di setiap sudut, sementara ruang untuk berhenti, berjalan kaki, atau sekadar menikmati sore semakin menyempit. Kemajuan akhirnya diukur dengan satu kata, yakni cepat. Padahal, tidak semua hal dalam kehidupan menjadi lebih baik ketika dipercepat.

Kesadaran itulah yang melahirkan gerakan Cittaslow atau Slow Cities di Italia pada tahun 1999. Gerakan ini berakar dari perlawanan masyarakat Italia terhadap budaya serba instan yang mulai menggerus identitas lokal sejak kemunculan restoran cepat saji di Roma pada dekade 1980-an. Dipelopori Carlo Petrini melalui gerakan Slow Food, masyarakat diajak kembali menghargai makanan lokal, tradisi, dan cara hidup yang memberi ruang bagi manusia untuk menikmati waktu.

Dari Priyayi ke Komisaris

Pada tahun 1901, pemerintah Hindia Belanda memulai Politik Etis. Salah satu janji besarnya adalah memperluas pendidikan bagi bumiputra. Dari sekolah-sekolah itulah kemudian lahir generasi terpelajar yang kelak menjadi penggerak kebangkitan nasional: guru, dokter, jurnalis, pegawai, dan aktivis politik.

Namun pendidikan pada masa kolonial tidak otomatis menghapus ketimpangan. Di dalam birokrasi Hindia Belanda, jabatan tetap berlapis-lapis. Orang Eropa menduduki posisi puncak, sementara elite bumiputra ditempatkan sebagai perantara kekuasaan di tingkat lokal. Bupati, wedana, dan priyayi menjadi penghubung antara pemerintah kolonial dan rakyat.

Mereka memang bekerja dalam tata administrasi modern, lengkap dengan surat keputusan, struktur jabatan, dan aturan pemerintahan. Akan tetapi, birokrasi itu juga bertumpu pada hubungan sosial lama: status keluarga, garis keturunan, dan kesetiaan kepada penguasa. Jabatan bukan semata soal kemampuan, melainkan juga kehormatan sosial dan kedekatan dengan pusat kekuasaan.

Warisan semacam itu tidak serta-merta lenyap setelah Indonesia merdeka. Republik memang mengganti penguasa kolonial dengan pemerintahan nasional. Namun kebiasaan memandang jabatan sebagai sumber pengaruh, kehormatan, dan balas jasa terus hidup dalam berbagai bentuk. Pada masa tertentu, ia hadir sebagai loyalitas kepada penguasa. Pada masa lain, ia muncul sebagai hadiah bagi jaringan politik, relawan, keluarga, atau kelompok yang dianggap berjasa.

Menerima Kritik

Salah satu kalimat paling sulit diucapkan seorang pemimpin mungkin bukan “saya akan bekerja keras” atau “saya siap bertanggung jawab”. Kalimat yang jauh lebih sulit adalah: “Saya keliru”.

Mengakui kesalahan bukan perkara mudah, terlebih bagi mereka yang berada di puncak kekuasaan. Di sana, setiap keputusan lahir dari keyakinan, setiap kebijakan dibungkus optimisme, dan setiap program dipromosikan sebagai solusi. Ketika kemudian muncul fakta yang menunjukkan adanya masalah, naluri pertama yang sering muncul bukanlah menerima, melainkan membela diri.

Padahal sejarah menunjukkan, banyak kegagalan besar justru bermula dari ketidakmampuan menerima kenyataan yang tidak menyenangkan.

Jim Collins, penulis buku manajemen terkenal Good to Great, menyebut kemampuan menghadapi kenyataan pahit sebagai salah satu ciri utama pemimpin hebat. Ia merumuskan gagasan yang dikenal sebagai Stockdale Paradox, diambil dari pengalaman Laksamana Jim Stockdale, seorang tentara Amerika Serikat yang menjadi tawanan perang di Vietnam selama enam tahun.

Pelajaran tentang Kesombongan

Dalam setiap organisasi, baik negara, perusahaan, maupun komunitas, selalu ada satu godaan yang sulit dihindari ketika keberhasilan mulai diraih, yaitu merasa diri selalu benar.

Godaan itulah yang sejak ribuan tahun lalu telah digambarkan melalui kisah Icarus dalam mitologi Yunani. Dengan sayap buatan yang direkatkan lilin, Icarus berhasil terbang tinggi meninggalkan penjara bersama ayahnya, Daedalus. Sebelum terbang, sang ayah memberi pesan sederhana. Jangan terlalu rendah karena air laut akan membasahi sayapmu, dan jangan terlalu tinggi karena panas matahari akan melelehkan lilin perekatnya.

Namun keberhasilan sering kali membuat manusia lupa pada batas. Merasa mampu menaklukkan langit, Icarus terus naik mendekati matahari. Kita tahu akhir ceritanya. Lilin meleleh, sayap hancur, dan ia jatuh ke laut.

Kisah ini tidak pernah benar-benar usang karena sesungguhnya bukan tentang terbang, melainkan tentang sifat manusia. Orang Yunani menyebutnya hubris atau kesombongan yang muncul ketika seseorang merasa tidak lagi membutuhkan nasihat, kritik, atau koreksi. Dalam kehidupan modern, hubris tidak hanya menimpa individu. Ia bisa menjangkiti institusi.

Diplomat dari Pare

Pada suatu hari di tahun 2009, bantuan kemanusiaan Muhammadiyah untuk Gaza menghadapi jalan buntu. Perbatasan Rafah ditutup. Jalur yang biasa digunakan organisasi kemanusiaan internasional tidak dapat dilalui. Bagi banyak orang, itu berarti misi harus ditunda atau bahkan dibatalkan. Namun, bagi Sudibyo Markus, kebuntuan berarti perlunya mencari pintu lain.

Dalam hitungan jam, dokter yang juga aktivis Muhammadiyah itu menghubungi sejumlah kenalan yang tersebar di berbagai negara. Ada tokoh Palang Merah Palestina, pendiri Islamic Relief Worldwide, hingga petugas penghubung lembaga tanggap darurat Israel. Tak lama kemudian, izin masuk melalui wilayah Israel berhasil diperoleh. Bantuan kemanusiaan akhirnya dapat mencapai Gaza.

Tidak ada nota diplomatik. Tidak ada perundingan antarnegara. Tidak ada pula mandat resmi sebagai diplomat pemerintah. Yang bekerja adalah jejaring kepercayaan yang dibangun selama puluhan tahun.

Kisah itu menjadi salah satu alasan mengapa Sudibyo Markus dijuluki “diplomat partikelir Muhammadiyah”. Ia bukan diplomat dalam pengertian formal, tetapi kiprahnya menunjukkan bahwa diplomasi tidak selalu lahir dari gedung kementerian luar negeri. Kadang-kadang diplomasi lahir dari hubungan antarmanusia.

Paradoks Desentralisasi

Pada awal Reformasi 1998, desentralisasi hadir sebagai janji besar. Setelah puluhan tahun hidup dalam sistem yang sangat terpusat, Indonesia memilih membagi kewenangan kepada daerah. Harapannya sederhana tetapi penting: keputusan publik akan lebih dekat dengan rakyat, pembangunan menjadi lebih merata, dan daerah tidak lagi sekadar menjadi penonton atas pengelolaan sumber daya yang ada di wilayahnya.

Dua puluh lima tahun kemudian, demokrasi lokal memang berkembang pesat. Gubernur, bupati, dan wali kota dipilih langsung oleh rakyat. Daerah memiliki APBD sendiri dan mengelola puluhan urusan pemerintahan. Namun di balik kemajuan itu, muncul pertanyaan yang mengganggu: apakah otonomi daerah masih benar-benar hidup, atau justru perlahan berubah menjadi simbol administratif yang bergantung pada keputusan fiskal Jakarta?

Pertanyaan itu mengemuka setelah sejumlah kepala daerah menyuarakan kegelisahan mereka. Bupati Siak, Afni Zulkifli, memprotes pemangkasan Dana Bagi Hasil (DBH) yang menurutnya membuat daerah penghasil seperti Riau menanggung beban ganda. Di Maluku Utara, Gubernur Sherly Tjoanda bahkan mengungkapkan bahwa kemampuan keuangan daerah tidak cukup untuk membayar gaji PPPK hingga akhir tahun.

Keluhan tersebut bukan kasus yang berdiri sendiri. Ia menggambarkan gejala yang lebih luas, bahwa kemampuan fiskal daerah sedang mengalami tekanan.

Tragedi Stadion

Pada malam 1 Oktober 2022, Stadion Kanjuruhan di Malang berubah dari arena olahraga menjadi lokasi bencana kemanusiaan. Ratusan orang meninggal dunia setelah terjadi kepanikan massal usai pertandingan Arema FC melawan Persebaya Surabaya. Dunia internasional terkejut. Namun bagi sejarah sepak bola, Kanjuruhan sesungguhnya bukanlah peristiwa yang benar-benar baru.

Dalam catatan sejarah, tragedi stadion telah berulang kali terjadi di berbagai negara. Korbannya mencapai ratusan bahkan ribuan orang. Yang menarik, penyebabnya sering kali bukan kerusuhan suporter semata, melainkan kombinasi antara buruknya pengelolaan massa, infrastruktur yang tidak memadai, dan respons aparat keamanan yang keliru.

Sejarah tragedi stadion modern dapat ditelusuri ke Estadio Nacional di Lima, Peru, pada tanggal 24 Mei 1964. Saat itu Peru menghadapi Argentina dalam pertandingan kualifikasi Olimpiade Tokyo. Menjelang akhir laga, gol penyama kedudukan Peru dianulir wasit. Keputusan itu memicu kemarahan penonton.

Situasi berubah menjadi petaka ketika polisi berusaha membubarkan massa dengan tongkat dan gas air mata. Ribuan penonton panik dan berusaha melarikan diri. Banyak pintu keluar ternyata tertutup. Dalam hitungan menit, tangga dan lorong stadion berubah menjadi perangkap maut. Sebanyak 328 orang tewas dan lebih dari 500 lainnya terluka. Hingga kini, peristiwa itu masih tercatat sebagai tragedi stadion sepak bola paling mematikan dalam sejarah dunia.

Romantisme Intelijen

Tidak banyak profesi yang memiliki daya pikat sebesar intelijen. Seorang diplomat mungkin dihormati, pengusaha dikagumi, tetapi agen rahasia selalu dikelilingi aura misteri. Ia dianggap memiliki akses ke ruang-ruang yang tak tersentuh orang biasa, mengenal para pemimpin dunia, dan mampu mengubah jalannya sejarah hanya melalui selembar dokumen atau sebuah percakapan. Aura itulah yang tampaknya dimanfaatkan oleh Gaurav Srivastava, sosok yang kini dituduh membangun citra sebagai agen CIA demi memperoleh akses bisnis dan politik di berbagai negara, termasuk Indonesia.

Terlepas dari benar atau tidaknya seluruh tuduhan yang kini sedang diproses secara hukum, kisah ini mengingatkan bahwa dunia selalu memiliki ruang bagi “mata-mata palsu”. Sejarah bahkan menunjukkan, sering kali yang paling ampuh bukanlah kemampuan mengumpulkan rahasia, melainkan kemampuan membuat orang percaya bahwa dirinya memiliki rahasia.

Fenomena ini bukan barang baru. Pada akhir abad ke-19, dunia mengenal sosok William Melville, kepala badan intelijen Inggris yang piawai membangun operasi penyamaran. Namun jauh lebih menarik justru kisah para penipu yang memanfaatkan reputasi lembaga intelijen. Mereka memahami bahwa nama sebuah badan rahasia sering kali lebih berharga daripada identitas pribadi. Ketika seseorang mengaku memiliki hubungan dengan CIA (Amerika), KGB (Rusia), MI6 (Inggris), atau Mossad (Israel), banyak orang cenderung menunda skeptisisme mereka. Ada semacam asumsi bahwa orang seperti itu tentu telah melewati seleksi luar biasa dan memiliki jaringan kekuasaan yang luas.

Selama Perang Dingin, romantisme dunia intelijen mencapai puncaknya. Novel-novel karya John le Carré maupun Ian Fleming melahirkan dua citra yang berbeda tetapi sama-sama memesona: agen yang dingin, cerdas, dan selalu beberapa langkah di depan lawannya. Film-film Hollywood kemudian memperkuat imajinasi itu. James Bond menjadi ikon global, disusul Ethan Hunt dalam Mission: Impossible dan Jason Bourne. Di layar lebar, agen rahasia nyaris selalu tampil elegan, dekat dengan pemimpin negara, sekaligus memiliki kebebasan yang tampak tanpa batas.

Kursi RT dan Presiden

Beberapa hari lalu saya membaca kembali cerpen Presiden karya Putu Wijaya yang terbit di Jawa Pos edisi 29 Juni 2014. Cerpen itu tampak ringan. Hampir seluruhnya hanya berisi percakapan antara Amin, istrinya Siti, dan seorang tetangga. Mereka memperdebatkan calon presiden, menimbang kelebihan masing-masing, hingga membayangkan bagaimana jika Amin sendiri menjadi presiden.

Namun Putu Wijaya memang piawai menyembunyikan kritik di balik humor. Ketika pembaca mulai mengira cerita itu hanya satire tentang pemilu, arah kisah tiba-tiba berbelok. Warga justru sibuk mencari pengganti Ketua RT yang mengundurkan diri. Anehnya, semua orang menolak. Jabatan yang semula dianggap sepele mendadak tidak diminati siapa pun.

Barulah pada kalimat terakhir, Putu Wijaya melepaskan anak panahnya, “Rakyatnya yang tak mau!” Saya baru benar-benar memahami kalimat itu setelah beberapa tahun dipercaya menjadi Ketua RT.

Selama ini kita sering membicarakan presiden seolah-olah semua persoalan bangsa bertumpu pada satu orang. Kita mengkritik, memuji, mencela, atau berharap kepada pemimpin nasional. Namun sangat sedikit yang menyadari bahwa negara sesungguhnya berdiri di atas ribuan komunitas kecil yang bernama RT (Rukun Tetangga) dan RW (Rukun Warga). Di sanalah demokrasi pertama kali diuji, bukan di Istana Negara.

Candu Kekuasaan

Ada satu pola yang terus berulang dalam sejarah. Seorang tokoh tampil sebagai pembaru. Ia datang dengan janji mengakhiri penyalahgunaan kekuasaan, membela konstitusi, dan mengembalikan pemerintahan kepada rakyat. Namun, ketika kekuasaan benar-benar berada di tangannya, perlahan ia mulai percaya bahwa dirinya terlalu penting untuk digantikan.

Saya sering berpikir, mungkin inilah ironi terbesar dalam politik. Musuh terbesar seorang pemimpin bukanlah lawan politiknya, melainkan godaan yang lahir dari kekuasaan itu sendiri.

Belakangan, ironi itu kembali terlihat di Republik Demokratik Kongo. Presiden Félix Tshisekedi dikabarkan berupaya membuka jalan bagi perubahan konstitusi yang memungkinkan dirinya kembali berkuasa. Padahal, beberapa tahun sebelumnya, ia termasuk tokoh yang menentang langkah serupa ketika Presiden Joseph Kabila berusaha memperpanjang masa jabatan melalui perubahan aturan.

Sejarah memang gemar memainkan paradoks. Mereka yang dahulu mengkritik kekuasaan sering kali tergoda mengulanginya ketika memperoleh kesempatan yang sama. Fenomena semacam ini bukan saja kisah khas Benua Afrika. Ia menjadi cerita yang berulang hampir sepanjang peradaban manusia.

Membaca Demonstrasi

Dalam beberapa pekan terakhir, demonstrasi mahasiswa kembali muncul di berbagai kota. Tuntutannya beragam: dari kritik terhadap prioritas pembangunan, kebijakan ekonomi, hingga cara pemerintah berkomunikasi dengan publik. Sebagian orang menganggap aksi itu sebagai dinamika demokrasi yang lumrah. Sebagian lain melihatnya sebagai ancaman terhadap stabilitas. Padahal, sejarah menunjukkan bahwa demonstrasi mahasiswa hampir selalu lebih layak dipahami sebagai gejala daripada penyebab.

Dalam sejarah modern Indonesia, mahasiswa berkali-kali menjadi semacam “sensor sosial”. Mereka sering kali menangkap kegelisahan publik lebih cepat dibandingkan lembaga-lembaga formal. Pada tahun 1966, gelombang demonstrasi lahir dari akumulasi krisis ekonomi, konflik politik, dan menurunnya legitimasi pemerintahan. Pada tahun 1974, Peristiwa Malari menjadi cermin keresahan terhadap ketimpangan ekonomi dan masuknya modal asing. Tahun 1978, kritik terhadap kekuasaan melahirkan kebijakan Normalisasi Kehidupan Kampus (NKK/BKK) yang justru menunjukkan betapa suara mahasiswa dianggap cukup berpengaruh untuk dibatasi.

Puncaknya tentu terjadi pada Reformasi 1998. Krisis moneter memang mempercepat keruntuhan Orde Baru, tetapi yang sesungguhnya runtuh lebih dahulu adalah kepercayaan publik. Ketika mahasiswa menduduki Gedung DPR/MPR, mereka bukan sekadar menuntut pergantian presiden. Mereka menjadi saluran bagi akumulasi keresahan masyarakat yang selama bertahun-tahun sulit menemukan ruang ekspresi.

Pola itu sesungguhnya tidak khas Indonesia. Di Prancis pada Mei 1968, demonstrasi mahasiswa bermula dari isu pendidikan, tetapi berkembang menjadi kritik terhadap tatanan sosial dan politik. Di Korea Selatan pada 1980-an, gerakan mahasiswa menjadi bagian penting dari transisi menuju demokrasi. Bahkan di Amerika Serikat, demonstrasi mahasiswa pada era Perang Vietnam ikut mengubah cara negara memandang kebijakan luar negeri dan partisipasi publik. Kesamaannya sederhana: mahasiswa hampir selalu menjadi kelompok pertama yang mengartikulasikan keresahan sebelum keresahan itu benar-benar meluas.

Republik Dua Jalur

Media sosial beberapa hari terakhir ramai memperbincangkan nama Mufli Budi Ananda yang masuk dalam jajaran Komisaris PT Krakatau Posco, sebuah perusahaan patungan (joint venture) antara BUMN PT Krakatau Steel dan POSCO dari Korea Selatan. Perbincangan itu segera bergeser dari perusahaan baja menuju hal yang lebih pribadi: latar belakang pendidikan, riwayat pekerjaan, hingga kedekatannya dengan elite pemerintah. 

Mufli Budi Ananda dikenal sebagai orang yang selama beberapa tahun bekerja sebagai asisten pribadi selebriti Raffi Ahmad. Tugasnya antara lain mendampingi aktivitas harian, bisnis, dan berbagai agenda kerja Raffi Ahmad yang kini menjabat Utusan Khusus Presiden Bidang Pembinaan Generasi Muda dan Pekerja Seni.

Kasus ini mungkin akan segera tenggelam, digantikan isu lain. Namun kegaduhan tersebut menyisakan satu pertanyaan yang penting: bagaimana sebenarnya seseorang mencapai posisi strategis di negeri ini?

Sejak kecil, kita diajarkan sebuah jalan yang tampak lurus. Belajar sungguh-sungguh, masuk perguruan tinggi, memperoleh gelar, bekerja keras, mengumpulkan pengalaman, lalu suatu hari dipercaya memimpin sebuah institusi. Pendidikan diposisikan sebagai tangga utama mobilitas sosial. Tetapi kehidupan sering kali memperlihatkan jalan lain.

Belajar Koperasi di Barak

Ada sebuah ironi dalam sejarah Indonesia yang jarang disadari. Setiap kali negara menghadapi persoalan sipil yang rumit, jawabannya sering kali dicari di barak. Ketika disiplin birokrasi dianggap lemah, lahirlah pelatihan bergaya militer. Ketika karakter generasi muda dipersoalkan, pendidikan semi-militer kembali ditawarkan. Kini, ketika pemerintah ingin melahirkan puluhan ribu manajer Koperasi Merah Putih, pelatihannya pun kembali berlangsung di fasilitas militer dengan instruktur dari lingkungan militer.

Pertanyaannya bukan apakah militer itu baik atau buruk. Pertanyaannya jauh lebih mendasar: mengapa negara begitu sering percaya bahwa persoalan sipil dapat diselesaikan melalui pendekatan militer? 

Sejarah Indonesia menunjukkan bahwa pola ini bukan sesuatu yang baru. Pada masa Orde Baru, konsep Dwifungsi ABRI menjadikan militer hadir hampir di seluruh ruang kehidupan nasional. Tentara tidak hanya menjaga pertahanan, tetapi juga menduduki jabatan birokrasi, memimpin perusahaan negara, hingga menjadi kepala daerah dan anggota parlemen. Dalam logika pembangunan saat itu, disiplin dianggap sebagai obat bagi hampir semua persoalan bangsa.

Tidak dapat dimungkiri, pendekatan tersebut melahirkan birokrasi yang relatif kompak dan stabil. Namun, sejarah juga mencatat sisi lain, di antaranya ruang kritik menyempit, kreativitas sering dikalahkan oleh kepatuhan, dan banyak keputusan lebih mengutamakan komando daripada musyawarah.

Belajar dari Serbia

Sebuah atap stasiun kereta runtuh di Novi Sad, Serbia, pada November 2024. Enam belas orang meninggal. Sekilas, peristiwa itu tampak seperti kecelakaan konstruksi yang lazim terjadi di berbagai negara. Namun sejarah sering menunjukkan bahwa sebuah bangunan yang roboh dapat menjatuhkan sesuatu yang jauh lebih besar daripada beton dan baja.

Hampir dua tahun kemudian, Presiden Aleksandar Vučić mengumumkan mengundurkan diri dan membuka jalan bagi pemilu lebih awal. Yang runtuh ternyata bukan hanya atap stasiun, melainkan juga legitimasi sebuah pemerintahan yang selama lebih dari satu dekade tampak begitu kokoh.

Menariknya, perubahan itu tidak dipimpin oleh jenderal, partai oposisi, ataupun kelompok bersenjata. Penggeraknya justru mahasiswa. Di situlah Serbia menghadirkan pelajaran sejarah yang menarik. Korupsi ternyata bukan hanya persoalan hukum. Ia dapat menjadi energi politik yang menggerakkan sebuah bangsa.

Bagi masyarakat Serbia, tragedi Novi Sad hanyalah puncak gunung es. Bangunan yang baru direnovasi beberapa tahun sebelumnya ambruk karena diduga lemahnya pengawasan proyek. Dugaan suap kepada pengawas konstruksi segera berkembang menjadi kemarahan publik terhadap praktik patronase yang dianggap mengakar dalam pemerintahan.

Aib Piala Dunia

Piala Dunia 1982 di Spanyol melahirkan apa yang kemudian dikenal sebagai Disgrace of Gijón atau "Aib Gijón". Gijón adalah salah satu kota tempat pertandingan. Ketika Jerman Barat unggul cepat 1-0 atas Austria, kedua tim praktis berhenti menyerang. Skor itu cukup untuk meloloskan keduanya sekaligus menyingkirkan Aljazair, tim Afrika yang sebelumnya telah membuat kejutan dengan mengalahkan Jerman Barat. Penonton mencemooh, komentator televisi kehilangan kata-kata, bahkan stasiun televisi Jerman dikabarkan meminta penyiar menghentikan deskripsi pertandingan karena apa yang terjadi di lapangan terlalu memalukan untuk disebut sepak bola. Ironisnya, korban pada 1982 adalah Aljazair.

Empat puluh empat tahun kemudian, sejarah seolah berputar. Di Piala Dunia 2026, Aljazair justru berada di posisi yang menguntungkan. Laga terakhir Grup J mempertemukannya dengan Austria. Sebelum peluit pertama dibunyikan, semua orang mengetahui satu fakta sederhana, bahwa hasil imbang akan meloloskan keduanya dan sekaligus menyingkirkan Iran.

Hasil akhirnya memang imbang, 3-3. Sebuah skor yang tampaknya jauh lebih dramatis daripada pertandingan di Gijón. Ada enam gol, pergantian keunggulan, hingga dua gol pada masa tambahan waktu. Namun justru drama itulah yang memantik teori konspirasi. Di media sosial, banyak pendukung Iran merasa ada sesuatu yang janggal. Mereka mempertanyakan ritme permainan, keputusan para pemain, hingga momen-momen ketika kedua tim tampak enggan mengambil risiko.

Pelatih Austria, Ralf Rangnick, menyebut tudingan itu tidak masuk akal. Menurutnya, pertandingan yang begitu seru, terutama pada menit-menit terakhir, mustahil merupakan hasil kesepakatan. Pelatih Aljazair, Vladimir Petković, juga menegaskan bahwa skor 3-3 adalah bukti sepak bola dimainkan secara terbuka. Bisa jadi mereka benar. Hingga hari ini tidak ada bukti bahwa pertandingan tersebut diatur.

Lompatan Mao

Pada akhir 1950-an, pemimpin Tiongkok, Mao Zedong, memiliki sebuah mimpi yang terdengar mengagumkan. Ia ingin negerinya mengejar bahkan melampaui kekuatan industri negara-negara Barat hanya dalam hitungan tahun. Kemiskinan harus dienyahkan. Produksi baja harus meroket. Pertanian harus menghasilkan panen berlimpah. Tiongkok harus melompat jauh ke depan.

Program itu diberi nama Great Leap Forward atau “Lompatan Jauh ke Depan”. Namun sejarah kemudian mencatatnya bukan sebagai kisah keberhasilan pembangunan, melainkan sebagai salah satu bencana kemanusiaan terbesar yang pernah disebabkan oleh kebijakan pemerintah pada masa damai.

Pada tahun 1958, Mao meluncurkan proyek ambisius tersebut. Desa-desa digabung menjadi komune raksasa. Kepemilikan pribadi diperkecil. Dapur keluarga diganti dapur komunal. Para petani tidak hanya diminta menanam padi, tetapi juga memproduksi baja di tungku-tungku sederhana yang dibangun di halaman belakang.

Logikanya tampak sederhana: jika seluruh rakyat bergerak serentak, produksi akan melesat. Namun pembangunan tidak selalu tunduk pada logika politik. Alam, ilmu pengetahuan, dan kenyataan ekonomi memiliki hukumnya sendiri.

Pengkritik Dilabeli Musuh

Ada satu tanda yang hampir selalu muncul ketika sebuah kekuasaan mulai kehilangan rasa percaya diri: kritik tidak lagi dipandang sebagai masukan, melainkan ancaman. Pengkritik diberi label, motifnya dicurigai, bahkan integritasnya dipertanyakan. Yang diperdebatkan bukan lagi isi kritik, melainkan siapa yang mengucapkannya.

Gejala semacam ini belakangan terasa menguat di Indonesia. Kritik terhadap berbagai kebijakan publik, mulai dari perpajakan, distribusi LPG, hingga program Makan Bergizi Gratis, kerap dibalas dengan cap sebagai upaya menjatuhkan pemerintah, anti-Pancasila, atau bahkan makar. Padahal, dalam negara demokrasi, kritik tidak identik dengan permusuhan. Ia justru tanda bahwa masyarakat masih peduli terhadap jalannya pemerintahan.

Sejarah mengajarkan bahwa peradaban tidak pernah maju karena hanya dipenuhi pujian. Kemajuan justru lahir dari keberanian mempertanyakan sesuatu yang dianggap mapan. Filsuf Yunani, Socrates, dihukum mati karena kebiasaannya mengajukan pertanyaan yang mengusik kenyamanan penguasa Athena. Ironisnya, lebih dari dua ribu tahun kemudian, dunia justru mengenangnya sebagai bapak tradisi berpikir kritis. Kekuasaan yang menghukumnya telah lama menjadi catatan sejarah, sedangkan gagasan-gagasannya terus hidup.

Pelajaran serupa dapat ditemukan dalam sejarah Indonesia. Pada masa kolonial, tulisan-tulisan tajam para tokoh pergerakan seperti Ki Hadjar Dewantara melalui esai terkenalnya Als Ik Eens Nederlander Was membuat pemerintah Hindia Belanda murka. Alih-alih menjawab kritiknya, pemerintah memilih mengasingkan sang penulis. Namun sejarah memperlihatkan bahwa pengasingan tidak pernah berhasil membunuh gagasan. Justru dari ruang-ruang pengasingan lahir pemikiran yang kemudian menguatkan semangat kebangsaan.

Kritik Berujung Teror

Demokrasi modern lahir dari satu gagasan sederhana, bahwa penguasa boleh dikritik. Bahkan, semakin besar kekuasaan seseorang, semakin penting ia diawasi. Karena itu, ketika kritik dibalas dengan teror, yang terancam bukan hanya individu yang menjadi korban, melainkan fondasi demokrasi itu sendiri.

Belakangan ini, Indonesia menyaksikan fenomena yang mengkhawatirkan. Sejumlah tokoh publik, akademisi, dan influencer yang dikenal kritis mengalami intimidasi dalam berbagai bentuk. Ada yang menerima paket berisi bangkai hewan, ada yang rumahnya diteror, ada pula yang menjadi sasaran ancaman fisik. Bentuknya mungkin tampak sederhana dan bahkan terkesan kuno. Namun, pesan yang dibawanya sangat modern: berhentilah berbicara jika tidak ingin mendapat masalah.

Fenomena ini menarik karena terjadi di era digital. Kritik kini dapat viral hanya lewat sebuah video, podcast, atau unggahan media sosial. Namun, ketika kritik digital sulit dibendung, sebagian pihak justru menggunakan metode yang sangat analog: mendatangi rumah, mengirim ancaman, atau menciptakan rasa takut di dunia nyata. Kritik viral dibalas dengan teror manual.

Jika ditarik ke belakang, pola seperti ini bukan hal baru dalam sejarah. Pada masa kolonial Hindia Belanda, kritik terhadap pemerintah sering dibungkam melalui pembuangan dan pengasingan. Tokoh-tokoh seperti Ernest Douwes Dekker, Ki Hadjar Dewantara, dan Tjipto Mangoenkoesoemo pernah merasakan bagaimana kekuasaan berusaha meredam kritik bukan dengan adu argumen, melainkan dengan represi.