wurianto saksomo

Lima Peraturan Kepegawaian Yang Aneh

2012-02-09T19:30:00.000+07:00

Berikut ini ada lima peraturan di bidang kepegawaian berupa Peraturan Pemerintah yang aneh. Ada yang aneh karena beda isi dan prakteknya, berbenturan dengan peraturan lain, dan ada pula yang disikriminatif.

Pertama, Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Gaji Pokok PNS. Peraturan yang dibuat di jaman Presiden Soeharto ini belum pernah dicabut, yang ada hanya dirubah. Perubahan terletak pada batang tubuh (pasal) dan sebagian besarnya terjadi perubahan pada lampiran. Terhitung hingga sekarang telah mengalami perubahan sebanyak 13 kali, terakhir pada tahun 2011. Bahkan sejak tahun 2007 setiap tahun mengalami perubahan, akibatnya gaji PNS pun mengalami perubahan (baca: kenaikan). Perubahan yang lain terjadi pada tahun 1980, 1985, 1992, 1993, 1997, 2001, 2003, dan 2005.

Dalam peraturan ini, tunjangan anak diatur dalam Pasal 16. PNS yang mempunyai anak atau anak angkat yang berumur kurang dari 18 tahun, belum kawin, tidak mempunyai penghasilan sendiri, dan menjadi tanggungannya, diberikan tunjangan anak sebesar 2% dari gaji pokok untuk tiap anak (ayat 2). Tunjangan anak tersebut diberikan paling banyak untuk 3 orang anak termasuk 1 orang anak angkat (ayat 3).

Ketentuan tersebut memang mengalami perubahan, yakni dengan PP Nomor 13 Tahun 1980 (perubahan pertama). Namun perubahan itu tidak mengurangi jatah berapa anak yang berhak mendapatkan tunjangan. Artinya, tunjangan untuk anak itu masih tetap untuk maksimal 3 orang anak (termasuk anak angkat). Yang mengalami perubahan justru pada sampai usia berapa anak masih dapat tunjangan (awalnya 18 tahun bisa menjadi 25 tahun asalkan masih bersekolah). Sedangkan perubahan-perubahan berikutnya hanya pada lampiran PP, yakni mengubah besarnya gaji pokok sebagaimana tercantum dalam tabel gaji. Yang membingungkan dalam prakteknya PNS hanya menerima tunjangan untuk 2 anak saja. Sedangkan dasar hukumnya belum dirubah.

Kedua, Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian PNS. Dalam PP ini disebutkan bahwa PNS yang telah mencapai Batas Usia Pensiun (BUP) diberhentikan dengan hormat (pensiun). BUP PNS adalah 56 tahun (Pasal 3). Namun BUP tersebut "dapat diperpanjang" bagi PNS yang memangku jabatan tertentu, misalnya Peneliti Madya sampai dengan 65 tahun, Dokter, Pengawas Sekolah, struktural Eselon II sampai dengan 60 tahun, dan Hakim pada Mahkamah Pelayaran sampai dengan 58 tahun (Pasal 4). Kenyataannya PNS yang BUP-nya "dapat diperpanjang" ada yang terjadi secara otomatis dan ada pula yang tidak.

"Dapat diperpanjang" yang terjadi secara otomatis dalam praktek/aplikasi/penerapan adalah dalam hal perpanjangan BUP PNS yang menduduki jabatan sebagai dokter dan pengawas sekolah, yakni otomatis pada usia 60 tahun. Namun anehnya perpanjangan BUP untuk eselon II yang diatur dalam pasal yang sama memerlukan proses (tidak otomatis terjadi). Jadi kata “dapat diperpanjang” dalam satu peraturan (bahkan dalam satu pasal dan satu ayat) pun berbeda dalam aplikasi.

Ketiga, Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perkawinan Bagi PNS. Dalam peraturan ini disebutkan bahwa PNS wanita tidak diizinkan menjadi istri kedua/ketiga/keempat (Pasal 4 ayat 2). Jika melanggar sanksinya pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS (pemecatan).

Tapi jika PNS laki-laki ingin menikah untuk kedua kali dan seterusnya tidak apa-apa asalkan ada izinnya. Kalaupun ia nekad menikah lagi meskipun tidak dizinkan sanksinya hanyalah salah satu hukuman disiplin tingkat berat. Jadi tidak langsung dipecat.

Aturan ini mendiskrimasi wanita. Padahal dalam ketentuan pengangkatan PNS yakni PP Nomor 98 Tahun 2000 tentang Pengadaan PNS jo PP Nomor 11 Tahun 2002 tidak ada larangan bagi mereka yang menjadi istri kedua/ketiga/keempat mendaftar dan diangkat menjadi CPNS. Tapi begitu PP Nomor 45 Tahun 1990 diterapkan, setelah ia diangkat menjadi CPNS/PNS harus dipecat. Tragis.

Keempat, Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2005 tentang Pengangkatan Tenaga Honorer Menjadi CPNS. Disebutkan bahwa sejak berlakunya PP ini pejabat yang berwenang dilarang mengangkat tenaga honorer (Pasal 8). Padahal peraturan yang lebih tinggi tidak melarang pengangkatan tenaga honorer. UU Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan UU Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian memberikan kesempatan pejabat yang berwenang untuk mengangkat tenaga honorer, dalam UU itu istilahnya pegawai tidak tetap (Pasal 2 ayat 3). Dalam hukum terkenal adagium lex superior derogat legi inferior, peraturan yang lebih tinggi mengalahkan peraturan yang lebih rendah. Undang-undang jelas lebih tinggi kedudukannya daripada Peraturan Pemerintah.

Kelima, Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2007 tentang Persyaratan dan Tatacara Pengangkatan Sekretaris Desa Menjadi PNS. Dalam peraturan ini disebutkan bahwa Sekretaris Desa (Sekdes) yang memenuhi persyaratan diangkat langsung menjadi PNS (Pasal 2). Jadi Sekdes yang sebelumnya merupakan perangkat desa non PNS, dengan dasar PP ini diangkat langsung menjadi PNS. Padahal UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menyebutkan bahwa Sekdes diisi dari PNS yang memenuhi persyaratan (Pasal 202 ayat 3). Hal tersebut juga sejalan dengan aturan pelaksanaannya yakni PP Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, bahwa jabatan Sekdes diisi dari PNS yang memenuhi persyaratan (Pasal 25 ayat 1).

Jadi semangat UU tentang Pemda dan PP tentang Desa adalah mengisi jabatan Sekdes dari PNS yang memenuhi persyaratan, bukan dengan mengangkat Sekdes yang telah ada menjadi PNS. Ketentuan PP Nomor 45 Tahun 2007 membalik logika dari pengisian menjadi pengangkatan.

Oke deh, namanya juga peraturan bikinan manusia, tentunya tak pernah sempurna. Demikian pula tulisan saya, tak ada gading yang tak retak, belum tentu sempurna, belum tentu benar adanya. Sekian dan merdeka...!

Gara-gara Ribut Dapat Emas

2012-02-06T19:11:00.000+07:00

Tahun 1987 saya masih duduk dibangku SD. Suatu malam di tahun itu saya menyaksikan pertandingan bolamelalui TVRI, satu-satunya saluran televisi yang bisa dinikmati didaerah saya dan sebagian besar wilayah NKRI saat itu. Timnas Indonesiatampil di final Sea Games memperebutkan emas. Saya lupa siapa lawannya.Pertandingannya sendiri dilangsungkan di Senayan.

Indonesiamenang lewat sebiji gol yang dilesatkan oleh Ribut Waidi. Penontonbersorak kegirangan. Bayang-bayang emas untuk pertama kali pun muncul.Dan prit...prit...priiiiittttt!!! wasit membunyikan peluit tanda akhirpertandingan yang akhirnya dimenangkan oleh Indonesia. Penyerahanmedali emas disematkan oleh wakil presiden Pak Adam Malik. Hingga kinitayangan itu masih terekam kuat dalam memori saya.

Tigatahun berselang, tahun 1991 Indonesia kembali merebut emas dari cabangsepakbola setelah sebelumnya gagal mempertahankan. Saat itu Sea Gamesdilangsungkan di Filiphina. Saya telah kelas 1 SMP. Saya turutmenyaksikan melalui tayangan langsung di televisi. Melalui drama adupinalti Indonesia menang. Itulah emas terakhir dari cabang sepakbola.Hingga kini belum sanggup Indonesia meraihnya lagi.

Beberapawaktu lalu hampir saja Indonesia merebut emas. Namun sayang di final,Indonesia yang diwakili anak-anak U23 kalah dari Malaysia lewat adupinalti. Final ini ibarat mengulang pertandingan antara kedua negarapada perhelatan tahun sebelumnya, yakni Piala AFF. Saat itu timnassenior juga gagal menjadi juara setelah dikalahkan Malaysia.

GagalnyaIndonesia merebut emas dalam Sea Games yang dilangsungkan di negerisendiri menambah deretan minimnya juara. Sepinya prestasi timnas seakanberbanding lurus dengan gonjang-ganjing induk organisasinya, yakni PSSIyang sering ribut. Kalau dulu gara-gara seorang Ribut (Waidi),Indonesia pernah meraih puncak prestasi di tingkat regional, bisakahdengan kondisi ribut-ribut seperti saat ini Indonesia mencapai puncakdunia?

Perpanjangan Pensiun Penyuluh

2012-02-03T19:09:00.000+07:00

Berdasarkan Peraturan PresidenNomor 55 Tahun 2010, maka bagi PNS yang menduduki jabatan fungsionalPenyuluh Pertanian, Penyuluhan Perikanan, dan Penyuluh Kehutanan BatasUsia Pensiun (BUP)-nya dapat diperpanjang sampai dengan 60 tahun.Petunjuk teknis pelaksanaan peraturan ini diatur dalam Surat BKN NomorK.26-30/V.316-1/99 tanggal 19 Oktober 2010.

Perpanjanganini tanpa melihat aspek sebagaimana perpanjangan BUP beberapa jabatanlain (seperti keahlian, pengalaman, prestasi, moral integritas,kaderisasi, dan kesehatan). Prosedurnya adalah harus ditetapkan denganKeputusan Pejabat Pembina Kepegawaian masing-masing instansi. Untuksatu kali masa perpanjangan paling lama 2 tahun dan dapat ditetapkanuntuk masa perpanjangan berikutnya paling lama 2 tahun setelah mendapatpertimbangan Baperjakat.

Tidak semua jenjang jabatandalam Penyuluh dapat diperpanjang. Untuk Penyuluh Perikanan hanya yangberjenjang Madya dan Utama (Golongan IV/a hingga IV/e) yang dapatdiperpanjang. Sedangkan jenjang di bawah itu BUP-nya tetap 56 tahun.

UntukPenyuluh Pertanian dan Penyuluh Kehutanan dalam jenjang Madya dan Utama(Golongan IV/a ke atas) BUP-nya dapat diperpanjang hingga 60 tahun.Jika saat PP itu ditetapkan (yakni tanggal 27 Agustus 2010) telahmenduduki jenjang Penyelia dan Muda (Golongan III/c dan III/d) makaBUP-nya juga dapat diperpanjang hingga 60 tahun. Contohnya ia PenyuluhPertanian yang naik jenjang ke Penyuluh Pertanian Penyelia pada 1Januari 2010, maka dengan demikian BUP-nya dapat diperpanjang hingga 60tahun, karena pengangkatannya sebelum 27 Agustus 2010.

UntukPenyuluh Pertanian jenjang Penyelia dan Muda (Golongan III/c dan III/d)yang diangkat sebelum 27 Agustus 2010 dan kemudian diangkat menjadiPenyuluh Perikanan jenjang Penyelia dan Muda maka BUP-nya dapatdiperpanjang hingga 60 tahun. Contohnya ia Penyuluh Pertanian Mudaterhitung mulai 1 April 2010, kemudian pada 1 April 2011 dialihkanmenjadi Penyuluh Perikanan Muda, maka BUP-nya tetap dapat diperpanjang60 tahun. Dalam ketentuan seharusnya hanya Penyuluh Perikanan jenjangMadya dan Utama saja yang dapat diperpanjang BUP-nya. Namun karenasebelumnya ia telah menduduki jenjang Penyuluh Pertanian Penyelia atauMuda, maka BUP-nya pun dapat diperpanjang.

Selainketentuan di atas, maka BUP Penyuluh tetap 56 tahun. Hal ini samadengan PNS pada umumnya, terutama yang tidak menduduki jabatan-jabatanfungsional tertentu.

PP Nomor 55 Tahun 2010 inimencabut Keputusan Presiden Nomor 63 Tahun 1986. Kepres tersebutmengatur ketentuan batas usia pensiun Penyuluh Pertanian. Meskipunisinya adalah dapat diperpanjangnya BUP jenjang-jenjang tertentu dalamjabatan Penyuluh Pertanian, tapi dalam prakteknya dari tahun 1986hingga 2010 itu BUP Penyuluh Pertanian otomatis 60 tahun tanpa prosesperpanjangan.

Dengki Penyebab Binasa

2012-01-31T20:14:00.000+07:00

Rasulullah saw bersabda, “….Bahwa dalam diri setiap manusia terdapat segumpal daging, apabila ia baik maka baik pula seluruh amalnya, dan apabila ia rusak maka rusak pula seluruh perbuatannya. Gumpalan daging itu adalah hati.” (HR Imam Al-Bukhari).

Selain menyerang fisik penyakit juga menyerang hati, bahkan penyakit hati inilah yang amat berbahaya. Penyakit hati tidak diartikan sebagai sakit liver namun lebih pada kondisi hati yang merasa iri, dengki, sombong, dan sebagainya. Akibat penyakit hati bisa menimbulkan kesengsaraan di neraka secara abadi. Bahkan bisa menimbulkan kebinasaan di dunia sebelumnya. Perhatikan cerita di bawah ini.

Adalah dua orang tabib. Yang satu bernama Bejo, satunya lagi bernama Kampret. Mereka berdua bekerja pada seorang raja. Raja ini terkenal mudah tersinggung, tak segan menghukum kepada siapa saja yang membuat hatinya terluka. Agaknya raja lebih senang dengan pelayanan yang diberikan oleh Bejo, buktinya setiap kali ia atau anggota keluarganya sakit atau hendak memeriksa kondisi tubuhnya, yang kerap dipanggil adalah Bejo. Bejo, meskipun lebih yunior dibandingkan Kampret, sanggup mengatasi sakit raja dan keluarganya.

Bejo memang termasuk tabib yang cerdas. Ia tak berhenti untuk belajar. Di sela-sela waktunya untuk melakukan pengobatan, ia pun banyak melakukan percobaan membuat ramuan-ramuan obat terbaru. Tak heran akhirnya Raja pun menyenanginya. Penghasilannya bertambah banyak.

Hal sebaliknya terjadi pada Kampret. Ia sebenarnya senior dari Bejo. Tapi merasa ilmu yang diperolehnya telah cukup maka tak pernah ia melakukan inovasi. Raja pun jarang memakai tenaganya. Akibatnya pendapatannya juga semakin seret. Lambat laun muncullah rasa dengki di hatinya. Ia menyiapkan rencana untuk menyingkirkan Bejo.

Kampret menemui sang raja. Diceritakan sebuah rahasia bahwa sebenarnya Bejo benci sekali dengan raja. Tandanya adalah Bejo tak mau duduk dekat dengan raja. Jika Bejo berbicara, pasti ia menutup mulutnya. Raja tercenung, darahnya mendidih. Benarkah ada orang benci kepada dirinya, apalagi itu tabibnya sendiri.

Hari itu Bejo mendapatkan panggilan Raja. Untuk menuju ke istana raja ia melewati rumah Kampret. Di depan rumah, Kampret sengaja menanti Bejo. Saat ketemu diajaklah Bejo bertandang ke rumahnya. Ada jamuan makan sebagai rasa syukur, katanya. Sebagai seorang yunior sulit bagi Bejo untuk menolak permintaan Kampret. Akhirnya makanlah Bejo di rumah Kampret yang ternyata menunya adalah jengkol yang memang berbau tajam. Mau tak mau Bejo pun memakannya. Setelah usai dengan jamuan makan Bejo pun pamit karena ada undangan ke tempat raja.

Di istana, raja telah menanti. Bejo disuruh mendekat. Bejo ragu-ragu karena mulutnya masih bau jengkol. Ia takut jika sang raja tak berkenan dengan bau mulutnya dan marah kepadanya. Raja berkata dalam hati, benar juga kata si Kampret. Saat diajak berbicara dengan raja, Bejo pun sering menutup mulutnya. Raja semakin yakin dengan laporan Kampret.

Raja murka namun masih bisa ditahannya untuk tidak diperlihatkan di depan Bejo, mengingat banyak jasa Bejo yang pernah dilakukannya. Saat pulang raja memberikan sepucuk surat kepada Bejo. Katanya ia akan memberikan hadiah kepada Bejo sesuai isi surat itu. Bejo tak mengetahui isi suratnya. Perintah raja surat itu harus diberikan dulu kepada pegawai kerajaan yang bernama Panjul yang tinggal di pinggir kota.

Bejo pun pamit untuk segera menyerahkan surat. Lewat di depan rumah ternyata Kampret telah menantinya. Kampret bertanya apa yang dibawanya. Dijawab oleh Bejo bahwa ia diberi hadiah oleh sang raja namun terlebih dahulu harus menyerahkan surat kepada Panjul. Serta merta Kampret yang masih menyimpan bara dengki meminta kepada Bejo agar ia saja yang menyerahkan surat itu. Sebenarnya Bejo keberatan, namun karena didesak terus akhirnya diserahkannya surat.

Dengan riang hati berangkatlah Kampret ke rumah Panjul. Setelah bertemu disampaikanlah surat yang langsung dibaca dengan keras oleh Panjul, ”Perintah dari raja. Penggallah kepala orang yang membawa surat ini!” Cresss...binasalah dia.

”Waspadalah terhadap hasud (iri dan dengki), sesungguhnya hasud mengikis pahala-pahala sebagaimana api memakan kayu.” (HR Abu Dawud).

Tak Bisa Pensiun Dini

2012-01-28T20:37:00.000+07:00

PP Nomor 48 Tahun 2005 mengatur tentang pengangkatan tenaga honorer menjadi CPNS
Pasal 3 ayat (2) menjelaskan kriteria usia dan masa kerja agar tenagahonorer dapat diangkat menjadi CPNS, yaitu sebagai berikut :

Tenaga honorer yang berusia paling tinggi 46 tahun dan bekerjaselama 10 tahun sampai dengan kurang dari 20 tahun secara terus menerus;
Tenaga honorer yang berusia paling tinggi 40 tahun dan bekerjaselama 5 tahun sampai dengan kurang dari 10 tahun secara terus menerus;
Tenaga honorer yang berusia paling tinggi 35 tahun dan bekerjaselama 1 tahun sampai dengan kurang dari 5 tahun secara terus menerus.

Khusus bagi tenaga honorer yang berusia paling tinggi 46 tahun dantelah bekerja 20 tahun atau lebih, dapat diangkat menjadi CPNS setelahmelalui seleksi administratif, disiplin, integritas, kesehatan, dankompetensi.

Selanjutnya bagi tenaga honorer yang telah bekerja kurang dari 20tahun, pengangkatannya menjadi CPNS selain melalui seleksiadministratif, disiplin, integritas, kesehatan, dan kompetensi, merekajuga diwajibkan mengisi/menjawab daftar pertanyaan
mengenai pengetahuan tata pemerintahan/kepemerintahan yang baik antarsesama tenaga honorer yang pelaksanaannya dilakukan terpisah daripelamar umum yang bukan tenaga honorer.

Ketentuan tersebut di atas kemudian dirubah dengan PP Nomor 43 Tahun 2007 sehingga
pengangkatan tenaga honorer menjadi CPNS didasarkan pada usia palingtinggi 46 tahun dan paling rendah 19 tahun dan masa kerja sebagaitenaga honorer paling sedikit 1 tahun secara terus menerus.

Akibat pemberlakuan peraturan baru ini, banyak tenaga honorer yangsebelumnya terganjal bisa bernafas lega. Dengan adanya kelonggaran masakerja yang hanya minimal 1 tahun, ribuan orang terangkat menjadi CPNS.Dengan memperhatikan regulasi tentang pensiun, dikaitkan denganperubahan usia dan masa kerja honorer yang diangkat menjadi CPNS,ternyata ada yang tak mendapat hak pensiun dini.

PNS yang meminta berhenti diberhentikan dengan hormat sebagai PNS. Jikaia telah berusia minimal 50 tahun dan masa kerja minimal 20 tahun, makaia berhak atas pensiun. Berhenti sebagai PNS sebelum mencapai batasusia pensiun inilah yang lazim disebut pensiun dini. Alasannyamacam-macam. Bisa karena kesehatan, mengembangkan usaha, ikut pemilu,dan lain-lain.

Tenaga honorer yang diangkat menjadi CPNS saat berusia 46 tahun denganmasa kerja (misalnya kita ambil yang paling minimal) 1 tahun. Ketikaberusia 50 tahun ia baru mempunyai masa kerja 5 tahun. Belum memenuhisyarat untuk pensiun dini. Bahkan ketika telah mencapai batas usiapensiun pun, yakni 56 tahun, masa kerjanya juga baru 11 tahun.

Jika tenaga honorer mempunyai masa kerja 1 tahun saat diangkat menjadiCPNS, maka paling tidak usianya harus 31 tahun saat itu, agar pas nantiusia 50 tahun bisa mengajukan pensiun dini.

Inspirasi Dari Tulisan

2012-01-25T17:26:00.000+07:00

“Nun. Demi pena dan apa yang mereka tulis.” (QS Al-Qalam 1)

Katakanlah: “Seandainya lautan menjadi tinta untuk (menulis) kalimat-kalimat Tuhanku,

maka pasti habislah lautan itu sebelum selesai (penulisan) kalimat-kalimat Tuhanku,

meskipun Kami datangkan tambahan sebanyak itu (pula).” (QS Al-Kahf 109)

“Seandainya pohon-pohon di bumi menjadi pena dan lautan (menjadi tinta), ditambahkan kepadanya tujuh lautan (lagi) setelah (kering)nya, niscaya tidak akan habis-habisnya (dituliskan) kalimat-kalimat Allah. Sesungguhnya Allah Mahaperkasa, Mahabijaksana.” (QS Luqman 27)

Saya kaget pada suatu kesempatan rapat staf, kepala kantor (sebut saja bos) bercerita kepada semua anak buah tentang gagasan beliau yang menjadi hasil keputusan para bos seprovinsi. Kebetulan juga gagasan itu disampaikan di hadapan utusan beberapa menteri. Yang membuat saya kaget ternyata gagasan itu persis dengan apa yang saya tulis di blog, jauh sebelumnya. Memang dalam rapat itu nama saya tidak disinggung sama sekali (saya tak berharap banyak, tapi sedikit hehehe... enggak kok nggak mikir sejauh itu, saking kagetnya). Namun demikian saya senang karena pikiran saya ternyata sama dengan gagasan bos yang bisa jadi menjadi keputusan nasional (ih GR deh...!).

Bisa jadi kan beliau membaca tulisan saya dan akhirnya terinspirasi. Tapi bisa juga memang itu hasil pikiran orisinalnya. Kalau dirunut secara kronologis saya lebih duluan lho (mudah-mudahan tidak dianggap sombong).

Suatu hari saya dipanggil salah satu pejabat di kantor yang masih bawahan bos, sebut saja sub bos. Ia baru saja diminta oleh bos untuk mengkaji beberapa hal tentang kepegawaian. Akhirnya kami berdiskusi tentang masalah itu. Kebetulan juga saya baru saja membuat beberapa tulisan dan semuanya saya terbitkan di blog. Saya sampaikan pikiran saya sesuai tulisan di blog dan saya berjanji akan segera mencetaknya. Singkat cerita tulisan-tulisan itu disampaikan kepada bos. Saya tak tahu bagaimana ceritanya hingga akhirnya saya mendengar dalam rapat staf tentang persamaan gagasan, beberapa bulan kemudian.

Tak ada maksud saya untuk mengklaim. Menurut saya, apa yang menurut orang terbaik boleh saja mengambil ide yang saya tulis. Saya tak merasa kecolongan. Justru rasa senang yang menghinggapi, karena dengan tulisan bisa menginspirasi pikiran, sikap, dan tindakan orang lain. Sejatinya menulis itu berbagi. Bisa jadi menulis itu bersedekah.

Inilah luar biasanya tulisan. Yang sayangnya, kata sebagian orang, kebiasaan menulis masih jarang dalam budaya kita. Kita masih senang dengan budaya tutur, budaya cerita. Bisa jadi budaya tutur itu punah seiring dengan meninggalnya sang penutur. Namun jika tertulis, hasil karyanya bisa dinikmati hingga anak cucu ratusan tahun kemudian.

Dulu, tak bisa dibayangkan tulisan-tulisan kita hari ini bisa dinikmati oleh manusia sejagat. Dengan apa? Dengan kemajuan teknologi tentunya. Saya pernah berharap mempunyai tulisan yang bisa dimuat di media massa. Dengan dimuat di media massa maka gagasan yang kita tawarkan bisa dinikmati oleh banyak orang. Namun berharap dimuat media massa menuntut banyak hal, salah satunya ketenaran nama penulis. Lalu bagaimana dengan orang-orang pemula yang belum punya nama.

Ternyata blog memberikan solusinya. Tanpa berharap kebaikan hati redaksi media massa atau pihak penerbit buku, tulisan-tulisan kita bisa dibaca oleh orang seluruh dunia. Dengan demikian cerita, pengalaman, gagasan, ide, dan pikiran bisa dibaca banyak orang. Bahkan bisa jadi melebihi pembaca media massa konvensional semacam koran dan majalah.

Menurut Imam Syafi’i, ilmu itu bak hewan gembala, jika tak diikat maka ia akan lari, maka ikatlah ilmu dengan menuliskannya. ”Hewan gembala” kita banyak sekali, itu bisa berupa pengalaman, cerita, gagasan, opini, bahkan foto sekali pun. Sayang bila tak diwujudkan. Ayolah menulis, siapa tahu bermanfaat, siapa tahu menginspirasi orang lain. Tak usah pikirkan (dulu) apa yang mau ditulis, tapi tulislah (dulu) apa yang kamu pikirkan.

PNS Tak Pensiun

2012-01-22T19:13:00.000+07:00

Keistimewaan sekdes dibandingkan denganperangkat desa lain adalah ia bisa diangkat PNS karena jabatannya itu.Keistimewaan sekdes dibandingkan dengan tenaga honorer adalah meskipunsama-sama diangkat sebagai pegawai negeri tanpa tes, namun sekdes takharus melalui tahap percobaan. Namun demikian perjalanan sekdes dalammeniti karirnya sebagai PNS tak mulus begitu saja. Entah disengaja atautidak, ada titik kerawanan saat mereka berhenti menjadi PNS, yakni takmendapkan hak pensiun.

Aturan pelaksanaan pengangkatansekdes menjadi PNS adalah PP Nomor 45 Tahun 2007. Sekdes yang diangkatdengan sah sampai dengan 15 Oktober 2004 dan masih

melaksanakantugas sampai dengan berlakunya PP itu diangkat langsung menjadi PNS,apabila memenuhi persyaratan (Pasal 2). Dengan demikian sekdes yangdiangkat setelah tanggal 15 Oktober 2004 tidak bisa diangkat langsungmenjadi PNS.

Pasal berikutnya mengatur persyaratanuntuk bisa diangkat menjadi PNS yakni bertaqwa kepada Tuhan Yang MahaEsa, setia kepada Pancasila, UUD 1945, NKRI, dan Pemerintah, tidaksedang menjalani hukuman karena melakukan tindak pidana berdasarkanputusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap, sehat jasmanidan rohani, memiliki ijazah paling rendah Sekolah Dasar atau yangsederajat, dan berusia paling tinggi 51 tahun terhitung pada 15 Oktober2006.

Persyaratan usia maksimal 51 tahun itulah yangmenjadi titik kerawanan dalam hal pensiun. Sekedar contoh saya berikanilustrasi.

Seseorang dilantik oleh Kepala Desanyamenjadi sekdes pada tanggal 1 Januari 2000 (memenuhi persyaratan awal,karena diangkat sebelum tanggal 15 Oktober 2004). Ia lahir pada 15November 1955 sehingga memenuhi persyaratan usia (belum 51 tahun saat15 Oktober 2006). Diangkat menjadi PNS terhitung mulai tanggal 1Januari 2007. Perjalanan mengemban tugas sebagai PNS pun ia laksanakandengan suka cita. Sebagaimana harapan kebanyakan orang, masa tuanyadijanjikan dengan adanya pensiun. Sesuai ketentuan ia harusdiberhentikan dengan hormat pada saat berusia 56 tahun, yakni padaakhir Bulan November 2011. Lazimnya sebagai PNS yang diberhentikandengan hormat karena mencapai batas usia pensiun (BUP) harusnya iamendapatkan hak pensiun. Tapi ternyata tidak. Apa alasannya?

Kitalihat aturan yang lain. Dalam PP Nomor 32 Tahun 1979 PNS yangdiberhentikan dengan hormat karena BUP mendapatkan hak pensiun bilamemiliki masa kerja pensiun minimal 10 tahun (Pasal 18). Dari contoh diatas, ia memiliki masa kerja pensiun mulai dari Januari 2007 (saatdiangkat PNS) hingga November 2011 (saat berhenti sebagai PNS) sehinggatotalnya ada 4 tahun 11 bulan. Karena masa kerja pensiun belum mencapai10 tahun, ia pun tak memperoleh hak pensiun.

Bisakahmasa kerja sebelum menjadi PNS diperhitungkan? Bisa saja. Kita lihatlagi contoh di atas. Ia memiliki masa kerja sebelum PNS mulai Januari2000 (saat diangkat menjadi sekdes) hingga Januari 2007 (saat diangkatPNS) sehingga berjumlah 7 tahun. Jika ditotal dengan masa kerja setelahmenjadi PNS (4 tahun 11 bulan) maka saat berhenti ia telah memilikimasa kerja 11 tahun 11 bulan. Berarti hak pensiun bisa dinikmati kan,karena telah lebih dari 10 tahun? Ternyata tetap tidak bisa.

Kitalihat aturan yang lain. Dalam UU Nomor 11 Tahun 1969, masa kerjasebagai sekdes (sebelum diangkat menjadi PNS) itu baru bisadiperhitungkan jika ia telah menjadi PNS minimal selama 5 tahun (Pasal6 ayat 3). Jika tidak maka sebanyak berapa pun masa kerja saat menjadisekdes tidak akan bisa diperhitungkan. Pada kasus di atas ia belummencapai 5 tahun menjadi PNS, yakni hanya 4 tahun 11 bulan (kurang 1bulan saja agar bisa diperhitungkan).

Saya tidakmengada-ada. Ilustrasi di atas memang hanya sekedar contoh, namunpercayalah sudah ada yang mengalaminya. Ia PNS yang berasal darisekdes, dan kini merenungi nasibnya yang tak mendapatkan pensiun.Harapanya adalah adanya perubahan undang-undang. Perjalanan masih amatpanjang, karena untuk mengganti maupun merubah undang-undang diperlukanmekanisme. Tak cukup pemerintah, diperlukan DPR untuk membahasnya.

Ajining Raga Saka Busana

2012-01-19T19:05:00.000+07:00

Bahasa Jawa memang kaya akanungkapan. Ajining diri saka lathi, ajining raga saka busana, misalnya.Kalimat pertama diartikan bahwa setiap orang itu dihargai dan dihormatikarena lidahnya, dalam artian bisa menjaga tutur kata dengan senantiasaberbicara benar. Sedangkan kalimat kedua, ajining raga saka busana,diartikan bahwa setiap orang dihargai dan dihormati daribusana/pakaian/penampilan/atributnya.

Maka ketikaramai-ramai para honda galau memulai tugas di awal tahun saya ingatdengan ajining diri saka busana ini. Dan saya berusaha memahamikegalauan mereka. Galau karena diberhentikan sebagai honda. Galaukarena statusnya dirubah menjadi maganger (kalau bekerja di instansipemerintah dengan mendapat honor disebut honorer, maka kalau bekerjamagang boleh dong disebut maganger). Galau karena harus rela tidakdibayar. Galau karena kontrak kerjanya cuma setahun. Galau karena takboleh lagi bekerja dengan pakaian kebanggaan seperti selama ini, aliasberbaju putih bercelana hitam.

Galau yang terakhirinilah yang tampaknya cocok dengan ajining raga saka busana. Bukanbermaksud untuk meyakini bahwa ketinggian ilmu atau kemuliaan budiditentukan oleh jenis pakaiannya. Ini hanya untuk memberikan gambarandi tengah-tengah masyarakat yang masih terpukau dengan simbol. Maka takheran banyak gadis dan orangtuanya tertipu dengan orang yang menyaruanggota polisi atau tentara hanya karena mengenakan seragamnya.

Apayang ada di benak setelah bertahun-tahun mengenakan seragam selayaknyapegawai negeri, tapi kini dilarang. Minder, kata sebagian orang. Takpercaya diri, kata sebagian yang lain. Lho bukankah minder dan takpercaya diri sama saja tho?! Memang kok, cuma biar tulisannya agakpanjang, :>

Benar kata orang, masyarakat kita masihpercaya dengan simbol. Dengan busana pembalut tubuh. Bahkan melebihikepercayaan atas isi dari kepala si pemilik tubuh itu. Maka bisadipahami jika seorang dokter yang bekerja magang di puskesmas tidakdipercayai gara-gara pakaiannya putih hitam. Dikiranya bukan dokter.Orang takut disuntik, wong tak berseragam putih-putih layaknya dokter.

Perasaansama mungkin sama menghinggapi maganger di kantor pemadam kebakaran.Apa mungkin bisa dengan seragam putih hitam memadamkan api yangberkobar. Bisa sih bisa, tapi ya itu tadi, masyarakat masih percayadengan seragam. Hal yang sama barangkali menghinggapi pula paramaganger yang dulunya bekerja di dinas perhubungan, dinas pasar, satpolpp, rumah sakit.

Larangan penggunaan seragam layaknyaPNS selain untuk PNS itu sendiri diatur dalam peraturan daerah. Sayacari di internet belum ketemu. Tapi yang jelas secara nasionalpengaturan seragam PNS Daerah diatur dalam Permendagri Nomor 60 Tahun2007 jo Permendagri Nomor 53 Tahun 2009. Tidak ada klausul tentangseragam honda. Ya jelas saja, karena Permendagri itu hanya mengaturseragam PNS, sehingga satu pun tidak mengatur seragam honda. Tapi jugatidak ada larangan pemakaian seragam selain PNS.

Kalaumemang pemerintah daerah melarang pemakaian seragam selain bagi PNSkenapa tidak total sekalian. Kepala desa telah diatur seragamnya dalamPermendagri Nomor 11 Tahun 2008. Namun perangkat desa selain kepaladesa yang notabene bukan PNS, tetap mereka disuruh berseragam ala PNS.Bingung kan. Di Kabupaten Mojokerto, bupatinya mengakomodasi hal ini.PNS, honda, kepala desa, dan perangkat desa diatur seragamnya dalamperaturan bupati. Pakaian seragam untuk honda diatur sama dengan PNS.

Didaerah sini saya belum tahu. Memang akhirnya bupati mengambil jalankompromi. Khusus untuk tenaga medis dan guru tetap menggunakan seragamseperti semula tapi tidak boleh memasang atribut sebagaimana seragamPNS. Kalau begitu sekalian saja semuanya dipersilakan memakai seragamseperti semula, hanya saja atributnya dilepaskan. Eman-eman seragamnyatak terpakai lagi. Lalu bagaimana dengan maganger baru. Nah yang iniyang baru pakai baju putih hitam.

Tapi sebenarnya adapertanyaan mendasar yang perlu dijawab. Masih butuhkah pemerintahdaerah akan pegawai baru, sedangkan persediaan pegawai masih besar,terjadi ketimpangan, dan sorotan etos kerja yang rendah. Kalau tidak,berarti persoalan seragam telah selesai. Pekerjaan rumah selanjutnyaadalah menyediakan lapangan kerja. Sebenarnya itulah kunci utama danjalan keluarnya.

Proporsionalitas Perekrutan Honorer

2012-01-17T15:30:00.000+07:00

Tanggal 13 Desember 2011 Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Ngawi membuat surat yang diedarkan kepada seluruh Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkungan Pemkab Ngawi. Surat bernomor 800/04.71/404.031/2011 ini merupakan penegasan larangan pengangkatan tenaga honorer atau sejenis berdasarkan PP Nomor 48 Tahun 2005. Sontak kebijakan ini membuat geger terutama kepada meeka yang langsung merasakan dampaknya, yakni para tenaga honorer.

Paling tidak ada dua hal mendasar dalam surat edaran itu. Pertama, terhitung akhir bulan Desember 2011 seluruh tenaga honorer yang bekerja di Pemkab Ngawi tidak diperpanjang kontraknya atau diberhentikan dengan alasan keberadaannya melanggar PP Nomor 48 Tahun 2005. Kedua, adanya pemberian kesempatan kepada masyarakat (termasuk tenaga honorer yang diberhentikan itu) berlatih kerja untuk mencari pengalaman dengan masa kerja 1 tahun tanpa perpanjangan, tanpa digaji dan tanpa ikatan apa pun, serta ijazah sesuai dengan kompetensi. Istilahnya bukan lagi honorer, tapi maganger (perlu dikaji lagi istilah ini dari segi bahasa) karena ia dianggap orang yang magang di kantor.

Mendasarkan larangan pengangkatan (dan mungkin juga perpanjangan kontrak) tenaga honorer pada PP Nomor 48 Tahun 2005 tentu saja menimbulkan perdebatan. Larangan dalam PP itu sendiri sebenarnya rawan digugat dengan alasan tiadanya sanksi, inkonsistensi kebijakan pemerintah sendiri, dan berbenturan dengan peraturan yang lebih tinggi. Silakan lihat di sini ulasannya: Pembangkangan Honorer.

Dalam sebuah kesempatan saya sempat membaca semacam pariwara dari Pemkab di sebuah media lokal yang menjelaskan tentang SE Sekda beberapa hari setelah beredarnya. Tertulis bahwa awal munculnya SE Sekda tidak begitu saja adanya. Sebelum ini telah ada SE Bupati pada tahun 2001, 2003, dan 2004 yang juga melarang pengangkatan honorer. Berarti jauh sebelum PP larangan lahir. Namun SE Bupati itu seolah tak bertuah, karena nyatanya masih banyak yang diangkat menjadi honorer. Lucunya, Bupati sendiri di tahun 2005 membuat SK pengangkatan honorer secara kolektif di lingkungan Dinas Pendidikan dengan honorarium dianggarkan pada APBD. Bahkan honorer yang bekerja di luar Pemkab (yakni di Depag) dan swasta pun turut tercantum dalam SK tersebut. Padahal di dalam peraturan mensyaratkan tenaga honorer yang diangkat menjadi CPNS harus bekerja di instansi pemerintah. Akhirnya SK itu menjadi salah satu dasar sebagian besar honorer Ngawi (termasuk yang bekerja di swasta) bisa diangkat menjadi CPNS.

Saya tidak dalam posisi pro kontra dengan adanya SE Sekda, atau bahkan dengan adanya PP. Saya tidak mutlak menyetujui larangan pengangkatan honorer, sekaligus tidak mengharamkan adanya honorer. Proporsional saja. Keberadaan honorer yang cenderung bertambah padahal tugas pokoknya bisa diampu oleh PNS jelas menjadi masalah di kemudian hari. Tapi tidak mengangkat tenaga honorer pada pekerjaan-pekerjaan tertentu juga bukan hal yang bijaksana.

Menurut saya langkah pertama adalah pemetaan. Perhitungan kebutuhan pegawai yang telah dilaksanakan beberapa saat lalu merupakan langkah tepat. Dengan dasar ini kelebihan pegawai pada suatu posisi atau lokasi bisa didistribusikan pada posisi atau lokasi lain yang kekurangan. Intinya penuhi dulu dari pegawai (PNS) yang ada baru kemudian merekrut orang lain.

Kedua, mestinya tak semua jenis pekerjaan yang selama ini dilakukan oleh PNS dikerjakan oleh PNS. Pekerjaan ini merupakan pekerjaan pendukung, bukan pekerjaan pokok dalam pemerintahan. Misalnya tenaga keamanan, tenaga kebersihan, penjaga kantor, juru parkir, pesuruh, atau pengemudi bisa diserahkan kepada non PNS. PNS yang telanjur disertai jabatan itu diberikan jabatan lain, kalau perlu dibekali dengan pendidikan dan latihan.

Ketiga, ada jenis pekerjaan yang selama ini dikerjakan insidental bisa diserahkan kepada non PNS. Misalnya operator komputer yang khusus bertugas saat kegiatan pelaksanaan rekrutmen CPNS. Begitu kegiatan selesai maka berakhir pula kontrak dengan non PNS itu, sehingga tidak terlalu membebani anggaran.

Baru-baru ini ada program Pemerintah Provinsi Jawa Timur berupa Pelayanan Kesehatan Prima. Pemprov menyediakan dana untuk pengembangan puskesmas milik daerah (kabupaten dan kota) yakni pengadaan alat kesehatan dan intensif untuk dokter. Dokter yang ditugaskan tersebut tidak harus berstatus PNS sehingga daerah bisa merekrut dokter non PNS atau istilahnya dokter PTT. Karena program tersebut berjangka waktu, ketika kontrak berakhir maka berakhir pula tugas dokter PTT tersebut. Daerah tak terbebani dengan anggaran yang terus-menerus.

Bisa jadi pemerintah provinsi atau pemerintah pusat memiliki program lain yang serupa seperti rekrutmen dokter PTT di atas. Misalnya di bidang pendidikan (guru bantu), sosial (pekerja sosial), pertanian (mantri tani), kesehatan (bidan desa), kependudukan (operator komputer), dan lain-lain. Guru bantu, pekerja sosial, mantri tani, bidan desa, dan operator komputer tersebut dipenuhi dari tenaga non PNS karena sifat program yang temporer. Sekali lagi daerah tak terbebani dengan anggaran yang terus-menerus karena gaji ditanggung oleh pemerintah provinsi atau pemerintah pusat melalui kementerian masing-masing. Dan lagi, dengan berakhirnya program berakhir pula kontrak kerjanya.

Terakhir, kalaupun memang ada kebutuhan tenaga honorer, itu dipenuhi dengan rekrutmen yang selektif. Masyarakat luas mempunyai akses dan hak sama untuk mengikuti seleksi. Tak ada kolusi. Tak ada manipulasi. Tak ada diskriminasi.

Akhirul kalam, menurut saya aturan tentang larangan tidak dimaknai secara kaku. Penghentian pengangkatan honorer memang perlu dilakukan karena rekrutmennya tidak pernah jelas dan jumlahnya cenderung membengkak. Ibarat minum air laut yang semakin diminum semakin menambah dahaga. Demikian juga penambahan tenaga honorer yang semakin lama semakin tak terkontrol, karena disadari atau tidak di dalamnya terselip kepentingan bisnis dan politis. Namun penghentian tenaga honorer secara absolut juga bukan kebijakan yang tepat. Intinya, proporsional.

Impian Mikro Dan Makro

2012-01-16T22:26:00.002+07:00

Anda pernah mimpi indah? Pasti menyenangkan bukan. Tapi bagaimana perasaan Anda tatkala sedang asyik-asyiknya bermimpi tiba-tiba ada yang membangunkan Anda. Jengkel, mungkin. Marah, barangkali. Kecewa, bisa jadi. Sebagian ngomel-ngomel. Sebagian mungkin melampiaskan dengan umpatan.

Bermimpi indah, terutama yang jauh bahkan hampir tak terjangkau dalam realita kesehariannya, merupakan hiburan. Pemuda buruk rupa jelas senang tak kepalang tatkala dalam mimpinya berhasil meminang pemudi bak bidadari turun dari surga. Bangun tidur pun kadang-kadang masih terngiang akan kecantikannya hingga tak sadar tersenyum sendiri. Itu baru mimpi apalagi jika betulan.

Impian. Kata itulah yang paling tepat menggambarkan kenapa ribuan orang masih bertahan dalam statusnya sebagai tenaga honorer daerah (Honda). Anda tahu berapa gaji yang diterimanya saban bulan? Amat kecil, sebagian di antaranya malah di bawah UMR. Padahal tak sedikit di antara mereka telah berkeluarga dan mesti menyuapi sekian mulut anak dan istri. Kenapa sanggup bertahan? Sekali lagi impian. Impian untuk diangkat menjadi pegawai negeri, tentunya. Meski tak tahu hingga kapan mereka bermimpi, tetap saja ditunggunya masa itu. Sebut saja itu impian mikro (sori ya jangan protes itu perspektif saya sebagai pengamat hehehe...).

Awal tahun ini impian mikro para Honda di Ngawi buyar. Dibuyarkan oleh kebijakan pemerintah daerah setempat yang melarang perekrutan dan perpanjangan kontrak Honda di segenap instansi. Bupati Ngawi sendiri punya mimpi, sebut saja impian makro. Benar makro, sebab ia pun disambangi, diwaduli, dikeluhi tak hanya oleh para Honda, tapi segenab masyarakat.

Maka bupati pun menjelaskan latar belakangnya. SMP dan SMA di Ngawi kelebihan guru PNS sejumlah ratusan orang. Sedangkan SD malah kekurangan, juga sejumlah ratusan orang. Jika kekurangan Guru SD itu dicukupi dari Guru SMP dan SMA, maka tetap saja masih ada kelebihan guru PNS. Di sisi lain terjadi pula kelebihan jumlah PNS secara umum, kecuali tenaga medis. Total PNS Ngawi ada 14 ribu. Selain itu jumlah tenaga honorer kategori 1 dan 2 mencapai 800 orang. Mereka menunggu regulasi dari pemerintah pusat untuk diangkat otomatis menjadi CPNS. Lalu, berapa jumlah tenaga honorer non kategori? Paling tidak ada 3-4 ribu orang. Mereka juga sama berharap diangkat menjadi CPNS.

Pegawai (baca: PNS) bekerja tentu saja butuh digaji. Berapa besar anggaran yang dibutuhkan untuk menggaji mereka (PNS dan jika seluruh honorer yang tersisa akhirnya diangkat menjadi CPNS/PNS semua). Angkanya mencengangkan, 1,1 trilyun rupiah dalam setahun. Itu untuk gaji saja. Sedangkan DAU Kabupaten Ngawi kurang dari 800 milyar rupiah. Apa artinya? Besar pasak daripada tiang. Bakal tak ada anggaran selain hanya untuk membiayai pegawai, itu pun harus utang. Tak ada anggaran untuk pembangunan, pemeliharaan, pemberdayaan masyarakat, bantuan sosial, penanggulangan bencana alam. Intinya bakal tak ada anggaran untuk rakyat kebanyakan, padahal jumlah mereka mungkin 90% (setelah dikurangi jumlah pegawai) dari keseluruhan penduduk.

Karena itulah impian makro Bupati ingin memberi porsi tidak hanya untuk para pegawai saja. Maka mau tak mau memang harus ada yang diprioritaskan. Sedangkan para Honda melihat prioritas itu sebagai dikorbankannya mereka. Dan jadilah benturan antara impian mikro Honda dan impian makro Bupati.

Paling tidak itulah gambaran yang saya tangkap tatkala audiensi antara Bupati dan Honda. Ibarat buah simalakama. Jika dimakan matilah bapak, namun jika tak dimakan matilah ibu. Teman saya yang politisi malah bilang, gampang itu, berikan saja pada monyet kalau dimakannya kan bapaknya monyet yang mati. Selesai perkara. Tapi teman saya yang pebisnis berujar, wah peluang itu, itu berarti buah langka, tak sembarang orang punya, kalau dibudidayakan dan diekspor bisa mendatangkan uang. Hehehe....emang kayak apa sih buah simalakama itu.

Kalau boleh menilai, saya mengibaratkan Honda itu mirip dengan PKL. Sama-sama mencari nafkah meski dengan hasil yang tak seberapa. PKL (sering) dianggap melanggar aturan. Demikian juga Honda, karena keberadaannya kini melanggar peraturan pemerintah.

Ingat PKL maka saya teringat dengan Pak Jokowi, walikota Solo yang beberapa waktu lalu menggemparkan dunia otomotif dengan mobil Esemka-nya (bahkan hingga kini pun masih menjadi perbincangan hangat).

Berdasarkan survey kebanyakan masyarakat Solo menginginkan PKL yang ada di pinggir jalan dan taman kota ditertibkan. Namun para walikota sebelumnya tak pernah berhasil melakukannya. PKL sempat mengancam akan membumihanguskan balaikota. Di Solo gertakan seperti ini tak main-main karena tahun 1998 dan 1999 pernah ada aksi bakar-bakar gedung. Saya sempat menyaksikan puing-puing terbakarnya sebuah gedung pertokoan besar dan salah satu kenalan saya menjadi korban yang tak pernah ditemukan sampai sekarang.

Sebagai pengusaha mebel selama 18 tahun, Joko memiliki pengalaman dalam melakukan lobby dan negosiasi bisnis yang disebutnya “lobi meja makan”. Strategi ini kemudian dilakukan sebagai bentuk komunikasi politiknya. Targetnya sudah jelas, yakni para PKL di daerah Banjarsari, kawasan elite di Solo. Di sana terdapat 989 pedagang yang bergabung dalam 11 paguyuban. Kemudian Joko Widodo mengundang dan mengajak makan para koordinator paguyuban di Loji Gandrung, rumah dinas Walikota. Namun pada pertemuan pertama ini tidak ada pembicaraan mengenai relokasi. Joko sama sekali tidak menyinggungnya. Dia beranggapan, hal itu belum waktunya disampaikan. Makan bersama seperti itu berlanjut hingga pertemuan yang ke 53, dimana Joko hanya makan bersama dan bersilaturahmi kepada para PKL. Baru pada jamuan ke-54, dimana saat itu semua PKL yang hendak dipindahkan hadir, Joko mengutarakan niatnya untuk merelokasi mereka. Dan memang waktu yang tepat.

Ketika Joko Widodo mengungkapkan hal itu, tidak ada satu pedagang pun yang menolak. Mereka setuju dengan kebijakan yang diambil Joko Widodo, sepanjang mereka mendapatkan tempat yang baru untuk berdagang. Joko berjanji akan memberikan lokasi baru. Dan nantinya, para pedagang hanya akan membayar biaya retribusi sebesar Rp 2.600 perhari di tempat baru yang suasananya lebih bagus dari tempat para PKL berdagang sebelumnya. Dengan retribusi sebesar itu, modal pemerintah sebesar Rp 9,8 miliar untuk membangun lokasi baru itu diperkirakan dapat kembali pada kurun 9 tahun. Bukan hanya itu, Joko juga akan mempromosikan tempat berdagang baru itu selama empat bulan di media lokal. Joko juga memperluas jalan menuju pasar dan membuat satu trayek angkutan kota baru. Hasilnya, Joko berhasil menata ulang pasar di antaranya Pasar Klitikan Notoharjo, Pasar Nusukan, Pasar Kembalang, Pasar Sidodadi, Pasar Gading, pusat jajanan malam Langen Bogan, serta pasar malam Ngarsapura.

Saat relokasi dilakukan, Joko Widodo menggelar arak-arakan sepanjang jalan menuju Pasar Klitikan dengan iringan musik “kleningan” khas Solo. Joko juga menghadirkan Prajurit Keraton agar timbul rasa kebanggaan pada diri para PKL. Faktanya, para PKL sangat legowo saat pindah lokasi ke tempat yang baru. Bahkan konsumsi dan perlengkapan arak-arakan mereka biayai sendiri. Ini jarang terjadi di daerah lain yang biasanya relokasi selalu bersinggungan dengan kekerasan. Sebanyak 989 PKL dipindah tanpa gejolak, bahkan secara antusias para PKL itu mendukung program pemerintah dengan suka cita. Ini merupakan sebuah terobosan yang mengagumkan. (Sumber Kaskus).

Ehm...ehm...ehm...saat audiensi tadi siang itu pun pikiran tentang Pak Jokowi muncul. Boleh dong ditiru. Strateginya unik dan lain dari yang lain. Mbah Kung Kanang (julukan Bupati Ngawi) sepertinya memberikan apresiasi ketika sebagian perwakilan honda tersadar akan mimpinya selama ini yang membuaikan. Karena persoalan mereka sebenarnya sama dengan yang dialami oleh ribuan bahkan jutaan orang di negeri ini. Apa? Minimnya lapangan kerja.

Penghentian tenaga honda tidak berhenti di tanda titik. Di belakangnya masih ada tanda koma. Artinya pemerintah mesti memikirkan nasib mereka. Saya tertarik ketika sebagian perwakilan Honda mengungkapkan kata-kata: ternak kambing, bimbingan belajar, kursus bahasa Inggris, usaha katering. Intinya mimpi mereka kini dialihkan, tak lagi berharap muluk-muluk menjadi PNS tapi berwirausaha.

Mbah Kung sendiri menjanjikan,”Mending saya keluar uang 5 milyar untuk memberikan pelatihan dan modal usaha kepada kalian selama satu tahun, dan hasilnya kalian bisa mandiri dan menciptakan lapangan kerja, daripada keluar uang 1,1 trilyun tiap tahun tapi tak ada pembangunan masyarakat sama sekali, karena habis untuk menggaji pegawai.”

Audiensi tadi hanya diikuti oleh perwakilan yang jumlahnya sekitar 20-an. Bisa jadi sebagian telah mengubah impian semula. Bisa jadi malah tidak sama sekali. Dan di luar sana ratusan pendemo berpanas-panas menunggu impian. Dan banyak lagi yang tak berdemo yang masih dengan impiannya itu-itu juga. Akankah mereka mengubah impian mereka. Agaknya Mbah Kung perlu menjelaskan impian makronya.

Oh ya nyuwun pangapunten Mbah Kung, istilah impian makro itu saya karang-karang saja. Kira-kira begitu yang saya tangkap dari penjelasan panjenengan. Mudah-mudahan di Bumi Ngawi banyak lahir wirausahawan yang menciptakan lapangan kerja. Tak sekedar lokal tapi interlokal kalau perlu internasional nggak pakai roaming.

NB: Trims mAs-Y atas jepretannya dan oM-g atas modelnya.

Pembangkangan Honorer

2012-01-13T12:40:00.000+07:00

Sikap sejumlah pemerintah daerah (pemda) yang tetap menerima tenaga honorer hingga saat ini, membuat Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi gerah. Yang lebih menjengkelkan, sejumlah instansi di pusat juga melakukan hal serupa. Mestinya, sejak 2005 tidak boleh lagi ada penerimaan tenaga honorer. "Saya tidak mengerti apakah aparatur di daerah dan pusat itu tidak tahu baca peraturan atau peraturannya kurang tegas," kata Deputi Menteri PAN&RB bidang SDM Aparatur, Ramli Naibaho kepada JPNN, kemarin (24/3). Kabag Humas Kementerian PAN&RB, FX Dandung Indratno menambahkan, meski pemda maupun pusat dilarang menerima honorer lagi terhitung 2005, namun fakta di lapangan tidak seperti itu. Baik pusat dan daerah masih menerima honorer sampai sekarang. Itu sebabnya jumlah honorer bukannya berkurang malah bertambah terus. Dikutip dari http://metronews.fajar.co.id

Aturan yang melarang pengangkatan tenaga honorer atau yang sejenis terdapat dalam PP Nomor 48 Tahun 2005 yakni di Pasal 8. Dengan demikian semestinya sejak berlakunya PP itu yakni tanggal 11 Nopember 2005 para pejabat yang berwenang, baik di tingkat pusat maupun daerah tidak diperkenankan mengangkat lagi tenaga honorer. Lantas kenapa pada kenyataannya aturan tersebut seolah dianggap sebagai angin lalu saja.

Alasan pertama, larangan pengangkatan honorer tidak disertai sanksi bila ada pelanggaran. Sebagaimana kebiasaan sebagian orang Indonesia yang patuh dengan aturan karena takut dikenai hukuman, bukan karena kesadaran. Orang takut melanggar lampu lalu lintas karena ada polisi, bukan karena kesadaran yang hal itu akan membahayakan jiwa, misalnya. Hal ini tampaknya menghinggapi pula penyelengaraan pemerintahan, hampir di semua level. Maka jangan heran, ketika sebuah larangan tidak disertai dengan sanksi, mudah ditebak akan dilanggar.

Alasan kedua, tumpang tindihnya kebijakan pemerintah sendiri. Kadang-kadang pemerintah pusat melalui kementeriannya mempunyai program yang harus dilaksanakan di daerah. Daerah sebenarnya turut diuntungkan karena manfaatnya bisa dinikmati langsung oleh rakyat daerah. Dana yang tersedia pun diberikan oleh pusat kepada daerah. Namun keterbatasan PNS daerah untuk mengelola program ini membuat daerah mau tak mau mengangkat pegawai non PNS. Tak peduli dengan larangan, toh manfaatnya dirasakan rakyat daerah, apalagi tidak membebani keuangan daerah.

Alasan ketiga dan ini yang paling mendasar, peraturan yang lebih tinggi tidak melarang pengangkatan tenaga honorer. UU Nomor 43 Tahun 1999 memberikan kesempatan pejabat yang berwenang untuk mengangkat tenaga honorer, dalam UU itu istilahnya pegawai tidak tetap (Pasal 2 ayat 3). Dalam hukum terkenal adagium lex superior derogat legi inferior, peraturan yang lebih tinggi mengalahkan peraturan yang lebih rendah. Undang-undang jelas lebih tinggi kedudukannya daripada Peraturan Pemerintah.

Kesimpulannya, tak usahlah menyalahkan instansi-instansi yang terus saja ’membangkang’ menambah tenaga honorer jika pemerintah sendiri memberikan peluang untuk itu. Dan toh kenyatannya pemerintah pusat sendiri (melalui berbagai instansi dan kementeriannya) yang memberikan contoh ’pembangkangan’ itu.

Kompromi Dirumahkannya Honorer

2012-01-10T19:01:00.000+07:00

Di daerah saya semenjak adanyasurat edaran sekda (Sekretaris Daerah) yang terbit akhir tahun lalu,maka tak ada lagi yang namanya tenaga honorer daerah (honda). Banyakorang mengistilahkan dengan sebutan 'dirumahkan'. Awalnya saya kira artidari 'dirumahkan' itu adalah para honda akan diberi rumah oleh pemerintah.Yup enak sekali dong, saya saja harus hutang baru bisa punya rumah.Tapi ternyata arti 'dirumahan' itu adalah dikembalikannya honda ke rumahmasing-masing alias tidak diperkenankan bekerja di instansi pemerintah.Bahasa lainnya adalah diberhentikan, diputus kontraknya, dan di-PHK.

Edaran tersebutmerupakan tindak lanjut peraturan pemerintah yang melarang adanyapengangkatan honda sejak enam tahun lalu. Selama masa pelarangantersebut ternyata mayoritas (kepala) instansi melanggarnya. Akibatnya,meskipun di atas kertas dilarang namun kenyataannya muncul ribuanhonda. Dan kenyataan pula tidak ada tindakan baik teguran maupun sanksiatas pembangkangan ini.

Isi edaran antara lain bahwamulai akhir tahun 2011 sudah tidak ada lagi honda. Apabila adamasyarakat yang ingin mencari pengalaman kerja di instansi pemerintahmaka disyaratkan untuk mengajukan lamaran dilampiri ijazah dan suratbebas narkoba. Bagi yang diterima pun tidak lagi menyandang sebagaihonda namun tenaga magang atau wiyata bhakti. Masa magang itu selamasatu tahun tanpa ada perpanjangan. Di akhir magang ia akan diberi suratketerangan pengalaman kerja, yang mungkin bisa berguna untuk melamarpekerjaan di tempat lain. Satu lagi perubahan mendasar dalam sistem iniadalah tidak adanya pemberian honor.

Edaran itu menurut saya sebagai bentuk kompromi. Apa komprominya. Ini analisis (prematur) saya.

Pertama,surat edaran dikeluarkan oleh Sekretaris Daerah, jabatan kariertertinggi PNS di daerah, bukan oleh Bupati, jabatan politik tertinggidi kabupaten. Padahal bupati pun sebenarnya berwenang. Kenapa? Sebagaijabatan politik maka segala sikap, tindakan, keputusan, dan sebagainyadilatarbelakangi kalkulasi politik. Dampak perumahan honda ini luarbiasa dengan melibatkan sejumlah massa yang besar, terdiri dari hondaitu sendiri, keluarga, dan kerabatnya. Politik berhubungan dengankekuasaaan. Dalam demokrasi kekuasaan diraih dengan pemilihan. Dankemenangan pemilihan diraih dengan mayoritas suara. Dengan meminjamtangan Sekda maka kemarahan honda langsung kepada bupati pun bisadiminimalkan.

Kedua, sebagaimana disinggung di muka,bahwa sebenarnya sejak tahun 2005, tepatnya sejak terbitnya PP Nomor 48Tahun 2005 tanggal 11 November 2005 telah ada larangan mengangkathonorer. Beberapa kali bupati (baca: bupati era sebelumnya) mengedarkansurat larangan pengangkatan honda yang ditujukan kepada seluruh kepalainstansi. Namun nyatanya ribuan honda telah diangkat meskipun tidakoleh bupati sendiri, yakni terutama oleh kepala sekolah. Dengan katalain secara resmi pemda tidak mengakui honda, namun kenyataannya hondamemang ada. Maka komprominya, keberadaan honda tidak dihilangkan begitusaja namun diganti dengan istilah magang yang tidak dibayar.

Ketiga,adanya kebijakan ini sebenarnya membawa sisi kebaikan dilihat dari matamasyarakat awam, terutama yang selama ini tertutup aksesnya terhadapinformasi pemerintah. Kalau boleh menilai, rekrutmen honda yang jamakterjadi saat ini tidak jelas sama sekali. Tidak ada kualifikasi, tidakada pengumuman terbuka untuk khalayak, tidak ada seleksi atau tesmasuk, namun tahu-tahu telah terekrut. Dengan demikian adanya kebijakanmagang ini memberi kesempatan yang sama kepada masyarakat untuk mencaripengalaman kerja. Jelas, meskipun tidak ada bayarannya, pengalamankerja membawa manfaat terutama bagi sarjana-sarjana yang baru luluskuliah. Akhirnya mimpi bekerja di instansi pemerintah tidak hanyamelulu menjadi domain anak-anak pejabat, orang kaya, dan tim suksesyang berjasa dalam pilkada. Memang ini dari kacamata orang non honda,kalau dari kacamata honda tentu saja akan lain.

5 Alasan PNS Muda Gendut (Rekeningnya)

2012-01-07T18:55:00.000+07:00

Hingar bingar beritadan perbincangan di media tentang pegawai pemerintah yang kaya raya.Apalagi mereka masih muda, sebagai PNS dengan Golongan III. Gaji pokoktiap bulan tak sampai 3 juta. Namun hebatnya uang di rekening mencapaimilyaran rupiah. Banyak yang menuding bahwa kekayaan itu didapatkandari cara yang tidak benar. Tak salah memang jika banyak orang curiga.

Kategoriyang saya baca hampir menyerempet diri saya. Saya juga PNS, bergolonganIII/b, usia masih muda. Tapi akhirnya nafas berhembus lega, yangdicurigai yang punya rekening gendut, sedangkan saldo di rekening taksampai 5 juta. Rekening saya tergolong ramping, sekurus tubuhpemiliknya. Namun demikian, entah yang gembrot, entah yang langsing,ulah segelintir pegawai yang (mungkin) menyalahgunakan kepercayaanmembuat semua pegawai terkena getahnya.

Salahkah PNSmuda kaya raya? Sulit untuk menjawabnya, karena masyarakat sudahtendesius terlebih dahulu dengan yang namanya PNS. Malas,ongkang-ongkang kaki, jam kerja kayak karet, disiplin rendah, makangaji buta, tak ada pekerjaan di kantor, dan sebagainya menghinggapibenak di hampir setiap orang tatkala menggambarkan PNS. Sudah begitukenapa bisa kaya ya.

Ada beberapa kemungkinanbagaimana caranya PNS muda mendapatkan harta yang melimpah hinggamilyaran rupiah. Berikut ini jawabanya.

Pertama, sudahbekerja terlebih dahulu sebelum menjadi PNS. Ia, sebelum melamarmenjadi PNS, ternyata telah mempunyai pekerjaan yang termasuk bonafit.Bekerja pada perusahaan asing atau bekerja di luar negeri. Gaji dibayardalam bentuk mata uang asing yang bila di-kurs-kan dalam bentuk rupiahnilainya setinggi langit.

Kedua, memang sudah kayaduluan. Misalnya saja ia awalnya adalah pengusaha. Dari usahanya itu iapun mempunyai pendapatan yang banyak, sebagian ditabung, sebagian lagidiinvestasikan dalam bentuk tanah, rumah, saham, mobil, dan emas.Alhasil kekayaannya bisa jadi mencapai angka milyaran rupiah. Lalu iaikut tes pegawai negeri dan ternyata diterima.

Ketiga,warisan orang tua. Karena orangtuanya kaya raya maka setelah meninggadunia maka ia mendapatkan warisan harta yang melimpah ruah, apalagikalau ia anak tunggal. Baik sebelum menjadi PNS maupun pada saatmenjadi PNS, kalau ia berada pada kondisi ini maka wajar saja jikarekeningnya gendut.

Keempat, mendapatkan hadiah.Karena PNS gajinya terbatas maka ia mencoba peruntungan denganmengikuti undian atau sayembara. Dan tiba-tiba ia beruntung mendapatkanhadiah undian dari sebuah bank tempat ia menabung sebesar milyaranrupiah. Ah, rejeki orang kan siapa yang menyangka.

Kelima,dengan cara-cara yang kotor. Maksudnya bukan bekerja di tempat sampahkayak pemulung, tapi dengan cara-cara yang tak benar. Misalnya korupsi,mencuri, manipulasi, pungli, memeras, njambret, nodong, ngrampok,nyopet. Bisa salah satu alternatif, atau perpaduan alternatif, atausemua alternatif dilakoni.

So, PNS muda dengangolongan III, baru beberapa tahun bekerja, apalagi belum punya jabatanstruktural, punya rekening gembrot milyaran rupiah, memang layakditelusuri dari mana didapatkan kekayaannnya itu. Kalau mau adil takcuma itu. Bahkan meskipun ia PNS tua, dengan golongan IV, sudah puluhantahun bekerja, punya jabatan struktural,dan punya rekening gembrot punmasih layak untuk ditelusuri dari mana kekayaannya didapatkan.

Peradaban Setor

2012-01-04T08:33:00.000+07:00

Kata teman saya ada beberapa jenis pekerjaan yang mensyaratkan adanya barang atau uang sebagai jaminan. Barang itu bisa berwujud sertifikat rumah/tanah, BPKB motor/mobil, ijazah, dan lain-lain. Tentu saja barang jaminan itu asli sehingga nilainya amat berharga. Amat berharga karena dengan meninggalkan barang jaminan kepada penguasaan orang lain, pekerja menjadi terikat dengan syarat dan ketentuan dari orang yang memberikan pekerjaan itu.

Selain barang, yang bisa dijadikan jaminan adalah uang. Misalnya sebagai syarat diterima bekerja pada sebuah unit usaha, pelamar harus menyetorkan sejumlah uang kepada pemilik unit usaha (majikan). Uang ini tidak berubah menjadi hak milik majikan meskipun berada dalam penguasaannya. Fungsinya sebagai jaminan agar pekerja tidak main-main dalam bekerja, atau mengganti kerugian yang ditimbulkan oleh pekerja, atau alasan lain. Konon jika si pekerja memutuskan keluar dari pekerjaannya maka uang itu dikembalikan, meskipun mungkin tidak utuh 100%. Demikian juga barang-barang lain yang dijaminkan.

Bekerja dengan memberikan jaminan seperti di atas mungkin saja terjadi pada sektor swasta dan bisa dibenarkan. Hal ini tergantung pada kebijakan pemilik perusahaan. Tapi bagaimanakah kalau terjadi di pemerintahan. Layakkah pemerintah menarik uang kepada masyarakat sebagai jaminan penerimaan pegawai. Mestinya tidak. Kalau ini terjadi akan menimbulkan diskriminasi, karena semakin besar jaminan yang diberikan tentunya semakin besar pula peluang diterima menjadi pegawai. Hanya orang-orang kaya saja yang dapat menjadi pegawai pemerintah, tak peduli pintar atau bodoh. Dan imbasnya, masyarakat juga yang ikut menanggung karena pajak yang kita bayarkan kepada negara dipergunakan untuk gaji mereka.

Saya sering mendengar isu adanya setoran sejumlah uang untuk menjadi pegawai negeri, baik itu untuk menjadi polisi, tentara, maupun PNS. Tapi terus terang saya tidak pernah melihat langsung. Orang yang melakukannya pun mestinya enggan untuk bercerita, bahkan cenderung menutup-nutupinya. Meski begitu suara yang berkembang di masyarakat gencar terdengar adanya setoran uang. Konon kabarnya pula, jumlah setoran itu bervariasi, tergantung seberapa tinggi pangkat yang akan disandangnya nanti.

Mulai kapankah kebiasaan ini lahir. Sejak Indonesia merdeka-kah. Atau sejak jaman penjajahan. Atau mungkin sejak jaman kerajaan. Jangan-jangan sejak kelahiran manusia di bumi Indonesia ini. Bila sebuah kebiasaan dilakukan secara terus-menerus, berkesinambungan, dan dilakukan secara massal, bukankah ini telah menjadi kebudayaan. Bisa jadi kebudayaan itu memuncak menjadi peradaban. Relakah Anda?

Wakil Bupati Kalah Sama Kepala TK

2012-01-01T18:30:00.000+07:00

Tuntas sudah keinginan DickyCandra untuk mengundurkan diri dari jabatan Wakil Bupati Garut. SuratKeputusan pemberhentiannya telah diteken, resmi pula pengundurandirinya. Artis yang maju dalam pilkada dengan baju non partai (calonindependen) ini enggan menyelesaikan masa periode yang masih beberapatahun. Alasan yang sering diungkapankan adalah ketidakcocokan dengansang bupati. Selain itu merasa jabatan sebagai wakil tak terlaluefektif.

Tak jauh dari daerah saya, beberapa hari lalusaya membaca di koran, Bupati Ponorogo dikritik oleh ketua partaisetempat. Gara-garanya Bupati tak segera mengisi jabatan SekretarisDaerah yang berbulan-bulan kosong ditinggal pejabatnya yang telahpensiun. Ada yang aneh? Jelas aneh, karena ketua partai itu notabeneadalah wakil bupatinya sendiri. Kalau dalam pilkada bupati dan wabupadalah satu paket, maka sorotan dia terhadap kosongnya jabatan Sekdasekaligus menampar muka sendiri. Secara tak langsung mengindikasikanmenjadi wabup tak bisa berbuat apa-apa di hadapan bupatinya.

Jauhsebelum itu wakil bupati Sragen tak pernah menjalankan tugasnya. Selamamasa periode itu pula, bertahun-tahun jarang atau hampir tak pernah iaberkantor sebagai wabup. Alasan yang diungkapkan senada dengan kasus diGarut. Jabatan sebagai wabup tak efektif. Namun demikian jalannya rodapemerintahan di Sragen tetap berjalan. Bahkan Pemkab Sragen seringmenjadi contoh pengelolaan pemerintahan yang baik. Kini wakil bupatiitu menjadi bupati setelah menang dalam pilkada beberapa saat lalu.

Namanya wakil, maka sebagaimana ungkapan (paribasan) Jawa, “Timun wungkuk jaga imbuh”. Mung kanggo geneb-geneb wae, hanyasebagai pelengkap belaka. Benarkah demikian. Padahal jabatan wakilbupati secara jelas dan tegas tercantum dalam UU, yakni UU Nomor 32Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

Dalam Pasal 24disebutkan bahwa Wakil Kepala Daerah membantu Kepala Daerah memimpindaerahnya. Wakilda Provinsi dinamakan Wakil Gubernur, Wakilda Kotadinamakan Wakil Walikota, dan Wakilda Kabupaten dinamakan Wakil Bupati.Tugas wakilda adalah : 1. Membantu ...; 2. Membantu ...; 3. Memantaudan mengevaluasi ...; 4. Memantau dan mengevaluasi ...; 5. Memberikansaran ...; 6. Melaksanakan tugas dan kewajiban pemerintahan lainnyayang diberikan oleh kepala daerah; 7. Melaksanakan tugas dan wewenangkepala daerah apabila kepala daerah berhalangan. Jelas sekaliketerbatasan wakil kepala daerah, sekedar membantu kepala daerah. Padasegi lain ternyata kewenangan Wakil Bupati kalah dengan PNS yangnotabene termasuk jajaran bawahan.

Dalam PP Nomor 13Tahun 2002 jo PP Nomor 100 Tahun 2000, Bupati sebagai Pejabat PembinaKepegawaian berwenang mengangkat PNS dalam jabatan struktural. Dalampengangkatan ini diperlukan pertimbangan, maka dibentuklah Baperjakat(Badan Pertimbangan Kepegawaian dan Kepangkatan). Baperjakat dipimpinoleh Sekretaris Daerah, dibantu oleh beberapa anggota yang merupakanpejabat eselon II dan sekretaris yang merupakan pejabat eselon IIIpengelola kepegawaian. Sedangkan posisi Wabup dalam penentuanorang-orang yang akan diberi jabatan struktural (karena mutasihorisontal/geser atau mutasi vertikal/promosi) tidak ada sama sekali.Ia pun hanya berharap Bupati mau bertukar pendapat dengannya. Kalautidak ya sudah, ia pun tak terpakai. Di sini peran wabup dikalahkanoleh Sekda dan pejabat eselon.

Yang lebih tragis lagibahkan Wabup kalah dengan Kepala TK. Dalam PP Nomor 53 Tahun 2010, ditingkat kabupaten, mulai Bupati, Sekda, Pejabat Eselon II (misalnyaAsisten, Kepala Dinas, Kepala Badan), Pejabat Eselon III (misalnyaCamat, Kepala Bagian, Kepala Bidang), Pejabat Eselon IV (misalnyaKasubbag, Kasubbid, Kepala Seksi) berwenang menghukum bawahannya yangmelanggar disiplin. Bahkan Kepala Sekolah mulai dari TK, SD, SMP, SMK,SMA diberi kewenangan menghukum disiplin di lingkungan sekolah masing-masing. Dan sekali lagi Wakil Bupatitak bisa berbuat banyak. Ia tidak mempunyai kewenangan sama sekali.Kalaupun ia memberikan teguran kepada bawahannya, itu bukan bentukhukuman disiplin yang tak membawa konsekuensi hukum.

Virus Desember

2011-12-30T20:44:00.000+07:00

Setiap bulan Desember saya seperti mengalami semacam serangan virus.Entah virus apa namanya. Karena biasanya menyerang setiap Desember makasaya namakan saja Virus Desember. Sebenarnya ini bukanlah sejenispenyakit yang menyebabkan sakit pada sekujur badan. Lebih padaperubahan kebiasaan. Virus ini menyerang pola tidur sehinggamenyebabkan saya sulit bangun di pagi hari saat subuh.

Biasanya saya menyetel alarm setengah jam sebelum waktu azan subuh.Dengan demikian masih ada waktu untuk menggeliat, buang air, wudhu, danmengerjakan sholat malam. Kadang-kadang tilawah sambil nunggu azan.Terkadang juga saat menggeliat itu saya putuskan untuk memejamkan matasejenak. ”Ah, paling sebentar kok, nggak lama-lama banget,” begitu pikir saya. Alhasil bablas ketiduran hingga terdengar suara iqomad,hehehe... itulah yang saya namakan (semacam) virus.

Nah, di bulan Desember serangan virus semakin mengganas. Entah apasebabnya. Tapi kalau saya perkirakan hal itu karena pada bulan Desemberjadwal azan Subuh paling pagi di antara bulan lainnya. Benar kan? Benaraja deh (maksa!). Apalagi biasanya pas bulan itu agenda kegiatan kantorsedang tinggi-tingginya. Tak heran pulang malam pun menjadi hal yangrutin.

Bulan Desember itu jadwal bangun pagi saya semakin siang. Bisa pasazan, bisa juga setelah azan. Kadang pas lagi wudhu iqomad sudahdisuarakan. Tentu saja hal ini membuat terburu-buru ketika berangkat kemasjid. Tiba di sana sudah menjadi makmum mabuk, eit masbuk ding. Itupun dengan mata masih terkantuk-kantuk.

Virusnya, anggap saja, sudah ketahuan. Gejalanya juga sudah tahu. Laluapa sih resepnya? Cari dulu penyebabnya. Ternyata seperti main domino.Ada rentetan peristiwa yang saling berhubungan. Kenapa bangunkesiangan, karena tidurnya terlalu malam. Kenapa tidurnya terlalumalam, karena perut kekenyangan. Kenapa perut kekenyangan, karenamakannya terlalu malam. Karena makan terlalu malam, karena makan siangterlalu siang. Hehehe...sambung-menyambung malah jadi bingung.

Lalu intinya apa? Disiplin. Disiplin diri sendiri. Tak usahlah menuntutorang lain disiplin. Disiplinkan diri sendiri terlebih dahulu. Memangberat, tapi kalau dilaksanakan enak juga kok. Disiplin itu bukandiselipin. DISIPLIN itu kan (DI)laksanakan kon(S)isten agar tidak(PLIN)-plan. Uah maksa banget. Biar deh, tulisan made in sendiri, nggakjiplak kok. Dilarang marah.

Yup, desember hampir berakhir, berarti tahun ini pun akan berakhirpula. Mudah-mudahan tahun depan lebih taat pada jadwal yang telahdibuat.

(Ada) Penyuapan Dalam Rekrutmen Honorer(?)

2011-12-28T05:32:00.000+07:00

Sampai sekarang saya belum menemukan aturan tentang mekanisme penerimaan pegawai di institusi pemerintah dengan persyaratan penyerahan uang. Saya malah yakin aturan seperti ini tidak pernah ada. Baik yang lama maupun baru. Baik peninggalan kolonial maupun karya anak negeri. Baik berupa konstitusi maupun surat edaran sekretaris daerah sekalipun. Dengan demikian mestinya hal ini tidak diperbolehkan. Namun das sollen tak seindah das sein-nya.

Di salah satu media saya baca adanya praktek serah terima uang untuk menjadi tenaga honorer di daerah (honda). Penerimaan honda sendiri selama ini tak pernah terpublikasikan secara luas. Oleh karena itu tak pernah ada seleksi penerimaan honda sebagaimana tes CPNS. Sejak terbitnya PP Nomor 48 Tahun 2005 para pejabat berwenang dilarang mengangkat tenaga honorer (meskipun sebenarnya UU Nomor 43 Tahun 1999 mengizinkannya). Namun nyatanya tahu-tahu berjubel ria ribuan honda di berbagai instansi.

Di media massa itu sempat timbul rencana membawa masalah honda ke ranah hukum. Maksudnya mungkin melaporkan ke aparat penegak hukum agar ditindaklanjuti hingga hakim-lah yang memutuskan perkara. Apa perkaranya? Seiring dengan kebijakan pemerintah daerah maka mulai akhir tahun ini seluruh honda akan dirumahkan. Yang menjadi masalah adalah saat masuk menjadi honda itu, katanya ada yang telah menyerahkan jutaan rupiah kepada pegawai pemerintah. Modus menjadi honda seperti ini tidak hanya pada dirinya saja, namun juga orang lain. Mereka merasa tertipu. Maka LSM yang mendampingi tak segan akan melapor ke polisi.

Benarkah ini kasus penipuan? Tunggu dulu. Ini bukan akhir cerita.

Delik penipuan diatur dalam Pasal 378 KUHP. Unsur-unsur yang ada dalam penipuan adalah adanya maksud untuk menguntungkan diri sendiri dengan melawan hukum, menggerakkan orang untuk menyerahkan sesuatu barang, dan dengan menggunakan salah satu upaya penipuan. Upaya penipuan itu antara lain dengan memakai nama palsu, dengan tipu muslihat, atau rangkaian kebohongan. Maksimal 4 tahun penjara merupakan ancaman pidana penipuan. Penipuan termasuk delik aduan, artinya aparat penegak hukum baru bisa memproses jika ada aduan dari korban. Ingat lho ya, dari korban, bukan dari koran.

Contoh penipuan adalah seperti yang dilakukan salah seorang PNS di suatu instansi. Ia menawarkan dan menjanjikan kepada orang lain sanggup memasukkan menjadi pegawai negeri di kantornya. Tapi dengan syarat orang itu harus menyerahkan sejumlah uang. Dengan kepiawaiannya orang itu pun tertarik. Serah terima uang akhirnya terjadi. Namun pada kenyataannya sampai sekarang orang yang telah menyerahkan uang itu tak pernah diangkat menjadi pegawai negeri seperti janji semula. Setelah dilaporkan polisi, Si PNS dijadikan tersangka kasus penipuan.

Lalu bagaimana dengan kasus honda di atas. Hampir sama. Mirip. Tapi sejatinya berbeda meskipun sama-sama ada penyerahan uang. Si honda menyerahkan uang ke (sebut saja) oknum. Si oknum menjanjikan dapat memasukkannya menjadi tenaga honorer di salah satu kantor pemerintah. Benar, tak berapa lama kemudian si honda pun menerima surat keputusan pengangkatan dari kepala kantor bahkan mendapatkan seragam layaknya pegawai di kantor pemerintahan itu. Akhirnya si honda bekerja selama bertahun-tahun tanpa ada yang mempermasalahkan dan ia mendapatkan honorarium tiap bulan. Berarti si oknum tepat janji kan? Tepat janji berarti tidak bohong kan? Tidak bohong berarti jujur kan? Tegakah orang yang jujur dilaporkan sebagai penipu? Berarti ini bukan penipuan dong!?

Tak bisakah kasus itu disebut pemerasan? Tentu saja tidak, karena penyerahan uang dilakukan dengan sadar dan sukarela. Lagipula si honda tidak dalam tekanan atau paksaan apa pun. Bisa jadi si honda waktu itu malah merasa senang memperoleh pekerjaan. Bagaimana mungkin memenjarakan orang yang telah membuat senang orang lain.

Berarti si oknum yang jujur tak bisa dijerat hukum? Belum tentu. Anda masih ingat kasus Urip dan Ayin? Urip adalah ketua Tim Jaksa Penyelidik Kasus BLBI yang melibatkan pengusaha besar, sedangkan Ayin merupakan kolega dari pengusaha besar itu. Kejaksaan akhirnya menghentikan kasus BLBI. Ayin dan Urip ditangkap oleh KPK. Penyadapan yang dilakukan oleh KPK menunjukkan adanya keterlibatan Ayin dalam penghentian kasus BLBI. Ayin menyerahkan milyaran rupiah kepada Urip. Akhir cerita, Ayin divonis 5 tahun, Urip kena 20 tahun. Kasus gerangan apakah ini? Ya benar, penyuapan.

Apa kaitannya dengan kasus honda di atas. Mirip. Disadari atau tidak, memberi sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dengan maksud supaya pegawai negeri atau penyelenggara negara tersebut berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya ternyata masuk delik pidana (lihat UU Nomor 20 Tahun 2001). Pemberian ini tentunya ada maksud yang menguntungkan baginya. Pegawai negeri yang menerima pemberian itu juga terkena delik pidana. Inilah yang dinamakan penyuapan. Yang memberi dan menerima sama-sama bersalah. Sama-sama menjadi tersangka. Sama-sama menjadi terdakwa. Sama-sama menjadi terpidana.

Bisakah penerimaan honda yang jamak kita dengar selama ini disebut penyuapan? Mungkin saja (saya tidak menjawab dengan kata ”TENTU” karena pembuktian ada di persidangan dan saya bukanlah aparat penegak hukum). Ada orang yang menyerahkan uang agar diterima menjadi pegawai (honda). Penerimanya adalah pegawai negeri. Uangnya ada. Peristiwanya nyata. Dan adalah sebuah fakta adanya surat keputusan pengangkatan sebagai pintu masuk menjadi pegawai.

Sebenarnya penyuapan bukanlah delik aduan. Artinya tanpa adanya aduan, proses hukum sudah bisa berjalan. Tinggal bagaimana aparat penegak hukum bersikap. Tapi sepertinya kasus seperti ini tak pernah sampai di meja hijau.

Saya pribadi sangat kasihan dengan para honda. Posisi mereka amat lemah, penuh dilema. Diam, uang melayang. Lantang, hukum menghadang.

Udah Gedhe

2011-12-26T08:08:00.000+07:00

Sepertinya baru kemarin saja anak-anak lahir di dunia. Menjadi bayi kecil mungil. Menangis, tersenyum, tertawa. Tengkurap, ongkong-ongkong, merangkak, trantanan. Jalan, lari, memanjat. Kini anak-anak semakin besar. Kini mereka sekolah. Sepertinya juga, baru kemarin saya diambilkan rapor oleh orang tua. Dan kini giliran saya yang mengambilkan rapor untuk anak-anak saya.

Dengan penuh cinta saya tulis ulang catatan perkembangan karakter anak-anak dari ustadzah mereka. Ustadzah merupakan sebutan guru wanita di sekolah Harapan Ummat.

FAUZAN RAMDHANI FAJRI
TK A HARAPAN UMMAT

Alhamdulillah nanda Fauzan adalah anak yang mandiri. Sejak mengikuti pelajaran di kelompok TK A nanda sudah berani sekolah sendiri tanpa ditunggui. Setiap akan berbagi jajan nanda tak lupa selalu mencuci tangan sendiri tanpa harus ditunggui ustadzah. Saat makan besar pun nanda sudah terbiasa makan sendiri tanpa dibantu ustadzah. Nanda juga sering menghabiskan makanan yang diberikan ustadzah. Setiap hari sebelum memulai pelajaran di kelas nanda memarkir tasnya dengan rapi bersama teman-temannya. Bahkan kadang-kadang nanda juga mengingatkan temannya untuk memarkir tas.

Kecintaan nanda terhadap Allah sudah mulai terlihat pada kebiasaan nanda dalam melakukan ibadah-ibadah harian selama di sekolah. Sebelum dan sesudah melakukan aktivitas seperti belajar, bermain, makan, dan mengerjakan tugas, nanda tak lupa selalu berdoa. Saat melaksanakan sholat dhuha nanda melafalkan bacaan sholat dengan suara lantang. Kesenangan nanda dalam menghafal tampak dari antusiasmenya dalam melafalkan hafalan-hafalannya. Nanda sering berkonsentrasi saat menghafal sehingga hafalan nanda terjaga dengan baik. Apabila terlalu asyik bermain nanda perlu diingatkan dulu untuk mau mengaji. Semoga ke depannya nanda semakin sholeh lagi.

Di sekolah nanda jarang sekali mau menyiram tanaman, nanda lebih suka bermain bersama temannya. Nanda juga belum mau membantu ustadzah merapikan tanaman yang ada di halaman sekolah. Nanda harus terus diingatkan bahwa tumbuhan harus dirawat supaya tumbuh subur dan bermanfaat.

Dalam hal kesabaran, nanda sudah mulai terbiasa untuk antri dalam menunggu giliran dalam melakukan aktivitasnya. Selain itu nanda juga sering menyelesaikan semua tugas yang diberikan dengan baik sampai selesai.

Semoga semua kegiatan yang dilaksanakan di sekolah juga diaplikasikan di rumah bersama dengan orang tua. Kerjasama dari bapak dan ibu sangat kami butuhkan demi tercapainya karakter yang diterapkan di sekolah. Mudah-mudahan semua pelajaran baik materi pagi, sentra maupun karakter yang diberikan di sekolah berguna bagi masa depan ananda.

Jazakumullah khoiron katsiron.

HILMA AUFIA AZZAHRO
PLAYGROUP HARAPAN UMMAT

Dalam hal membaca huruf hijaiyah (mengaji) Ananda Hilma konsisten. Setiap hari Ananda Hilma selalu bersedia mengaji dengan senang hati. Walaupun dalam kondisi asyik bermain tetapi ananda selalu memenuhi panggilan ustadzah untuk mengaji. Untuk menghafal surat pendek, doa, dan hadits, Ananda Hilma sering melakukannya. Walaupun terkadang saat menghafal bersama teman-temannya ananda diam melihat teman-temannya. Tetapi ananda akan melanjutkan hafalannya ketika diingatkan ustadzah.

Alhamdulillah Ananda Hilma termasuk anak yang mandiri. Walaupun pada awal sekolah ananda sempat bila ditinggal. Alhamdulillah setelah mengenal Mas Obit, ananda berani di dalam kelas sendiri bahkan sekolah sendiri. Untuk makan jajan saat istirahat dan makan nasi hari Jumat, ananda sudah terbiasa untuk makan sendiri.

Sikap sabar mengantri sudah terlihat konsisten pada kepribadian ananda. Ananda dengan sabar menunggu giliran bermain. Sambil menunggu, ananda bermain mainan lainnya yang disediakan ustadzah sampai gilirannya tiba.

Mudah-mudahan dengan penanaman pendidikan karakter di sekolah dan di rumah (kami mohon kerjasamanya), semakin membuat ananda lebih sholiha dan menjadi pribadi yang berakhlak mulia serta dicintai orang-orang di sekelilingnya. Amiin.

Dulu kala.

Sedang Atau Berat, Tetap Dibebaskan

2011-12-24T07:00:00.000+07:00

Dalam Pasal 34 huruf a Peraturan Menteri Pendayagunaan Apatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2009 tentang Jabatan Fungsional Guru dan Angka Kreditnya (selanjutnya disebut Permenpan) disebutkan bahwa guru dibebaskan sementara dari jabatannya apabila dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang atau tingkat berat berupa jenis hukuman disiplin penurunan pangkat. Hal ini berarti bahwa guru yang dikenai hukuman disiplin tingkat sedang yakni penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 tahun, penundaan kenaikan pangkat selama 1 tahun, dan penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 1 tahun harus dibebaskan sementara dari jabatannya. Selain itu guru yang dijatuhi hukuman disiplin tingkat berat berupa penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 tahun juga harus dibebaskan sementara dari jabatannya.

Namun ternyata ketentuan Pasal 34 huruf a Permenpan itu ada yang menafsirkan lain. Penafsirannya adalah bahwa tidak semua guru yang terkena hukuman disiplin tingkat sedang harus dibebaskan sementara dari jabatannya. Hanya guru yang dijatuhi hukuman disiplin penurunan pangkat saja yang dibebaskan sementara dari jabatannya. Sehingga guru yang terkena hukuman disiplin tingkat sedang berupa penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 tahun atau penundaan kenaikan pangkat selama 1 tahun tidak perlu dibebaskan sementara dari jabatannya.

Peraturan lain yang isinya sama dengan Pasal 34 huruf a Permenpan adalah Peraturan Bersama Menteri Pendidikan Nasional dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 03/V/PB/2010 dan Nomor 14 Tahun 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional Guru dan Angka Kreditnya (disebutkan dalam Pasal 27 ayat (1) huruf a). Selain itu ada peraturan lain yang materinya juga sama yaitu Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 35 Tahun 2010 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Jabatan Fungsional Guru dan Angka Kreditnya.

Ketiga peraturan tersebut sama-sama menyebutkan bahwa guru dibebaskan sementara dari jabatannya apabila dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang atau tingkat berat berupa jenis hukuman disiplin penurunan pangkat. Namun ketiga peraturan tersebut tidak menjelaskan hukuman disiplin tingkat sedang berupa apa saja yang mengakibatkan guru dibebaskan sementara dari jabatannya. Apakah semua hukuman disiplin tingkat sedang ataukah hukuman disiplin tingkat sedang berupa penurunan pangkat saja.

Selain itu ada pula beberapa peraturan yang terkait dengan guru selain di atas, yaitu:
1.    UU Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen
2.    PP Nomor 16 Tahun 1994 tentang Pengangkatan Dalam Jabatan Fungsional PNS
3.    PP Nomor 40 Tahun 2010 tentang Perubahan PP Nomor 16 Tahun 1994
4.    PP Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru
5.    Keppres Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional PNS.
Ternyata semua peraturan itu tidak ada yang menyebutkan atau menjelaskan ketentuan tentang guru yang dibebaskan sementara. Namun demikian argumentasi yang menyatakan bahwa semua hukuman disiplin tingkat sedang membawa konsekuensi guru dibebaskan sementara dari jabatan fungsionalnya lebih kuat alasannya. Dalil yang dipakai adalah sebagai berikut.

Dalil Pertama
Pasal 34 huruf a Permenpan tersebut mengandung arti untuk semua jenis hukuman disiplin tingkat sedang tanpa terkecuali dan hukuman disiplin tingkat berat berupa penurunan pangkat. Kalau hukuman disiplin penurunan pangkat saja yang mengakibatkan guru dibebaskan sementara dari jabatannya maka seharusnya kata-kata ”tingkat sedang atau berat” tidak dimasukkan dalam ketentuan, sehingga bunyinya menjadi: ”Guru dibebaskan sementara dari jabatannya apabila dijatuhi hukuman disiplin berupa penurunan pangkat”. Namun kenyataannya tidak demikian.

Dalil Kedua
Dalam ketentuan selanjutnya yakni Pasal 36 Permenpan menyebutkan bahwa guru diberhentikan dari jabatannya apabila diberi hukuman disiplin tingkat berat dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap, kecuali hukuman disiplin tingkat berat berupa penurunan pangkat. Dikaitkan dengan Pasal 34 huruf a Permenpan maka hal itu mengandung maksud untuk membedakan konsekuensi dari masing-masing tingkat hukuman disiplin. Guru yang dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang maka konsekuensinya adalah dibebaskan sementara dari jabatannya. Sedangkan guru yang dijatuhi hukuman disiplin tingkat berat (kecuali penurunan pangkat) maka konsekuensinya adalah diberhentikan dari jabatannya.

Dalil Ketiga
Jenis hukuman disiplin PNS diatur dalam Pasal 7 PP Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS. Ada 2 macam hukuman disiplin berupa penurunan pangkat yakni penurunan pangkat selama satu tahun dan penurunan pangkat selama tiga tahun. Penurunan pangkat selama satu tahun dikategorikan tingkat sedang sedangkan penurunan pangkat selama tiga tahun dikategorikan tingkat berat.

Peraturan sebelumnya yakni PP Nomor 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin PNS tidak memasukkan hukuman disiplin penurunan pangkat selama tiga tahun. Yang ada adalah penurunan pangkat pada pangkat yang setingkat lebih rendah untuk paling lama satu tahun. Hukuman penurunan pangkat berdasarkan PP Nomor 30 Tahun 1980 itu termasuk dalam jenis hukuman disiplin tingkat berat. Tidak ada hukuman penurunan pangkat yang masuk dalam tingkat sedang.

Memang PP 30 Tahun 1980 telah dicabut dengan PP Nomor 53 Tahun 2010, namun pada saat Permenpan itu ditetapkan yakni pada tanggal 10 November 2009 peraturan yang masih berlaku adalah PP Nomor 30 Tahun 1980. Bahkan PP Nomor 30 Tahun 1980 itu menjadi salah satu pertimbangan dalam penetapan Permenpan. Oleh karena penurunan pangkat termasuk dalam hukuman disiplin tingkat berat maka arti dari Pasal 34 huruf a Permenpan adalah apabila ada guru yang dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang (tanpa terkecuali) atau penurunan pangkat maka dibebaskan sementara dari jabatannya.

Dalil Keempat
Peraturan Kepala BKN Nomor 39 Tahun 2007 mengatur tentang tata cara permintaan, pemberian, dan penghentian tunjangan jabatan fungsional. Dalam Lampiran Perka BKN ini ada salah satu contoh kasus yang dapat dijadikan penjelasan tentang pembebasan sementara dari jabatan fungsional meskipun hanya secara implisit.

Contoh kasus tersebut adalah sebagai berikut
Seorang pejabat fungsional yang telah dijatuhi hukuman disiplin berat yaitu pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri dan berlaku terhitung mulai tanggal 20 Januari 2009. Dalam batas tenggang waktu yang ditentukan setelah diterimanya keputusan, yang bersangkutan mengajukan keberatan/banding administratif ke Bapek. Setelah melalui proses, akhirnya Bapek pada tanggal 25 April 2009 memutuskan bahwa hukuman disiplinnya diubah menjadi hukuman disiplin sedang. Setelah selesai menjalani hukuman disiplin tersebut, yang bersangkutan diangkat kembali dalam jabatan fungsional disertai Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas Kembali yang ditandatangani oleh pejabat yang berwenang.

Dalam hal demikian tunjangan jabatan fungsionalnya dihentikan terhitung mulai bulan Februari 2009 sampai dengan selesai menjalani hukuman disiplin sedang dan diangkat kembali dalam jabatan fungsional. Tunjangan jabatan fungsional dibayarkan pada bulan berikutnya setelah yang bersangkutan dinyatakan telah melaksanakan tugas kembali dan Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas Kembali diterima oleh Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara/Kepala Biro/Kepala Bagian Keuangan Pemerintah Daerah yang bersangkutan.

Dari contoh kasus di atas dapat disimpulkan bahwa pejabat fungsional yang dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang maka dibebaskan sementara dari jabatannya. Jika telah selesai menjalani hukuman disiplin tersebut maka ia diangkat kembali dalam jabatan fungsional.

Dalil Kelima
Artikel dalam situs BKN (http://bkn.go.id) dengan judul Pengangkatan Dalam Jabatan Fungsional menyebutkan bahwa pejabat fungsional dibebaskan sementara dari jabatannya apabila dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang atau berat berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980. Di sini BKN menyatakan dengan jelas bahwa pejabat fungsional dibebaskan sementara dari jabatannya apabila dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang. Tingkat sedang tersebut tidak mengkhususkan pada penurunan pangkat saja. Jabatan fungsional tersebut termasuk juga guru. Artikel dalam situs BKN ini menjadi rujukan bagi pengelola kepegawaian di daerah dalam situsnya masing-masing, misalnya BKD Kabupaten Bantul (http://www.bkd.bantulkab.go.id) dan BKD Kota Dumai (http://www.bkd.dumaikota.go.id).

Kesimpulan
Pasal 34 huruf a Permenpan mengandung arti bahwa guru dibebaskan sementara dari jabatannya apabila dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang tanpa ada pengecualian yakni penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 tahun, penundaan kenaikan pangkat selama 1 tahun, atau penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 1 tahun. Selain itu guru yang dijatuhi hukuman disiplin tingkat berat berupa penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 tahun juga harus dibebaskan sementara dari jabatannya.

Trik Menghindari Tilang

2011-12-22T12:30:00.000+07:00

Ada trik yang bisa digunakan jika Andadicegat oleh Polantas saat melanggar lalu lintas di jalan. Perhatikancerita rekaan di bawah ini.

Seorang Polantasmenghentikan mobil seorang pria yang ngebut dengan kecepatan tinggimenerobos lampu merah, dan bermaksud menilangnya.

Polantas: “Selamat malam Pak. Tolong lihat SIM-nya”.

Pria : “Wah, nggak ada Pak. SIM saya sudah dicabut gara-gara terlalu sering ditilang”.

Polantas: (Menyeringai) “Oya .? Kalau begitu, tolong perlihatkan STNK-nya”.

Pria : “Nggak punya Pak. Soalnya ini bukan mobil saya. Ini mobil hasil curian”.

Polantas: “Mobil curian?”

Pria: “Benar Pak. Tapi, tunggu sebentar. Kalau nggak salah ingat, sayalihat ada STNK di kotak perkakas di jok belakang waktu saya menyimpanpistol saya di sana”.

Polantas: “Hah …? Ada pistol di kotak perkakas?”

Pria: “Iya Pak. Saya menaruh pistol saya di sana ketika saya selesaimerampok dan membunuh seorang wanita dan menaruh mayatnya di bagasi”.

Polantas: “Ada MAYAT di BAGASI ..?”

Pria : (Dengan muka dingin) “Iya Pak….”.

Mendengardemikian, dengan panik si Polantas menelepon atasannya yang kemudianmenghubungi Kapolda. Tidak berapa lama kemudian, mobil itu segeradikepung oleh mobil-mobil polisi dan Kapolda mendekati si pria sambilmemintanya untuk tetap tenang.

Kapolda: “Boleh saya lihat SIM Anda, Pak ?”

Pria : “Oh, tentu”. (SIM-nya masih berlaku dan resmi)

Kapolda: “Mobil siapa ini ?”

Pria : “Mobil saya Pak. Ini STNK saya”. (Juga masih berlaku)

Kapolda: ” Boleh Anda buka kotak perkakas dengan perlahan dan tunjukkan kepada saya pistol Anda di sana ?”

Pria : “Tentu saja Pak, tapi tidak ada pistol disana”. (Tentu saja, memang tidak ada pistol di sana)

Kapolda: “Hmm.. kalau begitu, boleh tolong buka bagasinya? Saya mendapat laporan bahwa ada mayat di sana”.

Pria : “Baik Pak …” (Bagasi dibuka dan memang tidak ada mayat di sana.)

Kapolda:“Saya tidak mengerti. Petugas yang menghentikan mobil Bapak mengatakanbahwa Bapak tidak mempunyai SIM, mencuri mobil ini, punya pistol dikotak perkakas, habis merampok dan membawa mayat di bagasi”.

Pria: “Oh, begitukah ceritanya? Saya yakin si pembohong besar itu jugamengatakan kepada Bapak bahwa saya ngebut melanggar lampu merah”.

Tapitolong jangan diterapkan trik ini, cukup sebagai guyonan pengantartidur saja bagi keluarga di rumah. Kasihan Si Polantas, yang telahbekerja sekuat tenaga tak kenal lelah, terguyur hujan, tercurah teriksang surya. Tapi Si Polantas juga jangan cari kesempatan dalamkesempitan. Bekerjalah dengan hati.

Janji Pemimpin

2011-12-20T13:25:00.000+07:00

Sabda Pandhita Ratu, demikian ungkapan Bahasa Jawa yang artinya kata-kata raja adalah hukum. Apa yang dikatakan oleh sang raja, maka itulah undang-undang yang harus dipatuhi oleh semua rakyatnya.

Jaman telah berubah. Era kerajaan telah berakhir. Adanya raja sekedar simbol. Namun begitu falsafah peninggalan nenek moyang tak lekang digerus masa. Demikianlah, saya baca di media massa pernyataan (kata Pak Beye Presiden yang suka Inggris gado-gado, statement) bupati yang memerintah daerah saya, bahwa beliau tak akan memperpanjang pensiun para pejabat eselon II di jajaraannya. Sebagaimana raja, ucapan itu merupakan sebuah janji sekaligus ”undang-undang” yang mesti ditegakkan.

Ada yang menarik? Tentu. Tapi pendapat saya ini saya akui terlalu prematur. Tapi biarlah sekedar meramaikan opini yang terlanjur berkembang di dunia tutur. Saya mengembangkannya di dunia tulis. Tak ayal perpanjangan pensiun pejabat eselon merupakan salah satu balas budi pemimpin yang telah memenangkan pemilihan kepala daerah. Lumayanlah, paling tidak dapat perpanjangan satu tahun. Kalikan saja jika tunjangan jabatan tiap bulan sebesar Rp 2.025.000,00 serta fasilitas lain. Syukur-syukur kalau 2 tahun atau lebih hingga usia 60 tahun. Aturan memang tak melarang.

Maka jika pak bupati yang terhormat memutuskan men-stop perpanjangan pensiun pejabat, terus terang pikiran saya pertama kali bukannya salut tapi khawatir. Khawatir kalau beliau lupa dan alpa. Saya malah teringat dengan pernyataan yang sama yang dilontarkan bupati era sebelumnya. Bupati era sebelumnya sama persis melontarkan pernyataan ini. Tak tanggung-tanggung, saya bersama ratusan pegawai mendengarkannya langsung saat apel pembinaan staf. Jadi tak sekedar mampir dulu di tape recorder wartawan yang mungkin bisa membuat isi beritanya bias.

Janji tinggal janji. Belum kering bibir berucap, bupati era sebelumnya memperpanjang pensiun beberapa pejabat eselon. Pada saat yang sama, waktu itu menjelang pemilihan kepala daerah yang mana putranya sendiri maju sebagai calon wakil bupati. Sulit untuk tidak menghubungkannya.

Jika saat ini saya mengungkit-ungkit hal ini bukan berarti saya menagih janji. Bukanlah kapasistas saya. Saya bukanlah konstituen partai politik. Saya bukan peserta kampanye pemilu. Dan yang pasti saya tidak punya kepentingan sama sekali. Saya bukanlah pejabat eselon II. Bahkan eselon paling rendah sekalipun saya belum menyandangnya.

Jujur saya tidak memilih bupati yang saat ini terpilih dalam pemilu. Bukan apa-apa, karena saya tidak mendapatkan undangan untuk memilih meskipun KTP saya telah berpindah di sini. Aneh memang, baru kali itulah saya tak diperbolehkan memilih, padahal sudah berkali-kali memilih semenjak pemilu tahun 1997 untuk pertama kalinya ikut memilih.

Saya tahu saat ini ada beberapa pejabat eselon II yang telah menjelang pensiun. Dan saya menduga mereka masih berharap untuk mendapatkan perpanjangan. Atau berharap bapak bupati yang terhormat sama seperti bupati era sebelumnya yang lupa akan janjinya. Tapi rakyat masih berharap akan keteguhan janji meskipun sebenarnya itu tak ada kaitan langsung dengan kepentingan mereka. Saya pun juga berpikir seperti itu. Ada tidaknya perpanjangan, tak terlalu soal. Mudah-mudahan kami masih bisa makan, hidup aman, bekerja tenang, dan anak-anak sekolah dengan riang.

Tapi janji tetaplah utang, meskipun rakyat tak pernah menawarkannya. Adakah yang lebih baik dibandingkan dengan rakyat yang tulus ikhlas mendoakan pemimpinnya supaya bekerja sebaik-baiknya. Serta mengingatkannya supaya tidak lupa. Doa kami untukmu...semoga keberkahan menaungi bumi ini, Amin...

Galau Massal Akhir Tahun

2011-12-19T17:13:00.000+07:00

Apa yang terjadi pada akhir tahun? Biasanya hujan, hehehe…iya kan musim penghujan. Bunyi terompet menandai pergantian tahun. Tapi biasanya saya sudah tertidur lelap malam itu, tak tertarik ritual melekan. Tapi apa jadinya jika akhir tahun muncul pahlawan bertopeng…halah…maksud saya sebagian masyarakat yang merasa kecewa. Siapa? Mau tahu? Mau tahu? Jamaah …oh jamaah… Inilah dia barangkali. Saya menduga dan saya mengira (tebak apa bedanya). Saya berpikir maka saya ada…halah…

Pertama, para tenaga honorer. Saat ini ada wacana penghapusan tenaga honorer. Susah menentukan berapa besar sebenarnya jumlah tenaga honorer yang ada di daerah. Karena saban tahun jumlahnya berubah, bahkan cenderung meningkat, sepertinya tidak ada patokan angka pasti. Hampir di setiap instansi pasti ada yang namanya tenaga honorer, dari sekolah setingkat TK, SD hingga SMA, puskesmas, rumah sakit, kantor UPT, kantor kelurahan, kantor kecamatan, dinas, badan, dan lain-lain.

Dari pendataan tahun lalu ada 70 lebih yang masuk Kategori 1 (K1). Mereka yang telah mengantongi SK Bupati sejak 2005 namun belum diangkat CPNS karena namanya hilang dari database. Berikutnya yang ikut mendaftar Kategori 2 (K2), yakni yang tak mengantongi SK Bupati ada lebih dari 700 orang, namun jumlah ini pun banyak yang meragukan karena adanya manipulasi data yang dilakukan sebagian. Sedangkan yang belum terdata baik K1 maupun K2 belum diketahui jumlahnya. Diperkirakan jumlahnya juga ratusan, bisa jadi totalnya ribuan.

Sedangkan jumlah PNS adalah 14 ribu orang. Banyak yang menganggap jumlah itu sudah terlalu gemuk untuk wilayah Ngawi. Apalagi sorotan terhadap kinerja PNS yang semakin tajam. Banyak pula PNS yang tak punya kerjaan sehari-hari. Ada pula yang bekerja hanya di momen insidental. Maka tak heran jika ditambah dengan tenaga honorer yang jumlahnya mungkin ribuan itu, tampaknya pemerintah daerah bakal kewalahan.

Sepertinya sudah bukan sekedar wacana lagi, karena hari Jumat lalu saya membaca surat dari Sekretaris Daerah yang intinya mulai akhir tahun ini sudah tidak ada lagi tenaga honorer. Saya belum tahu bagaimana reaksi instansi-instansi yang menerima surat itu. Pun dengan para tenaga honorer yang terkena dampak langsungnya. Kabarnya para tenaga honorer hendak demo besar-besaran.

Kedua, para guru. Guru di sini yang saya maksudkan adalah guru yang sudah berstatus PNS. Saat ini ada wacana redistribusi PNS dalam rangka pemenuhan kewajiban pemda di saat moratorium agar diberi tambahan formasi PNS. Artinya pemda disuruh menghitung dulu kebutuhan pegawainya. Apakah kelebihan, ataukah kekurangan.

Kelebihan pegawai di suatu unit akan didistribusikan pada unit lain yang kekurangan pegawai, begitu bahasa sederhananya. Tapi pelaksanaanya tidak sesederhana bahasanya. Perpindahan tempat kerja seperti ini ternyata merisaukan para guru. Apa pasalnya? Sepertinya ini berkaitan dengan strata sosial.

Isu yang berkembang unit yang kekurangan guru adalah Sekolah Dasar. Dan pada sisi yang lain ternyata SMP dan SMA kelebihan guru. Penurunan “derajat” dari Guru SMP apalagi Guru SMA menjadi Guru SD inilah yang menyebabkan kegalauan massal. Belum lagi masalah perpindahan dari sekolah kota ke sekolah desa, dari sekolah favorit ke sekolah biasa, dari Sabang sampai ke Merauke hehehe…

Ketiga, perangkat desa. Sudah berkali-kali para perangkat desa secara nasional berdemo menuntut keinginannya, antara lain pengesahan RUU Desa. Di samping ada juga tuntutan agar diangkat menjadi PNS, lha wong sekdesnya sudah diangkat menjadi PNS. Kabarnya di beberapa daerah paguyubannya sudah ada yang mewacanakan memboikot program-program pemerintah, seperti pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Pilkada, E-KTP, dan lain-lain.

Di Ngawi sendiri pernah suatu saat ada demo yang diikuti ratusan perangkat desa di kantor pemda. Saya tak paham apa tuntutannya, tapi kata orang-orang masalah uang, masalah tunjangan. Demo itu berlangsung hingga beberapa hari dan mereka menginap di lokasi demo.

Bukan tidak mungkin jika para perangkat desa akan kembali demo. Pra kondisinya sudah ada, yakni RUU Desa tak kunjung disahkan apalagi beberapa hari lagi sudah berganti tahun.

Jika ketiga elemen di atas bertemu dalam satu kepentingan, apa jadinya? Apalagi jika bertemu dengan rakyat atau masyarakat yang kecewa. Demo, mungkin. Boikot, mungkin. Mengadu ke wakil rakyat, mungkin. Anarkis, tunggu dulu. Apapun pilihan strateginya, minumnya teh botol sosro, halah…maksudnya ada konsekuensi. Entah itu demonstrasi, audiensi, diskusi, opini, asal jangan anarki, apalagi bakar diri.

Demo mungkin pilihan yang mudah, untuk menunjukkan seberapa besar pendukung. Meskipun demo sudah dilarang masuk jalan-jalan protokol ibukota, halah…itu kan bemo. Tapi sebenarnya ada pilihan yang cerdas. Misalnya seperti yang dilakukan guru melakukan Judicial Review UU ke Mahkamah Konstitusi (MK) hingga akhirnya alokasi anggaran pendidikan minimal 20% terwujud.

Coba deh pikirkan pilihan itu. Saya sudah tuliskan pikiran saya. Gantian Anda yang pikirkan tulisan saya…halah…kamsudnya pilihlah pikiran Anda, dan tuliskan.

1-2-3-Teknik

2011-12-18T11:45:00.000+07:00

Saat ada acara di Malang saya menginap di WismaBrawijaya. Wisma ini dulunya adalah Asrama Mahasiswa yang tentunyadiperuntukkan bagi para mahasiswa Universitas Brawijaya. Sedangkanasramanya sekarang ditempatkan di sebelah utara wisma. Penampilan wismasudah mirip dengan hotel.

Pagi-pagi sayup-sayupterdengar suara orang teriak-teriak. Selanjutnya saya mendengar aba-abaserempak,”1-2-3-Teknik....!” Saya familiar dengan aba-aba ini, jugairamanya. Benar dugaan saya, di luar di antara asrama dan GedungSamantha Krida, ratusan mahasiswa berbaju putih bercelana putihmelakukan senam. Aba-aba 1-2-3-Teknik itulah yang menjadi aba-abagerakan. Aba-aba itu pula yang dilontarkan barisan putih-putih takterkecuali.

13 tahun silam saya pernah menjadi bagiandari barisan putih itu. Ya, 1997, selepas SMA saya diterima UMPTN diJurusan Teknik Pengairan, Fakultas Teknik, Universitas Brawijaya (yangtak saya selesaikan, justru sarjana saya peroleh dari UGM).

Awalperkuliahan harus menjalani dulu dengan yang namanya Probinmaba(Program Pembinaan Mahasiswa Baru). Bahasa kerennya adalah Ospek.Bentakan, teriakan, dorongan, hukuman menjadi hal yang biasa. Rambutmusti dipotong ala 321, maksudnya 3 cm di depan, 2 cm di tengah, dan 1cm di belakang. Yah, pokoknya nyaris gundul.

Baju kamiputih lengan pendek, dipadu dengan celana panjang putih. Sebagai tandapengenal kami diwajibkan membuat keplek yang ukuran, warna, dan jeniskertasnya telah ditentukan oleh panitia. Detail sekali, hingga keukuran milimeter. Barang bawaan kami diwadahi dengan tas kresek besarwarna merah. Isinya pulpen, buku, makan, dan minum. Botol minum pun takboleh sembarangan, harus botol berulir ukuran 500 ml. Susah sekali saatitu mencarinya. Sedangkan makannya kami harus membawa nasi putih denganlauk telur, tak boleh kurang apalagi lebih. Makanan dibungkus dengankertas minyak.

Selama 4 hari, dari jam 5 pagi hingga 5petang dilalui di kampus dengan seabreg kegiatan. Mestinya, sebagaimanalazimnya di fakultas-fakultas lain, 2 hari Ospek diadakan di internalfakultas, sedangkan 2 hari sisanya digabung se-Uninersitas. TapiFakultas Teknik (FT) menolak bergabung dengan fakultas lain. Saya taktahu pasti alasannya. Tapi yang jelas dalam Ospek itu memang parapanitia mendoktrin keistimewaan FT dibandingkan fakultas lain, danenggan bergabung dengan fakultas lain.

Pagi hari kamilewati dengan lari-lari mengelilingi kampus sambil teriak-teriak1-2-3-Teknik. Jika melewati barisan dari fakultas lain maka para seniormenyuruh agar teriakan semakin kencang. Barisan berbanjar tiga dimulaidari mereka yang paling tinggi hingga yang paling pendek di barisanbelakang. Karena saya termasuk kecil bin ceking, maka saya pun kebagianbarisan belakang. Salah satu teman yang masih saya ingat di barisanbelakang adalah Fadhli, mahasiswa jurusan teknik mesin. Kelak iamenjadi Ketua BEM Unibraw di Tahun 2000 yang dilengserkan denganancaman parang karena ikut berdemo menurunkan Presiden Gus Dur. Tahusendiri kan Unibraw terletak di Malang. Malang menjadi bagian JawaTimur yang banyak pendukung fanatik Gus Dur. Saat Fadhli menjadi Ketua BEM itu, saya sudah pindah haluan ke Jogja, kota dengan gerakan mahasiswa yang lebih dinamis menurut saya.

Setelahlari maka kami pun senam dengan iringan yang tetap sama yakni1-2-3-Teknik. Apa ya filosofinya hitungan kok berakhir hingga angka 3,tidak angka 8 seperti lazimnya dalam senam, atau tidak sekalian saja 9atau 10.

Usai Ospek tidak membuat kami mahasiswa baruterbebas dari kegiatan. Tiap Sabtu kami harus mengikuti Student Dayselama satu semester alias setengah tahun. Hampir sama dengan Ospektapi lebih mendalam dalam pengenalan aktivitas-aktivitas yang ada dikampus. Misalnya pengenalan dari masing-masing UKM (Unit KegiatanMahasiswa). Tiap pagi pun masih kami lewati dengan lari mengelilingikampus dan senam 1-2-3-Teknik. Baju kami telah berganti kaos putih,namun celana masih tetap putih. Tas kresek merah masih tetap setiamenemani.

Seusai ujian semester pertama kami masihharus menjalani kegiatan KKM (Kemah Kerja Mahasiswa). Bersama ratusanmahasiswa baru sefakultas mengadakan kemah di daerah pegunungan selama4 hari, jauh dari pemukiman penduduk. Tapi kemah ini bukan untukbersenang-senang, malah lebih keras perlakuan senior kepada kami parayunior. Pagi hingga sore kami harus bekerja (jadi ingat romusha saatkerja rodi di jaman Jepang), misalnya membuat jalan makadam, saluranair, dan lain-lain. Sudah tubuh capek masih juga dibentak-bentak. Malamhari pun bentakan tak pernah surut. Jatah senam 1-2-3-Teknik bertambahmenjadi pagi dan malam.

Bagi yang telah mengikutirangkaian kegiatan Probinmaba (Ospek, Student Day, dan KKM) akandiberikan sertifikat. Sertifikat ini menjadi salah satu syaratpengajuan beasiswa. Inilah alasan kenapa sebagian besar mahasiswa barumasih setia dengan kegiatan ini, mesti capek fisik dan mental.

Makakemarin, saat berkesempatan berkunjung ke Unibraw, pagi hari di HariSabtu mendengar aba-aba 1-2-3-Teknik seketika memori pun muncul lagi.Saat saya jalan-jalan menikmati sejuknya udara Malang di sekelilingkampus, saya lewati barisan putih-putih itu. Luar biasa, sama. Kaosmereka putih, celana mereka putih, mengenakan keplek dengan ukurantertentu, berambut cepak bagi yang lelaki. Dan saat saya lirik lagi, didepan masing-masing mereka teronggok tas kresek besar.Hehehe...semangat 1-2-3-Teknik masih tertanam dari generasi ke generasi.

Kalaumahasiswa baru itu rata-rata berusia 18 tahun, maka saat sayaber-1-2-3-Teknik itu mereka masih berusia 5 tahun. Mungkin seusia sayawaktu pertama kalinya aba-aba 1-2-3-Teknik dilahirkan. Atau mungkinaba-aba itu sudah lahir sebelum lahirnya diri saya di dunia. Ada yangtahu?

Teguhkan Pendirian

2011-12-16T17:49:00.002+07:00

Suatu hari seorang bapak hendak pergi kekota sambil mengajak anaknya. Mereka berdua menunggangi seekor kuda. Ditengah perjalanan ada orang yang menyidir, ”Sungguh tak punya punyarasa kasihan orang-orang itu. Masak kuda sekecil itu ditumpangi merekaberdua”. Mendengar perkataan itu sang bapak pun turun, sedangkananaknya masih di atas kuda. Lalu perjalanan dilanjutkan.

Ditengah perjalanan ketemu lagi dengan orang lain. Orang ini berkata,”Anak tak tahu diri. Masak bapaknya disuruh jalan sedangkan iaenak-enak saja di atas kuda”. Mendengar ini si anak pun disurunhyaturun, selanjutnya sang bapak yang gantian naik di atas kuda.Perjalanan dilanjutkan.

Di tengah perjalanan ketemulagi dengan orang lain yang memandang heran sembari mencela,”Sungguhorang tua tak berkemanusiaan. Masak ia duduk enak di atas kuda,sedangkan anaknya kepayahan disuruh menuntun kuda”.

Akhirnyasaking jengkelnya sang bapak pun turun juga. Ia dan anaknya sama-samaberjalan sembari menuntun kuda. Tak lama kemudian mereka berpapasandengan orang lain. Dengan tatapan heran orang ini berkata,” Kalian iniorang-orang aneh. Punya kuda kok tidak dinaiki malah dituntun saja”.

Serbasalah, tentu itulah yang ada di benak kita jika menghadapi situasiseperti di atas. Mau begini salah, mau begitu juga salah. Naik kudaberdua disalahkan, naik salah satu disalahkan, tidak naik semuadisalahkan. Ibarat buah simalakama, jika dimakan matilah bapak, takdimakan matilah ibu.

Kalau perbuatan negatif dicelamaka itu wajar. Namun lain dari itu ketika kita melakukan hal-hal yangpositif pun banyak orang yang mencela. Kurang kerjaan kek, mau caripamor kek, mau nyalahi adat kek, mau tokek kek.

Pelajaranberharga : tetaplah fokus pada pekerjaan, teguhkan niat, jangan goyahmenuju tujuan, jangan mudah terobang-ambing, tetap konsentrasi, danambil sisi positif dari celaan, anggap sebagai masukan.

Keistimewaan Sekdes Menjadi PNS

2011-12-14T22:30:00.000+07:00

Kenapa sekdes bisa diangkat menjadi PNS sedangkan kepala desa yang notabene jabatannya lebih tinggi malah tidak bisa. Kenapa pula sekdes diangkat langsung tanpa melalui masa percobaan sedangkan tenaga honorer yang sama-sama mengabdi pada instansi pemerintah harus tetap melalui masa percobaan sebagai CPNS agar diangkat menjadi PNS. Sedemikian hebatkah sekdes hingga ia mendapatkan keistimewaan.

Jawaban pertanyaan ini ada pada UU tentang Pemerintahan Daerah, yakni UU Nomor 32 Tahun 2004. Pasal 202 ayat 3 menyebutkan Sekretaris Desa diisi dari PNS yang memenuhi persyaratan. Jika mencermati bunyi ketentuan ini maka yang bisa kita ambil kesimpulan adalah jabatan sekdes itu diisi dari orang yang telah mempunyai status sebagai PNS. Namun ternyata penjelasan dari ayat ini berbeda. Penjelasan menyatakan bahwa sekretaris desa yang ada selama ini yang bukan PNS secara bertahap diangkat menjadi PNS sesuai peraturan perundang-undangan. Artinya orang-orang yang memangku jabatan Sekdes yang memang bukan PNS akan diangkat menjadi PNS. Hal inilah yang kemudian menjadi dasar pengangkatan Sekdes menjadi PNS.

Sebagai sesama unsur pemerintah desa namun perlakuannya tidak sama, itulah antara Kades dan Sekdes. Pemerintah desa terdiri dari kepala desa dan perangkat desa. Perangkat desa terdiri dari sekretaris desa dan perangkat desa lainnya. Sekretaris Desa adalah Perangkat Desa yang bertugas membantu Kepala Desa dalam bidang tertib administrasi pemerintahan dan pembangunan serta pelayanan dan pemberdayaan masyarakat. Ada kalanya Kepala Desa-lah yang mengangkat Sekdes, namun ternyata roda nasiblah yang membedakan keduanya. Yang diangkat bisa menjadi PNS, sedangkan yang mengangkat tetap saja dengan statusnya sekarang.

Selain dalam UU Nomor 32 Tahun 2004, teknis pelaksanaan pengangkatan diatur dalam PP Nomor 45 Tahun 2007, Peraturan Mendagri Nomor 50 Tahun 2007, dan Peraturan Kepala BKN Nomor 32 Tahun 2007.

Keistimewaan yang lain, pengangkatan Sekdes menjadi PNS itu tanpa melalui tahap percobaan. Lazimnya seseorang yang akan menjadi PNS harus melalui tahap percobaan sebagai CPNS dengan konsekuensi gaji pokok yang diterima hanya 80%. Tahap percobaan ini berjalan antara 1 hingga maksimal 2 tahun. Selain itu ia pun juga harus lulus tes kesehatan dan lulus diklat pra jabatan yang pelaksanaannya berlangsung tak kurang dari 2 minggu.

Tak salah memang karena regulasi yang ada pun memungkinkan hal itu. Dalam UU Nomor 43 Tahun 1999 disebutkan bahwa pemerintah dapat mengangkat langsung menjadi PNS bagi mereka yang telah bekerja pada instansi yang menunjang kepentingan nasional (Pasal 16A). Dalam penjelasan ditegaskan bahwa pengangkatan ini diberikan kepada mereka yang dipandang berjasa dan diperlukan bagi negara.

Dibandingkan dengan tenaga honorer yang sama-sama diangkat menjadi PNS tanpa tes/ujian, sekdes juga memiliki keistimewaan. Jika tenaga honorer harus memenuhi persyaratan batas maksimal usia 46 tahun, maka sekdes batas usia maksimalnya 51 tahun. Bisa jadi ada sekdes yang baru 5 tahun menjadi PNS sudah langsung mendapatkan hak pensiun, karena usia pensiun PNS adalah 56 tahun.

Dua Tahun Usiamu

2011-12-13T14:14:00.001+07:00

Hari ini, sayang... dua tahun yang lalu. Dirimu keluar dari rahim bundamu. Seperti kakak-kakakmu, kulihat sendiri sosok mungilmu, keras tangismu. Semoga menjadi anak yang sholihah. FARAH AZIZAH KHAIRUNNISA.

Lahir pada Ahad, 13 Desember 2009, jam 11.15 siang.

Tengkurap

Merangkak

Membaca

Ompong

Mandi

Satu tahun

Sing Waras Ngalah Bae

2011-12-11T21:02:00.001+07:00

Jujur, membaca cerita humor ini membuat perut saya sakit, tertawa terpingkal-pingkal tak henti-henti. Ide yang kreatif. Saya tak tahu pasti siapa yang pertama kali membuatnya, namun di forum-forum diskusi dunia maya marak muncul. Isinya tentang percakapan wawancara kerja antara HRD dan pelamar. Dengan menggunakan bahasa Jawa yang EYD, Ejaan Yang (kurang) Disempurnakan, membuat dialog tambah jenaka.

G : HRD
A : Calon pelamar kerja

G : Kowe nduwe motor opo ora??
A : Mboten
G : Ora ketompo
A : Lho kok mboten ketompo??
G : Mengko kowe mesthi njaluk bantuan kredit
A : Sak janipun gadhah, ning tasih teng kampung, gampil mangke kulo beto ngriki..
G: Wah malah ra ketompo...
A : Lho kok ngoten??
G : Tempat parkire wis ra cukup!!

G : Kowe wis lulus sarjana tenan??
A : Sampun pak.
G : Ora ketompo, kene golek sing SMA ae luwih manutan..lan mben bayare murah!!
A : Sak janipun kulo tasih badhe skripsi
G : Malah ora ketompo
A : Lho kados pundi to??
G : Mengko kowe kerja mung ngetik skripsi, lek wis lulus mengko nggolek kerjaan liyo..

G : Anakmu akeh opo sithik??
A : Kathah pak.
G : Kowe ora ketompo
A : Sebabipun??
G : Nyambut gawemu ora jenjem, mung mikir gawe anaaaaaak terus......
A : Lha wong namung anak adopsi kok!!
G : Tambah ora ketompo
A : Loh lho??
G : Gawe anak ae aras2an, opo meneh nyambut gawe..

G : Kowe wis ngerti gaweanmu durung??
A : Dereng..
G : Kowe ora ketompo
A : Sebabipun?
G : Arep nyambut gawe kok ora ngerti gaweanne..
A : Oo daleman niku mpun ngertos kok..
G : Tambah ora ketompo
A : Lho lah kok??
G : Kowe ra mung arep keminter toh??

G : Kowe iso internet??
A : Mboten
G : Kowe ora ketompo
A : Sebabipun??
G : Perusaahn tidak menerima pegawai BI (buta internet)..
A : Wah, sakjanipun nggih saged..
G : Tambah ora ketompo..
A : Lho Lha kok?
G : Mesti ora bakal nyambut gawe, kakehan dolanan internet to?? ngentek-ngentekne pulsa.

G : Kowe waras opo ora??
A : Lha kulo nggih waras to pak
G : Ra ketompo
A : Kenging nopo?
G : Mengko kowe mesti ora kerasan neng kene.
A : Niku rumiyin pak, sakmeniko sampun rodo edan.
G : Malah ra ketompo!!!
A : Pripun tho niki?
G : Mengko aku duwe saingan edan..hahahaha.
" MUGO2 SING MBACA IKI ORA MELU EDAAANNNN..."

Hehehe...ternyata sama-sama gilanya. Yang membaca semoga tak ketularan gila, apalagi yang mem-posting-nya.

Antara Pelaksana Tugas, Pelaksana Harian, Dan Pejabat Sementara

2011-11-14T04:55:00.000+07:00

Saya sering mendengar dan membaca istilah Plt dan Plh. Apa sih artinya dan apa perbedaan di antara keduanya. Tentu saja untuk mencari di internet pilihan pertama dan utama saya adalah situsnya BKN. Ternyata sudah ada yang mengajukan pertanyaan ke ruang konsultasi persis seperti apa yang ada di benak saya. Tapi jawaban yang diberikan oleh BKN amat aneh. Tidak solutif sama sekali!

Inilah jawaban BKN saat ditanya apa beda Plt, Plh, dan Pjs.
Tata cara pengangkatan PNS sebagai Pelaksana tugas adalah sesuai Surat Kepala BKN Nomor K.26.20/V.24/25/99 tanggal 10 Desember 2001 dan penunjukkan Pejabat Pelaksana Harian adalah sesuai Surat Kepala BKN Nomor K.26-3/V.5-10/99 tanggal 18 Januari 2002 dan PJS pada Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan PNS dalam Jabatan Struktural sebagaimana telah dibuah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002.

Kesimpulannya penanya disuruh mencari sendiri surat-surat di atas. Tak masalah sebenarnya kalau BKN menyediakan surat yang dibutuhkan di situsnya atau melampirkan link-nya. Saya cari lewat internet, surat dari Kepala BKN itu tak pernah ketemu.

Akhirnya pindah deh ke lain hati. Di situs wikipedia disebutkan Pelaksana Tugas (disingkat Plt.) dalam administrasi negara (Indonesia) adalah pejabat yang menempati posisi jabatan yang bersifat sementara karena pejabat yang menempati posisi itu sebelumnya berhalangan atau terkena peraturan hukum sehingga tidak menempati posisi tersebut. Pelaksana Tugas ditunjuk oleh pejabat pada tingkat di atasnya dan umumnya menempati jabatan struktural dalam administrasi negara, seperti kepala instansi pemerintahan. Meskipun demikian, istilah ini dipakai pula untuk jabatan publik seperti gubernur atau bupati/walikota.

Karena sifat sementaranya, seorang Pelaksana Tugas tidak dapat melaksanakan semua portofolio yang diberikan pada jabatannya itu. Penunjukan hanya dilakukan demi kelancaran kegiatan administrasi sehari-hari.

Lha kalau Plh artinya apa? Bahkan ada istilah lain yakni Pjs dan Pj. Apa definisinya dan apa pula bedanya.

Menurut saya (mudah-mudahan ada yang berbaik hati mengoreksi kalau keliru) seperti ini. Pelaksana tugas yang disingkat Plt merupakan pejabat sementara pada jabatan tertentu yang mendapat pelimpahan wewenang karena tidak ada pejabat definitif. Ketiadaan pejabat definitif itu disebabkan karena tidak mungkin ia kembali lagi dalam jabatan semula (berhalangan tetap), bisa jadi karena meninggal atau telah pensiun.

Pelaksana tugas harian yang disingkat Plh merupakan pejabat sementara pada jabatan tertentu yang mendapat pelimpahan kewenangan karena pejabat definitif berhalangan sementara. Misalnya ada pejabat yang cuti untuk beberapa minggu, maka diperlukan pelaksana tugas harian. Setelah selesai menjalani cuti, ia kembali ke jabatan semula.

Ada lagi istilah Pj (Pejabat) dan Pjs (Pejabat Sementara). Apa maksudnya? Istilah Pj diberikan pada pejabat yang menempati jabatan struktural yang pangkatnya masih satu tingkat di bawah jenjang pangkat yang ditentukan. Sedangkan Pjs hampir sama dengan Pj, cuma pangkatnya masih 2 tingkat di bawah jenjang pangkat yang ditentukan. Pj dan Pjs dihilangkan setelah yang bersangkutan telah mencapai pangkat sesuai jabatannya.

Pemberhentian Jabatan Guru

2011-11-11T14:30:00.000+07:00

Pertanyaan
PNS guru yang dijatuhi hukuman disiplin, apakah juga harus diberhentikan tidak dengan hormat sebagai guru. Lalu bagaimana statusnya, apakah masih menjadi PNS ataukah harus berhenti. Kalau tidak harus berhenti, apakah masih bisa bertugas sebagai guru kembali. Terimakasih (NN Ngawi)

Jawaban
Landasan hukum tentang guru bisa dilihat dalam UU Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 16 Tahun 2009 tentang Jabatan Fungsional Guru dan Angka Kreditnya, dan Peraturan Bersama Menteri Pendidikan Nasional dan Kepala BKN (Nomor 03/V/PB/2010 dan Nomor 14 Tahun 2010) tentang Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional Guru dan Angka Kreditnya.

Menurut UU, guru dapat diberhentikan tidak dengan hormat dari jabatannya karena melanggar sumpah dan janji jabatan, melanggar perjanjian kerja atau kesepakatan kerja bersama, atau melalaikan kewajiban dalam menjalankan tugas selama 1 bulan atau lebih secara terus-menerus. Untuk guru yang berstatus sebagai PNS, pemberhentian itu hanya pemberhentian dari jabatan, bukan pemberhentian sebagai PNS, dengan demikian statusnya tetap sebagai PNS. Karena tidak menjabat sebagai fungsional guru lagi maka dialihkan dalam jabatan fungsional umum. Untuk menjabat dalam struktural juga kemungkinannya kecil, karena pengangkatan dalam jabatan struktural merupakan promosi jabatan, padahal yang bersangkutan diberhentikan dari jabatan guru karena pelanggaran.

Berbeda dengan ketentuan UU, ketentuan yang diatur dalam peraturan menteri (Menpan dan Mendiknas) dan Kepala BKN tidak mengenal istilah pemberhentian dengan hormat maupun tidak dengan hormat sebagai guru. Yang ada hanyalah pemberhentian dari jabatan, tanpa ada embel-embel hormat atau tidak hormat.

Dalam aturan itu pula disebutkan bahwa penyebab guru diberhentikan dari jabatannya adalah karena dijatuhi hukuman disiplin tingkat berat dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap, kecuali jenis hukuman disiplin tingkat berat berupa penurunan pangkat.

Hukuman disiplin tingkat berat selain penurunan pangkat adalah pemindahan dalam rangka penurunan jabatan setingkat lebih rendah, pembebasan dari jabatan, pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS, dan pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS. Jika telah diberhentikan sebagai PNS maka otomatis jabatan gurunya juga diberhentikan.

Yang menjadi persoalan adalah hukuman penurunan jabatan dan pembebasan dari jabatan. Dengan demikian PNS guru yang terkena salah satu jenis hukuman ini juga harus diberhentikan dari jabatan guru, sehingga seolah-olah ia mendapatkan 2 kali hukuman yakni :
1. Penurunan jabatan dan diberhentikan dari jabatan
2. Pembebasan dari jabatan dan diberhentikan dari jabatan.
Dengan demikian surat keputusannya juga ada dua. Namun perlu diingat, statusnya masih tetap PNS.

Bagaimana dengan PNS yang diberhentikan tidak hormat dari jabatan guru, apakah bisa diangkat lagi dalam jabatan guru seperti semula? Dalam hal ini ada dua penafsiran.

Pertama, guru yang diberhentikan tidak dengan hormat dari jabatannya tidak bisa lagi diangkat dalam jabatan guru. UU Nomor 14 Tahun 2005 mengenal istilah pemberhentian dengan hormat dan pemberhentian tidak dengan hormat sebagai guru. Tentunya ini membawa konsekuensi masing-masing. Seperti halnya dalam pengangkatan CPNS, pelamar yang pernah diberhentikan tidak dengan hormat sebagai CPNS/PNS maka tidak dapat diangkat lagi sebagai CPNS. Jangankan diangkat, untuk mendaftar saja sudah tidak bisa. Dengan demikian PNS yang diberhentikan tidak dengan hormat dari jabatan guru tidak dapat lagi diangkat dalam jabatan guru, tapi statusnya tetap sebagai PNS. Namun penafsiran seperti ini tidak secara tegas tercantum dalam UU maupun aturan pelaksanaan.

Kedua, guru yang diberhentikan tidak dengan hormat dari jabatannya masih bisa diangkat lagi dalam jabatan guru, asalkan memenuhi persyaratan. Dalam Peraturan Menpan dan Peraturan Bersama Mendiknas dan Kepala BKN, hanya ada istilah pemberhentian dari jabatan, tanpa ada penambahan dengan hormat maupun tidak dengan hormat, sehingga tidak ada konsekuensi masing-masing. Selain itu juga ada istilah pembebasan sementara dari jabatan. Guru yang dikenai pembebasan sementara dari jabatan dapat diangkat lagi dalam jabatan semula. Ini tercantum tegas dalam peraturan. Berbeda dengan pemberhentian. Tidak ada aturan tegas tentang konsekuensi dari pemberhentian dari jabatan terutama dalam hal bisa tidaknya diangkat kembali dalam jabatan semula.

Bisa ditafsirkan bahwa guru yang diberhentikan dari jabatannya maka otomatis ia tidak lagi mempunyai jabatan fungsional tertentu (yakni guru). Otomatis pula ia akan menduduki jabatan fungsional umum. Nah, jika ia ingin kembali dalam jabatan guru maka berlaku pula ketentuan yang mengatur tentang pengangkatan PNS dari jabatan lain ke dalam jabatan fungsional guru. Persyaratan itu antara lain berijazah minimal S1/D4 dan bersertifikat pendidik, berpangkat minimal Penata Muda (III/a), DP3 bernilai baik, berpengalaman sebagai guru minimal 2 tahun, usia maksimal 50 tahun, dan sesuai dengan formasi.

Silakan Anda pilih yang mana.

Kades Menjadi CPNS

2011-11-09T04:45:00.000+07:00

Di Magetan ada seorang CPNS disoal oleh masyarakat dan kalangan LSM. Pasalnya selain berhasil lulus menjadi CPNS ternyata ia masih berkedudukan sebagai kepala desa (kades). Yang menjadi masalah adalah ia tidak pernah melepaskan jabatan sebagai kadesnya. Sehingga dalam satu waktu ia menjadi kades dan sekaligus menjalankan tugas sebagai CPNS. Ini yang disoroti. Bisakah seorang kades menjadi CPNS? Atau sebaliknya, bisakah CPNS menjadi kades?

Setiap warga negara Indonesia yang memenuhi persyaratan berhak menjadi PNS. Yang dilarang adalah anggota TNI atau Polri. Tidak boleh anggota TNI/Polri berstatus dobel menjadi PNS, harus dipilih salah satu. Demikian juga kalau sudah menjadi CPNS/PNS, tidak boleh melamar lagi menjadi CPNS. Namun berbeda dengan kades. Meskipun bertugas di instansi birokrasi (pemerintahan desa) dan berseragam layaknya pegawai negeri, namun senyatanya ia bukanlah pegawai negeri.

Tidak ada larangan kades melamar menjadi CPNS. Posisinya sama dengan WNI-WNI lain. Posisinya sama dengan pegawai BUMN, pegawai BUMD, karyawan swasta, wiraswasta, bahkan pengangguran sekalipun dalam hal melamar. Toh belum tentu pula ia lulus tes.

Namun yang perlu diperhatikan adalah saat kades dinyatakan lulus tes. Maka setelah itu ia bersiap-siap diangkat menjadi CPNS dan berikutnya menjadi PNS. Pengalaman saya waktu diberi tugas memeriksa pemberkasan pelamar yang lulus tes untuk diangkat menjadi CPNS bisa menjadi pelajaran.

Di daerah saya ada kebijakan, jika pelamar berstatus sebagai kades maka ia diberi kesempatan untuk memilih salah satu. Jika memilih kades maka pemberkasan CPNS-nya dihentikan. Sebaliknya jika memilih CPNS, maka ia harus berhenti sebagai kades yang diwujudkan dalam bentuk surat pernyataan bermaterai. Ini untuk mencegah terjadinya hal-hal yang tak diinginkan kelak di kemudian hari. Dan terbukti, di Magetan yang notabene kabupaten tetangga daerah saya mengalami hal yang tak diinginkan itu. Timbul gejolak di masyarakat, koran memberitakan, LSM menuding pemda tak becus, BKD pontang-panting mencari dalih dan dalil pembenarnya, dan sebagainya.

Memangnya kenapa kades diminta berhenti jika diangkat menjadi CPNS? Sebenarnya tidak ada aturan yang menegaskan dilarangnya dobel tugas antara CPNS dan kades (dan jenis-jenis pekerjaan formal lain). Tapi tunggu dulu, perhatikan. Pakai logika saja.

Menjadi CPNS (bahkan PNS) menghabiskan waktunya untuk bertugas sebagai abdi negara hampir setiap hari. Sesuai aturan ia harus bekerja selama 37,5 jam dalam seminggu. Bisakah seorang CPNS bekerja selama itu sedangkan pada saat yang sama ia juga bekerja di tempat lain sebagai kades, perangkat desa, karyawan swasta, atau pegawai BUMN/BUMD. Rasa-rasanya hampir tidak mungkin, kecuali jika bekerjanya itu di luar jam kerja sebagai CPNS. Tapi sayangnya, hampir semua pekerjaan di atas itu jam kerjanya sama dengan jam kerja CPNS. Maka lazimnya pula, begitu ia diangkat sebagai CPNS ia pun berhenti dari pekerjaan formalnya di tempat lain (baik terpaksa maupun tanpa paksaan).

Satu lagi, menjadi CPNS merupakan masa percobaan untuk dinilai apakah layak diangkat menjadi PNS. Bagaimana mungkin bisa menilai kinerja kalau yang bersangkutan tidak berada di tempat tugasnya apalagi menyelesaikan tugas-tugas yang diberikan kepadanya.

Lalu tertutupkah pintu jika CPNS ingin menjadi kades. Sepertinya tidak. Memang saat diangkat CPNS seyogyanya ia berhenti menjadi kades, agar ia bisa fokus bekerja sebagai CPNS. Nanti setelah diangkat PNS barulah pintu itu terbuka.

Dalam Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2001 (mudah-mudahan belum dicabut) disebutkan bahwa PNS boleh mencalonkan menjadi kades (bahkan perangkat desa lain) asal ada izin dari instansinya. Jika terpilih maka ia diberhentikan untuk sementara waktu dari jabatan organiknya tanpa kehilangan status sebagai PNS. Ia juga tidak kehilangan gaji dan kesempatan naik pangkat.

Kesimpulannya, seyogyanya CPNS tidak menjadi kades atau kades menjadi CPNS. Tapi perlu diingat bahwa jika telah menjadi PNS maka boleh menjadi kades.

Perpanjangan Pensiun Penilik

2011-11-07T04:41:00.000+07:00

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2010 tentang Perpanjangan BUP bagi PNS yang menduduki Jabatan Fungsional Penilik, maka bagi PNS yang menduduki jabatan sebagai penilik BUP-nya dapat diperpanjang sampai dengan 60 tahun. Petunjuk teknis pelaksanaan peraturan ini diatur dalam Surat BKN Nomor K.26-30/V.353-6/99 tanggal 20 Desember 2010 Perihal Pelaksanaan Perpres Nomor 63 Tahun 2010.

Perpanjangan usia pensiun penilik harus mempertimbangkan beberapa aspek, antara lain :
•   Keahlian dan pengalaman yang sangat dibutuhkan organisasi
•   Prestasi/kinerja yang baik
•   Moral dan integritas yang baik
•   Kaderisasi dan dinamika organisasi, dan
•   Kesehatan.

Prosedurnya adalah harus ditetapkan dengan Keputusan Pejabat Pembina Kepegawaian masing-masing untuk satu kali masa perpanjangan paling lama 2 tahun dan dapat ditetapkan untuk masa perpanjangan berikutnya paling lama 2 tahun setelah mendapat pertimbangan Baperjakat.

Selain itu ada beberapa jabatan fungsional yang prosesnya sama dengan jabatan penilik yakni :
•   Teknik Pengairan
•   Teknik Jalan dan Jembatan
•   Teknik Tata Bangunan dan Perumahan
•   Teknik Penyehatan Lingkungan

Dasar hukumnya adalah Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 2010 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2008. Sedangkan petunjuk teknisnya diatur dalam Surat BKN Nomor K.26-30/V.19-183/99 tanggal 25 Januari 2011 Perihal Pelaksanaan Perpres Nomor 64 Tahun 2010.

Pembebasan Sementara Guru

2011-11-04T05:16:00.000+07:00

Seorang PNS yang menduduki jabatan fungsional guru dibebaskan sementara dari jabatannya apabila mengalami hal-hal sebagai berikut :
Pertama, dijatui hukuman disiplin tingkat sedang atau tingkat berat berupa jenis hukuman disiplin penurunan pangkat. Jenis hukuman disiplin tingkat sedang antara lain penundaan kenaikan gaji berkala, penundaan kenaikan pangkat, dan penurunan pangkat selama 1 tahun. Dapat diangkat kembali dalam jabatan jika telah selesai menjalani hukuman disiplin.

Kedua, diberhentikan sementara sebagai PNS. PNS diberhentikan sementara karena ditahan oleh aparat yang berwajib dengan tuduhan terlibat dalam tindak pidana. Dapat dipertimbangkan untuk diangkat kembali dalam jabatan apabila berdasarkan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap dinyatakan tidak bersalah atau dijatuhi hukuman pidana percobaan.

Ketiga, ditugaskan secara penuh di luar jabatan guru. Pada prinsipnya PNS tidak dapat menduduki jabatan rangkap, baik jabatan fungsional maupun jabatan struktural. Misalnya guru yang diberi jabatan sebagai Kepala Dinas (biasanya Dinas Pendidikan), Kepala UPT Dinas Pendidikan (termasuk dalam jabatan struktural), atau jabatan fungsional lain (misalnya Pengawas dan Penilik) maka jabatan fungsional gurunya harus dilepaskan. Dapat diangkat kembali dalam jabatan semula apabila berusia paling tinggi 51 tahun.

Keempat, cuti di luar tanggungan negara, kecuali untuk persalinan keempat dan seterusnya. Cuti di luar tanggungan negara diberikan kepada PNS yang telah bekerja minimal 5 tahun secara terus-menerus yang dipergunakan untuk alasan-alasan pribadi dan mendesak untuk jangka waktu maksimal 3 tahun. Misalnya PNS wanita mengikuti suami yang menjalankan tugas di luar negeri. Selama menjalani cuti ini selain dibebaskan dari jabatannya PNS juga tidak berhak menerima penghasilan dari negara dan tidak diperhitungkan sebagai masa kerja (masa kerja untuk perhitungan pensiun, masa kerja untuk kenakan pangkat, kenaikan gaji berkala, dan lain-lain). Dapat diperpanjang maksimal 1 tahun jika ada alasan yang penting. Diangkat kembali dalam jabatan jika telah kembali pada instansi semula.

Kelima, tugas belajar lebih dari 6 bulan. Selama menjalani tugas belajar dapat dipertimbangkan kenaikan pangkatnya secara pilihan bila sekurang-kurangnya telah 4 tahun dalam pangkat terakhir dan setiap unsur penilaian prestasi kerja atau pelaksanaan pekerjaan dalam DP3 sekurang-kurangnya bernilai baik dalam 2 tahun terakhir. Diangkat kembali dalam jabatan jika telah selesai tugas belajar.

Pengangkatan kembali guru dalam jabatannya, khusus bagi yang telah selesai menjalani hukuman disiplin, cuti di luar tanggungan, dan melaksanakan tugas belajar, menggunakan angka kredit terakhir yang dimiliki dan dapat ditambah angka kredit dari publikasi ilmiah dan karya inovatif yang diperoleh selama pembebasan sementara.

Selain diberhentikan sementara, guru diberhentikan dari jabatannya apabila dijatuhi hukuman disiplin tingkat berat dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap kecuali jenis hukuman disiplin tingkat berat berupa penurunan pangkat. Hukuman disiplin tingkat berat itu antara lain penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 tahun, pemindahan dalam rangka penurunan jabatan setingkat lebih rendah, pembebasan dari jabatan, pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS, dan pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS.

Struktural Setengah Hati

2011-10-30T15:41:00.000+07:00

Bisakah aturan diakali? Mungkin saja. Tidak ada yang tidak mungkin di dunia ini. Apalagi peraturan itu kan bikinan manusia. Sedangkan manusia memiliki akal. So, mudah saja aturan diakali. Tapi kan peraturan dibuat agar manusia hidup teratur? Ah itu bisa diatur, kata Warkop DKI. Saya pernah ketemu orang, waktu diklat di Jakarta, yang katanya pernah menjadi salah satu anggota tim perumus peraturan pemerintah. Katanya lagi, tiap peraturan itu dibuat dengan menyisakan celah untuk menyimpanginya. Seolah-olah perbuatan menyimpang namun masih sesuai dengan aturan. Hebat kan. Dengar nih saya punya cerita.

Tersebutlah ada sebuah rumah sakit milik pemerintah daerah. Karena berplat merah maka pimpinannya pun harus dijabat oleh pegawai negeri. Sebagaimana kebiasaan di negeri ini, pimpinan rumah sakit selalu dipegang oleh dokter. Kadang aneh juga, dokter yang harusnya secara fungsional mengurusi kesehatan, menyembuhan pasien, dan urusan medis lain, kini harus berjibaku mengurusi administrasi perkantoran, pengadaan alat kesehatan, manajemen kepegawaian, proyek pembangunan, penyediaan anggaran, dan sebagainya.

Jabatan sebagai pemimpin rumah sakit lazimnya disebut dengan direktur. Direktur merupakan salah satu jenis jabatan struktural. Dalam peraturan kepegawaian, PNS dilarang memiliki lebih dari satu jabatan. Ia harus memilih 1 jabatan struktural atau 1 jabatan fungsional, tidak boleh keduanya dirangkap. Jika tidak memiliki jabatan, maka ia menjadi fungsional umum. Umumnya fungsional umum disebut sebagai staf.

Kalau seorang dokter (jabatan fungsional) diangkat sebagai direktur rumah sakit (jabatan struktural) maka semestinya jabatan dokternya diberhentikan. Namun kenyataannya tidak. Aturan bisa diakali. Bagaimana caranya?

Jabatan direktur itu diembel-embeli kata Plh (pelaksana tugas harian), sehingga kesannya bersifat sementara. Karena sifat sementaranya itu maka ia tak perlu melepaskan jabatan dokter. Sampai kapan Plh Direktur disandang. Ternyata sampai ia pensiun. Hebat kan. Jika dihitung sifat sementaranya itu berjangka waktu lebih dari lima tahun!

Sebenarnya apa sih keuntungannya mengakali aturan ini. Disparitas. Ya disparitas, saya menyebutnya demikian sebagaimana koran-koran menyebutkan tentang perbedaan harga minyak dalam dan luar negeri sehingga mengakibatkan terjadinya penyelundupan. Ada perbedaan batas usia pensiun antara dokter dan non dokter. Kalau dokter mestinya pensiun saat usia 60 tahun (namun dalam beberapa artikel, saya masih memperdebatkannya), sedangkan direktur (karena jabatan struktural) maka pensiunnya 56 tahun.

Lha kalau ia melepaskan jabatan dokter berarti ia rugi 4 tahun kan. Tak bisa berhenti sebagai PNS saat berusia 60 tahun. Tapi “untungnya” ia hanya diangkat dalam jabatan sementara sebagai direktur. Bagaimana pun, namanya sementara berarti belum definitif.

Satu lagi yakni tentang tunjangan. Direktur yang merupakan jabatan struktural eselon II tunjangan per bulannya sebesar Rp 2.025.000. Sedangkan dokter paling tinggi Rp 1.400.000. Kurang jelas tunjangan yang mana yang diterima. Jangan-jangan pensiunnya sebagai dokter, tapi tunjangannya sebagai direktur.

Kalau diuber-uber sih sebenarnya ada yang bisa disemprit. Setiap jabatan fungsional, tak terkecuali dokter, harus memenuhi angka kredit untuk kenaikan pangkat/jabatan. Jika tidak berhasil memenuhi angka kredit ia harus dibebaskan sementara dari jabatan fungsional. Jika dalam jangka waktu tertentu masih belum bisa memenuhi maka diberhentikan dari jabatan fungsionalnya. Banyak yang sangsi, dengan kesibukan sebagai direktur (pemimpin tertinggi di rumah sakit), bisakah si dokter menjalankan tugas di bidang medis untuk memenuhi angka kreditnya.

Btw alias by the way alias ngemeng-ngemeng (kata Mas Thukul), nasi telah menjadi bubur, kondisi ini telah berlangsung bertahun-tahun. Selama ini adhem ayem tak ada yang protes kok. Bertahun-tahun dan belasan kali terjadi gelombang pelantikan jabatan struktural, sang kepala daerah pun tak pernah menyentuhnya. Wakil rakyat yang biasa garang berteriak? Kura-kura dalam perahu, pura-pura tidak tahu. Wartawan dan aktivis LSM? Tanyakan saja pada rumput yang bergoyang. Kenyang.

Moratorium Pegawai

2011-10-26T17:21:00.000+07:00

joaocorner.blogspot.com

Moratorium menjadi kata yang populer akhir-akhir ini. Hal ini berkaitan dengan rencana pemerintah untuk menghentikan sementara pengangkatan CPNS. Gayung bersambut, DPR dan kalangan LSM pun menyambut baik meskipun ada catatan kritisnya. Pemerintah menyadari bahwa gemuknya birokrasi yang ditandai dengan penambahan pegawai tiap tahun menyebabkan inefisiensi, baik anggaran maupun kinerja.

Istilah moratorium biasanya dikaitkan dengan masalah utang piutang atau keuangan. Menurut Kamus Bahasa Indonesia, moratorium adalah (1) penangguhan pembayaran utang didasarkan pada undang-undang agar dapat mencegah krisis keuangan yang semakin hebat; (2) penundaan; penangguhan.

Sedangkan berdasarkan penelususran di wikipedia, dalam suatu bidang hukum, moratorium (dari Latin, morari yang berarti penundaan) adalah otorisasi legal untuk menunda pembayaran utang atau kewajiban tertentu selama batas waktu yang ditentukan. Istilah ini juga sering digunakan untuk mengacu ke waktu penundaan pembayaran itu sendiri, sementara otorisasinya disebut sebagai undang-undang moratorium.

Moratorium atau penundaan sementara penerimaan CPNS diwujudkan dalam bentuk Peraturan Bersama Menpan dan RB, Mendagri, dan Menkeu yang ditetapkan pada tanggal 24 Agustus 2011. Menurut pemerintah moratorium bertujuan untuk menata organisasi, menata PNS (rightsizing), melaksanakan reformasi birokrasi, mengoptimalkan SDM, dan mengefisiensikan anggaran belanja pegawai.

Karena bersifat sementara maka penundaan ini pun ada jangka waktunya yakni diberlakukan mulai 1 September 2011 s.d. 31 Desember 2012. Ternyata pemerintah tidak secara total menghentikan penerimaan CPNS dalam kurun waktu itu. Ada pengecualian misalnya untuk tenaga pendidik, tenaga dokter, tenaga perawat, dan jabatan yang bersifat khusus dan mendesak. Itu pun hanya untuk Kementerian/Lembaga, sedangkan khusus Pemda dipersyaratakan yang besaran anggaran belanja pegawai di bawah 50% dari total APBD. Jabatan yang bersifat khusus dan mendesak harus ditetapkan oleh Tim Reformasi Birokrasi Nasional.

Kementerian/Lembaga yang memiliki lulusan ikatan dinas misalnya IPDN di Kemendagri, STKS di Kemensos, STAN di Kemenkeu, STIS di BPS, dan lain-lain juga termasuk yang dikecualikan. Selain itu juga termasuk tenaga honorer yang telah diverifikasi dan divalidasi sesuai PP Nomor 48 Tahun 2005 jo PP Nomor 43 Tahun 2007. Tenaga honorer ini merupakan pegawai yang bekerja di instansi pemerintah yang karena satu dan beberapa hal belum terangkat menjadi CPNS dalam kurun waktu tahun 2005 hingga 2009.

Dalam masa penundaan ini perlu dilakukan penghitungan jumlah kebutuhan PNS yang tepat berdasarkan analisis jabatan dan beban kerja. Pimpinan instansi pusat dan daerah melakukan redistribusi (penyaluran ke satuan organisasi yang membutuhkan) pegawai sesuai dengan kompetensi. Apabila redistribusi telah dilakukan namun ternyata ada PNS yang tidak dapat disalurkan, maka ditawarkan program pensiun sukarela.

Instansi pusat dan daerah diwajibkan menghitung jumlah kebutuhan PNS. Selain itu juga menyusun proyeksi kebutuhan PNS selama 5 tahun ke depan yang pemenuhannya dilakukan secara berkesinambungan dengan sasaran prioritas per tahun yang jelas sesuai kemampuan keuangan negara dan hasilnya disampaikan paling lambat tanggal 30 Juni 2012. Sanksi jika tidak melaksanakan kewajiban ini adalah dilarang mengembangkan/menambahkan organisasinya dan tidak diberikan alokasi tambahan formasi CPNS.

Antara Superman Dan KPK

2011-10-24T05:00:00.000+07:00

penelusuran di google

Saat kecil saya terpukau menyaksikan film Superman yang diputar di televisi seminggu sekali atau di gedung bioskop. Tokoh hero ini begitu perkasa mengalahkan para penjahat. Kami, para penonton, seringkali bertepuk tangan meriah saat ia berhasil menghajar lawan-lawannya, para penjahat jalanan. Namun di saat yang lain, kami menahan nafas cemas di hati. Superman keteteran menghadapi musuh utamanya. Kami semua menahan nafas. Saya rasa semua penonton berharap Superman akan menang. Doa kami terkabul. Penonton sekali lagi bertepuk tangan. Sutradara memang berhasil mempermainkan rasa.

Superman manusia yang hebat, tidak disangsikan lagi. Ia melebihi kemampuan aparat keamanan yang memang bertugas memberantas kejahatan. Tubuhnya kuat melebihi baja. Bisa terbang mengalahkan pesawat. Wajahnya tampan, membuat banyak wanita tergila-gila. Gemar menolong, membuat orang suka. Ia memang bukan manusia biasa. Ia manusia super. Sayang ia hanya ada di film.

Film usai, penonton pun bubar. Meski begitu cerita tentang Superman selalu diulang-ulang. Hari itu, esok hari, dan hari-hari kemudian. Kepada siapa saja, terutama kepada teman sepermainan. Saya yang masih kanak-kanak pun terobsesi tampil sepertinya. Bermain layaknya adegan film mengajak teman-teman sebaya layaknya Superman. Kebetulan ada salah seorang yang mempunyai kostum Superman. Berbaju biru bertanda huruf S di dada dan kain warna merah di belakang punggung sebagai sayapnya.

Ups, saya baru menyadari, ternyata Superman memakai celana dalam di luar. Aneh, celana warna merah yang harusnya dipakai di dalam itu (makanya dinamakan celana dalam) malah dipakai di luar. Sudah begitu pakai sabuk pula. Tapi itu sudah pakemnya, tak bisa dirubah. Beberapa teman pun cekikikan menyaksikan pemandangan lucu ini. Teman yang lain marah jagoannya ditertawakan. Tak pantas, kata meraka, seorang tokoh hero menjadi bahan tertawaan. Menertawakan Superman berarti jahat. Kalau jahat maka berarti penjahat. Permainan pun buyar karena ada kelompok yang tersinggung.

Hingga sekarang pun saya masih tidak paham kenapa Superman mengenakan celana dalam di luar. Kalau Anda perhatikan, dari setiap seri Superman pasti seperti itu. Belasan tahun kemudian berbagai seri Superman ditayangkan di televisi. Terus terang saya tak tertarik menontonnya. Selain sudah tak lagi kanak-kanak, saya menduga film ini propaganda bangsa Amerika untuk menunjukkan superioritasnya. Saya telanjur muak. Kenapa Superman tak mampu mencegah nafsu bangsanya sendiri yang suka berperang. Coba hitung berapa banyak manusia yang mati oleh senjata Amerika. Di Jepang, Korea, Vietnam, Somalia, Irak, Afghanistan, dan belahan bumi lain dengan dalih sebagai polisi dunia. Sedangkan menyaksikan kebrutalan Israel saja ia bungkam.

Superman hanya berani melawan penjahat jalanan. Kalaupun ada penjahat yang sama-sama supernya, itu lebih dikarenakan tersanderanya kekasih Superman. Maka mau tak mau ia harus melawannya. Ternyata, sejatinya Superman tidak benar-benar super. Ia punya pamrih asmara. Ia tergantung orang di belakangnya. Jalan ceritanya tergantung penulis skenario. Apik tidaknya film tergantung sutradara. Ada tiadanya anggaran tergantung produser.

Kalau diperhatikan KPK itu mirip Superman. Superman manusia super, KPK lembaga super. Keberhasilan KPK menangkap basah perilaku hakim dan jaksa yang melakukan penyuapan membuat banyak orang bersorak girang layaknya penonton film saat menyaksikan Superman menghajar penjahat jalanan.

Rakyat negeri ini telah jengah dengan perilaku korup. Karena saking akutnya maka dibentuklah KPK dengan kekuasaan yang luar biasa besar. Meski telah ada lembaga penegak hukum namun harapan publik amat besar kepada KPK. Masyarakat telanjur skeptis dengan lembaga yang telah ada dalam memberantas korupsi karena dianggap bagian dari lingkaran yang harus diputuskan. Dan KPK sukses menyenangkan hati masyarakat dengan hasil tangkapannya. Liputannya pun dibuat spektakuler oleh media.

Hingga akhirnya ada orang yang mengritisi KPK seperti anggota DPR beberapa waktu lalu. Wacana pembubaran pun ia sampaikan dalam acara resmi. Sontak publik tercengang. Tak sedikit yang marah dan mencela. Media punya peran penting membesarkan peristiwa ini, namun sayangnya tidak memberikan cukup kesempatan dan ruang bagi masyarakat untuk mengunyah sebelum menelan.

Sebagaimana menertawakan Superman yang memakai celana dalam terbalik maka dianggap sebagai bagian dari penjahat. ’Menertawakan’ KPK berarti membenci KPK. Membencinya berarti anti pemberantasan korupsi. Kesimpulan akhirnya juga sama, dianggap sebagai bagian dari penjahat. Logika yang aneh. Tak adil rasanya, kenapa tak memperdebatkan saja wacananya dengan melontarkan antitesanya. Alih-alih lahir dialektika, yang muncul malah ajang caci maki.

Berharap KPK menuntaskan kasus besar layaknya Century, mafia pajak, dan rekening gendut para jendral seperti berharap Superman menghentikan nafsu serakah perang bangsanya atau berharap bangsanya menghentikan kekejaman Israel atas Palestina yang telah terjadi sejak lama dan kasat mata. Ah, tergantung siapa di balik layar, ternyata.

Ayo KPK jangan samakan dirimu dengan Superman.

Penyebab Inefisiensi Birokrasi

2011-10-22T21:10:00.002+07:00

Berdasarkan data sebuah LSM yakni FITRA, membengkaknya ongkos birokrasi disebabkan oleh sepuluh hal. Hal-hal itu antara lain :

Pertama, pemberian remunerasi. Pemberian remunerasi dimulai tahun 2007 dengan Departemen Keuangan (sekarang Kementerian Keuangan) sebagai pelopornya. Dengan pemberian renumerasi penghasilan PNS menjadi berlipat-lipat. Bayangkan saja di Kemenkeu pemberian remunerasi pejabat dengan grade I hingga Rp 46,9 juta. Apa kagak bikin ngiler atuh. Tapi kasus Gayus Tambunan, PNS Kemenkeu yang notabene memperoleh renumerasi membelalakkan mata, ”Apa kata dunia!” Sudah gaji berlipat-lipat, masih saja bermafia ria. Kami yang bekerja di daerah sama sekali tak menerima renumerasi lho. Camkan itu. Tapi imbasnya kalau ada hal-hal yang negatif ya kena juga (baca : nggak dapet buahnya kena getahnya).

Kedua, kenaikan gaji pegawai, pemberian gaji ke-13, pemberian uang makan. Wah, kalau kenaikan gaji dan pemberian gaji ke-13 saya masih senang tuh. Alhamdulillah disyukuri apa yang ada. Tapi untuk uang makan kayaknya Pemda kami nggak sanggup memberikannya. Ya nggak pa-palah cukup minum air putih, sehat dan menyegarkan. Makan siang beli sendiri.

Ketiga, istana menggemukan birokrasi. Benar juga kayaknya. Katanya mau mereformasi birokrasi tapi nyatanya menambah pos-pos dan jabatan-jabatan baru. Sebut saja Presiden menambah jabatan Wakil Menteri untuk hampir semua Menterinya.

Keempat, banjir komisi. Lembaga Kepresidenan justru tidak mampu memberikan contoh bagi Kementerian/ Lembaga lain. Lembaga Kepresidenan semakin gemuk dengan struktur. Maka dibentuk lagi lembaga di lingkungan istana Presiden seperti staf khusus, staf pribadi, juru bicara, unit kerja, dewan pertimbangan Presiden, satgas mafia hukum dan Satgas TKI (Tenaga Kerja Indonesia). Setuju bos...

Kelima, kebijakan pegawai tanpa mempertimbangkan anggaran. Yah, memang era sekarang masing-masing daerah berlomba-lomba menambah pegawai yang tentunya berimbas pada tersedotnya anggaran daerah. Kabarnya terdapat 124 daerah yang beban belanja pegawainya melebihi 60 persen dan 16 daerah di antaranya mencapai 70 persen. Berarti sisanya baru yang untuk rakyat ya. Kabupaten Ngawi berapa ya gan?

Keenam, tunjangan pegawai daerah. PP No 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah memperbolehkan daerah memberikan tambahan tunjangan pada pegawai daerah. Di DKI Jakarta, pejabat eselon I mendapatkan tambahan penghasilan sampai dengan Rp 50 juta, dan staff mendapat tambahan antara Rp 4,7–2,9 juta. Fantastis. Di daerah kami belum ada tuh. Ngos-ngosan tampaknya.

Ketujuh, skema dana perimbangan. Skema dana perimbangan saat ini belum berpihak pada daerah. Sejak otonomi daerah sebanyak 70 persen urusan didesentralisasikan ke daerah, sementara pusat memegang lima kewenangan utama. Namun berbanding terbalik dari sisi fiskal, sejak tahun 2005 rata-rata belanja transfer daerah 31 persen dari APBN. Membengkaknya belanja pegawai, juga disebabkan oleh formula DAU yang tidak memberikan insentif daerah.

Kedelapan, politisasi birokrasi. Sistem rekrutmen yang sarat KKN terhadap PNSD dan politisasi birokrasi masih terjadi di daerah. Meski pusat memiliki kontrol untuk menilai formasi pegawai yang dibutuhkan dan rekrutmen, namun tidak dapat dibantah aroma suap masih tercium saat rekrutmen. Rekrutmen juga tidak terlepas dari politisasi, menjelang Pilkada, Kepala Daerah sebagai Pembina PNSD akan merekrut lebih banyak PNSD untuk meraih dukungan. Ya saya setuju sekali. Aromanya jelas tercium. Indikasinya penggalangan massa, pemberian bantuan dari pemerintah yang diberikan melalui incumbent, penarikan setoran uang, sumbangan spanduk, sambutan di acara-acara dinas yang mempromosikan incumbent.

Kesembilan, tidak ada rasio pegawai berdasarkan karakteristik daerah. Sampai saat ini pemerintah belum memiliki rasio jumlah pegawai yang ideal untuk melakukan pelayanan publik. Ketiadaan rasio ini menjadi penyebab terus menerus dilakukan rekrutmen pegawai tanpa memperhatikan kebutuhan. Berapa sih sebenarnya rasio ideal pegawai? 1:1? 1:10? 1:10 juta? Entahlah, saya saja belum tahu teorinya apalagi menghitungnya.

Kesepuluh, pemekaran daerah. Pemekaran daerah juga menjadi pemicu membengkaknya belanja pegawai di daerah. Sebagai konsekuensi daerah baru, kebutuhan akan pegawai merupakan keharusan, ditambah rekrutmen yang masih mengutamakan putra daerah dibandingkan profesionalitas. Untung di Ngawi tidak ada pemekaran.

Demikian bos, FITRA sudah tahu permasalahan birokrasi, sekarang tinggal kemauan dan kemampuan pihak yang berwenang. Mudah-mudahan birokrasi Indonesia semakin mantap. Mudah-mudahan tidak lagi terdengar ucapan, ”Kalau bisa dipersulit kenapa harus dipermudah.”

Pensiun Eselon II

2011-10-20T16:45:00.002+07:00

Pada dasarnya batas usia pensiun PNS adalah 56 tahun sesuai dengan PP Nomor 32 Tahun 1979. Namun ada beberapa jabatan yang dapat diperpanjang batas usia pensiunnya, di antaranya adalah jabatan struktural eselon II. Jabatan eselon II ini jika di daerah contohnya adalah Sekretaris Daerah, Asisten, Staf Ahli, Kepala Dinas, Kepala Badan, Inspektur, Sekretaris DPRD, dan Direktur RSUD. Perpanjangan pensiun eselon II bisa sampai usia 60 tahun namun hal itu tidak terjadi secara otomatis karena harus memenuhi sejumlah persyaratan, melalui proses pertimbangan, dan ditetapkan dalam sebuah keputusan.

SE Menpan Nomor SE/04/M.PAN/03/2006 tanggal 28 Maret 2006 mengatur tentang perpanjangan pensiun PNS yang menduduki jabatan struktural Eselon II. Pada prinsipnya perpanjangan ini merupakan kewenangan Pejabat Pembina Kepegawaian (kalau di daerah Gubernur, Bupati, dan Walikota). Selain itu juga didasarkan pada pertimbangan bahwa pejabat yang akan diperpanjang pensiun memiliki keahlian dan pengalaman yang sangat dibutuhkan organisasi, memiliki moral dan integritas yang baik, menunjukkan kinerja yang baik, sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan oleh keterangan Dokter Tim Penguji Kesehatan yang ditunjuk oleh pemerintah, dan mempertimbangkan proses kaderisasi di lingkungan instansi pemerintah yang bersangkutan.

Mekanisme usul perpanjangan BUP Eselon II :

Perpanjangan BUP ditetapkan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian secara bertahap, yaitu setiap dua tahun. Perpanjangan pertama dari usia 56 tahun sampai dengan 58 tahun dan perpanjangan kedua dari usia 58 tahun sampai dengan 60 tahun
Perpanjangan BUP ditetapkan setelah mendapat pertimbangan Baperjakat instansi yang bersangkutan
Keputusan perpanjangan BUP dilakukan setelah yang bersangkutan memenuhi syarat kumulatif pertimbangan-pertimbangan
Hasil penilaian terhadap pejabat eselon I baik yang akan/tidak diperpanjang BUP-nya disampaikan kepada PPK
Bagi pejabat eselon I yang tidak akan diperpanjang BUP-nya menjadi 58 tahun atau 60 tahun, maka PPK instansi yang bersangkutan mengajukan usul pemberhentian dari jabatannya.

Sebelumnya berdasarkan SE Menpan Nomor SE/26.2/M.PAN/10/2004 tanggal 11 Oktober 2004 perpanjangan pensiun bagi eselon II dilakukan setiap tahun hingga setinggi-tingginya 60 tahun. Eselon II yang akan diperpanjang pensiunnya itu harus memiliki kompetensi jabatan yang diperlukan dan belum ada penggantinya. Selain itu ia juga harus memiliki kinerja yang sangat baik sehingga layak dijadikan panutan di lingkungan instansinya. Dan terakhir ia menduduki jabatan yang sangat strategis.

Catatan Untuk BAKN

2011-10-18T14:48:00.001+07:00

mnipropolismeslia.blogspot.com

SE Kepala BAKN Nomor 02/SE/1987 tanggal 8 Januari 1987 tentang BUP (Batas Usia Pensiun) menyebutkan beberapa jabatan dalam PNS yang dapat diperpanjang batas usia pensiun beserta sampai usia berapa tahun perpanjangan itu diperoleh. Perpanjangan BUP terdiri dari perpanjangan hingga usia 65 tahun, 63 tahun, 60 tahun, 58 tahun, sedangkan jabatan lain tetap 56 tahun. Pada dasarnya pemberhentian PNS mengacu pada PP Nomor 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian PNS.

Petunjuk yang diberikan oleh BAKN/Badan Administrasi Kepegawaian Negara (kini berubah menjadi BKN) dalam surat edarannya sebenarnya bukanlah dasar hukum baru. Ini hanya menegaskan ketentuan yang telah ada dalam beberapa produk hukum. Sesuai dengan perkembangan jaman, SE yang telah berusia 24 tahun itu sudak tidak relevan lagi.

Hal-hal yang sudah tidak relevan antara lain :

BUP guru dan dosen telah diatur dalam UU tersendiri yakni UU Nomor 14 Tahun 2005. BUP guru 60 tahun tanpa perpanjangan, BUP dosen 65 tahun tanpa perpanjangan, sedangkan Guru Besar dapat diperpanjang hingga 70 tahun.
BUP jaksa telah diatur dalam UU tersendiri yakni UU Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan RI. BUP jaksa adalah 63 tahun.
BUP jabatan struktural eselon I diatur dalam PP Nomor 65 Tahun 2008 sebagai perubahan kedua atas PP Nomor 32 Tahun 1979 yang dapat diperpanjang sampai 62 tahun setelah melalui proses pertimbangan dan ditetapkan oleh pejabat berwenang.
UU Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa yang menjadi dasar usia pensiun Kepala Kelurahan telah dicabut dengan UU Nomor 22 Tahun 1999, dan selanjutnya dicabut dengan UU Nomor 32 Tahun 2004. Jabatan Lurah merupakan jabatan struktural yang tidak termasuk eselon yang dapat diperpanjang, sehingga usia pensiunnya 56 tahun.
UU Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung yang menjadi dasar usia pensiun Ketua, Wakil Ketua, dan hakim MA telah diubah dengan UU Nomor 5 Tahun 2004 dan UU Nomor 3 Tahun 2009. Hal mengakibatkan berubahnya usia pensiun yakni menjadi 70 tahun.
UU Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum yang menjadi dasar usia pensiun Ketua, Wakil Ketua, dan Hakim Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri telah diubah dengan UU Nomor 8 Tahun 2004 dan UU Nomor 49 Tahun 2009.
Jabatan-jabatan lain telah diatur dengan UU, Perpres, dan Keppres.

Perpanjangan Jabatan

2011-10-16T17:06:00.000+07:00

SE Kepala BAKN Nomor 02/SE/1987 tanggal 8 Januari 1987 tentang BUP (Batas Usia Pensiun) PNS menyebutkan beberapa jabatan dalam PNS yang dapat diperpanjang batas usia pensiun beserta sampai berapa tahun perpanjangan itu diperoleh. Perpanjangan BUP terdiri dari perpanjangan hingga usia 65 tahun, 63 tahun, 60 tahun, 58 tahun, sedangkan jabatan lain tetap 56 tahun. BUP 65 tahun terdiri dari 5 jabatan, 63 tahun terdiri dari 1 jabatan, 60 tahun terdiri dari 16 jabatan, dan 58 tahun terdiri dari 4 jabatan.

Pada dasarnya pemberhentian PNS mengacu pada PP Nomor 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian PNS. Namun dalam perkembangannya muncul beberapa produk hukum yang mengakibatkan perubahan termasuk dalam hal pensiun. Produk hukum itu antara lain UU No 5 Th 1979 tentang Pemerintahan Desa, UU No 14 Th 1985 tentang MA, UU No 2 Th 1986 tentang Peradilan Umum, Keppres No 2 Th 1981 tentang Perpanjangan BUP Jaksa, Keppres No 63 Th 1986 tentang BUP PNS yang menjabat Jabatan Fungsional Widyaiswara dan Penyuluh Pertanian.

Berikut ini perpanjangan BUP PNS yang terdiri dari usia pensiun dan jenis jabatannya berdasarkan SE BAKN :
BUP 65 tahun :
1.    Ahli Peneliti dan Peneliti yang ditugaskan secara penuh di bidang penelitian
2.    Guru Besar, Lektor Kepala, dan Lektor yang ditugaskan secara penuh pada Perguruan Tinggi
3.    Ketua, Wakil Ketua, Ketua Muda, dan Hakim Anggota MA
4.    Widyaiswara Utama dan Widyaiswara Utama Madya
5.    Jabatan lain yang ditentukan oleh Presiden

BUP 63 tahun :
1.    Ketua, Wakil Ketua, dan Hakim PT

BUP 60 tahun :
1.    Jaksa Agung
2.    Pimpinan Kesekretariatan Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara
3.    Pimpinan Lembaga Pemerintah Non Departemen
4.    Sekretaris Jendral, Inspektur Jendral, Direktur Jendral, dan Kepala Badan di Departemen
5.    Eselon I dalam jabatan struktural
6.    Eselon II dalam jabatan struktural
7.    Ketua, Wakil Ketua, dan Hakim PN
8.    Dokter yang ditugaskan penuh pada lembaga kedokteran negeri sesuai dengan profesinya
9.    Pengawas SLTA dan Pengawas SLTP
10.    Guru yang ditugaskan secara penuh pada SLTA dan SLTP
11.    Penilik TK, Penilik SD, dan Penilik Pendidikan Agama
12.    Guru yang ditugaskan secara penuh pada SD
13.    Kepala Kelurahan
14.    Widyaiswara Utama Muda, Widyaiswara Utama Pratama, Widyaiswara Madya, Widyaiswara Muda, dan Widyaiswara Pratama
15.    Penyuluh Pertanian Utama Muda, Penyuluh Pertanian Utama Pratama, Penyuluh Pertanian Madya, Penyuluh Pertanian Muda, Penyuluh Pertanian Pratama
16.    Jabatan lain yang ditentukan oleh Presiden

BUP 58 tahun :
1.    Hakim pada Mahkamah Pelayaran
2.    Hakim Agama pada PA tingkat banding
3.    Hakim Agama pada PA
4.    Jaksa yang tidak memangku jabatan eselon I dan eselon II

BUP 56 tahun :
1.    PNS lainnya.

PP 9/2003 Versus PP 53/2010

2011-10-14T23:01:00.000+07:00

Siapakah yang berwenang memberhentikan PNS? Jawabnya relatif, karena PNS itu tidak satu jenis, ada PNS pusat dan ada PNS daerah. Masing-masing PNS juga mempunyai pangkat mulai dari Juru Muda sampai Pembina Utama yang itu juga mempengaruhi siapa yang berwenang memberhentikan. Alasan pemberhentian pun juga turut mempengaruhi, entah itu karena pensiun, mengundurkan diri, penyederhanaan organisasi, dipecat, dan sebagainya.

Lalu siapa saja yang berwenang memberhentikan PNS? Dengan alasan yang beragam seperti di atas maka yang berwenang bisa Presiden, Pejabat Pembina Kepegawaian Pusat, Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah Provinsi, dan Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah Kabupaten/Kota. Pejabat Pembina Kepegawaian Pusat itu contohnya adalah Menteri, Jaksa Agung, Kapolri, dan masih banyak lagi.

Kita fokuskan saja pada kondisi di daerah, khususnya di kabupaten. Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah Kabupaten adalah Bupati. Sesuai PP Nomor 9 Tahun 2003, Bupati berwenang memberhentikan PNS dengan Golongan III/d ke bawah di lingkungannya. Sedangkan yang Golongan IV/a dan IV/b menjadi kewenangan Gubernur. Dikecualikan bagi yang meninggal, tewas, cacat karena dinas, dan pensiun menjadi kewenangan Kepala BKN atau Presiden.

Tapi kemudian muncul peraturan baru yang mengkhususkan pada masalah kedisiplinan termasuk pemberhentian PNS, yakni PP Nomor 53 Tahun 2010. Berdasarkan PP itu Bupati berwenang menetapkan penjatuhan hukuman disiplin berupa pemberhentian untuk semua PNS di lingkungannya. Pemberhentian ini tidak melihat Pangkat/Golongan. Salah satu contohnya PNS dengan Golongan IV/a ke atas pemberhentiannya tetap menjadi kewenangan Bupati.

Di sini muncul (seolah-olah) ada pertentangan antar peraturan. Di satu sisi kewenangan pemberhentian merupakan milik Gubernur (berdasar PP Nomor 9 Tahun 2003), di sisi yang lain menjadi milik Bupati (berdasar PP Nomor 53 Tahun 2010). Padahal aturan yang baru tidak mencabut aturan yang lama. Bagaimana menyikapinya?

Dalam hukum dikenal asas Lex Superior Derogat Legi Inferiori, artinya hukum yang tinggi lebih diutamakan pelaksanaannya daripada hukum yang rendah. Dalam konteks ini tidak dapat digunakan karena kedua peraturan berdiri sejajar, yakni sama-sama berupa Peraturan Pemerintah. Namun ada asas yang lain yakni Lex Posteriori Derogat Legi Priori. Asas ini mengandung arti peraturan yang baru didahulukan daripada peraturan yang lama. Artinya, peraturan baru diutamakan pelaksanaannya daripada peraturan lama yang mengatur hal yang sama, apabila dalam peraturan baru tersebut tidak mengatur pencabutan peraturan lama.

PP Nomor 53 Tahun 2010 yang ditetapkan tanggal 6 Juni 2010 sebagai peraturan baru tentunya harus lebih didahulukan daripada PP Nomor 9 Tahun 2003 yang ditetapkan tanggal 17 Februari 2003.

Selain itu masih ada asas lain, Lex Specialist Derogat Legi Generale, artinya hukum yang khusus lebih diutamakan daripada hukum yang umum. Artinya, suatu ketentuan yang bersifat mengatur secara umum dapat dikesampingkan oleh ketentuan yang lebih khusus mengatur hal yang sama.

Dengan demikian khusus pemberhentian PNS karena melanggar disiplin maka dasar hukumnya adalah PP Nomor 53 Tahun 2010. Dalam hal ini Bupati yang memiliki kewenangan untuk memberhentikan PNS apa pun pangkat/golongannya, asalkan masih di lingkungannya. Sedangkan selain karena hukuman disiplin maka dasar hukumnya tetap mengacu pada PP Nomor 9 Tahun 2003.

Misalnya jika berhenti karena mengundurkan diri atas permintaan sendiri, maka jika bergolongan IV/a atau IV/b tetap kewenangan Gubernur, jika bergolongan IV/c ke atas menjadi kewenangan Presiden. Pemberhentian karena meninggal, tewas, cacat karena dinas, dan pensiun, jika bergolongan IV/b ke bawah menjadi kewenangan Kepala BKN, sedangkan IV/c ke atas menjadi kewenangan Presiden. Tapi jika ada PNS melanggar disiplin yang menyebabkan ia diberhentikan, maka di sinilah kewenangan Bupati menentukan, apa pun pangkat dari PNS tersebut.

Demikian.

Wah Kantorku Didemo

2011-10-12T22:53:00.001+07:00

Hari ini tepat hari ulang tahun Provinsi Jawa Timur. Yang keberapa saya malas menghitungnya. Saya juga tak mau capek menghapalnya (kayak mau ikut lomba kadarkum aja). Ngawi adalah bagian dari provinsi di ujung timur Pulau Jawa ini, maka sebagai pegawai pemerintah daerah, hari ini kami melakukan upacara hari jadinya. Tapi bukan ini yang ingin saya ceritakan. Hanya saja tanggal dan bulannya berbarengan.

Hari ini, ya hari ini berbeda dengan hari kemarin, hari kemarin lusa, apalagi hari bertahun yang lalu. Tapi pernahkah berpikir bahwa hari-hari itu laksana roda. Ia melaju, maka tak ’kan pernah kembali apa yang dilalui. Ia pun berputar, maka ada yang di bawah ada yang di atas.

Kalau bertahun yang lalu saya ikut bagian dari demo bahkan menjadi pimpinannya, maka hari ini giliran saya didemo, ups...GR nih maksudnya kantor tempat saya bekerja didemo. Sama halnya dengan atribut yang pernah saya sandang, mereka adalah mahasiswa. Dan sama juga, yakni dari lembaga ekstra kampus, hanya beda nama dengan yang saya tekuni dulu.

Bukan bermaksud menggurui jika saya ingin memberi masukan dengan jalannya demo ini. Saya rasa setiap gerakan mahasiswa mempunyai cara dan gaya yang berbeda. Bahkan kurun yang berbeda juga turut mempengaruhi.

Dalam satu bulan terakhir ini ada demo segelintir mahasiswa yang rutin terselenggara. Labelnya ya itu-itu saja, berbendera gerakan mahasiswa nasionalis, tentunya orangnya juga orang-orang itu saja. Coba ingat-ingat masyarakat yang berada di tengah kota, pasti akan tahu. Jadwalnya selalu hari Rabu. Kumpul dan memulai aksinya di paseban alun-alun selatan depannya LP (Lembaga Permasyarakatan). Konvoi di depan ada mobil bak terbuka berisi perangkat sound system. Di belakangnya peserta demo naik motor, jumlahnya mungkin tak sampai 20. Sekitar jam 10 siang biasanya lewat di depan kantor saya yang berada di utara alun-alun. Kurang jelas kemana mereka akan menuju. Sayang saya tak pernah tahu apa yang dituntutnya, soalnya koran juga tak pernah memberitakan pada esok harinya. Tak sampai azan dhuhur mereka pun telah kembali ke tempat semula.

Paling tidak ada tiga hal yang menjadi kelemahan dalam demo-demo yang diadakan oleh para mahasiswa lingkup lokal tiap pekan itu, yakni masalah fokus, komunikasi, dan cara penyampaian.

Kelemahan utama demo adalah kurang fokus. Apa tujuannya, apa saja targetnya, siapa sasarannya harus jelas. Apa jadinya jika saban pekan berdemo dengan tujuan, target, dan sasaran yang berubah-ubah.

Demo diselenggarakan tiap pekan tapi anehnya kenapa media tidak pernah memberitakannya. Bahkan masyarakat pun tak tahu persis apa yang dituntutnya, padahal mereka (peserta demo) mengklaim mewakili suara masyarakat. Kenapa tidak membuat pers release untuk dibagikan dan dikirimkan ke berbagai media. Kenapa juga tak membuat leaflet berisi tuntutan mereka (pernyataan sikap), penjelasan siapa mereka, kenapa mereka berdemo, dan sebagainya. Dan dibagikan ke setiap orang di jalan yang mereka lalui. Orasi memang menjadi menu wajib, tapi ada menu-menu lain yang tak kalah bergizinya. Inilah masalahnya, komunikasi. Komunikasi (atau mungkin lebih tepatnya interaksi), terutama dengan jaringan media. Padahal mereka sama membutuhkan. Demo membutuhkan pemberitaan, sedangkan media membutuhkan peristiwa.

Dan terakhir tentang penyampaian. Kebetulan hari ini giliran kantor saya yang didemo, jadi saya bisa mendengar suara mereka, tapi ternyata hanya sayup-sayup. Dua tiga orang berorasi dengan tak jelas (jangan-jangan karena belum menguasai materi). Seringkali pula diselingi dengan ucapan-ucapan yang tak pantas, seperti ”...goblok, takbacok, !@#$%^&*()_+....” dan seterusnya. Orang bilang bahasa menunjukkan kepribadian lho.

Saya teringat sekitar 10 tahun silam saat menjadi bagian dari demo mahasiswa. Gerakan mahasiswa yang saya ikuti mempunyai semacam pakem yang unik dan berbeda dibandingkan dengan gerakan mahasiswa lain saat berdemo. Malah kayak pengajian, hehehe... Boleh percaya boleh tidak, banyak masyarakat yang merindukan kehadirannya di jalanan karena (mungkin) lebih banyak mahasiswinya dibandingkan mahasiswanya. Cakep kan. Susah lho di jaman sekarang mengajak mahasiswa berdemo apalagi mahasiswi.

Sempat mengetuai di tingkat universitas seringkali saya mengadakan semacam kompetisi penampilan antar fakultas. Saya berikan kesempatan kepada masing-masing fakultas untuk mengisi acara demo. Menarik, karena ada yang orasi, bernasyid (bernyanyi), membacakan puisi, happening art, dan lain-lain. Ya tentunya peserta demo berjumlah lumayan bisa mencapai ratusan orang dan itu semua adalah mahasiswa.

Oke friends...semoga masukan ini bisa menjadi lecutan untuk memperbaiki yang telah terjadi. Sayang tadi tidak ada kesempatan untuk berdiskusi dengan kalian kawan-kawan. Saya tak tahu, apakah pimpinan kantor yang tak ada atau tak mau menemui atau kawan-kawan pendemo yang tak berusaha menyediakan tuntutan untuk beraudiensi dengan sasaran demo. Sayang 'kan kalau sekedar teriak-teriak di pinggir jalan, kepanasan, kecapekan. Kalian kan berstatus mahasiswa, entitas spesial yang terdidik penyambung lidah rakyat. Buatlah yang "sesuatu" banget.

Oke kawan-kawan... Saya ingin melihat demo kalian yang ciamik di hari Rabu minggu depan. Buatlah yang beda, unik, dan ada kekhasannya. Dan semoga "amunisi" kalian masih tersedia. Masalah tuntutan biarlah itu urusan pejabat di kantor, saya hanya pegawai biasa nonjob yang ingin menyaksikan penampilan.

Pemberhentian Dokter

2011-10-10T17:16:00.001+07:00

Seorang PNS yang menduduki jabatan fungsional dokter dibebaskan sementara dari jabatannya apabila mengalami hal-hal sebagai berikut :
Pertama, dijatui hukuman disiplin tingkat sedang atau tingkat berat berupa jenis hukuman disiplin penurunan pangkat. Jenis hukuman disiplin tingkat sedang antara lain penundaan kenaikan gaji berkala, penundaan kenaikan pangkat, dan penurunan pangkat selama 1 tahun. Selama menjalani masa hukuman disiplin tetap melaksanakan tugas pokonya tetapi kegiatan tersebut tidak dapat ditetapkan angka kreditnya. Dapat dipertimbangkan untuk diangkat kembali dalam jabatan jika telah selesai menjalani hukuman disiplin.

Kedua, diberhentikan sementara sebagai PNS. PNS diberhentikan sementara karena ditahan oleh aparat yang berwajib dengan tuduhan terlibat dalam tindak pidana. Dapat dipertimbangkan untuk diangkat kembali dalam jabatan apabila berdasarkan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap dinyatakan tidak bersalah atau dijatuhi pidana percobaan.

Ketiga, ditugaskan secara penuh di luar jabatan dokter. Pada prinsipnya PNS tidak dapat menduduki jabatan rangkap, baik jabatan fungsional maupun jabatan struktural. Misalnya dokter yang diberi jabatan sebagai Kepala Dinas (biasanya Dinas Kesehatan) atau Direktur RSUD (jabatan struktural), maka jabatan fungsional dokternya harus dilepaskan. Dapat dipertimbangkan untuk diangkat kembali dalam jabatan apabila telah selesai menjalani tugas di luar jabatan dokter.

Keempat, cuti di luar tanggungan negara, kecuali untuk persalinan keempat dan seterusnya. Cuti di luar tanggungan negara diberikan kepada PNS yang telah bekerja minimal 5 tahun secara terus-menerus yang dipergunakan untuk alasan-alasan pribadi dan mendesak untuk jangka waktu maksimal 3 tahun. Misalnya PNS wanita mengikuti suami yang menjalankan tugas di luar negeri. Selama menjalani cuti ini selain dibebaskan dari jabatannya PNS juga tidak berhak menerima penghasilan dari negara dan tidak diperhitungkan sebagai masa kerja (masa kerja untuk perhitungan pensiun, masa kerja untuk kenakan pangkat, kenaikan gaji berkala, dan lain-lain). Dapat diperpanjang maksimal 1 tahun jika ada alasan yang penting. Diangkat kembali dalam jabatan jika telah kembali pada instansi semula.

Kelima, tugas belajar lebih dari 6 bulan. Selama menjalani tugas belajar dapat dipertimbangkan kenaikan pangkatnya secara pilihan bila sekurang-kurangnya telah 4 tahun dalam pangkat terakhir dan setiap unsur penilaian prestasi kerja atau pelaksanaan pekerjaan dalam DP3 sekurang-kurangnya bernilai baik dalam 2 tahun terakhir. Diangkat kembali dalam jabatan jika telah selesai tugas belajar.

Keenam, tidak dapat mengumpulkan angka kredit yang ditentukan untuk kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi dalam jangka waktu tertentu (ada yang 5 tahun ada yang tiap tahun). Diangkat kembali dalam jabatan jika telah memenuhi angka kredit dalam jangka waktu yang telah ditentukan.

Selain diberhentikan sementara, PNS yang menduduki jabatan fungsional sebagai dokter diberhentikan dari jabatannya apabila :

Dijatuhi hukuman disiplin tingkat berat dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap kecuali jenis hukuman disiplin tingkat berat berupa penurunan pangkat.
Dalam jangka waktu 1 tahun sejak dibebaskan sementara dari jabatannya tetap tidak dapat mengumpulkan angka kredit yang ditentukan untuk kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi.

Sumber referensi :
•    PP Nomor 4 Tahun 1966
•    PP Nomor 24 Tahun 1976
•    PP Nomor 32 Tahun 1979
•    PP Nomor 53 Tahun 2010
•    Keputusan Bersama Menkes Nomor 1738/MENKES/SKB/XII/2003 dan Kepala BKN Nomor 52 Tahun 2003

Lima Tahun

2011-10-08T20:00:00.000+07:00

Fauzan Ramdhani Fajri. Anugerah terindah di Bulan Ramadan saat pagi hari.

Sukorejo, Banyubiru, Widodaren, Ngawi, Jawa Timur, Indonesia, Asia Tenggara.

8 Oktober 2006. Anak pertama kami.

Hari ini, 5 tahun sudah. Semoga menjadi anak yang sholeh. Berbakti kepada orangtua. Mengharumkan agama, bangsa, dan, negara.

Profil Jabatan

2011-10-07T15:50:00.000+07:00

Dalam buku dengan judul Profil Jabatan Fungsional PNS yang diterbitkan oleh Direktorat Jabatan Karier BKN (tahun terbit 2008) memudahkan kita mengetahui macam-macam jabatan fungsional dalam PNS. Jumlah jabatan fungsional tertentu terdiri dari 110. Dari sebanyak itu yang dapat diduduki oleh PNS Daerah adalah 100. Bagi PNS yang tidak menduduki jabatan fungsional tertentu maupun jabatan struktural maka ia menjadi fungsional umum yang terdiri dari 103 jabatan.

Buku ini menjelaskan secara singkat tentang dasar hukum, batas usia pensiun, instansi pembina, rumpun jabatan, tugas pokok, tunjangan jabatan, dan lain-lain.

Khusus mengenai jabatan fungsional tertentu yang dapat diperpanjang batas usia pensiunnya ada 28 jabatan. Berikut ini saya sampaikan termasuk dasar hukumnya.
1.   Diplomat : Keppres No 40 Th 1987 (60 th)
2.   Pemeriksa Bea dan Cukai : Keppres No 30 Th 1995 (60 th)
3.   Pemeriksa Pajak : Keppres No 28 Th 1995, Perka BKN No 43 Th 2006 (60 th)
4.   Penilai Pajak Bumi dan Bangunan : Keppres No 29 Th 1995 (60 th)
5.   Medik Veteriner : SE Kepala BAKN No 02/SE/1987 (60 th)
6.   Penyuluh Pertanian : Keppres No 63 Th 1986 (60 th)
7.   Penyelidik Bumi : Pepres No 6 Th 2007 (60 th)
8.   Teknik Jalan dan Jembatan : Perpres No 45 Th 2008 (60 th)
9.   Teknik Pengairan : Perpres No 45 Th 2008 (60 th)
10.   Teknik Tata Bangunan dan Perumahan : Perpres No 45 Th 2008 (60 th)
11.   Teknik Penyehatan Lingkungan : Perpres No 45 Th 2008 (60 th)
12.   Dosen : UU No 14 Th 2005 (65 th dan 70 th)
13.   Guru : UU No 14 Th 2005 (60 th)
14.   Pamong Belajar : Keppres No 49 Th 1995 (60 th)
15.   Pengawas Sekolah : PP No 32 Th 1979 (60 th)
16.   Apoteker : PP No 32 Th 1979 jo SE Kepala BAKN No 02/SE/1987 (60 th)
17.   Dokter : PP No 32 Th 1979 (60 th)
18.   Dokter Gigi : PP No 32 Th 1979 (60 th)
19.   Perawat : PP No 32 Th 1979 jo SE Kepala BAKN No 02/SE/1987 (60 th)
20.   Jaksa : UU No 16 Th 2004 (62 th)
21.   Sandiman : Perpres No 37 Th 1995 (60 th)
22.   Widyaiswara : Perpres No 63 Th 1986 (60 dan 65 th)
23.   Peneliti : PP No 32 Th 1979 (65 th)
24.   Agen : Perpres No 10 Th 1996 (60 th)
25.   Pranata Nuklir : Perpres No 46 Th 1992 (60 dan 65 th)
26.   Perekayasa : Keppres No 39 Th 1996 (60 dan 65 th)
27.   Pustakawan : Pepres No 102 Th 2003 (60 dan 65 th)
28.   Pengawas Radiasi : Perpres No 46 Th 1992 (60 dan 65 th)

Macam-macam Sanksi Guru

2011-10-05T18:47:00.000+07:00

Berdasarkan UU Nomor 14 Tahun 2005 guru dapat diberhentikan dengan hormat dari jabatannya karena meninggal dunia (yang sekaligus diberhentikan dari PNS), mencapai batas usia pensiun (yakni saat berusia 60 tahun), atas permintaan sendiri, sakit jasmani dan/atau rohani sehingga tidak dapat melaksanakan tugas secara terus-menerus selama 12 bulan, atau berakhirnya perjanjian kerja atau kesepakatan kerja bersama antara guru dan penyelenggara pendidikan.

Selain itu guru juga dapat diberhentikan tidak dengan hormat dari jabatannya karena melanggar sumpah dan janji jabatan, melanggar perjanjian kerja atau kesepakatan kerja bersama, atau melalaikan kewajiban dalam menjalankan tugas selama 1 bulan atau lebih secara terus-menerus.

Bagi PNS pemberhentian dari jabatan guru tersebut tidak dengan sendirinya diberhentikan sebagai PNS kecuali jika mencapai usia pensiun atau meninggal.

Berdasarkan UU ini pula guru yang diangkat oleh Pemerintah atau pemerintah daerah (baca : PNS guru) yang tidak menjalankan kewajiban dikenai sanksi :
•    teguran
•    peringatan tertulis
•    penundaan pemberian hak guru
•    penurunan pangkat
•    pemberhentian dengan hormat, atau
•    pemberhentian tidak dengan hormat.

Sedangkan menurut Peraturan Menpan dan RB Nomor 16 Tahun 2009 tentang Jabatan Fungsional Guru dan Angka Kreditnya, guru yang tidak dapat memenuhi kewajiban dihilangkan haknya untuk mendapat tunjangan profesi, tunjangan fungsional, dan maslahat tambahan. Selain itu guru yang terbukti memperoleh penetapan angka kredit (PAK) dengan cara melawan hukum diberhentikan sebagai guru dan wajib mengembalikan seluruh tunjangan profesi, tunjangan fungsional, maslahat tambahan dan penghargaan sebagai guru yang pernah diterima setelah yang bersangkutan memperoleh dan mempergunakan penetapan angka kredit tersebut.

Ketentuan lain tentang sanksi diatur dalam PP Nomor 53 Tahun 2010. Peraturan ini mengatur secara umum bagi PNS sehingga termasuk juga guru apabila melanggar peraturan disiplin. Bentuk sanksinya diberikan secara bertahap yakni sebagai berikut :
•    teguran lisan
•    teguran tertulis
•    pernyataan tidak puas secara tertulis
•    penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 tahun
•    penundaan kenaikan pangkat selama 1 tahun
•    penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 1 tahun
•    penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 tahun
•    pemindahan dalam rangka penurunan jabatan setingkat lebih rendah
•    pembebasan dari jabatan
•    pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS
•    pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS.

Pensiun Eselon I

2011-10-03T20:56:00.000+07:00

Pada dasarnya batas usia pensiun PNS adalah 56 tahun sesuai dengan PP Nomor 32 Tahun 1979. Namun ada beberapa jabatan yang dapat diperpanjang batas usia pensiunnya, di antaranya adalah jabatan struktural eselon I. Contoh jabatan eselon I adalah Sekjen, Dirjen, dan Irjen di Kementerian. Perpanjangan pensiun eselon I bisa sampai usia 60 tahun namun hal itu tidak terjadi secara otomatis karena harus memenuhi sejumlah persyaratan, melalui proses pertimbangan, dan ditetapkan dalam sebuah keputusan.

SE Menpan Nomor SE/04/M.PAN/03/2006 tanggal 28 Maret 2006 mengatur tentang perpanjangan pensiun PNS yang menduduki jabatan struktural Eselon I. Pada prinsipnya perpanjangan ini merupakan kewenangan Pejabat Pembina Kepegawaian (kalau di daerah Gubernur, Bupati, dan Walikota). Selain itu juga didasarkan pada pertimbangan bahwa pejabat yang akan diperpanjang pensiun memiliki keahlian dan pengalaman yang sangat dibutuhkan organisasi, memiliki moral dan integritas yang baik, menunjukkan kinerja yang baik, sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan oleh keterangan Dokter Tim Penguji Kesehatan yang ditunjuk oleh pemerintah, dan mempertimbangkan proses kaderisasi di lingkungan instansi pemerintah yang bersangkutan.

Mekanisme usul perpanjangan BUP Eselon I

Perpanjangan BUP ditetapkan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) secara bertahap, yaitu setiap dua tahun. Perpanjangan pertama dari usia 56 tahun sampai dengan 58 tahun dan perpanjangan kedua dari usia 58 tahun sampai dengan 60 tahun
Perpanjangan BUP ditetapkan setelah mendapat pertimbangan Baperjakat instansi yang bersangkutan
Keputusan perpanjangan BUP dilakukan setelah yang bersangkutan memenuhi syarat kumulatif pertimbangan-pertimbangan
Hasil penilaian terhadap pejabat eselon I baik yang akan/tidak diperpanjang BUP-nya disampaikan kepada PPK
Bagi pejabat eselon I yang tidak akan diperpanjang BUP-nya menjadi 58 tahun atau 60 tahun, maka PPK instansi yang bersangkutan mengajukan usul pemberhentian dari jabatannya kepada Presiden.

Namun dalam PP Nomor 65 Tahun 2008 sebagai perubahan atas PP Nomor 32 Tahun 1979 disebutkan bahwa batas usia pensiun sampai dengan 62 tahun bagi PNS yang memangku jabatan struktural eselon I tertentu. Perpanjangan ini ditetapkan dengan Keputusan Presiden atas usul pimpinan instansi/lembaga setelah mendapat pertimbangan dari Tim Penilai Akhir Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian dalam dan dari jabatan struktural Eselon I.

Ujian Dinas

2011-09-28T17:00:00.000+07:00

Pertanyaan
Saya adalah PNS dengan pangkat terakhir sekarang adalah II/b dengan masa kerja 6 tahun 3 bulan. SK Pangkat II/b saya TMT 01 April 2009. Saya baru saja menyelesaikan pendidikan S-1 di Universitas terbuka, tepatnya ijazah S-1 saya TMT 08 Februari 2011. Saya ingin mengajukan usulan penyesuaian ijasah di BKD setempat. Tapi menurut salah seorang staf di BKD tsb mengatakan bahwa saya harus ikut ujian dinas. Setahu saya, khusus untuk sarjana lulusan dari Universitas Terbuka yang telah memiliki Surat Ijin Belajar tidak diharuskan ikut ujian dinas sebagai syarat pengusulan penyesuaian ijasah. Untuk ini saya mohon penjelasan dari rekan2 semua tentang kepastian, apakan Sarjana Lulusan dari Universitas Terbuka diharuskan ikut Ujian dinas penyesuian ijasah atau tidak perlu ikut. Thanks. (Warkopbis)

Jawaban
Anda bisa mengusulkan kenaikan pangkat penyesuaian ijazah jika telah memenuhi persyaratan. Hal ini diatur dalam PP Nomor 99 Tahun 2000 jo PP Nomor 12 Tahun 2002. Mengenai hal ini bisa dilihat di tulisan ini. Salah satu contohnya Anda harus lulus Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah (UKPPI). UKPPI ini berbeda dengan Ujian Dinas. Jadi meskipun telah memperoleh ijazah Sarjana, baik dari Universitas Terbuka maupun Universitas Tertutup (ehm…apa coba?!) dan telah mengantongi surat izin belajar tidak serta merta pangkat Anda otomatis naik menjadi Penata Muda (III/a). itu pun kalau ada UKPPI, kalau tidak ada ya harus menunggu sampai ada, atau sampai peraturannya dirubah.

Namun demikian Anda masih diuntungkan dengan ijazah S1 itu, yakni dikecualikan dari Ujian Dinas untuk kenaikan pangkat reguler dari II/d ke III/a. Ujian Dinas adalah ujian yang ditempuh oleh PNS sebagai persyaratan kenaikan pangkat reguler dari II/d ke III/a dan dari III/d ke IV/a. Dulu untuk kenaikan pangkat dari I/d ke II/a juga harus lulus Ujian Dinas namun kini ketentuan itu dihapus.

Ujian Dinas dibagi dalam 2 (dua) tingkat yaitu Ujian Dinas Tingkat I untuk kenaikan pangkat dari Pengatur Tingkat I, golongan ruang II/d menjadi Penata Muda, golongan ruang III/a; Ujian dinas Tingkat II untuk kenaikan pangkat dari Penata Tingkat I, golongan ruang III/d menjadi Pembina, golongan ruang IV/a.

PNS dikecualikan dari ujian dinas apabila :
a.    Akan diberikan kenaikan pangkat karena telah menunjukkan prestasi kerja luar biasa baiknya;
b.    Akan diberikan kenaikan pangkat karena menemukan penemuan baru yang bermanfaat bagi negara;
c.    Diberikan kenaikan pangkat pengabdian karena :
1)    Meninggal dunia.
2)    Mencapai batas usia pensiun .
3)    Oleh Tim Penguji Kesehatan dinyatakan cacat karena dinas dan tidak dapat bekerja lagi dalam semua jabatan negeri.
d.    Telah mengikuti dan lulus pendidikan dan pelatihan kepemimpinan sebagai berikut :
1)    Sepada/Adum/Sepala/Diklatpim Tingkat IV untuk ujian diknas Tingkat I ;
2)    Sepadya/Spama/Diklatpim Tingkat III untuk ujian dinas Tingkat II;
e.    Telah memperoleh :
1)    Ijazah Sarjana (S1) atau Diploma IV untuk ujian dinas Tingkat I,
2)    Ijazah Dokter, Ijazah Apoteker, Magister (S2) dan Ijazah lain yang setara atau Doktor (S3), untuk ujian dinas Tingkat atau ujian dinas Tingkat II
f.    Menduduki jabatan fungsional tertentu.

Siapa yang melaksanakan Ujian Dinas? Ujian Dinas dilaksanakan oleh Pejabat
Pembina Kepegawaian. Jika Anda bertugas di Pemprov maka Ujian Dinas dilaksanakan oleh Gubernur, jika bertugas di Pemkab/Pemkab maka Ujian Dinas dilaksanakan oleh Bupati/Walikota, demikian juga jika Anda bertugas di intansi pemerintah pusat maka dilaksanakan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian Pusat.

Gara-gara Ayam

2011-09-27T20:58:00.000+07:00

akuinginhijau.org

Bu Jono tetangga sebelah kiri saya pernah bertengkar hebat dengan Mak Sriah, tetangga sebelah kanan saya. Gara-garanya adalah ayam. Mak Sriah memelihara beberapa ekor ayam. Pagi hingga sore ayam-ayam ini dilepas keluar rumah. Tak jarang ayam pun ”sowan” ke rumah-rumah tetangga dan meninggalkan ”oleh-oleh” berupa kotoran. Rumah kami di Madiun berada di dalam gang yang sempit. Antar rumah berdempetan. Perumahan memang amat padat. Dan sebagaimana lazimnya rumah di dalam gang, maka jarang sekali yang memiliki pagar. Maka sukseslah para ayam meninggalkan ”oleh-oleh”.

Untung rumah saya halamannya cuma berlantaikan semen dan sebagian masih berupa tanah, jadi jika mendapatkan ”oleh-oleh” tinggal disiram dengan air atau ditutup pasir. Kebetulan juga halaman rumah meskipun sempit dan bukan jalan umum sering menjadi lalu-lalang orang lewat, sehingga mau tak mau kotoran ayam itu pun sedikit demi sedikit hilang. Tidak demikian dengan rumah Bu Jono. Terasnya telah berlantai ubin. Dan anehnya, seringnya para ayam suka sekali meninggalkan kotoran di teras itu. Kebetulan pula antara Bu Jono dan Mak Sriyah dikenal tidak akur. Jadilah suatu hari tertayang perang bharata yudha di abad modern, terjadilah episode perang mulut di antara keduanya. Saya memandang dari balik jendela rumah saya yang berada di antara keduanya. Kuping kecil saya yang masih usia sekolah dasar mendengarkan kata-kata keras dari kedua wanita tetangga saya itu.

Dan kini, bertahun-tahun berikutnya perkara ayam ini masih menjadi persoalan. Memang sudah tabiatnya ayam ini tak memandang di mana ia membuang hajatnya. Ia tak peduli apakah itu di area pemiliknya atau sudah menjangkau orang lain. Namanya juga binatang. Tapi bukankah pemiliknya tetap saja manusia. Mestinya ia tanggap.

Meninggalkan Madiun, kini saya tinggal di sebuah perumahan di Ngawi bersama anak istri. Awalnya tak ada masalah, hingga akhirnya muncul ayam-ayam sejak beberapa tahun ini. Kasus ayam antara Bu Jono dan Mak Sriah pun muncul lagi di memori. Saya dulu berpikir masak di perumahan ada yang memelihara ayam layaknya di kampung. Kalau di kampung, ayam-ayam dilepas begitu saja mencari makan dari pagi hingga petang. Jika malam menjelang sang ayam pun kembali ke kandang.

Tapi nyatanya ada juga yang memelihara ayam dengan dibiarkan bebas begitu saja. Si pemilik tak pernah tahu (baca: tak mau tahu) ayam-ayamnya mengganggu stabilitas ketenangan tetangga sekitar. Kebetulan rumah saya belum berpagar, jadilah ayam-ayam sering “sowan” dan meninggalkan “oleh-oleh” di teras saya yang telah berupa keramik. Itu terjadi hampir setiap hari. Alih-alih dapat telur atau ayam panggang, yang pasti dapatnya kotoran ayam, hehehe...rejeki nomplok.

Yang lebih bikin jengkel, sepertinya para ayam itu sengaja mempermainkan saya. Saat saya duduk-duduk di teras sambil baca buku ntuk menjaga agar mereka tidak masuk di kediaman saya, mereka tampaknya segan (iya lah wong mereka cuman ayam hihihi...). Tapi saat saya masuk ke dalam rumah untuk ambil minum, padahal waktunya hanya sebentar tak sampai lima menit, begitu kembali ke teras telah teronggok kotoran ayam. Hebat nian dia. Pukulan telak bagi saya.

Tapi ada juga tetangga saya yang lain yang sempat memelihara ayam dan membuat kandang di depan rumah kini berhenti memelihara ayam. Padahal setahu saya ayam-ayamnya tak pernah dikeluarkan dari kandang. Khawatir flu burung kali ya. Mungkin juga ia serba salah. Mau mengandangkan ayam terus, tak bagus buat ayam. Tapi membiarkannya bebas begitu saja, tak bagus bagi keharmonisan tetangga. Berarti ia termasuk golongan yang peka terhadap lingkungan.

Ada juga tetangga saya yang memelihara ayam dengan membikin pagar di samping rumahnya. Kebetulan halaman samping rumahnya masih ada satu kapling dan dijadikan kandang ayam. Jadilah para ayam bebas berbuat semaunya dan semuanya (berkokok, bertarung, kawin, bertelur, buang hajat) tanpa mengganggu orang. Kalau yang ini jelas bagus buat semuanya, baik untuk ayam, tetangga, maupun ia sendiri. Tanah pun jadi subur karena kejatuhan pupuk dari kotoran ayam.

Saya jadi sempat berasumsi, binatang peliharaan menunjukan kepribadian pemiliknya. Benar nggak ya?

Gelas Pecah Berujung Sidang

2011-09-25T20:55:00.000+07:00

pilitik.kompasiana.com

Adalah Yusuf, foto dan namanya sering menghiasi berita di koran daerah kota saya. Ia seorang petinju yang berprestasi, beberapa kali memenangkan kejuaraan. Meski berasal dari Madiun namun ia mengangkat nama Kota Ngawi, tempat tinggalnya kini dan nama kota yang dibelanya dalam kejuaraan tinju. Saat menang ia disanjung, para pejabat setempat pun ikut terangkat pamornya, paling tidak dianggap telah memperhatikan kelangsungan olahraga daerah.

Tapi kali ini nama Yusuf masuk koran bukan karena menganvas lawan-lawannya di atas ring. Tak lain karena ia diajukan ke meja hijau gara-gara (yang menurut saya) masalah sepele, memecahkan gelas. Mungkin ada orang yang tak senang dengannya, hingga akhirnya kasus yang sebenarnya bisa diselesaikan dengan damai malah berujung di tangan aparat penegak hukum.

Asal muasalnya suatu hari ia bertengkar dengan seseorang terkait dengan masalah pekerjaan. Karena emosi Yusuf membanting sebuah gelas milik penjual minuman yang ada di alun-alun. Untung saja pertengkaran itu tidak berubah menjadi perkelahian. Sedangkan masalah gelas yang terlanjur pecah, Yusuf telah meminta maaf kepada pemiliknya dan menggantinya dengan sejumlah uang.

Selesaiakah persoalan? Tidak, justru inilah awal. Ada yang melaporkan Yusuf ke polisi, (konon kabarnya lawan bertengkarnya), dengan tuduhan melakukan perusakan yakni sebuah gelas. Padahal antara Yusuf dan pemilik gelas sudah tercapai mufakat tidak ada apa-apa, bahkan gelas pun sudah diganti dengan uang yang mungkin nominalnya lebih besar daripada harga gelas tersebut.

Singkat cerita Yusuf disidang. Ia tak habis pikir perkara sepele seperti ini harus berlanjut. Dalam pemeriksaan dan persidangan pun sang pemilik telah menyatakan keikhlasannya, bahkan konon telah membuat surat pernyataan memaafkan Yusuf. Namun polisi, jaksa, dan hakim bergeming.

Yusuf menduga di balik kasusnya ada pejabat penting di kota ini. Saya belum tahu siapakah yang disebut pejabat teras itu, bukan saya yang menduga. Jelas di media wartawan menuliskannya seperti itu. Anda pun boleh menduga pejabat penting itu seperti apa. Pejabat penting di kota ini bermacam-macam, bisa jadi komandan kepolisisan, komandan tentara, kepala kejaksaan, ketua pengadilan, anggota dewan, bupati, kepala kantor, ketua partai, ketua koperasi, lurah, carik, jagabaya, dan lain-lain.

Sayang, tak banyak orang yang merespon kasusnya. Ceritanya hanya menjadi bahan bacaan koran. Sungguh aneh orang-orang yang mengaku kritis dan berjuang di lembaga swadaya masyarakat tidak terdengar suaranya ketika ada rakyat kecil teraniaya. Mungkin takut dengan pejabat teras itu ya? Atau mungkin kasusnya tidak mendatangkan fulus bejibun? Entahlah.

Sebenarnya kasus ini mirip dengan kasus pencurian kakao oleh Mbah Minah, curhatnya Prita Mulya Sari di dunia maya, dan kasus-kasus lain yang sebenarnya ”kecil” namun terlanjur menasional.

Benar kata sang petinju, ia disanjung tatkala mengharumkan nama daerah, namun di saat teraniaya dirinya tercampakkan. Untunglah vonis yang diterimanya hanya hukuman percobaan beberapa bulan. Ia tak harus menjalaninya di balik jeruji besi. Meski demikian ia masih kecewa karena bagaimanapun nama baiknya ikut tercemar. Tentunya ini berimbas pada karir tinjunya, pekerjaannya, keluarganya, relasinya, dan sebagainya.

Kasus ini bisa saja menimpa setiap orang, maka waspadalah. Secuil apa pun kekhilafan yang sebenarnya perkara sepele, bisa berujung pada masalah hukum, padahal kita tidak berniat jahat. Apalagi jika kita rakyat kecil. Banyak serigala buas menanti memangsa di luar sana.

Lanjar Dan Saipul Jamil

2011-09-23T20:23:00.000+07:00

Adalah Lanjar, orang biasa, bukan pejabat juga bukan kerabat pejabat, bukan pula penjahat apalagi tukang pijat (hehehe...). Suatu hari ia naik motor membonceng istrinya. Naas, di jalan saat menyalip kendaraan lain, motornya bertabrakan (kalau tak salah dengan sebuah mobil yang dikemudikan polisi). Ia selamat dengan beberapa luka, namun tidak demikian dengan istrinya. Istrinya tewas tertabrak oleh mobil di depannya itu.

Persoalan tidak selesai sampai di situ. Dianggap lalai yang menyebabkan meninggalnya orang lain (yakni istrinya sendiri), Lanjar pun menjadi tersangka dan menjadi tahanan di sel kepolisian. Padahal saat itu ia meninggalkan anaknya yang masih kecil. Kasihan anak itu, ibunya tewas, bapaknya dipenjara. Aparat penegak hukum tampaknya tak mau tahu, sidang pun jalan terus, tapi untunglah hingga akhirnya majelis hakim memutus bebas Lanjar.

Kasus yang sama ternyata terulang lagi. Kali ini menimpa selebritis Saipul Jamil. Belum reda rasa dukanya kehilangan sang istri tercinta akibat kecelakaan mobil, ia dijadikan tersangka.

Kadang kita berpikir kenapa hukum begitu kejamnya. Hukum ditegakkan untuk menjamin keadilan dan menjamin adanya kepastian. Namun, kata pakar-pakar hukum, selama ini aparat penegak hukum lebih mempertimbangkan aspek kepastian hukum berdasarkan bunyi undang-undang secara formal dibandingkan rasa keadilan masyarakat. Jadilah muncul kasus curhat internetnya Prita Mulya Sari, kasus kakaonya nenek Minah, pencurian beberapa buah semangka, pencurian kayu bakar, pencurian listrik gara-gara nge-charge HP, kasus buang sampah, dan lain-lain yang berujung vonis pidana. Memang, setiap yang bersalah harus mendapat hukuman, tapi apakah hukuman yang diberikan tersebut setimpal dengan kesalahan dan kerugian yang ditimbulkan?

Mungkin Hanya Oknum

2011-09-21T21:01:00.000+07:00

indonetwork.or.id

Men sana in corporin sano, demikian pepatah tua mengatakan. Artinya di dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang sehat. Lepas dari perdebatan benar tidaknya pepatah itu di jaman sekarang (karena kini maling dan garong pun meski tubuhnya sehat ternyata jiwanya sedang sakit) agar badan menjadi sehat diperlukan makanan yang sehat. Empat sehat lima sempurna, istilahnya. Itu terdiri dari makanan pokok, lauk pauk, sayur mayur, dan buah-buahan, serta ditambah dengan susu agar sempurna.

Dalam dunia kewartawanan ternyata juga dibutuhkan makanan sehat agar para kuli tinta tidak ”sakit-sakitan”. Pak Karni Ilyas menuliskannya dalam kolom Resonansi di Harian Republika sekitar 15 tahun yang lalu. Wartawan harus memiliki otot, otak, duit, perasaan, dan iman, demikian ungkap wartawan senior kelahiran Madiun ini. Otot, karena kerja wartawan tidak mengenal waktu sehingga fisiknya harus terus prima. Otak, karena harus mengolah peristiwa menjadi berita yang menarik. Duit, karena biar tak gampang disuap. Perasaan, karena harus bisa mengambil empati pembaca. Iman, karena godaan amat besar untuk menyeleweng.

Profesi menjadi wartawan memang berbeda dengan profesi-profesi lain. Untuk menjadi wartawan orang tak perlu menempuh pendidikan formal tertentu semisal dokter, pengacara, dan dosen. Bahkan tak punya selembar ijazah pun orang bisa menjadi wartawan asal bisa baca tulis. Bandingkan dengan dokter yang harus menjadi Sarjana Kedokteran lalu menempuh ko-as dulu, atau profesi dosen yang kini minimal harus bergelar Master, atau pengacara yang harus bergelar Sarjana Hukum dan magang di kantor pengacara serta lulus ujian dulu.

Membuat media massa, terutama media cetak pun kini mudah, paling tidak dibandingkan di jaman Orla dan Orba. SIUP (Surat Izin Usaha Penerbitan) sudah tak berlaku, apalagi Departemen Penerangan telah dibubarkan. Jangan heran pasca lahirnya reformasi muncul banyak media massa. Namun sayangnya sebagian di antaranya berisikan cerita-cerita mistis, fitnah, dan seks. Seiring berjalannya waktu banyak media yang berguguran, sebagian karena kekurangan modal.

Di daerah saya beberapa media cetak lokal masih eksis (tapi saya tak tahu sejak kapan mereka terbit karena saya hanyalah pendatang sehingga kurang tahu sejarahnya). Anehnya jarang sekali saya temui media-media ini di agen koran, lapak, maupun loper. Ternyata media-media ini dijualnya di kantor-kantor, terutama instansi pemerintah dan sekolah. Tentunya sumber pemasukan utama mereka berasal dari iklan yang kebanyakan juga berasal dari instansi pemerintah, yakni berupa ucapan selamat. Untung saja setiap bulan ada hari peringatan, entah itu hari jadi daerah, hari besar nasional, hari besar keagamaan, pelantikan pejabat, dan sebagainya. Entah apa jadinya jika tidak ada hari-hari itu, mungkin iklannya sekedar ucapan selamat pagi atau selamat malam dari pejabat.

Sulit membayangkan mendatangkan pemasukan dari pelanggan. Malah saya pesimis ada banyak pelanggan perorangan. Masalahnya, mohon maaf, kualitas isi maupun penampilan masih kalah jauh dengan koran nasional. Apalagi jika dibandingkan dengan harga yang kelewat mahal untuk per eksemplarnya. Malah lebih seringnya harga resmi di koran tak tercantum. Seringnya saya melihat seonggok koran, majalah, maupun tabloid yang tak terbaca di bawah meja kantor. Banyak yang enggan, bahkan untuk sekedar meliriknya. Teman-teman lebih sering membaca koran nasional serupa Kompas, Republika, dan Jawa Pos. Ini menjadi cambuk buat rekan-rekan wartawan agar medianya menarik dibaca sehingga keberadaannya eksis, tidak semata menggantungkan pada ”belas kasihan” instansi pemerintah dan sekolah.

Ada lagi sedikit kerisihan di kalangan pegawai jika melihat adanya wartawan yang ”bergentayangan” di area tempat kerja mereka. Bukan karena rasa takut dengan berita yang akan dimuat oleh para wartawan. Tapi lebih karena rasa sebal dengan sebagian (sekali lagi sebagian, bisa sebagian kecil maupun sebagian besar) orang yang mengaku wartawan yang ternyata minta uang saku. Tapi sayangnya jarang sekali yang mau melaporkan (mungkin uangnya tak seberapa toh juga bukan pemerasan, dianggap sedekah). Orang menyebut mereka itu oknum. Wartawan sejati tak pernah meminta-minta uang, bahkan sesuai kode etik diberi pun semestinya ditolak.

Profesi wartawan adalah profesi yang mulia. Ia mengobarkan semangat dengan tulisan-tulisannya kepada para pembaca. Ia memberikan informasi yang berguna kepada segenab lapisan masyarakat. Ia menjadi pengontrol kekuasaan agar tak menyeleweng. Bukankah kini pers menjadi salah satu pilar demokrasi.

Saya pernah membaca buku tentang Udin, wartawan Bernas yang dibunuh karena menyoroti penyelewengan pemerintah daerah. Pembunuhannya pun direkayasa. Saya juga pernah membaca tulisan-tulisan Rosihan Anwar, wartawan kawakan negeri ini, tentang sejarah perjuangan bangsa hingga beliau maju ke garis terdepan pertempuran. Saya juga pernah membaca buku CM Rien Kuntari, wartawan Kompas, yang berjudul Timor Timur Satu Menit Terakhir (Catatan Seorang Wartawan), tentang petualangan hidup mati pada detik-detik menjelang berpisahnya provinsi termuda dari republik ini. Saya juga pernah membaca kisah seru Hendro Subroto dari TVRI dalam buku Perjalanan Seorang Wartawan Perang, yang meliput peperangan di berbagai tempat dan negara. Saya juga sempat membaca sekilas buku Muthia Hafidz, wartawan Metro yang sempat disekap beberapa minggu di Iraq di tengah kecamuk pertempuran. Nyawa mereka menjadi taruhannya, untuk sekedar mendapatkan berita.

Maka tatkala saya bertanya pada seorang teman di suatu hari di kantor,”Siapa mereka?”
”Wartawan”, jawabnya.
”Mau wawancara sama pimpinan?” tanya saya lagi.
”Enggak, minta jatah duit.”
”Semoga hanya oknum”, harap saya dalam hati.

Lagi-lagi Pungli

2011-09-19T19:59:00.000+07:00

Di Surabaya guru-guru memprotes adanya tarikan setelah mereka mendapatkan tunjangan. Protesnya pun diam-diam karena takutnya dimarahi oleh pejabat Dinas Pendidikan. Ditengarai tarikan ini adalah pungutan liar (pungli) karena tidak ada aturan jelas pelaksanaannya. Besarannya pun beragam, namanya juga bermacam. Ada yang menyebut uang lelah, tasyakuran (biaya syukuran), dana untuk keadilan (maksudnya diberikan kepada guru/pegawai yang belum mendapatkan), dan lain-lain. Setali tiga uang, di lingkungan Depag pungli sering kali menghias berita. Siapa lagi korbannya kalau bukan guru. Guru tak lagi orang yang (mestinya) digugu dan ditiru, tapi diperas uangnya. Kasihan.

Hampir saban pekan berita di koran menceritakan kasus pungli di lingkungan pemerintah. Kalau tak masyarakat umum, biasanya ya para guru-lah yang menjadi sasaran. Tak habis pikir (bagi saya) salah satu institusi selalu menjadi sorotan di berita media massa. Padahal institusi tersebut berlabelkan agama, tentu orang-orang dan pejabat-pejabatnya amat menjunjung tinggi nilai-nilai agama. Tapi mudah-mudahan itu hanyalah perbuatan oknum. Oknum, suatu kata yang gampang diucapkan untuk menutupi kelemahan institusi.

Dari berita-berita di koran itu saya menemukan pola yang hampir sama dalam setiap kasus yang muncul akibat pungli. Pertama, berita tentang pungli karena ada korban yang merasa kecewa atau tidak senang. Wartawan pun, yang memang mempunyai insting memburu berita, segera menuliskannya dalam media.

Kedua, tiap kali dikonfirmasi kepada pihak yang melakukan pungli atau pejabat tempat terjadinya pungli, maka semuanya akan kompak membantah. Kadang-kadang pejabat yang bersangkutan mengatakan belum mengetahuinya dan akan berjanji menyelidiki. Jika ada anak buahnya yang salah akan diberi sanksi. Ini adalah jawaban klise dan terkesan mencari aman.

Ketiga, jika akhirnya ketahuan atau terbukti benar adanya pungli maka pelaku akan mengatakan bahwa perbuatan itu dilakukan secara sukarela. Maksudnya orang-orang yang memberikan sejumlah uang itu karena kesadaran sendiri, bukan dengan paksaan. Ini adalah jawaban orang yang sudah kepepet.

Keempat, seringkali berita ini sekedar hangat-hangat tahi ayam. Jarang terdengar penanganan terhadap oknum yang melakukan pungli. Itu masih mending jika telah ketahuan ada oknum yang melakukan pungli. Tidak jarang kasus pungli hanya sekedar berita belaka. Pejabat berwenang menolak keberadaannya atau hanya berjanji akan menelusurinya. Setelah itu, wes hewes-hewes...bablas angine. Lenyap, kabur seiring lewatnya angin, dan seiring lupanya masyarakat.

Dan kelima, kasus pungli akan terus muncul dalam berita di media, begitu terus hingga polanya akan berputar seperti siklus. Terima kasih wartawan yang sudi menuliskannya. Terima kasih media yang telah memberitakannya. Terima kasih korban yang berani menceritakannya. Terima kasih pejabat atas janji-janjinya. Terima kasih oknum yang mengajarkan kami untuk bersabar.

Laksana Laron

2011-09-17T21:03:00.000+07:00

burunghantu.net

Ini masih cerita di bulan puasa lalu. Menjelang lebaran ternyata kantor saya semakin ramai dengan datangnya tamu dari luar. Dari bajunya kelihatan mereka bukan pegawai pemda. Beberapa teman mengatakan mereka adalah wartawan, sebagian menyebutnya sebagai aktivis LSM. Mungkin juga mereka hanya tamu biasa yang ingin bersilaturahmi dengan pimpinan.

Melihat ini saya langsung teringat dengan laron. Laron adalah binatang terbang yang keluar di malam hari. Seringnya bergerombol dan suka mendatangi cahaya. Laron adalah mereka. Cahaya adalah pejabat. Sedangkan malam hari adalah momentum atau kesempatan.

Ternyata fenomena ini tidak hanya menimpa di kantor saya saja. Berbondong-bondong mereka berpindah ke kantor-kantor lain. Entah apa yang mereka lakukan di dalam ruangan pimpinan masing-masing kantor. Mereka sendirilan yang paling tahu. Sebagaimana laron yang mendatangi cahaya. Beberapa orang mendekati pejabat untuk (barangkali) memperoleh keuntungan materi. Bisa juga keuntungan yang lain, kedekatan, relasi, akses, politis, atau informasi.

Saya dan Anda jangan keburu curiga keduanya berbuat jahat. Inilah yang disebut simbiosis mutualisma. Hubungan yang saling membutuhkan. Pejabat membutuhkan pencitraan, sarana yang dibutuhkan adalah media massa. Sedangkan mereka membutuhkan finansial untuk kelangsungan dapur dan oplah, maka dibutuhkan sokongan dana.

Siapa yang memulai hubungan itu? Entahlah. Bisa jadi keduanya serentak saling membutuhkan karena lamanya interaksi sehingga tahu sama tahu. Bisa jadi salah satu yang lebih membutuhkan, karena mempunyai borok yang malu bila diungkapkan ke hadapan khalayak.

Tapi, mohon maaf, saya tidak sedang menghakimi bahwa para pejabat yang sering didatangi mereka adalah pejabat bermasalah yang penuh borok. Saya juga enggan berburuk sangka kepada mereka telah memanfaatkan profesinya untuk melanggar kode etik. Saya sungguh tertarik dengan interaksi di antara keduanya. Barangkali ada sukarelawan yang mau membuat reportasenya?

Sampai kapan hubungan ini terus langgeng? Sebagaimana politik. Tidak ada yang abadi, yang abadi adalah kepentingan itu sendiri. Pikir saya.

Bukan Kewenangan

2011-09-15T19:50:00.000+07:00

Berita pungli yang saya baca di koran Jawa Pos ternyata belum tersentuh institusi pengawasan di sebuah kota di Jawa Timur, tempat terjadinya perkara. Inspektorat setempat tidak mau bertindak karena berdalih terhalang oleh aturan. Dalihnya uang yang dicairkan berasal dari pusat sehingga jika ada penyimpangan seharusnya yang bergerak adalah insitusi pengawasan pusat, kecuali jika ada pelimpahan wewenang kepada inspektorat daerah. Jawaban yang sungguh sederhana, bahkan menyederhanakan kasus.

Saya tertegun. Saya kurang setuju argumen seperti itu. Ada beberapa alasan saya. Pertama, yang diperiksa oleh inspektorat seharusnya tidak memandang uang itu berasal dari mana, dari pusat maupun dari daerah, apalagi dari masyarakat. Seharusnya yang disorot adalah perbuatan, bukan perkara asalnya dana. Apakah suatu perbuatan melanggar aturan atau tidak, jika terbukti melanggar apa sanksi yang pantas diberikan, itu yang seharusnya dilakukan.

Alasan kedua, saya menggunakan logika. Kalau memang demikian pendapat inspektorat daerah maka seharusnya mereka juga konsisten. Jadi yang harus diusut (juga dalam perkara-perkara lain) haruslah perkara yang berkaitan dengan keuangan daerah mereka sendiri, bukan karena yang lain. Padahal tidak demikian. Apakah seorang pegawai yang terbukti mencuri tidak akan diperiksa oleh inspektorat dan dijatuhi sanksi hanya karena uang yang dicurinya milik tetangga depan rumahnya yang bukan milik kas daerah? Atau pegawai yang melakukan pungli terhadap masyarakat tidak akan ditindak hanya karena uangnya bukan milik negara (baca: daerah)?

Demikian pendapat saya. Masalah setuju atau tidak itu terserah Anda. Oya, dalam peraturan disiplin pegawai, baik itu PP Nomor 30 Tahun 1980 yang telah dihapus dan terutama dalam PP Nomor 53 Tahun 2010 memberikan peluang pejabat yang berwenang untuk aktif menindak anak buahnya yang melanggar. Belum pernah saya membaca ketentuan adanya delik aduan dalam pelanggaran pegawai. Artinya seharusnya tanpa adanya pengaduan orang lain, pejabat yang berwenang bisa bertindak.

Allahu a’lam.

Dendam Sidak

2011-09-13T20:48:00.000+07:00

republika.co.id

Sidak hari pertama pasca cuti bersama lebaran kemarin membawa hasil temuan yang menakjubkan. Tercatat seratusan pegawai terlambat dan tidak masuk kerja tanpa keterangan. Yang mencengangkan instansi yang pegawainya paling banyak terjaring adalah sebuah bagian yang berada di lingkungan sekretariat daerah. Hal ini membuat Pak Sekda marah. Marahnya ada dua, yang pertama merasa tertampar mukanya karena jajaran di bawahnya ”mbalelo”, dan sebab kedua karena berita ini terlanjur menyebar melalui media massa maka dianggap aib.

Sebenarnya temuan ini (hasil sidak) laksana pisau bermata dua bagi instansi pemerintah, terlebih lagi unsur pengawasan. Pisau pertama menunjukkan adanya keberhasilan menangkap basah pelanggaran dalam jumlah yang mencengangkan. Namun pada pisau yang lain menunjukkan bahwa selama ini ternyata pelanggaran menjadi hal yang biasa, dengan jumlah yang sama mencengangkan.

Ibarat gelas yang terisi separuh air. Anda bisa mengatakan gelas itu separuh kosong, namun bisa juga mengatakan gelas itu separuh penuh. Tergantung dari persepsi mana Anda menilai (dan mungkin juga suasana hati). Dan ternyata Pak Sekda mengambil persepsi bahwa mangkirnya pegawai sebagai aib, terutama yang berada di lingkungan kerjanya.

Beliau berjanji akan menertibkan kedisiplinan jam kerja. Dimulai dari bagian-bagian di sekretariat daerah. Setelah tertib beliau juga berjanji akan menertibkan semua kantor. Nah ini yang menurut beberapa orang dendam sidak. Artinya gara-gara di salah satu bagian ditemukan banyak yang mangkir absen kemudian masuk koran, maka ada yang ingin balas dendam agar kantor lain terutama yang ikut menjadi tim sidak juga mengalami nasib serupa.

Tidak perlu takut sebenarnya dengan ancaman sidak lanjutan, asalkan kita memang bekerja sesuai dengan aturan. Cuma kok nuansamya itu lho yang membuat kurang nyaman. Akhirnya seolah-olah ada blok barat dan blok timur yang direpresentasikan dengan letak gedung kantor. Apa ya? Tafsirkan saja sendiri.

Ah...saya hanya berharap itu hanya isu belaka. Yang dibutuhkan adalah kebersamaan dalam kerja demi masyarakat banyak. Selain itu menururt saya, daripada melakukan sidak lanjutan mending membuat terobosan baru di lingkungan birokrasi. Misalnya membuat sistem pemberian insentif bagi pegawai berprestasi (termasuk yang berdisiplin), menghapuskan segala jenis honor (karena dananya untuk memberikan insentif pegawai yang berprestasi tadi), membuat sistem absensi elektronik seperti di Dinkes (di lain tempat selama ini masih manual), menyelenggarakan tes kompetensi jabatan (biar ada kompetisi menuju prestasi di kalangan pegawai).

NB: ternyata sebagian pegawai yang terjaring sidak itu masuk kerja, namun lupa atau tak sempat tandatangan absen, sebagian yang lain sedang turun jaga. So, jangan digebyah uyah mereka malas.

Pensiun Terbagi Dua

2011-09-11T17:06:00.000+07:00

Pertanyaan
Assalamu'alaikum wr.wb. Saya ingin menanyakan perihal SK Pensiunan Janda. Sepuluh tahun yg lalu bapak saya meninggal dunia, beliau adalah pensiunan hakim gol. III/c, Dalam SK Pensiunan ternyata pensiun itu dibagi 2 dengan istri kedua dan anak dari istri pertama. Akan tetapi anak dari istri pertama tersebut hanya mendapat uang pensiun selama 4 bulan saja karena berusia 25 th padahal masih kuliah. Kemudian setelah sepuluh tahun berlalu ternyata uang pensiun tersebut masih tetap dibagi 2 (karena ketidaktahuan, yang 1 sdh masuk pada istri kedua, dan yg 1 nya lagi tidak tahu kemana, apakah hilang atau bagaimana??? kemudian yg saya tanyakan, apakah istri kedua ini bisa membuat SK Janda agar pensiun yg diterima itu utuh(atas persetujuan anak istri 1), tdk dibagi dua?? apakah ada istilah kadaluarsa dalam hal ini?? Kalau bisa membuat SK Janda bagaimana prosedurnya?? Mohon penjelasannya, karena kami benar2 membutuhkan penjelasan saudara..Terimakasih. Wassalamu'alaikum. (Ningsih14)

Jawaban
Wa'alaikum salam warahmatullahi wabarakatuh
Masing-masing istri mendapatkan bagian sama besar. Jika istrinya dua berarti masing-masing mendpt 1/2. Jika salah satu istri atau semua istri tersebut meninggal, maka bagian masing-masing pensiun untuk anak/anak-anaknya (asalkan belum berusia 25 tahun/belum menikah) yang diterimakan oleh anak pertama. Jika si anak sudah tidak memenuhi syarat (berusia lebih 25 tahun/menikah) maka bagiannya untuk anak berikutnya. Jika sudah tidak ada anak lagi maka pensiun diputus.

Demikian juga jika yang memperoleh hak adalah istri kedua dan anak dari istri pertama (sebab ibunya sudah meninggal) masing-masing memperoleh bagian 1/2. Jika istri kedua tersebut meninggal dan tidak mempunyai anak maka pensiun diputus, bagian pensiunnya tidak diberikan ke penerima pensiun lain (anak dari istri pertama). Demikian pula sebaliknya, jika anak dari istri pertama itu sudah diputus pensiunnya (misalkan sudah lebih 25 tahun/menikah dan tidak mempunyai adik), maka tidak bisa bagiannya dialihkan ke istri kedua ayahnya (ibu tirinya).

Sedangkan pendapat Anda yang mengatakan bahwa ternyata selama 10 tahun uang pensiun tetap dibagi dua (tapi tak tahu yang satunya diserahkan kepada siapa), menurut saya bukan begitu. Hal itu menjadi persepsi Anda karena selama 10 tahun bagian pensiun yang diterima istri kedua masih tetap meskipun anak dari istri pertama sudah diputus pensiunnya. Bagian yang telah diputus itu tidak diberikan kepada siapa-siapa karena memang tidak ada lagi yang berhak menerimanya, termasuk untuk penerima pensiun lain (istri kedua bapaknya/ibu tirinya).

Saya berikan ilustrasi singkat. Misalnya besarnya pensiun adalah 400 ribu, maka anak dari istri pertama mendapat bagian 200 ribu, demikian pula istri kedua mendapat 200 ribu. Jika si anak sudah berusia 25 tahun dan tidak punya adik, maka bagian pensiunnya yang 200 ribu itu diputus, namun tidak dapat diteruskan ke istri kedua. Jadi istri kedua tetap mendapat 200 ribu. Kesimpulan saya SK pensiun tidak salah.

Demikian pendapat saya, mohon maaf kalau ada kekeliruan.

Kurang Timbangan

2011-09-09T20:59:00.004+07:00

Alkisah ada seseorang, sebut saja Bu Juju membeli beras. Ia membeli beras pada pedagang di pasar yang bernama Bu Cicik. Beras yang dibelinya seberat 5 kg. Setelah ditimbang berasnya dan mengangsurkan uang, beras pun diterima oleh Bu Juju. Pulanglah Bu Juju ke rumah. Ditaruhnya beras dan ia pun kembali beraktivitas seperti biasa karena kebetulan ia juga berjualan di rumahnya.

Tak berapa lama Bu Cicik yang kebetulan rumahnya berdekatan dengannya mampir. Rupanya ia hendak membeli terigu sebagai bahan membuat roti. Kebetulan Bu Juju berjualan terigu. Maka transaksi pun terjadi, terigu yang dibeli Bu Cicik seberat 5 kg.

Saat perjalanan pulang Bu Cicik yang bertahun-tahun berpengalaman menjadi pedagang merasa bahwa terigu yang ia bawa itu terasa ringan. Sepertinya tak sampai 5 kg, pikir Bu Cicik curiga. Sesampai di rumah cepat-cepat ia mengecek dengan timbangan, dan benar ternyata terigu tidak seberat 5 kg namun 4,5 kg.

Merasa ditipu segera ia melapor ke Ketua RT. Bu Juju pun dipanggil untuk dimintai keterangan. Orang-orang sekampung pun berduyun-duyun datang ingin tahu apa yang sedang terjadi..

”Benar engkau telah menjual terigu kepada Bu Cicik?” tanya Ketua RT. ”Benar, Pak”, jawab Bu Juju.
”Kenapa engkau mengurangi timbangan”.
”Saya tidak mengurangi timbangan”.
Seketika juga Bu Cicik yang juga mendengar dialog itu langsung menyela. ”Engkau jangan berbohong, Bu Juju. Saya membeli terigu darimu 5 kg, tapi setelah saya timbang di rumah ternyata terigu yang saya beli itu hanya 4,5 kg. Jelas kan jika engkau telah berbuat curang”. Orang-orang yang hadir tampaknya menyokong perkataan Bu Cicik dan menyalahkan Bu Juju.

Bu Juju tersenyum,”Sungguh saya tidak berbuat curang”, lalu lanjutnya dengan tetap tenang,”bahkan saya pun tak tahu kalau ternyata terigu yang saya jual itu hanya seberat 4,5 kg”.

”Lho apa maksudnya?” tanya orang-orang dengan nada heran.
”Sebelumnya tadi saya membeli beras pada Bu Cicik seberat 5 kg. Beras itu belum saya apa-apakan, belum saya ambil sebutir pun. Nah, saat Bu Cicik membeli terigu kepada saya dengan berat 5 kg, maka saya pikir tak ada salahnya saya menimbangnya dengan beras yang telah saya beli darinya. Semestinya beratnya sama. Maka jika kemudian Bu Cicik merasa terigunya kurang berat, seharusnya ia bertanya pada dirinya sendiri berapa sebenarnya beras yang telah ia jual kepada saya. Apa 5 kg? Apa 4,5 kg? Pertanyaan ini sekaligus menjawab tuduhan Bu Cicik kepada saya”.

Seketika itu juga kecurangan Bu Cicik terbongkar. Tragisnya terbongkarnya gara-gara ulah dirinya sendiri. Seolah cermin, apa yang kita lihat adalah bayangan kita sendiri. Demikian juga, ketika kita mencoba untuk menipu orang, pada hakekatnya kita telah menipu diri sendiri, menipu nurani sebagai manusia. Bisa jadi saat itu kita bisa menghindar, tapi siapa tahu Allah suatu saat akan membuka aib kita, bahkan tak tanggung-tanggung, di hadapan khalayak ramai.

Pelajaran apa yang bisa kita dapat dari cerita di atas. Satu, jangan curang. Dua, jangan menipu. Tiga, jangan berbohong.

Karena Kita Butuh

2011-09-07T14:55:00.005+07:00

Kawan, pasti kita merasa begitu cepatnya waktu berlalu. Sepertinya baru kemarin kita berlarian di lapangan memainkan layangan. Sepertinya baru kemarin kita mandi di kali yang jernih itu beramai-ramai. Tapi hari ini kita hanya bisa membayangkan semua peristiwa itu. Hari ini, bahkan kita menyaksikan semua kejadian itu dialami oleh anak kita.

Ya, begitulah hidup. Teramat singkat. Selanjutnya kita akan menyaksikan kawan-kawan kita seangkatan satu persatu menemui Sang Khalik. Dan kita tinggal menunggu giliran dijemput Izrail. Lalu pernahkah kita merenung apa yang sudah kita kerjakan? Apa yang sudah kita siapkan untuk menghadap-Nya? Jangan-jangan sejauh umur kita, hanya hal sia-sia yang kita kerjakan. Atau bahkan lebih parah, yaitu keburukan.

Kawan, mari kita berhitung tentang kebaikan dan keburukan yang sudah kita lakukan. Sebelum semua terlambat, mari perbaiki diri.

Jika kau merasa kebaikanmu teramat sedikit, segera lakukan kebaikan meskipun kecil. Karena sekecil apapun kebaikan itu yakinlah akan diberi balasan juga. Langkah selanjutnya ajaklah orang lain melakukan kebaikan itu. Maka, kita pun akan beroleh pahalanya.

Jika kau merasa telah begitu banyak kebaikan yang sudah kau lakukan maka sesungguhnya ladang pahala yang disediakan Allah teramat luas. Bahkan lebih luas dari kemampuan kita. Jadi jangan berhenti melakukan kebaikan. Karena tidaklah balasan kebaikan itu melainkan kebaikan juga (QS. Ar Rahman).

Dan tahukah kau, bahwa Allah tak butuh kebaikanmu. Sekalipun seluruh dunia berbuat baik tak akan menambah kekuasaan Allah. Dan sekalipun seluruh dunia berbuat keburukan, tak akan berkurang kerajaan Allah. Kita sendirilah yang butuh kebaikan itu kawan........

Ditulis oleh Hanifa (bojoku nda…)

Sidak, Inspeksi (Tidak) Mendadak

2011-09-05T14:56:00.000+07:00

Setelah libur panjang seperti kali ini jamaknya instansi pemerintah melakukan sidak terhadap para pegawainya. Sesuai rencana dan kebiasaan maka hari ini pemda tempat saya bekerja melakukan hal yang sama. Tapi yang saya rasakan adalah, mohon maaf, formalitas, kurang gimana gitu, kurang ada greget. Padahal agenda ini bisa dikatakan rutin. Justru karena rutinitas itulah yang membuatnya terkesan formalitas, sekedar seremoni, menyentuh kulit belum merasakan isi. Saya rasakan energi yang tersita jauh lebih besar daripada dampak positifnya. Capek, tentu saja. Tapi bagaimana lagi, bawahan seperti saya ini hanya bisa pasrah. Untung bisa menulis. Saya juga tersenyum dalam hati tatkala ada komentar yang menyatakan bahwa pegawai yang mbalelo di hari sidak akan terkena sanksi tegas. Batin saya, prakteknya jauh panggang dari api, Mbah, Pak, Bu.

Sebenarnya saya bukannya tidak setuju dengan sidak. Namun kalau sidak yang selama ini berlangsung tampaknya perlu ada catatan. Pertama, sidak sudah keluar dari substansinya. Namanya saja sidak artinya inspeksi mendadak, berarti kegiatannya bersifat rahasia. Tapi selama ini sidak diberitahukan bahkan jauh-jauh hari sebelum pelaksanaan, orang sudah mengetahui, pasti hari pertama masuk kerja. Dan sayangnya di luar hari itu tidak ada lagi sidak.

Kedua, sidak lebih bersifat silaturahmi, apalagi momentumnya mendukung yakni masih dalam suasana Idul Fitri. Perhatikan saja, begitu tim sidak tiba di kantor maka agenda utama adalah bersalam-salaman mengucapkan minal adin wal faizin mohon maaf lahir dan batin. Kadang diselingi makan-makan kecil. Selanjutnya memeriksa absen dan mengecek personel kantor. Tidak ada masalah sebenarnya dengan agenda silaturahmi wong itu dianjurkan oleh agama, tapi masalahnya jangan menggunakan istilah sidak. Beda lho rasanya menerima tamu yang tulus untuk bersilaturahmi dengan tamu yang berniat ingin memeriksa absen.

Ketiga, sidak masih bisa disiasati dengan mudah oleh pegawai. Sidak seperti ini bisa disiasati dengan masuk pagi-pagi sekali dengan demikian ketika tim sidak datang ia selamat karena berada di kantor. Namun begitu tim sidak meninggalkan kantor, ia pun melenggang pulang.

Keempat, kurang adanya sanksi yang tegas sekaligus kurang menimbulkan efek jera bagi pelanggar. Pelanggar itu adalah pegawai yang membolos atau masuk terlambat. Pelanggar biasanya disuruh membuat surat pernyataan tidak mengulangi perbuatan lagi. Padahal ia pada tahun lalu juga pernah seperti ini, dan tentu tidak menutup kemungkinan mengulang lagi pada tahun berikutnya.

Saya menyayangkan ketika banyak pegawai yang selama berhari-hari bahkan bulanan meninggalkan tugas tanpa keterangan malah tidak tersentuh. Tapi sayangnya kita masih menyukai hal-hal yang bersifat formalitas. Saat ini sidak sedang ngetrend seperti halnya model pakaian maupun jenis makanan tertentu. Setiap intansi berlomba-lomba mengadakan ini, dan pasti esoknya beritanya diliput oleh media massa. Masyarakat pun akan berpikir, wah ternyata pemda sungguh serius menertibkan disiplin pegawainya. Tapi apakah kedisiplinan itu bisa diukur hanya dengan satu hari. Lalu dikemanakan saja hari-hari lalu dari pegawai yang membolos yang tidak tersentuh sanksi.

Mohon maaf lahir batin, kesimpulan saya sidak selama ini merupakan bagian dari pencitraan pemerintah, sementara substansinya belum tersentuh. Sudah saatnya pemda membuat terobosan agar pegawainya nyaman bekerja. Buat saja sistem reward and punishment, sistem pemberian hadiah dan sanksi, secara berimbang. Selama ini yang diterapkan hanya pemberian sanksi namun pemberian hadiah masih terlupakan. Kapan-kapan saja saya akan membahasnya.

Telah Berpulang…

2011-09-03T23:35:00.007+07:00

Turut berduka cita yang sedalam-dalamnyanya atas wafatnya Ibu Sofie Munawar, siang tadi. Sungguh saya tak menyangka ajal datang begitu cepat menjemput beliau. Bagaimana tidak. Lama saya tak bersua dengan beliau, meskipun dulunya kami bertetangga dan sama-sama aktifis Nasyiatul Aisyah.

Pagi itu saat salat Ied, terpaksa saya menggendong si bungsu. Tiba-tiba beliau menghampiri, berusaha merayu si kecil agar mau diajak dan tidak mengganggu saya yang sedang salat. Sayang si kecil tak mau. Usai salat, kami bersalaman plus cipika cipiki. Baju dan jilbab beliau putih semua. Masih lekat di ingatan saya, wajahnya yang ceria dan bersih. Usai acara salat Ied, ada tradisi saling berkunjung di kampung kami. Kembali kami bertemu, tetap dengan baju dan jilbab putihnya. Ketiga anak saya, diberinya masing-masing dua lembar uang kertas cetakan terbaru.

Hari ini, Jumat 2 September 2011 baru saya duduk setelah kembali dari mudik, kakak saya mengabarkan bahwa beliau telah berpulang bersama putra bungsunya dalam sebuah kecelakaan.

Sungguh benar bahwa ajal adalah rahasia Allah. Sedianya saya pulang kampung karena bezuk bapak saya yang sakit karena usia (hampir 90 tahun). Tapi siapa sangka ternyata malaikat Izrail belum berkenan menjemput bapak, dan justru menghampiri saudara, tetangga, sahabat saya yang masih muda.

Beliau meninggalkan 3 putra putri dan seorang suami. Selamat jalan Bu Sofie........
Semoga Ramadhan kemarin benar-benar menjadi bekal untukmu menghadap Rabbmu.
Semoga keluarga yang ditinggalkan, diberi ketabahan dan kesabaran.
Semoga kita bisa mengambil hikmah atas kejadian ini.
Mari kita bertekad perbaiki diri. Siapa tahu Ramadhan tahun depan adalah Ramadhan terakhir kita.

Ditulis oleh Hanik Farida alias istri saya alias bojoku alias my wife.

HaRi NaN SuCi

2011-09-02T09:33:00.011+07:00

Hari itu kini datang lagi. Berjuta keberkahan dan kebaikan pun menyertainya, sebagaimana lazimnya setiap kali ia datang. Tak ada yang berkurang sedikit pun, kecuali kita dan usia kita yang pasti terus berkurang, yang mengisyaratkan bahwa jatah pertemuan kita dengan hari kemenangan itu semakin berkurang pula.

Selamat Idul Fitri, Mohon Maaf Lahir dan Batin...
Taqobbalallahu minna wa minkum taqobbal yaa karim...

Link gambar : sastralangit.wordpress.com

Jaburan

2011-08-26T13:57:00.008+07:00

Tiap hari selama bulan Ramadan anak-anak saya ikut berbuka puasa di masjid. Meskipun belum puasa secara penuh mereka amat antusias untuk datang ke masjid sore hari selepas asar. Seusai mengaji mereka menerima takjil yang disediakan oleh warga secara bergiliran. Bahkan si kecil pun tak ketinggalan ikut kakak-kakaknya. Usia belum genap 2 tahun, berjalan saja masih tertatih, tapi senangnya manjat pagar atau motor. Dengan jilbab, wajah mungilnya terlihat lucu, menggemaskan. Masjid kompleks kami cukup dekat dari rumah, sekitar 20 meter.

Saat kecil saya tidak menikmati apa yang kini dinikmati anak-anak saya. Rumah di Madiun relatif jauh dari masjid. Masjid paling dekat dari Jalan Sarean adalah Masjid Taman. Untuk menuju ke sana harus melewati kompleks pekuburan yang sangat luas, terluas sekota Madiun. Tapi untunglah di dekat kompleks pekuburan itu ada mushola kecil, kami menyebutnya langgar. Tapi tetap saja masih terasa jauh bagi kaki kecil saya dan teman-teman sepermainan. Saat itu belum ada TPA, seingat saya juga belum ada kebiasaan buka bersama di langgar apalagi yang gratisan.

Menginjak usia sekolah barulah saya merasakan buka bersama. Seringnya saya ke masjid di kompleks Pasar Sleko. Kebetulan teman saya banyak yang orangtuanya berdagang di pasar dan sekitarnya. Kadang-kadang bersama teman lain buka bersama di Masjid Taman dan langgar.

Saat kuliah di Jogja jadwal buka bersama semakin banyak, maksudnya banyak alternatif untuk mendatanginya. Hampir masjid dan mushola di kampus dan sekitarnya menawarkan buka bersama, tentu saja itu semua gratis. Wah lumayan nih, terutama bagi kami yang anak kos-kosan. Ngirit ongkos, sekaligus program perbaikan gizi, soalnya menunya bergizi dan bervariasi.

Di desa istri saya, di daerah Banyubiru (tepatnya di Tempurejo) ada istilah jaburan. Intinya sama yakni memberikan makanan. Pelaksanaan jaburan ini tidak pas berbuka puasa atau waktu Maghrib, namun justru setelah pelaksanaan tarawih. Saya awalnya heran, seusai sholat di samping saya sudah ada makanan. Wah rejeki memang datang dari tempat yang tak disangka-sangka... hehehe... Apalagi anak saya yang sholat dekat mbah kungnya, girang bukan main. Meski sederhana khas jajanan ndeso, tetap terasa nikmat. Apapun itu tetap disyukuri.

“Barang siapa memberi buka puasa pada orang yang berpuasa maka baginya semisal pahala mereka tanpa mengurangi sedikit pun dari pahala mereka.” (HR Tirmidzi)

”Dalam bulan biasa, pahala setiap kebajikan dilipatgandakan 10 kali lipat, namun dalam bulan Ramadhan pahala amalan wajib dilipatgandakan 70 kali lipat dan amalan yang sunah disamakan dengan pahala amalan wajib di luar Ramadhan.” (HR Muslim).

Tuing-tuing Teng

2011-08-24T13:57:00.000+07:00

Sesuai jadwal semestinya kemarin tanggal 23 Agustus 2011 itu hasil tes akademis IPDN diumumkan. Mundur dari rencana semula yakni 18 Agustus 2011. Beberapa peserta sudah banyak yang menanyakan ke teman-teman, ya tentu saja dijawab belum ada. Tadi saya lihat di blognya salah satu bidang di BKD Jatim juga belum muncul. Tapi ada info lagi hasil pengumuman bisa diambil di BKD Jatim. Glodhag! Mengambil sendiri berarti harus datang ke Surabaya. Kalau yang sebelumnya pakai kurir, ada orang provinsi yang datang ke Ngawi mengantar pengumuman. Kadang juga tak sampai Ngawi, cuma berhenti di Madiun atau Ponorogo, kami sendiri yang harus mengambilnya di sana. Capek, tidak mangkus dan sangkil, maksudnya tidak efektif dan efisien.

Saya pikir dengan kemajuan teknologi di jaman sekarang segalanya bisa cepat dan berbiaya ringan. Saya pikir pengumuman bisa melalui fax atau lewat internet melalui website maupun email. Tuing...seketika hasilnya bisa diterima dalam hitungan detik. Kantor sudah tersambung internet, mesin fax juga tersedia. BKD Jatim pun idem. Tapi tak tahu pasti alasan kenapa harus mengambil langsung ke sana. Mungkin mereka punya pertimbangan lain yang ghaib bagi kami orang-orang daerah. Mereka orang-orang provinsi apalagi berlokasi di ibukota pastilah orang-orang cerdas. Ya jadilah salah satu teman berangkat naik bus. Keluar uang, keluar tenaga, bulan puasa jadi musafir.

Bagi adik-adik yang masih tersisa hingga tes akademis, bersiap-siaplah dag dig dug menanti hasil. Paling tidak besok baru bisa diumumkan. Selanjutnya bila lulus masih ada langkah-langkah berikutnya. Berikut saya sampaikan jadwalnya. Pemeriksaan ulang tes kesehatan dan kesamaptaan seharusnya 5-8 September 2011 menjadi 5-12 September 2011. Pantukhir 13-15 September 2011. Pengumuman seharusnya 14 September 2011 diundur 17 September 2011. Semuanya dilaksanakan di Kampus IPDN Jatinangor, Jawa Barat. Yang berasal dari Jatim berangkat bersama di BKD Jatim tanggal 4 September 2011.

Mundurnya jadwal dalam rangkaian tes IPDN sudah sering terjadi. Kami yang di daerah yang harus menanggung repotnya, karena kamilah penghubung peserta. Tapi mungkin pada tahun inilah lebih banyak perubahan dalam jadwal dibandingkan pelaksanaan tahun-tahun sebelumnya. Terpaksa pontang-panting apalagi pemberitahuan seringkali mepet waktunya.

Tahun ini saya membersamai peserta saat tes kesamaptaan untuk putra. Tahun-tahun sebelumnya tes kesamaptaan itu dijadikan satu paket dengan tes kesehatan, tapi kali ini dipisah. Dan lagi jadwalnya untuk satu provinsi hanya satu hari. Pengujinya pun berbeda, biasanya dari militer, kini dari Polda Jatim. Karena kedua tesnya terpisah terpaksa bolak-balik Ngawi-Surabaya apalagi tes untuk putra dan putri juga terpisah. Kalau tahun lalu lebih sip penjadwalannya. Hari pertama tes kesehatan putra, hari kedua tes kesamaptaan putra sekaligus tes kesehatan bagi putri, hari ketiga tes kesamaptaan putri. Memudahkan bagi kami yang di daerah. Ngirit tenaga dan biaya.

Jadwal semula lokasi tes di Lapangan Bhayangkara. Pagi-pagi sekali kami sudah tiba di lokasi. Kebetulan Ngawi urutan pertama jadi harus datang lebih awal. Kalau segera selesai maka pulangnya pun juga lebih cepat. Nah, yang ingin main-main dulu di Surabaya masih ada waktu.

Tapi sesampai di lapangan tak ada satu pun panitia. Beberapa peserta dari luar kota juga mulai berdatangan, sebagian didampingi BKD masing-masing, sebagian datang sendiri. Agak lama menunggu kok beluma ada tanda-tanda ada aktivitas. Ternyata lokasi tes dipindah ke halaman Rumah Sakit Bhayangkara. Itu pun karena ada inisiatif salah satu teman BKD dari lain kota yang menelepon temannya yang kebetulan sudah tiba di RS. Tuing-tuing, perubahan jadwal, perubahan lokasi, tidak ada papan petunjuk, tidak ada panitia sama sekali. Sekali lagi tuing tuing.

Sampai di sana kami terlambat. Akhirnya Ngawi yang harusnya kebagian tes di awal harus diserobot oleh daerah lain. Karena sistemnya per daerah. Mau protes ke panitia, tidak bisa, karena ini sudah diserahkan ke pihak Polda.

Ratusan peserta yang berasal dari satu provinsi itu dikumpulkan jadi satu dulu untuk dibriefing. Sayup-sayup saya dengar penguji mengatakan sebenarnya terlalu banyak orang untuk melakukan tes. Maka dibagilah menjadi 3 bagian. Jam 8, jam 11, dan jam 2. Jadilah Ngawi kebagian jam 2, padahal harusnya jam 8. Batin saya, kalau memang tahu tak mampu mengetes sebanyak itu kenapa tidak dibagi saja beberapa hari. Kami yang dari daerah kan bisa menyesuaiakan. Jauh-jauh dari daerah kami tiba di Surabaya malam hari, lalu esoknya pagi-pagi sekali sudah menuju ke lokasi, tapi akhirnya menunggu hingga siang. Mudah-mudahan ini menjadi evaluasi.

Oya ternyata ada perubahan lagi. Itu saya ketahui saat baca surat dari provinsi beberapa hari lalu. Ternyata ada pemeriksaan ulang tes kesehatan dan kesamaptaan di Kampus IPDN. Padahal sebelumnya tidak pernah ada pemeriksaan ulang. Biasanya di sana cuma tes pantukhir. Aneh ini. Sambil guyon teman-teman bilang, ya mungkin karena yang ngetes kali ini beda dengan tahun-tahun sebelumnya yang militer, jadi panitia pusat tidak percaya. Hehehe...ada-ada saja. Tapi tetap saja tes tahun ini tuing-tuing teng!!! Apalagi kalau yang keterima cuma satu orang kayak tahun kemarin. Teng-teng tuing!!!

Sepakbola Primadona

2011-08-22T16:02:00.000+07:00

Tampaknya saat ini sepakbola kembali naik daun. Meski sudah lama timnas (tim nasional) tidak memperoleh prestasi (maksudnya tidak pernah menjadi juara sebuah kejuaraan, terakhir meraih emas Sea Games tahun 1991) namun tampaknya publik negeri masih menyisakan asa. Apa indikasinya? Salah satunya saat perhelatan Piala AFF akhir tahun lalu. Berbondong-bondong orang mendatangi Stadion Gelora Bung Karno, menanggalkan baju kedaerahan, bahasa, suku, agama. Ribuan orang berjejal untuk sekedar mendapatkan tiket. Ribuan lain tak tertampung di dalam stadion karena kapasitas duduknya sudah terpenuhi. Tak ketinggalan jutaan manusia menyaksikan di layar kaca. Sayang memang perjuangan heroik timnas sejak babak penyisihan hingga final belum mengantarkan tropi juara.

Sejak saat itu sepakbola kembali menjadi primadona (setidaknya bagi saya). Para pemain layaknya selebritis yang diburu para kuli tinta dan penggemar. Nama Ahmad Bustomi, M. Nasuha, Hamka Hamzah, Oktovianus, dan lain-lain menjadi terkenal. Irfan Bachdim dan Firman Utina menjadi bintang iklan. Bahkan Cristian Gonzales, sang striker yang berjulukan El Loco (Si Gila) diajak main sebuah sinetron. Ia juga pernah diundang di beberapa acara talk show stasiun televisi.

Masyarakat bangga memakai kaos timnas, terutama yang berwarna merah. Anak-anak kecil bermain bola dengan menyebut dirinya sebagai para pemain timnas. Sebenarnya potensi kita luar biasa di dunia bola. Masyarakat sungguh tergila-gila dengan permainan 90 menit ini. Namun sayang seringkali pengurus terlibat konflik, pemain terlibat perkelahian, suporter terlibat tawuran.

Saya sendiri terus terang saat inilah kembali seperti masa-masa kecil dulu, suka dengan sepakbola. Selain senang bermain bola, saat kecil saya juga senang menonton pertandingan bola. Kalau di televisi saat itu hanya melalui TVRI, satu-satunya stasiun yang bisa ditonton. Kalau yang langsung, saya menonton saat ada kompetisi antar klub se-Madiun dan sekitarnya. Lapangannya ditutup gedheg (pagar dari bambu). Penonton menonton di pinggir lapangan.

Tapi setelah berkali-kali timnas gagal menjadi juara saya jadi malas menonton pertandingan bola. Namun setelah menyaksikan timnas bertanding di piala AFF lalu itu, saya kok menjadi tertarik. Jujur, meski saya menilai penampilan mereka masih kalah jauh dengan tim-tim Eropa atau Amerika, saya bisa menikmati permainan Firmas cs. Ada kelegaan saat timnas berhasil menjebol gawang dan ada kekhawatiran saat timnas terjebol gawangnya.

Kenapa? Saya rasa masyarakat sama dengan saya. Kita membutuhkan hiburan. Berhari-hari kita disuguhi tontonan para politikus yang saling mencerca. Berhari-hari pula kita melihat berita tentang korupsi, mafia hukum, mafia pajak, mafia anggaran, dan lain-lain. Maka ketika timnas mulai dipolitisasi banyak orang yang kecewa. Bukan berkonsentrasi menghadapi pertandingan, malah timnas diajak sowan ke tokoh politik (tak ada relevansinya dengan pertandingan apalagi kejuaraan belum selesai). Akhirnya kalah kan!

Saat Piala AFF itu sedang ramai-ramainya kasus Gayus Tambunan. Dan saat timnas melakoni laga pra kualifikasi Piala Dunia, sedang ramai-ramainya kasus Nazarudin. Jenuh, sungguh masyarakat sungguh jenuh. Saya rasa kemenangan timnas atas Turkmenistan bagaikan memberi kesegaran.

Pasca lebaran timnas akan bertandang ke Iran, berikutnya lawan yang akan dihadapi adalah Qatar dan Bahrain. Mereka negara Timur Tengah, amat jauh dan mahal bagi suporter untuk menyaksikan langsung ke sana. Tapi saat laga di Indonesia, saya sangat yakin penonton pasti membeludak.

Minggu lalu timnas melakukan pertandingan persahabatan, sesama timnas, yakni timnas senior yang diproyeksikan untuk PPD dan timnas U23 yang diproyeksikan untuk Sea Games. Pertandingan di Solo itu ditonton banyak pasang mata. Kursi-kursi penuh. Nanti malam timnas akan melakoni pertandingan persahabatan dengan Palestina, masih di tempat yang sama, Solo. Saya yakin antusias penonton akan tetap tinggi. Dan saya juga yakin, di mana pun timnas bertanding, antusias penonton masih tetap tinggi, setidaknya untuk waktu dekat ini.

Pesan saya untuk timnas, jangan sombong tetaplah rendah hati, jagalah emosi jangan terpancing provokasi lawan, banyaklah belajar baik dari kemenangan maupun kegagalan.

Penyesuaian Ijazah Bagi Sekdes

2011-08-21T11:38:00.000+07:00

Pertanyaan
Penyesuaian ijazah ke S1/S2 bagi Sekdes,bagaimana bisa tidak? Sedangkan sebelumnya walau memiliki ijazah S1 tapi tetap diangkat dalam Gol II/a. (Suryacjr)

Jawaban
Memang berdasarkan aturan yakni PP Nomor 45 Tahun 2007 tentang Persyaratan dan Tatacara Pengangkatan Sekdes menjadi PNS, Sekdes yang menuhi persyaratan diangkat langsung menjadi PNS dalam Pangkat Pengatur Muda golongan ruang II/a. Golongan II/a itu lazimnya untuk pengangkatan CPNS yang berijazah SMA, sedangkan yang berijazah D3 diangkat dalam golongan II/c sedangkan yang berijazah S1/D4 diangkat dalam golongan III/a. Namun dalam PP Nomor 45 Tahun 2007 itu bagi Sekdes yang memiliki ijazah lebih tinggi dari ijazah SLTA maka golongannya tetap II/a (Pasal 3 ayat 3). Sedangkan Sekdes yang memiliki ijazah di bawah ijazah SLTA maka golongannya sesuai dengan ijazah yang dimilikinya itu (Pasal 3 ayat 4), misalnya ijazah SLTP diangkat dalam golongan I/c dan ijazah SD dalam golongan I/a.

Lalu bagi Sekdes yang memiliki ijazah lebih tinggi dari ijazah SLTA apakah bisa memperoleh kenaikan pangkat penyesuaian ijazah? Kita lihat aturannya terlebih dahulu. Kenaikan pangkat penyesuaian ijazah diatur dalam PP Nomor 12 Tahun 2002 jo PP Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat PNS Pasal 18. Beberapa hal dalam ayat (1) Pasal 18 itu menyebutkan PNS yang memperoleh :
1. Ijazah Sarjana (S1), atau Ijazah Diploma IV dan masih berpangkat Pengatur Tingkat I, golongan ruang II/d ke bawah, dapat dinaikkan pangkatnya menjadi Penata Muda, golongan ruang III/a (huruf e);
2. Ijazah Dokter, Ijazah Apoteker dan Ijazah Magister (S2) atau Ijazah lain yang setara, dan masih berpangkat Penata Muda, golongan ruang III/a ke bawah, dapat dinaikkan pangkatnya menjadi Penata Muda Tingkat I, golongan ruang III/b (huruf f).

Namun ketentuan di atas masih bersyarat, yakni diatur dalam ayat (2). Kenaikan pangkat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dapat diberikan apabila :
a. diangkat dalam jabatan/diberi tugas yang memerlukan pengetahuan/keahlian yang sesuai dengan ijazah yang diperoleh;
b. sekurang-kurangnya telah 1 (satu) tahun dalam pangkat terakhir;
c. setiap unsur penilaian prestasi kerja sekurang-kurangnya bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir;
d. memenuhi jumlah angka kredit yang ditentukan bagi yang menduduki jabatan fungsional tertentu; dan
e. lulus ujian penyesuaian kenaikan pangkat.

Persyaratan huruf d tidak menjadi kendala karena Sekdes bukanlah jabatan fungsional tertentu. Demikian juga persyaratan huruf b dan huruf c, sudah banyak Sekdes yang memenuhinya. Untuk persyaratan huruf e maka dikembalikan ke masing-masing institusi apakah melaksanakan ataukah tidak. Sehingga dalam hal ini Sekdes tergantung pada ada tidaknya pelaksanaan UKPPI (Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah). Kalaupun ada UKPPI juga masih dipertimbangkan persyaratan sebagai peserta ujian apakah telah terpenuhi atau belum. Selain itu juga perlu dipertimbangkan tingkat kelulusan ujian.

Lalu bagaimana dengan persyaratan huruf a, yakni diangkat dalam jabatan/diberi tugas yang memerlukan pengetahuan/keahlian yang sesuai dengan ijazah yang diperoleh. Logikanya begini. Ada PNS yang punya ijazah Sarjana Komputer (S1) namun golongannya masih di bawah III/a. Ia ditugaskan dalam jabatan operator komputer sesuai dengan ijazah yang dimilikinya. Dengan demikian ia memenuhi persyaratan sesuai huruf a.

Lalu bagaimana dengan Sekdes yang memiliki ijazah S1 dan golongannya masih di bawah III/a. Misalkan seperti contoh di atas ia memiliki ijazah Sarjana Komputer, dengan demikian ia mestinya diberi tugas sesuai dengan ijazah yang dimiliki jika akan disesuaikan pangkatnya, misalnya operator komputer, progammer, dll. Semudah itukah? Ternyata dalam PP Nomor 45 Tahun 2007 Pasal 14 disebutkan bahwa Sekretaris Desa yang diangkat menjadi PNS berdasarkan Peraturan Pemerintah ini dapat dimutasikan setelah menjalani masa jabatan Sekretaris Desa sekurang-kurangnya 6 (enam) tahun. Mutasi itu dalam pengertian saya selain mutasi tempat kerja juga termasuk mutasi jabatan.

Kesimpulan saya paling tidak membutuhkan waktu 6 tahun sejak dari pengangkatan Sekdes menjadi PNS untuk dapat disesuaikan pangkatnya. Itu pun dengan catatan, misalnya lulus ujian penyesuaian (itu pun kalau institusinya menyelenggarakan), diberi jabatan sesuai dengan ijazahnya, dan lain-lain.

Lalu rugikah jadi Sekdes? Ah tidak juga, toh ia diangkat menjadi PNS tanpa melalui seleksi yang bersaing dengan jutaan pelamar. Dan lagi ia diangkat langsung menjadi PNS tanpa melalui masa percobaan sebagai CPNS, tanpa melalui Diklat Pra Jabatan, tanpa mengikuti pemeriksanaan kesehatan, gajinya juga penuh 100%, dan kadang-kadang masih menerima bengkok (dalam beberapa kasus). Tetaplah bersyukur.

Demikian.

Pencari Keadilan (Bagian 2)

2011-08-19T17:21:00.000+07:00

Rasulullah SAW bersabda, “Hakim itu ada tiga macam, satu di dalam surga tempatnya dan yang dua macam itu di dalam neraka. Adapun yang di dalam surga tempatnya ialah hakim yang mengerti akan yang benar. Lalu ia menghukum dengan yang benar itu. Dan hakim yang akan kekuasaan, lalu dilakukannya penindasan dalam menjalankan hukum (karena disuap dan sebagainya), maka dia akan masuk neraka, dan hakim yang menghukum manusia atas kejahilan (ketidaktahuan) maka ia tidak akan masuk surga”.

Rasulullah SAW bersabda, “Barang siapa yang dijadikan hakim di antara manusia maka sungguh ia telah disembelih dengan tidak memakai pisau”.

Pernah di Indonesia terjadi suatu tragedi hukum, salah tangkap. Korban salah tangkap menderita bertahun-tahun di penjara, disiksa aparat hukum, kehilangan kebebasannya. Keluarganya pun sama menderitanya sebab hilanglah sumber pencari nafkah. Anda boleh memilih, kira-kira hakim (dan tentunya termasuk polisi dan jaksa) termasuk golongan yang mana itu : penegak keadilan, penindas, ataukah jahil.

Alkisah sebuah perampokan dan pembunuhan menimpa pasangan suami istri Sulaiman-Siti Haya di Desa Bojongsari, Bekasi. Tahun 1974. Beberapa saat kemudian polisi menciduk Sengkon dan Karta, dan menetapkan keduanya sebagai tersangka.

Keduanya dituduh merampok dan membunuh pasangan Sulaiman-Siti Haya. Tak merasa bersalah, Sengkon dan Karta semula menolak menandatangani berita acara pemeriksaan. Tapi lantaran tak tahan menerima siksaan polisi, keduanya lalu menyerah. Hakim Djurnetty Soetrisno lebih mempercayai cerita polisi ketimbang bantahan kedua terdakwa. Maka pada Oktober 1977, Sengkon divonis 12 tahun penjara, dan Karta 7 tahun. Putusan itu dikuatkan Pengadilan Tinggi Jawa Barat.

Dalam dinginnya tembok penjara itulah mereka bertemu seorang penghuni penjara bernama Genul, keponakan Sengkon, yang lebih dulu dibui lantaran kasus pencurian. Di sinilah Genul membuka rahasia: dialah sebenarnya pembunuh Sulaiman dan Siti! Akhirnya, pada Oktober 1980, Gunel dijatuhi hukuman 12 tahun penjara.

Meski begitu, hal tersebut tak lantas membuat mereka bisa bebas. Sebab sebelumnya mereka tak mengajukan banding, sehingga vonis dinyatakan telah berkekuatan hukum tetap. Untung ada Albert Hasibuan, pengacara dan anggota dewan yang gigih memperjuangkan nasib mereka. Akhirnya, pada Januari 1981, Ketua Mahkamah Agung (MA) Oemar Seno Adji memerintahkan agar keduanya dibebaskan lewat jalur peninjauan kembali.

Berada di luar penjara tidak membuat nasib mereka membaik. Karta harus menemui kenyataan pahit: keluarganya kocar-kacir entah ke mana. Dan rumah dan tanah mereka yang seluas 6.000 meter persegi di Desa Cakung Payangan, Bekasi, telah amblas untuk membiayai perkara mereka.

Sementara Sengkon harus dirawat di rumah sakit karena tuberkulosisnya makin parah, sedangkan tanahnya yang selama ini ia andalkan untuk menghidupi keluarga juga sudah ludes dijual. Tanah itu dijual istrinya untuk menghidupi anak-anaknya dan membiayai dirinya saat diproses di polisi dan pengadilan. Walau hanya menanggung beban seorang istri dan tiga anak, Sengkon tidak mungkin meneruskan pekerjaannya sebagai petani, karena sakit TBC terus merongrong dan terlalu banyak bekas luka di badan akibat siksaan yang dideranya.

Sementara itu Sengkon dan Karta juga mengajukan tuntutan ganti rugi Rp 100 juta kepada lembaga peradilan yang salah memvonisnya. Namun Mahkamah Agung menolak tuntutan tersebut dengan alasan Sengkon dan Karta tidak pernah mengajukan permohonan kasasi atas putusan Pengadilan Negeri Bekasi pada 1977. ‘Saya hanya tinggal berdoa agar cepat mati, karena tidak ada biaya untuk hidup lagi’ kata Sengkon.

Lalu Tuhan berkuasa atas kehendaknya. Karta tewas dalam sebuah kecelakaan, sedangkan Sengkon meninggal kemudian akibat sakit parahnya. Di sanalah mereka dapat mengadu tentang nasibnya, hanya kepada Tuhan Pemilik Keadilan.

Akankah tragedi ini terjadi lagi? Ya, ada yang terungkap tapi tentu ada yang terbungkam.

Pencari Keadilan (Bagian 1)

2011-08-18T17:19:00.000+07:00

Saat kuliah hukum dulu ada cerita menarik namun sekaligus memilukan. Benar-benar terjadi. Sebuah kisah nyata anak manusia yang ada di muka bumi Pancasila ini. Ironis. Kejam. Tak berkemanusiaan. Benar-benar binatang. Saya dan kawan-kawan hanya bisa berguman, sebagian ada yang mengumpat. Hukum dan aparatnya dibuat untuk main-main. Sang dosen yang bercerita pun berharap kami para mahasiswanya, mahasiswa Fakultas Hukum di kampus tertua negeri ini, tetap menjaga moral. Ilmu dan pengetahuan barangkali telah punya, namun moral juga amatlah penting. Dunia hukum tidaklah lempang.

Cerita di bangku kuliah tersebut adalah tentang dua orang bersaudara, Sengkon dan Karta. Berulangkali, dalam mata kuliah Hukum Pidana, cerita ini disentil. Cerita tentang kesalahan tangkap dua orang yang tak melakukan pidana. Polisi bergeming, jaksa bergeming, hakim pun bergeming. Kami, para mahasiswa saat itu berharap semoga kasus itu menjadi terakhir terjadi di Indonesia. Namun ternyata dunia ini berputar, pun dengan kisah-kisahnya, terulang lagi. Saat ini di jaman sekarang ini, di jaman reformasi. Ada kasus pembunuhan di Jombang yang menyebabkan beberapa orang menjadi tertuduh. Mereka dihukum penjara setelah sebelumnya mengalami penyiksaan hebat oleh aparat hukum agar mengakui perbuatan yang tidak pernah mereka lakukan. Hingga akhirnya muncul si jagal Rian. Kasusnya menasional. Sama dengan kasus Sengkon dan Karta, Rian mengakui ialah sebenarnya sang pelaku pembunuhan.

Inilah cerita tentang Sengkon dan Karta, puluhan tahun silam. Sungguh benar terjadi. Dan esok, akankah terjadi lagi? Jika melihat tertangkapnya para pengacara, polisi, jaksa, dan hakim yang terlibat mafa hukum, cerita-cerita seperti ini tidak mustahil terulang lagi. Dengan kuantitas dan kualitas yang mencengangkan. Hanya saja belum terungkap. Ada pelaku aslinya yang bungkam. Ada orang-orang tak bersalah dipaksa menjalani hari-harinya di balik jeruji besi. Penuh sisksaan, hinaan, rasa malu.

Wahai aparat hukum, ingatlah dunia hanyalah sementara. Dunia ini fana. Ingatlah hari pembalasan kelak. Pengadilan akhirat tak pernah bisa dimasuki mafia hukum.

Kisah tentang Sengkon dan Karta besok saja saya unggah.