Anjangsana ke Kota Madiun

Selasa 25 Januari 2022, kali ini BKPSDM Kabupaten Ngawi bersilaturahmi atau anjangsana ke BKPSDM Kota Madiun. Tidak banyak pesertanya. Berenam antara lain kepala kantor, saya, Kabid Mutasi (Mas Samsul), Kabid PKA (Mbak Win), dan Riski (Analis SDM pada Bidang PKA). Sekitar jam setengah 11 siang kami berangkat dari Ngawi. Kepala BKPSDM Kota Madiun (Pak Haris) merupakan teman sekolah (SMAN 2 Kota Madiun) Kepala BKPSDM Kabupaten Ngawi (Pak Idham). Jadi, pertemuan terasa nuansa reuninya. Namun selain itu kami pun berbincang atau berdiskusi tentang pengelolaan kepegawaian di tempat bertugas masing-masing. 

Ditemani sekretaris dan kepala bidang (Mas Mahfud) kami banyak diskusi tentang dampak peralihan jabatan struktural menjadi jabatan fungsional, pengembangan pegawai, promosi dan mutasi, serta kesejahteraan pegawai (TPP). Oh iya, bicara tentang prestasi, Kota Madiun pernah meraih peringkat pertama BKN Award 2021 kategori perencanaan kebutuhan, pelayanan, pengadaan, kepangkatan, dan pensiun. 

Kantor BKPSDM Kota Madiun ini berada di Jalan Mastrip Nomor 25 Kota Madiun, persis di sebelah selatan Stadion Wilis. Kurang lebih 2 jam kami berdiskusi, dan akhirnya kami beranjak pamit diri. Sebelum pulang tak lupa cekrek-cekrek dulu alias foto-foto… 😁✌

Patok Banding ke Kota Malang

Seusai mengikuti acara BKD Provinsi Jawa Timur, saya dan beberapa rekan sekantor (lebih tepatnya sebidang) mendatangi BKPSDM Kota Malang. Mau diskusi. Mau studi tiru. Mau benchmarking bahasa asingnya. Atau kalau meminjam kaidah bahasa yang baku adalah patok banding. Letak BKPSDM Kota Malang di Jalan Tugu Nomor 1 Kota Malang, masuk dalam kawasan perkantoran pemerintah termasuk kantor walikota. 

Sebagai gambaran ada beberapa penghargaan/prestasi yang pernah ditorehkan oleh Pemkot Malang, terutama dalam hal kepegawaian, antara lain BKN Award dari BKN dan kategori BAIK dalam penilaian sistem merit dari KASN (Komisi Aparatur Sipil Negara). Ini menjadi salah satu rujukan agar kami dapat mengambil pelajaran dan pengalaman dari rekan-rekan BKPSDM Kota Malang tentang pengelolaan kepegawaian agar semakin top markotop. 💪

Ditemui oleh bu Vivi, Kepala Bidang Penilaian Kinerja Aparatur dan Penghargaan yang didampingi oleh stafnya, kami berdiskusi. Tema diskusi kali ini tentang penilaian kinerja pegawai. Kendala yang kami hadapi sama, yaitu masa transisi dalam menghadapi perubahan regulasi tentang penilaian kinerja. Tak tanggung-tanggung, Malang pernah mendatangkan narasumber dari BKN pusat dalam sosialisasi penilaian kinerja dengan peserta seluruh perangkat daerah. Di internal, mereka didukung dengan adanya tenaga pranata komputer yang bekerja untuk menyediakan aplikasi kepegawaian.

Asistensi Penilaian Indeks NSPK

Kamis, 13 Januari 2022 mewakili pimpinan instansi, saya menghadiri undangan Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Timur. Acaranya adalah Sosialisasi dan Asistensi penilaian indeks implementasi NSPK Manajemen ASN di Ijen Suites Resort & Convention Malang. Panitia penyelenggara mengundang BKN (Badan Kepegawaian Negara) sebagai narasumber. Seluruh Badan Kepegawaian se-Jatim diundang sebagai peserta. 

Sebagai gambaran apa itu indeks implementasi NSPK Manajemen ASN, akan saya jelaskan secara singkat berikut ini. Untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, memiliki integritas, profesional, netral, dan bebas dari intervensi politik serta bersih dari praktik kolusi, korupsi, dan nepotisme diperlukan penilaian indeks implementasi NSPK Manajemen ASN. Sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 48 dan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara antara lain dinyatakan bahwa Badan Kepegawaian Negara memiliki tugas dan wewenang mengawasi dan mengendalikan pelaksanaan norma, standar, prosedur, dan kriteria (NSPK) Manajemen ASN. 

Jadi, NSPK singkatan dari Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria. Dan untuk menjamin keseragaman dalam penilaian indeks implementasi NSPK Manajemen ASN, BKN memberikan dasar dan pedoman dalam penilaian implementasi NSPK Manajemen ASN secara nasional. Penilaian ini diterapkan untuk semua instansi pemerintah, baik pusat maupun daerah, secara berkala setiap tahun. Pemenuhan dokumen melalui aplikasi.