Di ruang sidang, hukum tidak hanya ditegakkan melalui bunyi pasal-pasal. Ia juga hidup melalui sikap seorang hakim. Cara hakim berbicara, memperlakukan para pihak, mempertimbangkan alat bukti, hingga menjaga jarak dari kepentingan luar merupakan bagian dari keadilan itu sendiri. Karena itulah, ketika Komisi Yudisial (KY) mengumumkan adanya dugaan pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH) dalam perkara mantan Menteri Pendidikan Nadiem Makarim maupun kasus penyiraman air keras terhadap aktivis Kontras, Andrie Yunus, perhatian publik semestinya tidak berhenti pada siapa yang bersalah. Yang jauh lebih penting ialah apa arti peristiwa itu bagi masa depan peradilan Indonesia.
Laporan Kompas edisi 30 Juli 2026 memuat fakta yang patut direnungkan. Selama Januari hingga Juni 2026, terdapat 121 hakim yang direkomendasikan menerima sanksi karena terbukti melanggar KEPPH. Angka ini meningkat tajam dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya yang hanya 49 hakim. Lebih mengkhawatirkan lagi, pelanggaran terbanyak justru berkaitan dengan hukum acara, administrasi persidangan, pertimbangan alat bukti, hingga penerapan hukum.
Pada masa Romawi Kuno, filsuf sekaligus negarawan Cicero pernah mengingatkan bahwa keadilan adalah fondasi republik. Namun, ketika para hakim lebih tunduk kepada kekuasaan daripada nurani, hukum berubah menjadi alat legitimasi penguasa. Berabad-abad kemudian, pelajaran yang sama muncul di Jerman era Nazi. Pengadilan tetap berjalan, hakim tetap mengenakan toga, tetapi hukum kehilangan rohnya karena etika dikalahkan oleh loyalitas politik.
Indonesia pun pernah mengalami pengalaman serupa. Pada masa Orde Baru, independensi peradilan sering dipertanyakan. Istilah “telepon dari atas” menjadi simbol intervensi terhadap putusan hakim. Pengadilan tampak bekerja secara formal, tetapi kepercayaan publik perlahan terkikis karena masyarakat meyakini bahwa hasil persidangan sering kali telah ditentukan sebelum sidang dimulai.
Reformasi 1998 berusaha memutus mata rantai itu. Salah satu buah reformasi ialah lahirnya Komisi Yudisial (KY) melalui perubahan UUD 1945 sebagai lembaga yang mengawasi perilaku hakim. Kehadiran KY bukan dimaksudkan untuk mencampuri substansi putusan, melainkan menjaga martabat profesi hakim. Sebab, hakim yang independen tetap harus dapat dipertanggungjawabkan secara etik.
Dalam teori hukum modern, terdapat adagium terkenal, fiat justitia ruat caelum—hendaklah keadilan ditegakkan walaupun langit runtuh. Adagium ini sering dipahami sebagai keberanian hakim menjatuhkan putusan berdasarkan hukum meski menghadapi tekanan politik maupun opini publik.
Namun adagium itu mengandung makna lain yang tak kalah penting. Keadilan hanya dapat ditegakkan apabila hakim sendiri memegang teguh integritas. Putusan yang benar tidak cukup lahir dari kecerdasan intelektual, tetapi juga dari kejujuran moral.
Di sinilah etika menjadi “hukum yang tak tertulis”. Banyak tindakan hakim memang belum tentu melanggar hukum pidana, tetapi mencederai kehormatan profesi. Bertemu pihak berperkara, bersikap arogan, mengintimidasi saksi, atau menunjukkan keberpihakan mungkin tidak selalu berakhir di meja hijau pidana, tetapi cukup untuk menghancurkan kepercayaan masyarakat terhadap pengadilan.
Padahal, modal utama lembaga peradilan bukanlah gedung megah atau kewenangan besar, melainkan kepercayaan publik. Ironisnya, kepercayaan jauh lebih sulit dibangun daripada dihancurkan. Sebuah putusan yang dipandang tidak adil dapat menjadi bahan perbincangan bertahun-tahun. Sebaliknya, ribuan putusan yang baik sering kali berlalu tanpa perhatian.
Karena itu, pengawasan etik tidak boleh dipersepsikan sebagai ancaman bagi independensi hakim. Justru sebaliknya, pengawasan adalah mekanisme untuk melindungi mayoritas hakim yang bekerja dengan jujur dari ulah segelintir oknum yang mencoreng nama institusi.
Dalam budaya Jawa dikenal falsafah “ajining diri saka lathi, ajining raga saka busana.” Harga diri seseorang tampak dari tutur katanya, sedangkan kehormatan dirinya tampak dari sikap dan penampilannya. Bagi hakim, falsafah ini memiliki makna yang lebih dalam. Kehormatan seorang hakim bukan hanya terletak pada toga hitam yang dikenakannya, melainkan pada integritas yang melekat dalam setiap putusannya. Toga hanyalah simbol. Integritaslah yang memberi makna pada simbol tersebut.
Kasus yang kini sedang ditelaah Komisi Yudisial masih berada dalam tahap dugaan. Semua hakim yang diperiksa tetap harus dipandang sebagai pihak yang belum terbukti melakukan pelanggaran hingga proses selesai. Prinsip praduga tak bersalah tetap wajib dihormati.
Namun, di luar hasil pemeriksaan nanti, momentum ini mengingatkan bahwa reformasi peradilan belum selesai. Membangun pengadilan yang dipercaya publik bukan hanya soal memperbaiki undang-undang atau meningkatkan kesejahteraan hakim. Yang lebih penting adalah menumbuhkan budaya etik yang hidup setiap hari di ruang sidang.
Masyarakat datang ke pengadilan bukan sekadar mencari putusan. Mereka datang untuk mencari keyakinan bahwa keadilan masih memiliki rumah. Dan rumah itu hanya akan tetap berdiri apabila para penjaganya menjaga kehormatan profesinya sama teguhnya dengan mereka menjaga hukum.

0 komentar:
Posting Komentar
Terima kasih atas komentarnya