Bayang-bayang Otoritarianisme

 “Fiat justitia ruat caelum”—keadilan harus ditegakkan sekalipun langit runtuh. Adagium hukum Romawi ini mengingatkan bahwa negara hukum tidak dibangun di atas kesetiaan kepada penguasa, melainkan pada penghormatan terhadap kebenaran, kritik, dan proses hukum yang adil. Ketika kritik dibalas dengan cap “pengkhianat”, “antek asing”, atau kini “Londo ireng”, yang sedang dipertaruhkan bukan sekadar etika berbahasa, melainkan fondasi negara hukum itu sendiri.

Sejarah menunjukkan bahwa hampir setiap rezim yang tergelincir ke arah otoritarianisme memiliki pola yang sama, yakni menciptakan musuh bersama. Adolf Hitler menjadikan orang Yahudi kambing hitam atas kemerosotan Jerman. Joseph Stalin melabeli lawan politiknya sebagai agen kapitalis Barat. Pada masa Revolusi Kebudayaan di Tiongkok, Mao Zedong membagi masyarakat ke dalam kategori “revolusioner” dan “kontrarevolusioner”. Di Indonesia, ingatan kolektif tentang pelabelan “PKI”, “subversif”, atau “ekstrem kiri” juga meninggalkan luka panjang.

Label selalu bekerja lebih cepat daripada argumentasi. Ia menyederhanakan persoalan yang rumit menjadi sekadar pertarungan antara “kami” dan “mereka”. Begitu seseorang berhasil diberi cap sebagai musuh, publik tidak lagi diajak menilai isi kritiknya, melainkan identitasnya. Di situlah demokrasi mulai kehilangan ruang dialog.

Dalam tradisi politik modern, praktik semacam ini dikenal sebagai othering atau proses menciptakan kelompok “lain” yang dianggap berbeda, berbahaya, atau tidak layak didengar. Tujuannya sederhana, yaitu mengalihkan perhatian masyarakat dari substansi persoalan menuju sentimen emosional. Ketika ekonomi melemah, pelayanan publik dikritik, atau kebijakan dipersoalkan, musuh imajiner menjadi alat yang efektif untuk mengonsolidasikan dukungan.

George Orwell telah menggambarkan mekanisme ini dalam novel 1984. Negara totaliter selalu membutuhkan “musuh rakyat” agar rakyat tetap hidup dalam rasa takut. Kebencian terhadap musuh dipelihara melalui propaganda yang terus-menerus. Musuh boleh berganti nama, tetapi fungsinya tetap sama, yaitu menjaga legitimasi penguasa.

Dari perspektif hukum tata negara, pelabelan terhadap pengkritik sejatinya bertentangan dengan semangat konstitusi. Pasal 28E ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 menjamin setiap orang berhak menyatakan pendapat. Hak tersebut bukan hadiah dari pemerintah, melainkan hak konstitusional warga negara. Kritik kepada pemerintah bukan tindakan permusuhan terhadap negara, sebab pemerintah dan negara adalah dua entitas yang berbeda. Pemerintah dapat berganti melalui pemilu, sedangkan negara tetap berdiri.

Di sinilah adagium fiat justitia ruat caelum menemukan relevansinya. Negara hukum menghendaki kritik dijawab dengan argumentasi, bukan stigmatisasi. Bila setiap kritik dianggap ancaman, maka hukum berubah menjadi alat mempertahankan kekuasaan, bukan instrumen melindungi kebebasan warga.

Sejarah Indonesia sendiri memberikan pelajaran berharga. Pada masa Orde Baru, istilah “anti-Pancasila”, “ekstrem”, atau “subversif” menjadi label untuk membungkam lawan politik. Banyak orang kehilangan pekerjaan, dipenjara, bahkan mengalami pengucilan sosial hanya karena stigma. Reformasi 1998 lahir sebagai koreksi terhadap budaya politik yang mengidentikkan kritik dengan permusuhan.

Ironisnya, pola serupa kerap muncul kembali dalam bentuk yang lebih halus. Kini bukan lagi melalui surat keputusan atau daftar hitam, melainkan melalui pidato, media sosial, dan ruang digital yang mempercepat penyebaran stigma. Sekali seorang tokoh diberi label negatif oleh figur berpengaruh, ribuan akun memperkuatnya dalam hitungan menit. Algoritma media sosial membuat cap tersebut menyebar lebih cepat daripada klarifikasi.

Dalam khazanah Jawa terdapat filosofi “ajining diri saka lathi, ajining raga saka busana.” Martabat seseorang ditentukan oleh lisannya, sebagaimana kehormatan tubuh ditentukan oleh pakaiannya. Bagi seorang pemimpin, ucapan bukan sekadar ekspresi pribadi, melainkan sinyal politik. Kata-kata dapat meredakan konflik, tetapi juga mampu membakar permusuhan. Semakin tinggi jabatan seseorang, semakin besar pula daya rusak maupun daya damai dari setiap kalimat yang diucapkannya.

Demokrasi memang tidak menuntut pemerintah selalu benar. Demokrasi justru menyediakan mekanisme agar kekeliruan dapat dikoreksi melalui kritik publik. Pemimpin yang kuat bukanlah mereka yang mampu membungkam lawan, melainkan mereka yang cukup percaya diri untuk mendengar pendapat yang berbeda.

Pengalaman sejarah dari berbagai negara memperlihatkan bahwa otoritarianisme tidak selalu datang melalui kudeta yang dramatis. Ia hadir perlahan, dimulai dari perubahan bahasa politik. Kritik dianggap pengkhianatan, oposisi dianggap musuh, dan perbedaan pendapat dianggap ancaman. Ketika masyarakat mulai menerima pelabelan semacam itu sebagai sesuatu yang lumrah, demokrasi sesungguhnya sedang kehilangan salah satu penyangga terpentingnya: kebebasan berbicara tanpa rasa takut. Karena itu, yang perlu dijaga bukan hanya kebebasan mengkritik, tetapi juga budaya menghormati kritik.