Garis Api

Rabu, 18 November 2026

Pada awal Reformasi 1998, pers Indonesia memperoleh kemerdekaan yang selama puluhan tahun dirindukan. Tidak ada lagi Surat Izin Usaha Penerbitan Pers (SIUPP) yang bisa sewaktu-waktu dicabut penguasa. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers menjadi tonggak bahwa media bukan lagi corong pemerintah, melainkan salah satu pilar demokrasi.


Namun, seperempat abad kemudian, ancaman terhadap kemerdekaan pers ternyata berubah wajah. Jika dahulu tekanan datang dari negara, kini tantangannya justru berasal dari pasar, platform digital, dan model bisnis media yang terus berubah. Dalam wawancaranya dengan Tempo, mantan Ketua Dewan Pers Ninik Rahayu mengingatkan satu konsep sederhana tetapi sangat penting. Harus ada “garis api” yang memisahkan ruang redaksi dari ruang bisnis.


Istilah “garis api” lazim dikenal dalam dunia kehutanan sebagai sekat yang mencegah kobaran api menjalar ke seluruh kawasan. Dalam dunia jurnalistik, maknanya tidak kalah penting. Garis itu menjaga agar kepentingan bisnis tidak membakar independensi redaksi.


Gagasan tersebut sesungguhnya bukan hal baru. Sejarah pers modern memperlihatkan bahwa media selalu hidup dalam dua identitas sekaligus. Di satu sisi, ia adalah institusi demokrasi yang melayani kepentingan publik. Di sisi lain, ia tetap perusahaan yang membutuhkan pemasukan agar dapat bertahan hidup. Persoalannya muncul ketika dua identitas itu bercampur. 


Pada abad ke-19 di Amerika Serikat, banyak surat kabar menjadi alat propaganda pemilik modal maupun partai politik. Berita disusun bukan berdasarkan fakta, melainkan kepentingan sponsor. Baru pada awal abad ke-20 lahir profesionalisme jurnalistik yang menempatkan independensi redaksi sebagai nilai utama. Sejak saat itulah dikenal pemisahan yang tegas antara divisi editorial dan divisi bisnis.


Indonesia juga memiliki perjalanan serupa. Pada masa kolonial, sebagian surat kabar lahir sebagai alat perjuangan politik. Setelah kemerdekaan, banyak media berafiliasi dengan partai-partai politik. Baru setelah Reformasi, independensi redaksi menjadi standar etik yang terus diperjuangkan.


Namun, tantangan hari ini berbeda. Media tidak lagi sekadar bersaing dengan surat kabar lain. Mereka berhadapan dengan YouTube, TikTok, Instagram, hingga mesin pencari yang menyerap sebagian besar belanja iklan digital. Pendapatan media konvensional terus menyusut, sementara biaya memproduksi jurnalisme berkualitas tetap tinggi.


Dalam situasi seperti itu, godaan mencampurkan fungsi redaksi dengan bisnis menjadi semakin besar. Ninik Rahayu mengakui kenyataan tersebut, terutama di media daerah. Tidak sedikit wartawan yang harus merangkap mencari iklan demi mempertahankan perusahaan pers tetap hidup. Dari sisi ekonomi, keadaan itu dapat dipahami. Namun dari sisi etika jurnalistik, kondisi tersebut melahirkan conflict of interest yang berbahaya. Bagaimana mungkin seorang wartawan bersikap kritis terhadap pihak yang pada saat bersamaan menjadi pemasang iklan yang ia cari sendiri?


Di sinilah adagium hukum nemo judex in causa sua menjadi relevan. Artinya, tidak seorang pun boleh menjadi hakim atas perkara yang menyangkut kepentingannya sendiri. Walaupun adagium ini lahir dalam hukum acara, semangatnya juga berlaku dalam dunia jurnalistik. Seorang wartawan tidak seharusnya menilai secara independen pihak yang memiliki hubungan bisnis langsung dengannya.


Karena itu, independensi bukan berarti media harus menolak seluruh sumber pendanaan pemerintah, sebagaimana sering dipersepsikan sebagian masyarakat. Yang ditekankan Ninik adalah transparansi dan pemisahan fungsi. Pemerintah boleh memasang iklan layanan masyarakat atau bekerja sama secara bisnis dengan media, selama tidak mengintervensi isi pemberitaan.


Prinsip inilah yang sebenarnya juga hidup dalam tata kelola lembaga-lembaga independen. Komnas HAM, Komnas Perempuan, maupun Dewan Pers menerima anggaran negara, tetapi tetap menjalankan fungsi pengawasan secara independen. Pendanaan tidak otomatis menghilangkan independensi apabila sistem pengaman institusinya berjalan baik.


Persoalan lain yang menarik dari wawancara tersebut adalah usulan pemberian royalti atas karya jurnalistik dalam revisi Undang-Undang Hak Cipta. Di tengah maraknya pengambilan berita oleh berbagai platform digital tanpa kompensasi yang layak, gagasan ini layak dipertimbangkan. Jurnalisme yang baik membutuhkan riset, verifikasi, peliputan lapangan, dan waktu. Semua itu membutuhkan biaya.


Jika karya jurnalistik terus dikonsumsi tanpa penghargaan ekonomi yang memadai, media akan terdorong mengejar klik semata. Akibatnya, jurnalisme investigatif yang mahal akan kalah oleh konten sensasional yang murah diproduksi.


Kesimpulannya, garis api yang dimaksud Ninik Rahayu bukan sekadar prosedur organisasi. Ia adalah benteng moral yang menjaga agar ruang redaksi tetap menjadi tempat kebenaran bekerja. Sebab ketika garis itu hilang, media memang mungkin masih bertahan sebagai perusahaan. Tetapi ia perlahan kehilangan jiwanya sebagai pilar demokrasi.

0 komentar:

Posting Komentar

Terima kasih atas komentarnya

 

Label

coretan (300) serba-serbi (187) kepegawaian (180) oase (104) hukum (103) pustaka (71) saat kuliah (71) tentang ngawi (66) keluarga (59) peraturan (46) tentang madiun (40) album (26) konsultasi (20) tentang jogja (19)