Garasi Pribadi

Di banyak kompleks perumahan Indonesia, pemandangan ini terasa biasa. Sebuah mobil diparkir tepat di depan rumah, bahkan memakan sebagian badan jalan. Ada yang diberi pagar besi, rantai, atau pot tanaman sebagai penanda bahwa ruang itu telah “dimiliki”. 

Fenomena garasi di jalan umum sesungguhnya bukan sekadar persoalan parkir. Ia adalah potret bagaimana ruang publik perlahan diprivatisasi oleh kepentingan pribadi, sementara negara baru hadir setelah kasusnya viral di media sosial. Kasus di Kabupaten Bekasi pada tahun 2023, ketika seorang warga membangun “garasi” dengan patok besi di badan jalan hingga akhirnya dibongkar aparat, hanyalah satu contoh dari persoalan yang jauh lebih besar.

Persoalan ini sesungguhnya sudah lama diperingatkan para ahli tata kota. Pertumbuhan kendaraan pribadi berlangsung jauh lebih cepat dibandingkan kemampuan kota menyediakan ruang parkir. Akibatnya, jalan lingkungan berubah fungsi menjadi tempat penyimpanan kendaraan.

Ironisnya, jalan adalah barang publik (public goods). Ia dibangun menggunakan uang masyarakat dan diperuntukkan bagi semua orang. Ketika seseorang secara sepihak menguasai sebagian badan jalan untuk kepentingan pribadi, yang terjadi bukan lagi sekadar pelanggaran administrasi, melainkan pengurangan hak masyarakat lainnya.

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan menegaskan bahwa jalan harus digunakan sesuai fungsinya. Setiap tindakan yang mengganggu fungsi jalan dapat dikenai sanksi pidana maupun administratif. Beberapa pemerintah daerah bahkan telah mengatur lebih jauh kewajiban memiliki garasi sebelum memiliki kendaraan bermotor roda empat. DKI Jakarta, misalnya, melalui Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2014 mewajibkan pemilik kendaraan memiliki garasi.

Masalah utamanya justru terletak pada lemahnya penegakan hukum. Aturan baru bergerak ketika muncul video viral atau tekanan publik. Selebihnya, praktik parkir di badan jalan dibiarkan berlangsung sebagai sesuatu yang “lumrah”. Kondisi inilah yang oleh banyak pengamat disebut sebagai selective enforcement atau penegakan hukum yang bergantung pada sorotan publik, bukan pada konsistensi aturan.

Dalam teori negara hukum (rechtsstaat), salah satu prinsip mendasar adalah equality before the law. Semua orang memperoleh perlakuan hukum yang sama tanpa melihat apakah pelanggarannya sedang viral atau tidak. Ketika penegakan hukum hanya muncul sesekali, masyarakat justru belajar bahwa yang penting bukan menaati aturan, melainkan menghindari perhatian publik.

Persoalan parkir liar juga memperlihatkan apa yang dalam ilmu ekonomi disebut sebagai tragedy of the commons. Konsep yang diperkenalkan Garrett Hardin pada tahun 1968 menjelaskan bagaimana ruang bersama akan rusak apabila setiap individu memaksimalkan kepentingannya sendiri.

Jalan perumahan merupakan contoh klasik. Setiap pemilik mobil mungkin berpikir bahwa menggunakan sedikit badan jalan tidak akan menjadi masalah. Namun ketika seluruh warga melakukan hal yang sama, jalan kehilangan fungsi sebagai sarana lalu lintas. Mobil pemadam kebakaran sulit masuk. Ambulan terlambat mencapai pasien. Kendaraan warga saling mengunci. Konflik antartetangga pun tidak terhindarkan.

Sejarah kota-kota besar menunjukkan bahwa persoalan semacam ini bukan monopoli Indonesia. Tokyo sejak lama menerapkan sistem proof of parking. Seseorang tidak dapat mendaftarkan mobil apabila belum memiliki bukti tempat parkir. Singapura bahkan mengendalikan kepemilikan kendaraan melalui Certificate of Entitlement (COE) yang sangat mahal, sehingga jumlah kendaraan tetap seimbang dengan kapasitas kota.

Indonesia memilih pendekatan berbeda. Kepemilikan kendaraan relatif mudah, sementara penyediaan ruang parkir diserahkan kepada masing-masing individu. Akibatnya, banyak rumah tipe kecil yang awalnya hanya dirancang untuk satu kendaraan kini harus menampung dua atau tiga mobil. Ketika garasi tidak lagi cukup, jalan umum menjadi pilihan termudah.

Padahal, jika ditelusuri lebih jauh, persoalan ini bukan hanya kesalahan pemilik kendaraan. Pengembang perumahan juga memiliki tanggung jawab moral. Banyak kawasan hunian dibangun dengan jalan lingkungan yang sempit tanpa mempertimbangkan peningkatan kesejahteraan penghuni di masa depan. Ketika hampir setiap keluarga akhirnya memiliki lebih dari satu kendaraan, infrastruktur yang tersedia tidak lagi memadai.

Karena itu, solusi tidak cukup hanya berupa razia parkir. Pemerintah daerah perlu menegakkan aturan secara konsisten sekaligus memperbaiki tata ruang permukiman. Pengembang harus diwajibkan menyediakan desain kawasan yang adaptif terhadap kebutuhan parkir tanpa mengorbankan ruang publik. Di kawasan padat, penyediaan parkir komunal dapat menjadi alternatif yang lebih realistis dibanding membiarkan setiap rumah “mengklaim” badan jalan di depannya.

Dalam hukum Romawi dikenal adagium sic utere tuo ut alienum non laedas. Gunakanlah hakmu sedemikian rupa sehingga tidak merugikan hak orang lain. Kepemilikan mobil memang merupakan hak pribadi, tetapi penggunaannya tidak boleh mengurangi hak masyarakat atas ruang publik.

Polemik garasi di jalan umum ini bukan sekadar soal kendaraan yang diparkir sembarangan. Ia mencerminkan cara kita memandang ruang bersama. Selama jalan masih dianggap sebagai “halaman tambahan” yang bebas dipakai sesuka hati, konflik serupa akan terus berulang.

Kota yang beradab bukanlah kota dengan mobil terbanyak, melainkan kota yang mampu menjaga keseimbangan antara hak individu dan kepentingan publik. Sebab jalan, sebagaimana udara dan trotoar, adalah milik semua orang—bukan garasi pribadi yang kebetulan berada di depan rumah kita.