Membangun Kepercayaan

Kamis, 19 November 2026

Dalam film Batman, penjahat bukanlah persoalan terbesar Kota Gotham. Yang membuat kota itu suram justru hilangnya kepercayaan masyarakat kepada hukum. Polisi dianggap tidak mampu melindungi warga, pengadilan mudah dipermainkan, sementara para mafia bebas membeli kekuasaan. Ketika negara gagal menjalankan fungsinya, warga mencari keadilan dengan tangan mereka sendiri.


Tentu Indonesia bukan Gotham. Namun editorial Tempo edisi 31 Juli 2026 berjudul Bayang-bayang Kota Gotham mengingatkan bahwa bayang-bayang kota itu mulai tampak di sekitar kita. Dalam sepekan saja, empat orang kehilangan nyawa akibat amuk massa. Seorang pria di Bali tewas karena dituduh mencuri ayam aduan. Di Morowali, terduga pencuri sepeda motor dihabisi warga. Di Tangerang, seorang anggota TNI meninggal setelah dikeroyok. Di Matraman, cekcok sepele berubah menjadi pembunuhan beramai-ramai.


Keempat peristiwa itu mungkin berbeda latar belakang, tetapi memiliki satu benang merah, bahwa masyarakat semakin mudah menjadikan kekerasan sebagai jalan penyelesaian.


Kita sering terburu-buru menyebutnya sebagai tindakan barbar atau hilangnya moral masyarakat. Padahal, seperti dikemukakan editorial Tempo, kekerasan massa lebih tepat dipahami sebagai gejala sosial. Ia bukan penyakitnya, melainkan tanda bahwa ada sesuatu yang sedang rusak dalam kehidupan bersama.


Sosiolog Jerman, Max Weber, pernah mengatakan bahwa negara modern memiliki monopoli atas penggunaan kekerasan yang sah (monopoly of legitimate violence). Artinya, hanya negara melalui aparat penegak hukum yang berhak menggunakan kekuasaan untuk menangkap, mengadili, dan menghukum seseorang. Begitu masyarakat mengambil alih fungsi itu, sesungguhnya yang sedang runtuh bukan sekadar ketertiban umum, melainkan fondasi negara hukum itu sendiri.


Indonesia sesungguhnya memiliki pengalaman panjang mengenai fenomena main hakim sendiri. Sejak dekade 1980-an, berbagai penelitian menunjukkan praktik pembakaran pencuri, pengeroyokan terduga pelaku kriminal, hingga pengusiran orang yang dituduh melakukan santet. Fenomena itu terus berulang meski sistem demokrasi telah berkembang.


Mengapa? Jawabannya tidak sesederhana karena masyarakat mudah marah. Ada akumulasi persoalan yang saling bertumpuk. Tekanan ekonomi membuat tingkat frustrasi meningkat. Lapangan kerja yang terbatas, daya beli yang melemah, dan ketimpangan ekonomi menciptakan rasa tidak aman. Dalam situasi seperti itu, emosi kolektif menjadi lebih mudah meledak oleh persoalan yang sebenarnya kecil.


Namun tekanan ekonomi saja tidak otomatis melahirkan kekerasan. Yang lebih menentukan adalah hilangnya keyakinan bahwa hukum mampu bekerja secara adil. Ketika masyarakat percaya polisi akan bertindak cepat, jaksa bekerja profesional, dan hakim menjatuhkan putusan yang adil, mereka cenderung menyerahkan persoalan kepada negara. Sebaliknya, ketika hukum dipersepsikan lamban, diskriminatif, atau mudah dipengaruhi kekuasaan dan uang, muncul godaan untuk “mengadili” sendiri. Inilah yang disebut para ilmuwan politik sebagai defisit legitimasi hukum.


Lebih mengkhawatirkan lagi, dalam beberapa kasus muncul pernyataan elite politik yang seolah memberi pembenaran terhadap tindakan main hakim sendiri. Pesan seperti itu mungkin dimaksudkan untuk menunjukkan keberpihakan kepada korban kejahatan. Namun secara tidak sadar, ia justru melemahkan prinsip dasar negara hukum, bahwa setiap orang berhak diadili melalui proses yang adil (due process of law), bukan melalui kemarahan massa.


Di ruang digital, seseorang bisa divonis hanya berdasarkan video berdurasi beberapa detik. Identitas pelaku langsung disebarkan, opini dibentuk, kemarahan diproduksi, lalu ribuan orang merasa memiliki hak moral untuk menghukum. Pengadilan berlangsung lebih cepat daripada penyelidikan polisi.


Fenomena ini mengingatkan pada konsep mob justice, ketika kerumunan berubah menjadi hakim sekaligus algojo. Dalam psikologi sosial, individu yang berada di tengah massa sering kehilangan kendali moral pribadinya. Tanggung jawab terasa menguap karena kesalahan dianggap milik bersama. Akibatnya, orang-orang yang mungkin tidak akan pernah memukul seseorang ketika sendirian justru ikut menendang ketika berada dalam kerumunan.


Masyarakat yang kehilangan kepercayaan kepada hukum akhirnya melahirkan dua kemungkinan. Pertama, kekerasan menjadi kebiasaan. Kedua, masyarakat menggantungkan harapan kepada figur “penyelamat” yang menjanjikan ketegasan, meskipun sering kali mengorbankan prinsip-prinsip hukum. Keduanya sama-sama berbahaya bagi demokrasi.


Karena itu, jawaban atas maraknya amuk massa bukan sekadar memperberat hukuman bagi pelaku pengeroyokan. Yang jauh lebih penting adalah memulihkan kepercayaan publik terhadap institusi hukum. Negara hukum tidak boleh kalah oleh amarah massa, juga tidak boleh kalah dalam menghadapi penyalahgunaan kekuasaan.


Batman adalah tokoh fiksi yang lahir karena institusi Gotham gagal menjalankan tugasnya. Indonesia tentu tidak membutuhkan pahlawan bertopeng. Yang dibutuhkan adalah negara yang bekerja, hukum yang dipercaya, dan aparat yang mampu meyakinkan masyarakat bahwa keadilan tidak lahir dari kepalan tangan, melainkan dari proses hukum yang jujur dan adil.


Ketika warga lebih percaya pada kerumunan daripada pengadilan, bayang-bayang Gotham sesungguhnya telah memasuki kehidupan kita. Dan sejarah mengajarkan, memulihkan kepercayaan lebih sulit daripada membangun gedung-gedung pengadilan.

0 komentar:

Posting Komentar

Terima kasih atas komentarnya

 

Label

coretan (300) serba-serbi (188) kepegawaian (181) oase (104) hukum (103) pustaka (71) saat kuliah (71) tentang ngawi (66) keluarga (59) peraturan (46) tentang madiun (40) album (26) konsultasi (20) tentang jogja (19)