Persaingan Internal

Dalam politik, kekuasaan tidak diwariskan oleh jabatan, melainkan oleh kepercayaan publik. Ketika seorang pemimpin gagal menjawab kecemasan masyarakat, pemilih akan mencari wajah baru yang dianggap lebih mampu mendengar. Itulah yang tampaknya tercermin dari survei terbaru SMRC yang menempatkan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi melampaui Presiden Prabowo Subianto dalam simulasi pemilihan presiden tahun 2029.

Bila hasil survei itu konsisten dalam beberapa tahun ke depan, Indonesia sedang menyaksikan lahirnya fenomena politik yang menarik, bahwa seorang kepala daerah mampu menggeser dominasi tokoh nasional yang juga merupakan ketua umum partainya sendiri.

Fenomena semacam ini bukan hal baru dalam sejarah demokrasi. Pada 1960-an, John F. Kennedy membangun reputasinya bukan hanya sebagai senator, tetapi sebagai politikus yang mampu menghadirkan harapan baru ketika publik Amerika mulai jenuh dengan politik lama. Di Prancis, Emmanuel Macron melesat karena menawarkan gaya kepemimpinan berbeda dari elite tradisional. Di Indonesia, Joko Widodo juga menembus politik nasional berbekal citra sebagai wali kota yang dekat dengan rakyat.

Kesamaan mereka bukanlah ideologi, melainkan cara membangun kedekatan dengan masyarakat. Dalam ilmu politik, konsep ini dikenal sebagai retail politics—politik yang bertumpu pada interaksi langsung dengan warga. Pemimpin hadir bukan hanya ketika kampanye, tetapi dalam keseharian. Publik merasa mengenalnya secara personal.

Dedi Mulyadi tampaknya berhasil memanfaatkan pola tersebut. Video-videonya yang memperlihatkan penyelesaian persoalan warga, kunjungan ke desa, hingga respons cepat terhadap keluhan masyarakat membangun kesan bahwa pemerintah hadir secara nyata. Di era media sosial, persepsi semacam ini sering kali lebih kuat daripada pidato panjang atau konferensi pers resmi.

Sebaliknya, survei itu juga memberi pesan bahwa legitimasi politik tidak pernah bersifat permanen. Dalam demokrasi berlaku prinsip klasik vox populi, vox Dei—suara rakyat adalah suara yang menentukan legitimasi kekuasaan. Pepatah ini bukan berarti rakyat selalu benar, tetapi mengingatkan bahwa kekuasaan memperoleh mandat dari kepercayaan publik, dan kepercayaan itu dapat berubah sewaktu-waktu.

Faktor ekonomi menjadi variabel penting. Hampir semua penelitian perilaku pemilih menunjukkan bahwa kondisi ekonomi sangat memengaruhi pilihan politik. Ilmuwan politik Morris Fiorina menyebutnya sebagai retrospective voting. Pemilih menilai pemerintah berdasarkan hasil yang mereka rasakan, bukan semata janji politik.

Karena itu, ketika persepsi terhadap ekonomi memburuk, masyarakat cenderung mencari alternatif kepemimpinan. Bukan semata karena tokoh baru lebih hebat, melainkan karena publik berharap perubahan membawa solusi baru.

Menariknya, Dedi dan Prabowo berasal dari partai yang sama. Ini mengingatkan pada dinamika internal banyak partai besar di dunia. Di Inggris, Partai Konservatif beberapa kali melahirkan pesaing internal yang akhirnya menggantikan pemimpin sebelumnya. Di Jepang, Partai Demokrat Liberal (LDP) juga berkali-kali mengalami pergantian kepemimpinan dari dalam partai tanpa harus kehilangan kekuasaan.

Artinya, ancaman terbesar seorang pemimpin sering kali bukan berasal dari oposisi, melainkan dari munculnya figur alternatif di dalam rumah politiknya sendiri.

Namun sejarah juga mengajarkan agar hasil survei tidak dibaca secara berlebihan. Menjelang Pemilu Amerika Serikat tahun 1988, Michael Dukakis pernah unggul jauh atas George H.W. Bush, tetapi akhirnya kalah. Di Indonesia, berbagai survei pada masa lalu juga mengalami perubahan drastis akibat dinamika politik yang berkembang menjelang hari pemungutan suara. Survei adalah potret sesaat, bukan ramalan masa depan.

Yang lebih menarik justru perubahan karakter kepemimpinan yang disukai publik. Era komunikasi satu arah tampaknya mulai bergeser menuju kepemimpinan yang interaktif. Masyarakat tidak hanya ingin mendengar pidato, tetapi ingin merasa didengar. Media sosial telah mengubah hubungan antara pemimpin dan rakyat menjadi lebih langsung, sekaligus lebih rentan terhadap penilaian publik setiap hari.

Dalam falsafah Jawa dikenal ungkapan “ngeli nanging ora keli”—mengikuti arus tanpa hanyut olehnya. Seorang pemimpin memang harus mampu mengikuti perubahan zaman, termasuk perubahan cara masyarakat berkomunikasi dan memperoleh informasi. Namun ia juga tidak boleh kehilangan arah hanya demi mengejar popularitas sesaat. Kepemimpinan bukan sekadar soal viral, melainkan kemampuan mengambil keputusan yang benar meskipun tidak selalu populer.

Pada akhirnya, survei SMRC bukan sekadar berbicara tentang naiknya elektabilitas Dedi Mulyadi atau turunnya dukungan terhadap Prabowo Subianto. Ia memperlihatkan perubahan selera politik masyarakat Indonesia. Pemilih semakin menghargai pemimpin yang mudah dijangkau, komunikatif, dan terlihat hadir di tengah persoalan sehari-hari.