Peran Uang dalam Pengembangan Karir

Uang mempunyai pengaruh dalam dunia kerja. Sedikit atau banyak keberadaan uang mempengaruhi diterimanya seseorang dalam sebuah instansi atau perusahaan. Memang tidak semuanya, tapi pasti ada. Dalam konteks yang agak mirip, kalau saja menjadi anggota dewan dianggap sebagai perburuan mencari pekerjaan, maka uang menjadi sesuatu yang amat penting. Hampir bisa dipastikan tanpa modal sekian J, M, atau T, mustahil menjadi anggota dewan. Bahkan untuk masuk daftar calon yang diusulkan parpol saja harus menyediakan duit. Masyarakat pun seakan bertangan terbuka dengan adanya politik uang dalam setiap pemilu.

Demikian pula dalam hal perebutan jabatan politis kepala daerah. Tak tanggung-tanggung kabarnya untuk sebuah kabupaten saja seorang calon mesti menyediakan uang 100 milyar. Padahal kalaupun terpilih, penghasilannya selama lima tahun tak akan bisa mengembalikan modal yang terlanjur dikeluarkan. Di tingkat desa bahkan dusun pun setali tiga uang, meskipun besarnya tak sefantastis pemilukada atau pemilu nasional. Di suatu daerah saya mendengar cerita ada calon yang mesti mengeluarkan modal sebesar 1 milyar hanya untuk njago kepala dusun. Saya tulis lagi: Kepala Dusun! Dan, kalah. Masya Allah.

Permainan uang juga selalu menjadi desas-desus dalam rekrutmen pegawai negeri. Sudah menjadi rahasia umum bila kursi pegawai negeri ditransaksikan dengan uang. Meskipun hal ini berkali-kali dibantah oleh para pejabat. Namun berkali-kali pula masyarakat tak segan menuduh ada permainan uang. Bisa jadi karena memang benar adanya. Atau bisa jadi sebagai pelampiasan emosi karena gagal dalam persaingan.

Jer basuki mawa beya. Motto ini bahkan menjadi semboyan resmi salah satu pemerintah provinsi di pulau Jawa. Artinya kurang lebih adalah kalau mau sukses atau berhasil harus dengan biaya. Selayaknya tak ada yang gratis di dunia ini. Tapi barangkali bukan itu maksud pembuat semboyan. Mungkin lebih dimaknai jika mau berhasil harus berusaha dulu, termasuk menyediakan biaya. Artinya biaya, uang, dana, anggaran, atau duit bukan parameter kunci dan satu-satunya, meskipun tetap saja penting. Ada parameter lain, misalnya kerja keras, kesungguhan, rajin, terus mencoba, dan seterusnya.

Uang ternyata juga mempunyai pengaruh dalam pengembangan karir di birokrasi. Dalam segi yang negatif, sogok-menyogok rekrutmen pegawai negeri bisa menjadi permisalan. Contoh yang lain adalah promosi jabatan, penempatan di tempat basah, dan sebagainya. Sebenarnya hal yang biasa, namun menjadi ”luar biasa” karena adanya permainan uang di dalamnya.

Tapi ada juga pengaruh uang dalam pengembangan karir yang bisa ditempuh dengan jalan yang baik. Pengembangan karir dalam arti sempit adalah promosi jabatan. Bagaimana caranya? Karena kemampuan, karena pengalaman, karena senioritas, atau karena pendidikan. Misalnya pegawai yang sekolah atau kuliah. Setiap pegawai diberikan kesempatan untuk menambah wawasan, pengetahuan, dan keahlian untuk menunjang tugas-tugasnya. Salah satu caranya adalah dengan pendidikan. Dengan sekolah atau kuliah. Sekolah atau kuliah tentu saja membutuhkan dana. Membutuhkan uang. Sedangkan di sisi lain pemerintah tak sanggup untuk menyekolahkan semua pegawai. Maka, dengan duit sendiri bersekolahlah para pegawai. Tak minta pemerintah. Tak pula mengganggu anggaran.

Dengan selesainya sekolah atau kuliah maka gelar pun diperoleh. Gelar inilah yang menjadikan peluang pengembangan karir semakin terbuka. Paling tidak bila disandingkan dengan pegawai yang non gelar. Dalam perebutan jabatan eselon, yang punya gelar mendapatkan poin lebih. Apalagi bila semakin tinggi jenjang gelarnya. Tak susah kok kini mendapatkan gelar (bila dibandingkan dulu). Layaknya minimarket yang menjamur di seantero daerah. Lembaga pendidikan pun menawarkan barang dagangannya mulai sarjana, magister, hingga doktoral. Tak perlu jauh-jauh pergi keluar kota. Karena lembaga pendidikan yang hampir mirip lembaga kursus itu menyediakan layanan pembelajaran di dalam kota. Istilahnya ada yang menyebut kampus cabang, kelas jauh, kelas eksekutif, kelas khusus karyawan, kelas ekstensi, kelas sabtu minggu, kelas senin kamis hehehehe.... Tapi itu masih mending, karena ada pula kampus yang cuma menjual lembar ijazah tanpa ada proses pembelajaran sama sekali.

Pengembangan karir bisa pula didapatkan dengan jalan mengikuti diklatpim, yakni pendidikan dan latihan kepimimpinan. Idealnya pegawai yang akan diproyeksikan menduduki jabatan struktural diberi kesempatan mengikuti diklatpim. Dengan kata lain pegawai di-diklat-kan dahulu baru diberi jabatan. Namun pemerintah terkendala dengan biaya. Jangankan yang belum menjabat, yang sudah menjabat saja banyak yang belum mengikuti diklatpim.

Maka ada satu cara agar pintu pengembangan karir terbuka. Tapi syaratnya harus menyediakan uang. Jangan khawatir ini halal kok, dan saya rasa diperbolehkan. Kalau Anda punya duit ikut saja diklatpim dengan biaya sendiri. Diklatpim mandiri. Makan, minum, mandi, dengan biaya sendiri. Dengan demikian tak ada alasan pemerintah tidak mengirim Anda untuk mengikuti diklatpim. Pemerintah malah tidak terbebani. Anda sendiri yang membiayai diklat Anda. Apa dampaknya? Dengan telah mengikuti diklatpim maka bila ada kesempatan promosi, pegawai ini akan mendapatkan prioritas.

So, kuliah dan diklatpim mandiri seperti di atas merupakan upaya meraih kesempatan dalam kesempitan. Pemerintah terasa kesempitan karena terkendala anggaran yang terbatas. Nah, bila ada kesempatan dana maka tak ada salahnya cara tersebut digunakan. Sayang, posisi saya masih kesempitan dalam kesempitan. Pemerintah tidak ada anggaran, sedangkan saya (meskipun punya kemauan kuat untuk menuntut ilmu) belum ada dana. Maka, jalan konvensional mau tak mau menjadi pilihan, yakni dengan daftar urutan kepangkatan (DUK). Itupun kalau dilirik oleh si bos.