Kita Bikin Ramai

“Hal-hal yang menyangkut kedaulatan, akan kita buat ramai. Jangan dipikir saya tidak bisa tegas. Karena tegas menurut saya adalah berani memutuskan dan berani mengambil resiko!” demikian janji tegas Jokowi saat menjawab pertanyaan calon presiden Prabowo Subianto dalam acara debat capres di Hotel Holiday Inn, 22 Juni 2014. Menurutnya, resiko “membuat ramai” tersebut adalah resiko yang ia tempuh jika ada ancaman terhadap kedaulatan.

Takdir telah berkata bahwa Jokowi-lah pemenang dalam pemilihan presiden. Hari berganti hari, sekian bulan menduduki singgasana presiden, kita bersyukur ancaman terhadap kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia tak muncul, setidaknya belum muncul, walaupun potensi untuk itu selalu ada. Meski begitu janji tuan presiden untuk “kita buat ramai” saat ini tertunaikan. Ramai dalam bentuk yang lain. Ramai yang tak disangka-sangka. Awalnya, aparat kepolisian dibuat ramai dengan pencalonan Kapolri yang ternyata dijadikan tersangka. Tragisnya, Kapolri yang akan digantikan jabatannya itu sedang tidak menjelang pensiun.

Berikutnya publik disuguhi tontonan keramaian antar menteri yang bersilang pendapat. Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti dengan Menteri Perdagangan (saat itu Rahmad Gobel) bergesekan mengenai kebijakan impor garam industri yang dinilai merugikan petani garam. Sebagai imbasnya, Menteri Susi yang juga bos maskapai Susi Air mengancam tidak akan melaksanakan tugas yang sudah dicanangkan tuan presiden mengenai pemberdayaan petani garam. Sementara Rahmad Gobel menegaskan bahwa garam yang diimpor beda spesifikasi dengan garam yang diproduksi di dalam negeri yang tidak bisa dimakan.

Setelah itu kita dikejutkan berita Mendagri Tjahjo Kumolo melaporkan menteri yang telah menghina dan menjelekan tuan presiden. Pada saat bersamaan di internal elit PDIP, partai pendukung tuan presiden, beredar teks mirip transkrip percakapan seorang menteri. Teks tersebut berbunyi, “Kalau memang saya harus dicopot, silakan! Yg penting presiden bisa tunjukan apa kesalahan saya dan jelaskan bahwa atas kesalahan itu, saya pantas dicopot!  Belum tentu juga Presiden ngerti, apa tugas saya. Wong presiden juga nggak ngerti apa-apa.”  Sejumlah elit PDIP ada yang gamblang menyebut orang yang merendahkan tuan presiden itu adalah menteri perempuan di sektor ekonomi. Satu-satunya menteri perempuan di sektor ekonomi adalah Menteri BUMN Rini Soemarno.

Tak jelas bagaimana akhir cerita isu penghinaan itu. Namun yang jelas Rini beberapa bulan kemudian berkonflik dengan Menteri Koordinator Kemaritiman Rizal Ramli. Rizal ini sebenarnya pendatang baru dalam Kabinet Kerja tuan presiden meskipun ia pernah menjadi menteri di era Presiden Gus Dur. Belum genap seminggu dilantik, Rizal mengatakan rencana pembelian 30 pesawat oleh Garuda Indonesia harus ditunda. Maskapai plat merah ini diketahui meminjam 44,5 milyar dolar AS untuk mendatangkan Airbus A350 buatan Perancis. Rini berang terhadap pernyataan Rizal yang dinilai kelewat batas lantaran Kementerian BUMN berada di bawah koordinasi Menteri Koordinator Perekonomian. “Jangan ada yang mencampuri Garuda di luar Kemenko Perekonomian,” kata Rini.

Selain itu Rizal ini juga pernah melontarkan pernyataan yang memerahkan telinga koleganya, Menteri ESDM Sudirman Said. Ia berpendapat bahwa target pengembangan listrik 35 ribu MW perlu direvisi dengan alasan tidak realistis karena terjadi perlambatan pertumbuhan ekonomi. Namun pernyataan Rizal ditentang oleh Sudirman. Sudirman bersikukuh tidak akan merevisi target tersebut karena pemerintah sudah menghitung sebelumnya jika target tersebut adalah proyeksi kebutuhan listrik nasional hingga 2019.

Keramaian atau keributan di dalam jajaran kabinet ini seringkali dilakukan secara terbuka. Pada saat yang bersamaan pemerintah sedang giat-giatnya melakukan pembangunan sebagai komitmen janji kampanye. Betapa berat tugas yang mesti diemban tuan presiden. Dia harus mendamaikan anak buahnya. Sedangkan tantangan di luar pun tidak mudah untuk diuraikan. Perekonomian semakin sulit (tuan presiden lebih suka dengan istilah perlambatan). Dolar naik (luput dari prediksi pengamat ekonomi projo). Pengangguran bertambah (hal yang konon tidak ditemui oleh tuan presiden). Tuan presiden sempat marah. Dalam kondisi seperti ini, penyerapan anggaran malah rendah, salah satunya adalah pencairan dana desa.

Pemerintah sempat mengancam menjatuhkan sanksi berupa penundaan penyaluran dana alokasi umum. Ancaman itu ditujukan kepada bupati/walikota yang dinilai mempersulit pencairan dana desa. Namun, menurut J. Kristiadi (Peneliti Senior CSIS), salah satu kerumitan pengelolaan dana desa sebenarnya adalah akibat pertarungan politik kekuasaan, jadi bukan semata kelambanan pemerintah daerah. Pelahiran Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendesa) menjadikan desa yang selama ini dikelola oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) kini dikelola oleh dua kementerian. Hal ini menyebabkan ego sektoral, salah satunya keengganan Kemendagri menyerahkan seluruh kewenangan terkait desa kepada Kemendesa.

Jika ditelusuri, lanjut  J. Kristiadi, sejak awal proses penyusunan RUU tentang Desa, aroma politisasinya sangat menyengat. Hal itu terutama berkaitan dengan isu setiap desa akan mendapatkan dana sekitar Rp 1 miliar per tahun. Rumor segera beredar, partai politik segera membentuk ”LSM” jadi-jadian untuk memanfaatkan dana tersebut guna memperkuat jaringan dan basis politik. Karena itu, timbul spekulasi bahwa dua kementerian yang dipimpin kader partai berbeda merupakan kelanjutan dari pertarungan politik kekuasaan yang merugikan masyarakat desa. Kemendagri sekarang dipimpin oleh kader PDIP sedangkan Kemendesa dikomandani oleh kader PKB. Inilah konsekuensi pilihan tuan presiden membagi-bagi kursi menteri kepada parpol pendukungnya.

Pemerintah yang benar-benar ramai. Istilah yang populer adalah gaduh. Kata gaduh sebenarnya sudah menjadi idiom zaman Presiden BJ. Habibie ketika beliau mengeluh dengan perumpamaan yang terkenal, “Ibarat pilot, bagaimana saya bisa terbang dengan baik, kalau selalu gaduh, kalau kursi pilot ditendang-tendang”. Kini kata gaduh itu muncul lagi dan benar-benar menyita perhatian, dan menyiratkan adanya keributan, atau bahkan ketidakakuran di kalangan pembantu tuan presiden.

Penunjukan jajaran kementerian yang kental nuansa politik, menurut Yasraf Amir Piliang (Pemikir Sosial Kebudayaan) dalam opini Kompas 7 September 2015, menjadi penyebab utama minimnya profesionalitas untuk menyelesaikan aneka masalah bangsa. Rivalitas politik mendorong mereka mendahulukan kepentingan politik sektoral dan sempit daripada memikirkan perubahan bangsa ke arah yang lebih baik. Akibatnya, terjadi ”perebutan kekuasaan” tak tampak di tubuh pemerintahan itu sendiri. Ada kepentingan ”kekuasaan tak tampak” yang berebut pengaruh—juga lahan ekonomi—di balik aparatus negara yang ada menyebabkan terpecah-belahnya sistem kekuasaan menjadi fragmen-fragmen kekuasaan.

Lebih lanjut dikatakannya memang secara legal formal presiden memiliki kuasa, namun dalam prakteknya tak hadir dan tak berfungsi karena ia tanpa “kuasa”. Kekuasaan tanpa kuasa tentu sebuah ironi karena ia seperti kata tanpa makna, atau konsep tanpa realitas. Namun, justru ”ironi kekuasaan” itu yang kini dialami negara-bangsa ini, yaitu ketika rezim kekuasaan tak mampu menunjukkan dayanya dalam memecahkan aneka persoalan bangsa.

Mudah-mudahan tuan presiden menyadari bahwa beliau benar-benar presiden negeri ini. Presiden yang memiliki kuasa. Memiliki daulat. Merdeka untuk mementingkan rakyat. Bukan presiden yang tersandera kepentingan dangkal segelintir elit politik di sekelilingnya. Bukan pula presiden bagi orang-orang yang memilihnya dalam pemilu saja. Dan yang penting, bukan juga presiden yang pekerja partai. Kalau masih ada yang ngeyel menyuruhnya menjadi pekerja partai, “Mari bung kita bikin ramai saja!”