Kualitas sebuah rezim sering kali tidak hanya terlihat dari kebijakan yang dibuat, tetapi juga dari cara ia membangun narasi tentang dirinya sendiri. Di era media sosial, narasi itu tidak lagi sepenuhnya dibentuk lewat pidato resmi atau konferensi pers, melainkan lewat pasukan digital yang populer disebut pendengung atau buzzer. Mereka hadir di lini masa, grup WhatsApp, kolom komentar, hingga video-video pendek yang beredar tanpa henti. Dari situlah publik perlahan membentuk persepsi: mana yang dianggap keberhasilan, mana yang dianggap ancaman, dan mana yang harus dipercaya.
Fenomena buzzer sebenarnya bukan barang baru dalam politik Indonesia. Sejak satu dekade terakhir, hampir semua kubu politik memanfaatkan strategi komunikasi digital untuk memperkuat citra dan mengendalikan opini publik. Namun menariknya, yang berubah bukan hanya isi pesan, melainkan juga gaya dan kualitas penyampaiannya.
Pada masa-masa sebelumnya, propaganda politik digital sering dikemas lebih halus. Pesan-pesan politik dibungkus lewat video kreatif, meme lucu, narasi emosional, bahkan kisah-kisah sederhana yang mudah dibagikan masyarakat. Orang bisa saja sadar bahwa ada agenda politik di baliknya, tetapi kemasannya cukup menarik untuk dikonsumsi sebagai hiburan. Politik menjadi semacam pertunjukan visual.
Sebagian buzzer kala itu bahkan berhasil menjelma menjadi figur publik baru (influencer). Mereka punya gaya bicara khas, pengikut besar, dan kemampuan membaca ritme media sosial. Politik tidak lagi terasa kaku karena dibungkus dengan bahasa populer. Dalam konteks tertentu, ini menunjukkan bahwa kekuasaan modern memahami pentingnya citra.
Hari ini, kesan yang muncul di mata sebagian publik berbeda. Narasi yang beredar terasa lebih formal, lebih kaku, dan sering kali bertumpu pada angka-angka fantastis, seperti triliunan rupiah diselamatkan, jutaan ton dicapai, pertumbuhan ekonomi sekian persen. Masalahnya, angka besar tidak selalu otomatis dipercaya masyarakat, apalagi ketika pengalaman sehari-hari terasa bertolak belakang.
Di sinilah tantangan komunikasi pemerintah muncul. Ketika masyarakat mendengar ekonomi tumbuh, tetapi harga kebutuhan pokok tetap mahal, maka yang diuji bukan sekadar data statistik, melainkan kepercayaan publik. Ketika cadangan beras disebut melimpah tetapi harga beras tetap tinggi, masyarakat akan bertanya lebih jauh. Ketika pemerintah mengklaim keberhasilan besar, tetapi penjelasan detailnya minim, ruang skeptisisme akan semakin terbuka.
Hal serupa terlihat dalam sejumlah program yang ramai diperbincangkan di media sosial. Program Makan Bergizi Gratis (MBG), misalnya, sejak awal dipromosikan sebagai langkah besar untuk meningkatkan kualitas generasi muda. Namun di lapangan, berbagai kritik mengenai distribusi, kualitas pelaksanaan, hingga kesiapan teknis cepat menyebar di media sosial. Pemerintah tampak kesulitan merespons derasnya arus informasi itu secara efektif.
Fenomena serupa juga tampak pada proyek-proyek pembangunan lain yang dipromosikan secara besar-besaran. Publik kini tidak hanya melihat slogan, tetapi juga membandingkannya dengan kondisi konkret di lapangan. Di era digital, satu foto lokasi proyek yang dianggap janggal bisa menyebar lebih cepat daripada konferensi pers resmi.
Menariknya, kondisi ini mengingatkan kembali pada pemikiran Niccolò Machiavelli tentang kekuasaan. Dalam karya klasiknya, Machiavelli menyebut bahwa penguasa sering kali memilih antara dicintai atau ditakuti. Namun di zaman media sosial, rumus itu tampaknya berubah. Kekuasaan modern membutuhkan kemampuan mengelola persepsi. Seorang pemimpin tidak harus tampil keras. Citra sederhana, dekat dengan rakyat, dan “merakyat” pun bisa sangat efektif selama dikemas dengan baik oleh kamera, narasi, dan distribusi media.
Karena itu, pertarungan politik hari ini bukan semata soal kebijakan, tetapi juga soal kemampuan membangun citra. Ketika kemampuan itu melemah, pemerintah akan kesulitan mempertahankan legitimasi di ruang digital yang bergerak sangat cepat.
Di sisi lain, ada pula kekhawatiran yang lebih serius, yakni ketika kritik di ruang publik mulai dibayangi rasa takut. Sebagian orang merasa bahwa suasana sekarang membuat kritik lebih berisiko. Entah benar atau tidak, persepsi semacam ini penting diperhatikan karena demokrasi sangat bergantung pada rasa aman untuk berbicara. Ketika mahasiswa, jurnalis, atau warga biasa mulai ragu menyampaikan pendapat karena takut terhadap konsekuensi tertentu, maka kualitas ruang publik ikut dipertaruhkan.
Pada akhirnya, fenomena buzzer hanyalah gejala dari sesuatu yang lebih besar: hubungan antara kekuasaan, teknologi, dan kepercayaan publik. Pemerintah mana pun tentu ingin mempertahankan citra positifnya. Itu hal yang wajar dalam politik modern. Tetapi citra tidak bisa berdiri sendiri tanpa kemampuan menjawab kenyataan sehari-hari yang dirasakan masyarakat.
Di era media sosial, publik mungkin bisa dipengaruhi sesaat lewat slogan besar dan narasi heroik. Namun dalam jangka panjang, pengalaman hidup sehari-hari tetap menjadi ukuran paling menentukan. Harga beras, lapangan kerja, nilai rupiah, dan rasa aman berbicara sering kali lebih kuat daripada seribu video propaganda.
Dan mungkin di situlah letak ironi politik digital hari ini: semakin besar usaha mengendalikan narasi, semakin cepat pula publik belajar membedakan mana pencitraan dan mana kenyataan.
0 komentar:
Posting Komentar
Terima kasih atas komentarnya