Kapan Pengawas Sekolah Pensiun?

Hampir sama dengan tulisan saya Kapan Dokter Pensiun?, namun kini membahas kapan pengawas sekolah pensiun. Permasalahannya juga sama karena landasan hukumnya juga sama. Sama dengan dokter, ketika saya menanyakan ke beberapa teman dan pegawai Dinas Pendidikan mereka menjawab bahwa pengawas sekolah pensiun saat berusia 60 tahun. Kenapa? Karena itu jabatan fungsional. Sesat berpikir menurut saya. Kalau memang jabatan fungsional berhenti menjadi PNS (pensiun) saat berusia 60 tahun, kenapa bidan dan perawat yang juga sama-sama jabatan fungsional pensiun pada usia 56 tahun. Jawaban satu-satunya bagi saya adalah karena kebiasaan yang telah berjalan bertahun-tahun (mungkin sudah 31 tahun sejak PP Nomor 32 Tahun 1979 dibuat). Sebuah jawaban yang tidak dilandasi dengan argumentasi hukum yang kuat.

Saya menyebut istilah pengawas sekolah untuk menyederhanakan istilah pengawas SMA, SMP, SD, TK, atau jabatan lain yang sederajat. Menurut saya PNS yang menduduki jabatan fungsional pengawas sekolah harus pensiun pada usia 56 tahun, kecuali jika ada perpanjangan, dapat sampai 60 tahun. Tidak otomatis langsung ke 60 tahun. Alasan saya sama dengan alasan yang saya sampaikan tentang usia pensiun dokter.

Di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian PNS, pada Pasal 3 disebutkan bahwa batas usia PNS adalah 56 tahun. Pada pasal berikutnya disebutkan batas usia pensiun PNS dapat diperpanjang bagi PNS yang memangku jabatan tertentu termasuk di antaranya pengawas sekolah. Jadi pada prinsipnya seorang PNS dipensiun pada usia 56 tahun kecuali ada perpanjangan atau ada aturan yang lain.

Ingat dengan kata ”dapat”. Dengan adanya kata ”dapat”, perpanjangan batas usia pensiun tidak menjadi otomatis atau keharusan. Ini bisa terjadi jika telah memenuhi syarat-syarat tertentu. Saya contohkan pejabat struktural eselon II. Ia dapat diperpanjang batas usia pensiunnya dengan keputusan bupati setelah melalui proses dan memenuhi syarat tertentu. Misalnya tenaganya masih dibutuhkan, memiliki kompetensi, persiapan regenerasi, sehat jasmani rohani, dan lain-lain. Serta telah melalui pertimbangan di Baperjakat.

Saya juga dapat tambahan argumentasi lain dengan terbitnya Perpres Nomor 63 Tahun 2010 tentang Perpanjangan Batas Usia Pensiun Bagi PNS Yang Menduduki Jabatan Fungsional Penilik. Lho kenapa membandingkan pengawas dengan penilik. Karena saya menemukan keterkaitan yang dapat saya ambil kesimpulan, meskipun bisa jadi kesimpulan saya salah. Saya menggunakan logika.

Dalam salah satu pertimbangan dibuatnya Perpres tersebut disebutkan bahwa perpanjangan BUP bagi PNS yang menduduki jabatan fungsional Penilik dilakukan dengan mempertimbangkan kesetaraan dengan jabatan fungsional Pengawas pada satuan pendidikan formal yang telah diperpanjang batas usia pensiunnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Salah satu pertimbangan itu yang saya tarik menjadi kesimpulan. Pertama, jabatan pengawas telah diperpanjang BUP-nya sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Kedua, jabatan pengawas dan penilik adalah jabatan yang setara, dan tentu saja juga setara dalam kapan batas usia pensiunnya, termasuk bagaimana proses perpanjangannya.

Perpres di atas dijelaskan lagi dengan Surat Kepala BKN Nomor K.26-30/V.353-6/99 tanggal 20 Desember 2010 tentang Pelaksanaan Perpres Nomor 63 Tahun 2010. Di dalamnya disebutkan PNS yang menduduki jabatan fungsional Penilik dapat diperpanjang BUP-nya sampai dengan 60 tahun. Perpanjangan tersebut harus dengan Keputusan PPK masing-masing untuk 1 kali masa perpanjangan paling lama 2 tahun dan dapat diperpanjangan lagi maksimal 2 tahun setelah mendapat pertimbangan Baperjakat.

Nah, jika memang kedua jabatan tersebut setara, maka seharusnya prosedur perpanjangan pensiun keduanya juga sama. Namun bagaimana prakteknya di daerah? Sama dengan jabatan dokter, selama ini pengawas dipensiun pada usia 60 tahun tanpa ada perpanjangan, dapat bonus 4 tahun. BKN pun diam.

Dalam situs BKN ada orang yang bertanya tentang pensiun pengawas sekolah. Apa jawaban BKN? Jawabannya aneh, kalau tidak dapat dikatakan norak, jawaban BKN adalah, ”Baca saja PP ... dan Permenpan ...”. Itu saja. Tentu saja orang yang berusaha menemukan jawaban semakin kebingungan. Ditanya malah disuruh mencari sendiri aturannya. Kayak orang yang bertanya, ”Pak, numpang tanya, di mana ya rumah Pak Lurah?” Jawabnya, ”Oh, rumah Pak Lurah, cari saja di peta, Mas”. Gubrak!!!

Saya cari via Google, Permenpan itu sampai sekarang belum ketemu. Capek deh.