Struktural Setengah Hati

Bisakah aturan diakali? Mungkin saja. Tidak ada yang tidak mungkin di dunia ini. Apalagi peraturan itu kan bikinan manusia. Sedangkan manusia memiliki akal. So, mudah saja aturan diakali. Tapi kan peraturan dibuat agar manusia hidup teratur? Ah itu bisa diatur, kata Warkop DKI. Saya pernah ketemu orang, waktu diklat di Jakarta, yang katanya pernah menjadi salah satu anggota tim perumus peraturan pemerintah. Katanya lagi, tiap peraturan itu dibuat dengan menyisakan celah untuk menyimpanginya. Seolah-olah perbuatan menyimpang namun masih sesuai dengan aturan. Hebat kan. Dengar nih saya punya cerita.

Tersebutlah ada sebuah rumah sakit milik pemerintah daerah. Karena berplat merah maka pimpinannya pun harus dijabat oleh pegawai negeri. Sebagaimana kebiasaan di negeri ini, pimpinan rumah sakit selalu dipegang oleh dokter. Kadang aneh juga, dokter yang harusnya secara fungsional mengurusi kesehatan, menyembuhan pasien, dan urusan medis lain, kini harus berjibaku mengurusi administrasi perkantoran, pengadaan alat kesehatan, manajemen kepegawaian, proyek pembangunan, penyediaan anggaran, dan sebagainya.

Jabatan sebagai pemimpin rumah sakit lazimnya disebut dengan direktur. Direktur merupakan salah satu jenis jabatan struktural. Dalam peraturan kepegawaian, PNS dilarang memiliki lebih dari satu jabatan. Ia harus memilih 1 jabatan struktural atau 1 jabatan fungsional, tidak boleh keduanya dirangkap. Jika tidak memiliki jabatan, maka ia menjadi fungsional umum. Umumnya fungsional umum disebut sebagai staf.

Moratorium Pegawai

joaocorner.blogspot.com

Moratorium menjadi kata yang populer akhir-akhir ini. Hal ini berkaitan dengan rencana pemerintah untuk menghentikan sementara pengangkatan CPNS. Gayung bersambut, DPR dan kalangan LSM pun menyambut baik meskipun ada catatan kritisnya. Pemerintah menyadari bahwa gemuknya birokrasi yang ditandai dengan penambahan pegawai tiap tahun menyebabkan inefisiensi, baik anggaran maupun kinerja.

Istilah moratorium biasanya dikaitkan dengan masalah utang piutang atau keuangan. Menurut Kamus Bahasa Indonesia, moratorium adalah (1) penangguhan pembayaran utang didasarkan pada undang-undang agar dapat mencegah krisis keuangan yang semakin hebat; (2) penundaan; penangguhan.

Sedangkan berdasarkan penelususran di wikipedia, dalam suatu bidang hukum, moratorium (dari Latin, morari yang berarti penundaan) adalah otorisasi legal untuk menunda pembayaran utang atau kewajiban tertentu selama batas waktu yang ditentukan. Istilah ini juga sering digunakan untuk mengacu ke waktu penundaan pembayaran itu sendiri, sementara otorisasinya disebut sebagai undang-undang moratorium.

Moratorium atau penundaan sementara penerimaan CPNS diwujudkan dalam bentuk Peraturan Bersama Menpan dan RB, Mendagri, dan Menkeu yang ditetapkan pada tanggal 24 Agustus 2011. Menurut pemerintah moratorium bertujuan untuk menata organisasi, menata PNS (rightsizing), melaksanakan reformasi birokrasi, mengoptimalkan SDM, dan mengefisiensikan anggaran belanja pegawai.

Antara Superman Dan KPK

penelusuran di google

Saat kecil saya terpukau menyaksikan film Superman yang diputar di televisi seminggu sekali atau di gedung bioskop. Tokoh hero ini begitu perkasa mengalahkan para penjahat. Kami, para penonton, seringkali bertepuk tangan meriah saat ia berhasil menghajar lawan-lawannya, para penjahat jalanan. Namun di saat yang lain, kami menahan nafas cemas di hati. Superman keteteran menghadapi musuh utamanya. Kami semua menahan nafas. Saya rasa semua penonton berharap Superman akan menang. Doa kami terkabul. Penonton sekali lagi bertepuk tangan. Sutradara memang berhasil mempermainkan rasa.

Superman manusia yang hebat, tidak disangsikan lagi. Ia melebihi kemampuan aparat keamanan yang memang bertugas memberantas kejahatan. Tubuhnya kuat melebihi baja. Bisa terbang mengalahkan pesawat. Wajahnya tampan, membuat banyak wanita tergila-gila. Gemar menolong, membuat orang suka. Ia memang bukan manusia biasa. Ia manusia super. Sayang ia hanya ada di film.

Film usai, penonton pun bubar. Meski begitu cerita tentang Superman selalu diulang-ulang. Hari itu, esok hari, dan hari-hari kemudian. Kepada siapa saja, terutama kepada teman sepermainan. Saya yang masih kanak-kanak pun terobsesi tampil sepertinya. Bermain layaknya adegan film mengajak teman-teman sebaya layaknya Superman. Kebetulan ada salah seorang yang mempunyai kostum Superman. Berbaju biru bertanda huruf S di dada dan kain warna merah di belakang punggung sebagai sayapnya.

Ups, saya baru menyadari, ternyata Superman memakai celana dalam di luar. Aneh, celana warna merah yang harusnya dipakai di dalam itu (makanya dinamakan celana dalam) malah dipakai di luar. Sudah begitu pakai sabuk pula. Tapi itu sudah pakemnya, tak bisa dirubah. Beberapa teman pun cekikikan menyaksikan pemandangan lucu ini. Teman yang lain marah jagoannya ditertawakan. Tak pantas, kata meraka, seorang tokoh hero menjadi bahan tertawaan. Menertawakan Superman berarti jahat. Kalau jahat maka berarti penjahat. Permainan pun buyar karena ada kelompok yang tersinggung.

Penyebab Inefisiensi Birokrasi

Berdasarkan data sebuah LSM yakni FITRA, membengkaknya ongkos birokrasi disebabkan oleh sepuluh hal. Hal-hal itu antara lain :
 
Pertama, pemberian remunerasi. Pemberian remunerasi dimulai tahun 2007 dengan Departemen Keuangan (sekarang Kementerian Keuangan) sebagai pelopornya. Dengan pemberian renumerasi penghasilan PNS menjadi berlipat-lipat. Bayangkan saja di Kemenkeu pemberian remunerasi pejabat dengan grade I hingga Rp 46,9 juta. Apa kagak bikin ngiler atuh. Tapi kasus Gayus Tambunan, PNS Kemenkeu yang notabene memperoleh renumerasi membelalakkan mata, ”Apa kata dunia!” Sudah gaji berlipat-lipat, masih saja bermafia ria. Kami yang bekerja di daerah sama sekali tak menerima renumerasi lho. Camkan itu. Tapi imbasnya kalau ada hal-hal yang negatif ya kena juga (baca : nggak dapet buahnya kena getahnya).
 
Kedua, kenaikan gaji pegawai, pemberian gaji ke-13, pemberian uang makan. Wah, kalau kenaikan gaji dan pemberian gaji ke-13 saya masih senang tuh. Alhamdulillah disyukuri apa yang ada. Tapi untuk uang makan kayaknya Pemda kami nggak sanggup memberikannya. Ya nggak pa-palah cukup minum air putih, sehat dan menyegarkan. Makan siang beli sendiri.
 
Ketiga, istana menggemukan birokrasi. Benar juga kayaknya. Katanya mau mereformasi birokrasi tapi nyatanya menambah pos-pos dan jabatan-jabatan baru. Sebut saja Presiden menambah jabatan Wakil Menteri untuk hampir semua Menterinya.

Pensiun Eselon II

Pada dasarnya batas usia pensiun PNS adalah 56 tahun sesuai dengan PP Nomor 32 Tahun 1979. Namun ada beberapa jabatan yang dapat diperpanjang  batas usia pensiunnya, di antaranya adalah jabatan struktural eselon II. Jabatan eselon II ini jika di daerah contohnya adalah Sekretaris Daerah, Asisten, Staf Ahli, Kepala Dinas, Kepala Badan, Inspektur, Sekretaris DPRD, dan Direktur RSUD. Perpanjangan pensiun eselon II  bisa sampai usia 60 tahun namun hal itu tidak terjadi secara otomatis karena harus memenuhi sejumlah persyaratan, melalui proses pertimbangan, dan ditetapkan dalam sebuah keputusan.

SE Menpan Nomor SE/04/M.PAN/03/2006 tanggal 28 Maret 2006 mengatur tentang perpanjangan pensiun PNS yang menduduki jabatan struktural Eselon II. Pada prinsipnya perpanjangan ini merupakan kewenangan Pejabat Pembina Kepegawaian (kalau di daerah Gubernur, Bupati, dan Walikota). Selain itu juga didasarkan pada pertimbangan bahwa pejabat yang akan diperpanjang pensiun memiliki keahlian dan pengalaman yang sangat dibutuhkan organisasi, memiliki moral dan integritas yang baik, menunjukkan kinerja yang baik, sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan oleh keterangan Dokter Tim Penguji Kesehatan yang ditunjuk oleh pemerintah, dan mempertimbangkan proses kaderisasi di lingkungan instansi pemerintah yang bersangkutan.

Catatan Untuk BAKN

mnipropolismeslia.blogspot.com

SE Kepala BAKN Nomor 02/SE/1987 tanggal 8 Januari 1987 tentang BUP (Batas Usia Pensiun) menyebutkan beberapa jabatan dalam PNS yang dapat diperpanjang batas usia pensiun beserta sampai usia berapa tahun perpanjangan itu diperoleh. Perpanjangan BUP terdiri dari perpanjangan hingga usia 65 tahun, 63 tahun, 60 tahun, 58 tahun, sedangkan jabatan lain tetap 56 tahun. Pada dasarnya pemberhentian PNS mengacu pada PP Nomor 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian PNS.

Petunjuk yang diberikan oleh BAKN/Badan Administrasi Kepegawaian Negara (kini berubah menjadi BKN) dalam surat edarannya sebenarnya bukanlah dasar hukum baru. Ini hanya menegaskan ketentuan yang telah ada dalam beberapa produk hukum. Sesuai dengan perkembangan jaman, SE yang telah berusia 24 tahun itu sudak tidak relevan lagi.

Perpanjangan Jabatan

SE Kepala BAKN Nomor 02/SE/1987 tanggal 8 Januari 1987 tentang BUP (Batas Usia Pensiun) PNS menyebutkan beberapa jabatan dalam PNS yang dapat diperpanjang batas usia pensiun beserta sampai berapa tahun perpanjangan itu diperoleh. Perpanjangan BUP terdiri dari perpanjangan hingga usia 65 tahun, 63 tahun, 60 tahun, 58 tahun, sedangkan jabatan lain tetap 56 tahun. BUP 65 tahun terdiri dari 5 jabatan, 63 tahun terdiri dari 1 jabatan, 60 tahun terdiri dari 16 jabatan, dan 58 tahun terdiri dari 4 jabatan.

Pada dasarnya pemberhentian PNS mengacu pada PP Nomor 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian PNS. Namun dalam perkembangannya muncul beberapa produk hukum yang mengakibatkan perubahan termasuk dalam hal pensiun. Produk hukum itu antara lain UU No 5 Th 1979 tentang Pemerintahan Desa, UU No 14 Th 1985 tentang MA, UU No 2 Th 1986 tentang Peradilan Umum, Keppres No 2 Th 1981 tentang Perpanjangan BUP Jaksa, Keppres No 63 Th 1986 tentang BUP PNS yang menjabat Jabatan Fungsional Widyaiswara dan Penyuluh Pertanian.

PP 9/2003 Versus PP 53/2010

Siapakah yang berwenang memberhentikan PNS? Jawabnya relatif, karena PNS itu tidak satu jenis, ada PNS pusat dan ada PNS daerah. Masing-masing PNS juga mempunyai pangkat mulai dari Juru Muda sampai Pembina Utama yang itu juga mempengaruhi siapa yang berwenang memberhentikan. Alasan pemberhentian pun juga turut mempengaruhi, entah itu karena pensiun, mengundurkan diri, penyederhanaan organisasi, dipecat, dan sebagainya.

Lalu siapa saja yang berwenang memberhentikan PNS? Dengan alasan yang beragam seperti di atas maka yang berwenang bisa Presiden, Pejabat Pembina Kepegawaian Pusat, Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah Provinsi, dan Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah Kabupaten/Kota. Pejabat Pembina Kepegawaian Pusat itu contohnya adalah Menteri, Jaksa Agung, Kapolri, dan masih banyak lagi.

Kita fokuskan saja pada kondisi di daerah, khususnya di kabupaten. Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah Kabupaten adalah Bupati. Sesuai PP Nomor 9 Tahun 2003, Bupati berwenang memberhentikan PNS dengan Golongan III/d ke bawah di lingkungannya. Sedangkan yang Golongan IV/a dan IV/b menjadi kewenangan Gubernur. Dikecualikan bagi yang meninggal, tewas, cacat karena dinas, dan pensiun menjadi kewenangan Kepala BKN atau Presiden.

Wah Kantorku Didemo

Hari ini tepat hari ulang tahun Provinsi Jawa Timur. Yang keberapa saya malas menghitungnya. Saya juga tak mau capek menghapalnya (kayak mau ikut lomba kadarkum aja). Ngawi adalah bagian dari provinsi di ujung timur Pulau Jawa ini, maka sebagai pegawai pemerintah daerah, hari ini kami melakukan upacara hari jadinya. Tapi bukan ini yang ingin saya ceritakan. Hanya saja tanggal dan bulannya berbarengan.

Hari ini, ya hari ini berbeda dengan hari kemarin, hari kemarin lusa, apalagi hari bertahun yang lalu. Tapi pernahkah berpikir bahwa hari-hari itu laksana roda. Ia melaju, maka tak ’kan pernah kembali apa yang dilalui. Ia pun berputar, maka ada yang di bawah ada yang di atas.

Kalau bertahun yang lalu saya ikut bagian dari demo bahkan menjadi pimpinannya, maka hari ini giliran saya didemo, ups...GR nih maksudnya kantor tempat saya bekerja didemo. Sama halnya dengan atribut yang pernah saya sandang, mereka adalah mahasiswa. Dan sama juga, yakni dari lembaga ekstra kampus, hanya beda nama dengan yang saya tekuni dulu.

Pemberhentian Dokter

Seorang PNS yang menduduki jabatan fungsional dokter dibebaskan sementara dari jabatannya apabila mengalami hal-hal sebagai berikut :
Pertama, dijatui hukuman disiplin tingkat sedang atau tingkat berat berupa jenis hukuman disiplin penurunan pangkat. Jenis hukuman disiplin tingkat sedang antara lain penundaan kenaikan gaji berkala, penundaan kenaikan pangkat, dan penurunan pangkat selama 1 tahun. Selama menjalani masa hukuman disiplin tetap melaksanakan tugas pokonya tetapi kegiatan tersebut tidak dapat ditetapkan angka kreditnya. Dapat dipertimbangkan untuk diangkat kembali dalam jabatan jika telah selesai menjalani hukuman disiplin.

Kedua, diberhentikan sementara sebagai PNS. PNS diberhentikan sementara karena ditahan oleh aparat yang berwajib dengan tuduhan terlibat dalam tindak pidana. Dapat dipertimbangkan untuk diangkat kembali dalam jabatan apabila berdasarkan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap dinyatakan tidak bersalah atau dijatuhi pidana percobaan.

Lima Tahun

Fauzan Ramdhani Fajri. Anugerah terindah di Bulan Ramadan saat pagi hari.

Sukorejo, Banyubiru, Widodaren, Ngawi, Jawa Timur, Indonesia, Asia Tenggara.

8 Oktober 2006. Anak pertama kami.

Hari ini, 5 tahun sudah. Semoga menjadi anak yang sholeh. Berbakti kepada orangtua. Mengharumkan agama, bangsa, dan, negara.

Profil Jabatan

Dalam buku dengan judul Profil Jabatan Fungsional PNS yang diterbitkan oleh Direktorat Jabatan Karier BKN (tahun terbit 2008) memudahkan kita mengetahui macam-macam jabatan fungsional dalam PNS. Jumlah jabatan fungsional tertentu terdiri dari 110. Dari sebanyak itu yang dapat diduduki oleh PNS Daerah adalah 100. Bagi PNS yang tidak menduduki jabatan fungsional tertentu maupun jabatan struktural maka ia menjadi fungsional umum yang terdiri dari 103 jabatan.

Buku ini menjelaskan secara singkat tentang dasar hukum, batas usia pensiun, instansi pembina, rumpun jabatan, tugas pokok, tunjangan jabatan, dan lain-lain.

Macam-macam Sanksi Guru

Berdasarkan UU Nomor 14 Tahun 2005 guru dapat diberhentikan dengan hormat dari jabatannya karena meninggal dunia (yang sekaligus diberhentikan dari PNS), mencapai batas usia pensiun (yakni saat berusia 60 tahun), atas permintaan sendiri, sakit jasmani dan/atau rohani sehingga tidak dapat melaksanakan tugas secara terus-menerus selama 12 bulan, atau berakhirnya perjanjian kerja atau kesepakatan kerja bersama antara guru dan penyelenggara pendidikan.

Selain itu guru juga dapat diberhentikan tidak dengan hormat dari jabatannya karena melanggar sumpah dan janji jabatan, melanggar perjanjian kerja atau kesepakatan kerja bersama,  atau melalaikan kewajiban dalam menjalankan tugas selama 1 bulan atau lebih secara terus-menerus.

Pensiun Eselon I

Pada dasarnya batas usia pensiun PNS adalah 56 tahun sesuai dengan PP Nomor 32 Tahun 1979. Namun ada beberapa jabatan yang dapat diperpanjang  batas usia pensiunnya, di antaranya adalah jabatan struktural eselon I. Contoh jabatan eselon I adalah Sekjen, Dirjen, dan Irjen di Kementerian. Perpanjangan pensiun eselon I  bisa sampai usia 60 tahun namun hal itu tidak terjadi secara otomatis karena harus memenuhi sejumlah persyaratan, melalui proses pertimbangan, dan ditetapkan dalam sebuah keputusan.

SE Menpan Nomor SE/04/M.PAN/03/2006 tanggal 28 Maret 2006 mengatur tentang perpanjangan pensiun PNS yang menduduki jabatan struktural Eselon I. Pada prinsipnya perpanjangan ini merupakan kewenangan Pejabat Pembina Kepegawaian (kalau di daerah Gubernur, Bupati, dan Walikota). Selain itu juga didasarkan pada pertimbangan bahwa pejabat yang akan diperpanjang pensiun memiliki keahlian dan pengalaman yang sangat dibutuhkan organisasi, memiliki moral dan integritas yang baik, menunjukkan kinerja yang baik, sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan oleh keterangan Dokter Tim Penguji Kesehatan yang ditunjuk oleh pemerintah, dan mempertimbangkan proses kaderisasi di lingkungan instansi pemerintah yang bersangkutan.