Air Laut kok Diasini

Surat Permenpan Nomor 3 Tahun 2012 memerintahkan kepada daerah untuk melakukan perekaman data tenaga honorer kategori 2 (K2). Dalam melakukan perekaman tersebut harus menggunakan aplikasi yang telah disiapkan oleh BKN. Selanjutnya diserahkan kepada BKN disertai data nominatif beserta softcopy paling lambat tanggal 30 April 2012.

Jauh sebelumnya Pemkab Ngawi telah membuat kebijakan mendata K2. Memang saat itu pemerintah pusat belum memerintahkan untuk melakukan pendataan, baru perintah untuk menyampaikan jumlah. Tapi pemkab selangkah lebih maju. Hal itu disadari karena jumlah honorer yang mengaku K2 ternyata jumlahnya menakjubkan. Berkisar di angka 700. Padahal antara tahun 2005 hingga 2009 telah diangkat lebih dari 3 ribu honorer menjadi CPNS. Itu masih menyisakan 90-an yang mengaku K1, yang akhirnya tersisa 50-an.

Berdasarkan Peraturan Bupati Ngawi Nomor 19 Tahun 2011 ditetapkan petunjuk verifikasi dan validasi data tenaga honorer K2 di lingkungan Pemkab Ngawi. Untuk itu dibentuk Tim Verifikasi dan Validasi yang tugasnya antara lain melakukan pemeriksaan dan pengujian dengan melakukan kegiatan penelitian, pengecekan, dan konfirmasi atas kebenaran/keakuratan keaslian/keabsahan dokumen/data K2.

Awalnya saya memang diproyeksikan menjadi salah satu anggota tim. Saya sempat mengikuti sosialisasi perdana yang antara lain menjelaskan teknis kerja tim, tapi ternyata acara itu masih menyisakan banyak pertanyaan peserta, karena belum tuntas penjelasannya. Terbukti kemudian di lapangan antar anggota tim memiliki kreativitas beragam menyikapi persoalan.

Inilah Alasan Wakil Rakyat Kunker

Sepertinya setiap anggota dewan pernah melakukan kunjungan kerja ke luar daerah. Sepertinya setiap institusi dewan menganggarkan kegiatan kunker pada setiap tahunnya. Apa yang dilakukan dalam setiap kunker? Studi banding, konsultasi, bimbingan teknis, dan sebagainya. Tak ada yang salah. Mudah-mudahan saja manfaatnya dirasakan oleh seluruh masyarakat. Semoga ada ekuivalensi yang sepadan antara besarnya anggaran kunker dengan keejahteraan rakyat. Berikut ini barangkali alasan anggota dewan perlu melakukan kunker ke luar daerah.

Pertama, tidak paham aturan. Tanpa bermaksud mengecilkan kemampuan dan kepandaian anggota dewan yang terhormat, mereka adalah orang-orang yang terpilih melalui pemilihan umum secara langsung. Status anggota dewan bukanlah jabatan karir namun jabatan politik. Jika jabatan karir, untuk merengkuhnya seorang PNS memulai dari bawah, melalui rangkaian tahapan, membutuhkan waktu bertahun-tahun, mengikuti diklat, memenuhi pangkat minimal tertentu, mempunyai kompetensi, dan sebagainya. Sedangkan untuk menjadi anggota dewan, cukup disodorkan oleh partai politik untuk dipertarungkan. Calon legislatif (caleg) yang ditawarkan itulah yang saling beradu dengan sesama caleg separtai atau beda partai. Rakyat memilih dalam pemilu.

Terbuka kemungkinan calon yang tidak punya pengetahuan dan pengalaman dalam pemerintahan yang akan terpilih. Dan itu sah. Tak ada yang melarang, karena aturan memang membolehkan. Jumlah suaralah yang paling menentukan. Tentang kemampuan dan moralitas itu nomor sekian. Berarti itu memang cerminan rakyat. Kalau diperhatikan, bahkan sebagian besar bukanlah berasal dari pemerintahan. Profesi awalnya berbeda-beda, ada yang pedagang, kontraktor, guru, dokter, petani, pengasuh pesantren, karyawan swasta, pegiat LSM. Maka cukup dipahami bila pengetahuan tentang regulasi pun juga beragam. Untuk menunjang tugas kedewanan maka diperlukan mekanisme peningkatan kapasitas mereka, salah satu di antarnya dengan kunker berupa bimtek.

Kedua, aturan memang membingungkan. Produk hukum di negara kita ini sangat banyak. Ratusan bahkan mungkin ribuan. Di antaranya pun kadang saling berbenturan. Kadang juga lahir ketidakkonsistenan. Tidak sinkron satu sama lain. Di samping itu penafsiran setiap orang juga berbeda-beda, termasuk anggota dewan. Nah, untuk menghindari perbedaan dan mencari kesepahaman itulah diperlukan bimtek. Untuk itulah diperlukan konsultasi, terutama ke kementerian yang memang secara teknis menyusun regulasi tersebut pada awalnya.

Main Mata Sanksi Disiplin

Undang-undang kepegawaian mengamanatkan bahwa jika PNS dihukum penjara berdasarkan keputusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum yang tetap karena dengan sengaja melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan hukuman penjara setinggi-tingginya 4 tahun atau lebih dapat diberhentikan sebagai PNS. Hal ini ditegaskan pula dalam PP Nomor 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian PNS. Pemberhentian sebagai PNS karena dihukum penjara di atas pilihannya ada dua yakni dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau tidak dengan hormat. Tapi itu pun sifatnya tidak wajib, karena masih ada pilihan lain yakni dengan tidak memberhentikannya sama sekali.

Pertimbangan untuk diberhentikan atau tidak, atau diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau tidak dengan hormat perlu memperhatikan faktor-faktor yang mendorong PNS melakukan tindak pidana serta berat ringannya keputusan pengadilan yang dijatuhkan. Kalaupun akhirnya tidak diberhentikan maka untuk membangun kepercayaan masyarakat biasanya PNS tersebut dikenai hukuman disiplin. Misalnya perjudian dikenai sanksi pembebasan jabatan, perzinaan dikenai sanksi penurunan pangkat, pencurian dikenai sanksi penundaan kenaikan gaji berkala. Besar kecilnya tingkat hukuman tidak sama antar institusi, tergantung bagaimana menerjemahkan arti melanggar peraturan disiplin. Kini hukuman disiplin diatur dalam PP Nomor 53 tahun 2010. PP disiplin ini bisa jadi merupakan ”jalan” untuk menolong agar PNS yang terkena kasus pidana tidak seketika dipecat.

Jadi singkatnya begini. Ketika ada kasus pidana yang melibatkan PNS maka pejabat yang berwenang dihadapkan pada dua pilihan. Mau menggunakan PP pemberhentian atau PP disiplin. Kalau dia mau ”menyikat” PNS-nya maka bisa digunakan PP pemberhentian (PP 32/1979). Maka dipecatlah PNS itu. Tapi kalau dia mau ”menolong” PNS-nya dan sekaligus tetap menjaga kewibawaan pemerintah maka bisa menggunakan PP disiplin (PP 53/2010).

Ada sebuah celah dalam PP 53/2010 yang memungkinkan terjadinya main mata antara pejabat yang berwenang dan PNS yang akan dijatuhi hukuman disiplin. Pejabat yang berwenang itu mungkin adalah atasan langsung atau mungkin pula pejabat yang masih dalam satu kantor (atasan dari atasan langsungnya atau mungkin pula kepala kantor). Kasus pidananya dilokalisasi hanya sebatas di kantor saja. Tidak merembet sampai di luar. Peraturan disiplin ternyata masih menyisakan pasal karet pula. Dengan berdalih bahwa kewenangan menghukum masih berada di tangannya maka segala proses segera dilakukan termasuk penjatuhan sanksi.

Anggaran Kunker

Sejumlah anggota DPR dari Komisi I melakukan kunjungan kerja ke luar negeri, yakni Jerman. Berita seperti ini sepertinya sudah dianggap biasa saja. Wajar. Umum. Orang tak peduli mau kemana wakil rakyat terhormat bepergian. Dengan kata lain mau apa kek, ingin apa kek, sudah banyak yang cuek. Meski sering disorot, toh kafilah tetap berlalu meninggalkan si rakyat yang capek menggonggong terus.

Tapi yang menarik dari kunjungan Komisi I itu adalah adanya penolakan dari PPI (Persatuan Pelajar Indonesia). Anggota DPR yang berkunjung ke Jerman diprotes oleh para mahasiswa dan pelajar Indonesia yang sedang menempuh studi di sana. Intinya, kunjungan kerja anggota DPR merupakan bentuk pemborosan, merepotkan pihak KBRI, dan mestinya bisa dilakukan dengan mengandalkan teknologi yang kini tak asing lagi semisal teleconference. Parahnya, dalam kunker ini (dan seperti sebelum-sebelumnya) para anggota dewan mengajak keluarganya.

Kunjungan kerja anggota dewan di era reformasi memang seolah menjadi primadona. Alasannya untuk studi banding, konsultasi, bimbingan teknis, mencari bahan untuk membuat regulasi, dan mungkin juga tebersit (meski tidak tertulis di atas kertas) keinginan untuk pelesir dan menambah kocek. Tak cuma di pusat, mereka yang di daerah pun sama saja. Kalau yang di pusat favoritnya adalah luar negeri, sedangkan yang di daerah biasanya ke Jakarta, Batam, atau Bali. Atau tempat-tempat lain yang menggoda untuk berwisata dan berbelanja.

Saya baca di media, para anggota dewan salah satu kota yang merupakan ibukota salah satu provinsi di pulau Jawa sering melakukan kunker ke luar kota hampir secara bersamaan. Bisa dipastikan kantor dewan menjadi sepi. Mulanya Komisi A, berikutnya Komisi B, begitu seterusnya. Lalu bagaimana dengan Ngawi?

Nyetor Nyonyor

rasikafm.co.id

Setoran, ucapan terima kasih, uang lelah, uang rokok, tak bisa dipungkiri susah untuk dihentikan. Telah berbudaya sedemikian lamanya. Mungkin sejak jaman kemerdekaan kali ya. Dengan sistem online sebenarnya menghapuskan kebiasaan jelek ini. Jelek, karena uang ini memang tidak dianggarkan secara resmi, dan memang dilarang dianggarkan. Maka mau tak mau dicarikan cara-cara lain. Dengan mengurangi jatah uang perjalanan dinas misalnya, atau dengan terpaksa menerima sumbangan dari pihak lain.

Siapa yang musti disalahkan? Yang memberi atau yang menerima? Pernah dalam kesempatan ngobrol ringan, teman yang biasa mengirim berkas kepegawaian saya sarankan nggak usahlah nyangoni orang-orang pusat maupun regional. Apalagi saya juga tidak pernah mendapati tulisan atau pengumuman di kantor mereka tentang besarnya tarif dalam pengurusan kepegawaian. Nggak bisa, Mas, jawabnya. Alasannya sudah kebiasaan, nanti kalau nggak memberi pengurusan kita akan dihambat. Benarkah? Sulit membuktikan. Itu urusan internal mereka. Siapa yang bermain duluan, siapa yang diuntungkan, siapa oh siapa...

Mereka pun ternyata juga menerima pemberian uang dari daerah. Atau mungkin begini ya prinsipnya, kalau tidak memberi tidak apa-apa, tapi kalau mau ngasih pun juga tidak apa-apa, akan kami terima toh ini rejeki. Tak baik menolak rejeki di depan mata. Boleh jadi mereka bersikap pasif. Tidak memaksa meminta namun kalau diberi juga tidak menolak. Abu-abu.

Jam Mengajar Guru

Kenapa ingin menjadi guru? Karena ingin mencerdaskan bangsa. Super sekali jawaban itu. Tugas guru memang mulia. Menjadikan generasi penerus bangsa yang cerdas. Pak Wardoyo, mantan kepala sekolah saya semasa SMP mengatakan bahwa kami (para muridnya) harus menjadi pintar dan baik. Pintar berarti sukses secara akademis, baik berarti sukses secara perilaku. Maka untuk menjadi pintar dan baik itu diperlukan peran guru. Guru-lah yang mendidik kami, laksana pelita dalam gulita.

Dibomnya Hiroshima dan Nagasaki oleh AS pada tahun 1945 menyebabkan luluh lantaknya seantero kota. Bom itu pula yang menyebabkan berhentinya Perang Dunia Kedua ditandai dengan menyerahnya Jepang kepada sekutu. Pasca pengeboman, pemimpin Jepang sedih. Apa yang ditanyakannya? Berapa guru yang masih tersisa. Super sekali. Pertanyaan pertama bukanlah berapa gedung yang masih tersisa atau berapa banyak jalan yang masih ada. Tapi, berapa banyak guru yang tersisa? Kini, puluhan tahun berikutnya Jepang menjadi negara yang hebat. Berkat apa? Pendidikan. Guru.

Beruntung Pemerintah kita saat ini memperhatikan guru. Bahkan ada undang-undang khusus tentang guru (sekaligus dosen). Hak-haknya dilindungi. Anggaran untuk pendidikan dipatok minimal 20%. Bantuan-bantuan untuk sekolah ditambah. Guru merupakan sebuah profesi. Guru mendapatkan sertifikasi dengan tunjangan sebesar gaji pokoknya. Yang belum sertifikasi pun tak usah khawatir karena ada tunjangan non sertifikasi. Itu pun masih menikmati tunjangan fungsional. Belum lagi tawaran beasiswa dari berbagai lembaga, baik pemerintah maupun swasta.

Saya sedang tidak berminat menyoroti masalah pendidikan dan guru di negeri ini secara nasional. Sudah banyak pakar berbicara. Pujian dan kritikan silih berganti bersahutan. Saya ingin menulis yang remeh temeh saja. Menulis yang tak banyak mengeluarkan isi otak. Data, analisa, dan sebagainya biarlah dipakai para pakar, para profesor, para doktor. Ngobrol yang ringan-ringan saja lah. Sementara yang saya bicarakan adalah guru PNS, yang non PNS jangan iri dulu.

Pencopotan Jabatan Guru

Yang perlu saya tanyakan, apa anda sebelum menulis komentar di atas juga sudah mencari tahu duduk persoalannya ? kejelasan kasusnya dll...Jangan hanya asal tulis Boss...cari Tahu tuu..jadi..benar-benar proposional, anda ini sok menjadi orang yang proposional tapi tak tahu makns proposional, sok adil tapi tidak memahami makna adil..introspeksi Boss...

Kalimat di atas merupakan komentar terhadap tulisan saya yang berjudul Sanksi Guru (Terlapor) Cabul. Saya perlu meluruskan karena seolah-olah saya dianggap memihak guru yang berbuat asusila terhadap muridnya. Padahal bukan itu masalahnya. Di awal tulisan telah saya singgung bahwa perbuatan asusila pantas mendapatkan balasan. Balasan itu, baik secara pidana yang merupakan tugas aparat hukum, maupun secara kepegawaian yang merupakan urusan instansi guru tersebut. Bahkan masyarakat pun biasanya turut menjatuhkan hukuman berupa sanksi sosial. Dan, Tuhan yang akan membalasnya di akherat kelak.

Oke, clear kan. Untuk masalah pidananya kita tunggu hasil kerja aparat hukum. Hingga saat ini tidak ada lagi pemberitaan di media massa, padahal dari situlah salah satu sumber informasi yang bisa kita dapatkan. Sudah lebih dari dua bulan ternyata belum jelas sudah sampai di mana kasusnya. Munculnya berita di awal tentang kasus ini masih berupa pengaduan. Padahal masih ada beberapa tahap. Penyelidikan, penyidikan, penahanan, persidangan, putusan pengadilan, pelaksanaan putusan, itulah beberapa tahapan yang mesti dilalui. Sampai di manakah? Saya tak mau repot-repot untuk mendatangi kantor polisi, kejaksaan, pengadilan, atau rumah tahanan untuk sekedar menanyakan. Buat apa? Bukan urusan saya, kok. Famili saja kagak.

Mari kita soroti proses kepegawaian yang menyertai kasus ini. Sang guru ternyata sudah dicopot dari jabatannya sebagai guru oleh pimpinan tertinggi pemerintah daerah alias bupati. Dasar pencopotannya adalah adanya laporan dugaan perbuatan asusila. Tunjangan jabatannya pun turut dihentikan. Otomatis ketika seorang PNS fungsional tertentu dicopot dari jabatannya maka ia menjadi fungsional umum. Lazimnya fungsional umum itu dinamakan staf.

Nah, di sinilah saya membuka ruang diskusi atas pembebasan jabatan fungsional tertentu. Guru termasuk dalam jabatan fungsional tertentu. Sahkah pembebasan jabatan yang berdasarkan pada laporan? Apakah setiap laporan dari instansi terhadap guru yang diduga melanggar aturan mesti ditindaklanjuti dengan pencopotan? Kalau iya apa dasar hukumnya? Siapa yang berwenang memutuskan? Sampai kapan? Mari kita berdialektika.

12 Plus 1 Jurus Nggedabrus (Seri Pamungkas)

Ini bagian terakhir alias pamungkas. Baca dulu deh seri-seri sebelumnya yakni seri perdana dan seri lanjutan. Secara singkat beberapa program unggulan sebelumnya adalah spesialisasi jabatan, lelang jabatan, program pengabdian di desa, sistem reward, kontrak kinerja, beasiswa pendidikan yang selektif, transparan, dan akuntabel, pelayanan satu pintu, pelayanan online, ruang konseling dan konsultasi kepegawaian, anjungan informasi kepegawaian, pengelolaan website,  SMS kepegawaian.

Seri Pertamax: klik di sini
Seri Lanjutan: klik di situ

hendrawanonline.blogspot.com

Ketigabelas, pelatihan wirausaha bagi calon pensiunan. Selama ini PNS yang pensiun diberi tali asih uang sebesar 1 juta rupiah. Kalau dalam setahun ada 500 orang yang pensiun maka dibutuhkan dana setengan milyar. Padahal beliau-beliau nantinya juga masih dapat uang pensiun rutin tiap bulan, uang taspen, dan pengembalian bapertarum. Tanpa mengurangi rasa hormat saya kepada para ”sesepuh” yang telah puluhan tahun mengabdi di lingkungan birokrasi, barangkali kegiatan tali asih perlu ditinjau ulang. Pemberian uang itu saya rasa hanya memberi ikan, bukan kail. Bagaimana kalau kailnya adalah dengan memberikan pelatihan wirausaha saja. Dengan demikan pasca bekerja formal sebagai PNS, para pensiunan yang ingin berwirausaha memiliki bekal skill dan jaringan. Kalau uang 1 juta bisa habis dalam sekejab, tapi kalau pengetahuan bisa berjangka panjang dan menghasilkan, malah bisa menciptakan lapangan kerja lho.

Berapa dana yang dibutuhkan Pemda? Gratis. Lho kok!? Lha iya. Kerjasama saja dengan pihak bank. Selama ini, saya tahu, ada beberapa bank yang ”mengejar-ngejar” para calon pensiunan. Buat apa? Ah tahulah itu, bukan hal yang tabu kok. Berebut cari nasabah. Nah, buat saja pelatihan bekerjasama dengan pihak bank. Mereka yang mendanai, BKD yang menghubungi/mengundang calon pensiunan. Apalagi, saya yakin, bank pasti punya mitra wirausahawan, diajak saja pula para calon pensiunan ke sana, anjangsana, melihat-lihat bisnis. Siapa tahu tertarik berbisnis saat purna tugas. Modalnya, pinjam bank itu. Nah lho, saling menguntungkan kan. Uang tali asih bisa digunakan untuk jurus-jurus lain seperti di atas. Artinya, boleh jadi jurus-jurus di atas itu tak perlu ada penambahan anggaran. Pemkab tak jadi bangkrut kan.

12 Plus 1 Jurus Nggedabrus (Seri Lanjutan)

Kalau boleh saya juga ingin bermimpi. Bermimpi tentang program unggulan dalam hal pelayanan kepegawaian. Saya rasa untuk bermimpi tak harus menjadi bupati atau pejabat struktural terlebih dahulu. Staf biasa juga boleh kok bermimpi. Mumpung belum dilarang, inilah impian saya. 13 Jurus Nggedabrus. Jreng jreng jreng ...

 
Yang saya paparkan ini adalah kelanjutan dari jurus-jurus nggedabrus. Agar lebih komplet silakan Anda klik bagian sebelumnya yakni pada seri pertamax. Sebagai orang biasa yang ingin ikut serta berpartisisapi eit berpartisipasi mengurai problematika birokrasi di daerah. Jurus sebelumnya adalah spesialisasi jabatan, lelang jabatan, program pengabdian di desa, sistem reward, kontrak kinerja, beasiswa pendidikan yang selektif, transparan, dan akuntabel. Ini kelanjutan impian saya.

danisetiyawan.com

Ketujuh, pelayanan satu pintu. Pelayanan satu pintu itu bukan bermaksud bahwa kantor menyediakan satu pintu sehingga orang berlalu lalang keluar masuk hanya di pintu itu saja. Maksudnya lebih pada pengurusan kepegawaian melalui satu pintu, antara penyerahan berkas dan penerimaan dokumen dijadikan satu. Orang, klien, atau pegawai tidak berhubungan langsung dengan petugas yang menangani. Demikian pula saat penyerahan dokumen yang telah jadi, tidak ketemu dengan petugas yang memrosesnya. Dampaknya adalah meminimalkan adanya KKN.

Kedelapan, pelayanan online. Ini sebenarnya hampir sama dengan pelayanan satu pintu namun lebih canggih yakni menggunakan teknologi informatika. Dengan bantuan internet pelayanan kepegawaian dapat digunakan. Hasilnya pelayanan semakin cepat, hemat, dan, tepat waktu. Selain itu juga ramah lingkungan dan menghindari KKN.

Kesembilan, ruang konseling dan konsultasi kepegawaian. Ternyata masalah PNS itu beragam. Yah, ia juga merupakan manusia, maka tak lepas dari problematika kehidupan. Misalnya masalah utang, ribut dengan keluarga, perceraian, kriminal, sakit jiwa. Dan ternyata efeknya mempengaruhi juga pada kepegawaian, misalnya kinerja menurun, ogah-ogahan, bolos. Sebelum banyak kejadian dan menimbulkan efek penularan kepada teman sejawat perlu langkah preventif. Bentuknya penyediaan ruang konseling. Selain itu juga melayani konsultasi kepegawaian.

12 Plus 1 Jurus Nggedabrus (Seri Pertamax)

cakwid.net

Paling tidak ada tiga masalah besar yang menggelayuti birokrasi di Pemkab Ngawi, yakni kurangnya koordinasi antar satuan kerja, lemahnya pemberdayaan sumber daya manusia, dan terbatasnya anggaran. Saya tidak mengada-ada karena yang menyampaikan adalah Bapak Bupati sendiri. Hal ini pun diulang dan dipertegas oleh Bapak Sekda dalam apel pembinaan staf. Jadi ini bukan lagi rahasia. Setiap orang mengetahuinya.

Setiap satker akhirnya diperintahkan membuat program unggulan. Disuruh bermimpi. Tak terkecuali BKD, institusi yang bertugas mengelola kepegawaian di kabupaten. Yang saya tangkap program unggulan BKD adalah peningkatan pelayanan kepegawaian, optimalisasi disiplin PNS, dan pengembangan SDM. Sebenarnya paparan dari BKD itu merupakan kebutuhan dasar pelayanan, maksudnya ya memang seperti itu harusnya sebuah kantor, misalnya pelayanan tepat waktu, kemudahan akses, kesempatan pengembangan diri. Bukankah ini hal yang wajar bagi setiap institusi.

Kalau boleh saya juga ingin bermimpi. Bermimpi tentang program unggulan dalam hal pelayanan kepegawaian. Saya rasa untuk bermimpi tak harus menjadi bupati atau pejabat struktural terlebih dahulu. Staf biasa juga boleh kok bermimpi. Sebagai catatan, sebagian di antaranya masing-masing telah saya buat pada bagian-bagian yang terpisah pada masa lalu. Jadi di sini tak perlu panjang lebar saya ulang. Bisa kok diklik tautannya. Mumpung belum dilarang, inilah impian saya. 13 Jurus Nggedabrus. Jreng jreng jreng ...

Pertama, spesialisasi jabatan. Banyak orang yang menilai bahwa jumlah PNS sudah sangat banyak. Padahal di sisi lain banyak juga PNS yang kerjanya tak keras-keras amat. Dominan pada kegiatan administasi. Nah, agar lebih efektif jenis jabatan fungsional tertentu harus diperbanyak. Bukan berarti memperbanyak jumlah pegawai, lho. Pegawainya tetap tapi diberikan spesialisasi jabatan. Selain lebih konsentrasi pada tugas dan pekerjaan, PNS tak melulu berebut jabatan struktural yang kadang-kadang beraroma fulus.