Bonus Demografi

Indonesia sedang menikmati apa yang selama puluhan tahun disebut sebagai bonus demografi. Hampir 70 persen penduduk berada pada usia produktif, sebuah komposisi yang oleh banyak ekonom disebut sebagai “jendela emas” menuju negara maju. Namun, di balik optimisme itu, data terbaru justru menghadirkan ironi yang mencemaskan.

Survei Penduduk Antarsensus (Supas) 2025 menunjukkan bahwa 85,19 persen kematian di Indonesia disebabkan oleh penyakit tidak menular (PTM), seperti penyakit jantung, stroke, hipertensi, diabetes, kanker, gagal ginjal, dan penyakit paru kronis. Persentase ini bahkan jauh lebih tinggi dibandingkan rata-rata global yang menurut WHO berada pada kisaran 75 persen.

Lebih mengkhawatirkan lagi, penyakit-penyakit yang dahulu identik dengan usia lanjut kini mulai banyak menyerang kelompok usia 20 hingga 30 tahun. Bonus demografi yang seharusnya menjadi modal pembangunan perlahan berubah menjadi ancaman yang oleh Deputi Statistik Sosial BPS M. Nashrul Wajdi disebut sebagai “pintu masuk menuju bencana”.

Dalam sejarah kesehatan masyarakat, perubahan pola penyakit sebenarnya fenomena yang lazim. Ketika angka kematian bayi menurun, sanitasi membaik, dan penyakit infeksi mulai terkendali, suatu negara akan memasuki fase epidemiologi baru, yaitu dominasi penyakit kronis. Indonesia kini berada tepat pada fase tersebut. Namun yang membedakan Indonesia dengan banyak negara maju adalah usia munculnya penyakit itu semakin muda.

Rumah sakit kini tidak lagi dipenuhi pasien stroke berusia 70 tahun. Tidak sedikit pasien stroke berusia 35 tahun, penderita gagal ginjal yang masih bekerja, atau penyandang diabetes yang bahkan belum menginjak usia 30 tahun. Klinik jantung juga semakin sering menerima pasien yang secara biologis seharusnya masih berada pada puncak produktivitas. Fenomena ini menunjukkan bahwa persoalan kesehatan Indonesia bukan lagi semata-mata soal pelayanan medis, melainkan perubahan cara hidup masyarakat.

Selama bertahun-tahun, pemerintah telah melakukan berbagai kampanye kesehatan. Kurangi gula. Kurangi garam. Kurangi lemak. Rajin berolahraga. Tidur cukup. Tidak merokok. Semua orang sebenarnya sudah mengetahui pesan-pesan tersebut. Masalahnya bukan kurangnya informasi. Masalahnya adalah manusia tidak selalu bertindak berdasarkan informasi.

Profesor Marieke Adriaanse dari Universitas Leiden menjelaskan bahwa sebagian besar keputusan manusia justru bersifat otomatis, bukan hasil pertimbangan rasional yang panjang. Kita mengetahui makanan cepat saji tidak sehat, tetapi tetap memesannya. Kita memahami bahaya rokok, tetapi tetap merokok. Kita sadar olahraga penting, tetapi lebih memilih duduk berjam-jam di depan layar. Di sinilah letak paradoks perilaku manusia. Pengetahuan tidak otomatis berubah menjadi kebiasaan.

Kesalahan terbesar dalam kebijakan kesehatan sering kali adalah terlalu membebankan tanggung jawab kepada individu. Seolah-olah masyarakat menjadi sakit hanya karena kurang disiplin. Padahal, perilaku manusia sangat dipengaruhi oleh lingkungan.

Di banyak kota di Indonesia, berjalan kaki masih menjadi aktivitas yang melelahkan karena trotoar sempit, rusak, atau bahkan berubah menjadi tempat parkir. Bersepeda terasa berbahaya karena minim jalur khusus. Ruang terbuka hijau belum merata. Sebaliknya, makanan tinggi gula, garam, dan lemak tersedia hampir di setiap sudut kota dengan harga yang sangat terjangkau. Masyarakat akhirnya didorong secara tidak sadar menuju gaya hidup yang tidak sehat.

Sebaliknya, di banyak negara maju, masyarakat “dipaksa” hidup sehat melalui desain lingkungan. Mereka berjalan kaki menuju halte atau stasiun karena transportasi publik terintegrasi. Harga makanan olahan relatif mahal sehingga memasak menjadi pilihan ekonomis. Jalur sepeda tersedia di mana-mana. Aktivitas fisik menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari, bukan sekadar olahraga akhir pekan. Dengan kata lain, lingkungan membentuk kebiasaan.

Dampak penyakit tidak menular sesungguhnya jauh melampaui sektor kesehatan. Seorang pekerja yang terkena stroke pada usia 40 tahun bukan hanya kehilangan kesehatan. Ia kehilangan produktivitas, pendapatan, bahkan masa depan keluarganya. Ketika seseorang harus menjalani cuci darah dua kali seminggu selama bertahun-tahun, biaya yang ditanggung BPJS Kesehatan meningkat drastis. Ketika jutaan penduduk usia produktif mengalami hipertensi, diabetes, atau penyakit jantung, produktivitas nasional ikut menurun.

Karena itu, kesehatan masyarakat tidak dapat dibebankan hanya kepada Kementerian Kesehatan. Kementerian Perhubungan memiliki peran melalui transportasi publik yang mendorong aktivitas berjalan kaki. Kementerian PUPR menentukan apakah kota dibangun ramah pejalan kaki atau ramah kendaraan bermotor. Pemerintah daerah menentukan apakah ruang terbuka hijau tersedia dan mudah diakses. Kementerian Pendidikan menentukan apakah sekolah membentuk kebiasaan hidup aktif sejak dini.

Sejarah menunjukkan bahwa negara-negara yang berhasil meningkatkan kualitas hidup bukan semata-mata karena membangun banyak rumah sakit, melainkan karena berhasil mencegah masyarakat jatuh sakit.

Indonesia masih memiliki kesempatan memanfaatkan bonus demografi. Namun waktu yang tersedia tidak panjang. Penyakit tidak menular berkembang perlahan, sering tanpa gejala, tetapi dampaknya berlangsung puluhan tahun.

Karena itu, investasi terbesar bukan sekadar membeli alat kesehatan yang lebih canggih atau membangun gedung rumah sakit yang lebih megah. Investasi yang jauh lebih penting adalah membangun lingkungan yang membuat pilihan sehat menjadi pilihan yang paling mudah dilakukan.