Politik 'Prime Time'

Dulu, televisi mengenalkan politisi kepada publik. Kini keadaannya berbalik, televisi dan media sosial melahirkan orang-orang yang kemudian masuk ke politik. Raffi Ahmad adalah salah satu contohnya. Ia dibesarkan oleh industri hiburan, memiliki jutaan pengikut, membangun bisnis, lalu masuk ke lingkaran kekuasaan. Pada 22 Oktober 2024, Presiden Prabowo Subianto melantiknya sebagai Utusan Khusus Presiden Bidang Pembinaan Generasi Muda dan Pekerja Seni.

Perjalanan itu memperlihatkan perubahan penting dalam politik Indonesia. Jika dulu popularitas politik harus dibangun melalui organisasi, partai, birokrasi, atau jaringan sosial yang panjang, kini seseorang datang dengan modal yang berbeda, yakni jumlah pengikut. Inilah politik prime time.

Di layer televisi, prime time adalah waktu ketika jumlah penonton berada pada titik tertinggi. Program yang tampil pada jam itu mendapatkan perhatian paling besar dan, karena itu, memiliki nilai ekonomi tinggi. Dalam politik digital, mekanismenya hampir serupa. Orang yang memiliki jutaan pengikut sudah mempunyai “jam tayang” sendiri. Ia tidak perlu menunggu partai membangun popularitasnya dari nol.

Rating dapat mengukur berapa banyak orang menonton. Jumlah pengikut dapat menunjukkan seberapa besar seseorang mampu menarik perhatian. Tetapi keduanya tidak otomatis mengukur kemampuan membuat kebijakan, memahami birokrasi, membaca persoalan publik, atau mempertanggungjawabkan keputusan politik.

Kita tidak perlu mempersoalkan seseorang karena berasal dari dunia hiburan. Selebritas memiliki hak yang sama untuk masuk politik. Demokrasi justru membuka pintu bagi siapa pun yang memenuhi persyaratan hukum untuk berpartisipasi dalam pemerintahan. Persoalannya adalah ketika popularitas diperlakukan sebagai pengganti kompetensi.

Raffi memiliki pengalaman panjang berkomunikasi dengan anak muda dan pekerja seni. Itu merupakan modal sosial yang tidak kecil. Ia memahami bahasa industri hiburan dan budaya populer, sesuatu yang mungkin tidak dimiliki birokrat karier. Tetapi jabatan publik mempunyai tuntutan berbeda.

Seorang pejabat bukan hanya dituntut pandai berkomunikasi. Ia harus mampu bekerja dengan sistem, memahami kewenangan, menyusun agenda, mengkoordinasikan lembaga, mengelola konflik kepentingan, dan—yang paling penting—mempertanggungjawabkan hasil pekerjaannya kepada publik.

Karena itu, ukuran keberhasilan seorang pejabat seharusnya bukan seberapa sering ia muncul di kamera, melainkan seberapa jauh persoalan yang menjadi tanggung jawabnya dapat diselesaikan. Inilah perbedaan antara prime time dan public time. Prime time membutuhkan perhatian. Public time membutuhkan kerja.

Ketika selebritas memasuki pemerintahan, publik berhak mengetahui bukan hanya siapa yang dikenalnya, tetapi juga apa yang dikerjakannya. Ketika seorang pejabat memiliki jaringan bisnis yang luas, publik berhak mengetahui potensi konflik kepentingannya. Ketika ia mempunyai kedekatan dengan elite partai, publik berhak mengetahui apakah kedekatan tersebut memengaruhi kebijakan atau akses terhadap kekuasaan.

Di sinilah demokrasi diuji. Sebab politik personalistik tidak selalu muncul dalam bentuk seorang pemimpin yang membangun kultus terhadap dirinya. Ia tumbuh melalui logika yang lebih halus, bahwa orang yang terkenal dianggap otomatis layak memimpin.

Media sosial memperkuat kecenderungan tersebut. Algoritma tidak memilih informasi berdasarkan kualitas demokratisnya. Ia memilih apa yang membuat orang berhenti menggulir layar. Konten yang menghibur, mengejutkan, memancing emosi, atau menghadirkan figur terkenal lebih mudah mendapatkan perhatian.

Politik kemudian berisiko mengikuti hukum yang sama. Politisi berlomba menjadi content creator. Pejabat berlomba tampil. Kebijakan dikemas menjadi potongan video. Keberhasilan diukur melalui engagement. Bahkan aktivitas pemerintahan dapat berubah menjadi pertunjukan.

Padahal negara tidak bekerja seperti televisi. Program pemerintah tidak boleh berhenti pada konferensi pers. Kebijakan tidak selesai setelah menjadi trending topic. Masalah generasi muda tidak dapat diselesaikan hanya dengan mengumpulkan selebritas. Pekerja seni tidak cukup dibantu dengan seremoni dan konten media sosial.

Pada titik inilah Raffi Ahmad seharusnya tidak hanya dilihat sebagai individu, tetapi sebagai cermin. Ia memperlihatkan wajah baru politik Indonesia. Politik yang semakin personal, visual, dan bergantung pada popularitas.

Inilah tantangan demokrasi kita berikutnya. Pada masa lalu, kita sibuk mempertanyakan apakah orang yang berkuasa memiliki partai, uang, atau jaringan politik. Kini kita juga harus bertanya, apakah ia memiliki kompetensi yang sepadan dengan popularitasnya. Popularitas boleh menjadi pintu masuk dunia politik. Tetapi popularitas tidak boleh menjadi tiket bebas untuk melewati proses pertanggungjawaban.

Raffi mungkin piawai mengelola kamera. Ia mungkin memiliki jutaan pengikut. Ia mungkin menjadi figur yang dekat dengan anak muda dan pekerja seni. Tetapi ketika masuk ke pemerintahan, ukuran keberhasilannya harus berubah. Bukan lagi berapa banyak orang yang menonton. Melainkan berapa banyak persoalan yang berhasil ia selesaikan.