tag:blogger.com,1999:blog-91176515323593457712023-12-25T09:18:34.931+07:00wurianto saksomoini hanyalah coretan sederhana, apa adanya, sekedar lepas lelah lepas dahaga, ukir ribuan cinta satu cita, tuang asa terpendam...wurianto saksomohttp://www.blogger.com/profile/12260403571563658126noreply@blogger.comBlogger593125tag:blogger.com,1999:blog-9117651532359345771.post-10388630302197141812023-10-14T13:38:00.002+07:002023-10-14T13:38:00.142+07:00Keteladanan Pemimpin (Bagian Kedua)<p><span style="font-family: verdana; font-size: large;">Di negeri ini pernah ada cerita seorang ratu yang memimpin kerajaan dengan adil sehingga rakyatnya makmur. Integrasinya menjadi contoh kebaikan. Ratu Shima namanya, seorang perempuan yang menggantikan suaminya yang meninggal untuk memimpin Kerajaan Kalingga, pada tahun 675 masehi. Kalingga adalah suatu wilayah yang terletak di Jawa Tengah. Masa kepemimpinan Ratu Shima menjadi masa keemasan bagi Kalingga sehingga membuat raja-raja dari kerajaan lain segan, hormat, kagum, sekaligus penasaran. Rakyat Kalingga terkenal jujur. Barang yang tergeletak di jalan, tak ada yang berani mengambil karena bukan miliknya. </span></p><p><span style="font-family: verdana; font-size: large;"><br /></span></p><p><span style="font-family: verdana; font-size: large;">Tjahjono Widarmanto, Pemimpin Redaksi Majalah Sastra Kalimas, dalam opininya di Jawa Pos, 2 Juni 2014 berjudul “Teks-teks yang Merindu Pemimpin” menulis bahwa di Jawa dan Bali banyak teks yang merindu pemimpin dan kepemimpinannya. Kakawin Gajah Mada dengan bertumpu pada sosok Gajah Mada, mahapatih Majapahit termasyhur, digambarkan sepuluh ajaran dan sikap pemimpin. Di era kapujanggan, citra dan gagasan pemimpin menjadi tema sentral dalam teks-teks Jawa. Di antaranya Serat Rama (ditulis oleh R.Ng. Jasadipoera), Serat Praniti Praja, Serat Wulangreh (Paku Buwana IV), Serat Wedhatama (Mangku Negara IV), Serat Laksita Raja (Mangkunegara VII), dan sebagainya. Bahkan, sebelumnya, di peradaban Jawa Kuno ditemukan teks Tantri Kamandaka yang sudah menyebutkan citra pemimpin.</span></p><p><span style="font-family: verdana; font-size: large;"><br /></span></p><p><span style="font-family: verdana; font-size: large;">Teks Melayu Lama juga menghadirkan citra pemimpin dan gagasan kepemimpinan. Taj us-Salatin (Mahkota Raja-raja), sebuah mahakarya yang dikarang oleh Bukhari al-Jauhari (1630), merupakan sebuah kitab rujukan dalam memimpin. Dalam teks tersebut diuraikan berbagai sifat pemimpin yang baik, yang sanggup membedakan yang baik dan yang buruk, berilmu, mampu memilih bawahan yang benar, berbudi pekerti baik, berani, tidak berfoya-foya, dan lurus.<span></span></span></p><a name='more'></a><p></p><p><span style="font-family: verdana; font-size: large;"><br /></span></p><p><span style="font-family: verdana; font-size: large;">Di belahan dunia yang lain, di Eropa, pada tahun 1513 muncul sebuah buku berjudul “II Principe” yang ditulis oleh Niccolo Machiavelli. Buku ini menjadi sebuah rujukan yang realistis bagi seorang penguasa dan pemimpin. Buku ini berisikan semacam nasihat bagi seorang pemimpin. Untuk melanggengkan kekuasaan, pemimpin harus berani dan tega melibas lawan-lawan politiknya, melipat saingan-saingan politiknya, bahkan harus berani menjadi seorang tiran. Untuk mempertahankan kekuasaannya, seorang pemimpin harus dapat melakukan cara apa pun untuk meraih kekuasaan. Bagi Machiavelli, seorang pemimpin harus memiliki dua sifat, yaitu sifat manusia dan sifat binatang. Teori kepemimpinan ala Machiavelli tidak patut untuk ditiru.</span></p><p><span style="font-family: verdana; font-size: large;"><br /></span></p><p><span style="font-family: verdana; font-size: large;">Kini, di sini, di negeri yang berlandaskan Pancasila, pendapat dan teori modern tentang kepemimpinan banyak mengadopsi dari barat. Diajarkan kepada mahasiswa di kampus maupun abdi negara saat pendidikan dan pelatihan. Sejatinya guru bangsa kita dan bapak pendidikan nasional, Ki Hajar Dewantara telah merumuskan falsafah kepemimpinan dalam sebaris kalimat penuh makna. “<i>Ing ngarsa sung tuladha, ing madya mangun karsa, tut wuri handayani</i>.” <i>Ing ngarsa sung tuladha</i> artinya di depan pemimpin harus memberikan contoh yang baik kepada anak buah. <i>Ing madya mangun karsa</i> artinya di tengah-tengah pemimpin mesti mampu membangun prakarsa atau kesadaran anak buah untuk berinovasi. <i>Tut wuri handayani</i> artinya di belakang pemimpin wajib mendorong dan memberikan arahan kepada anak buah untuk maju.</span></p><p><span style="font-family: verdana; font-size: large;"><br /></span></p><p><span style="font-family: verdana; font-size: large;">Kita sebenarnya memiliki kearifan lokal tentang falsafah kepemimpinan. Salah satunya berupa paribasan (peribahasa dalam bahasa Jawa). Misalnya ”<i>Kena cepet ning aja ndhisiki, kena pinter ning aja ngguroni, kena takon ning aja ngrusuhi</i>.” Terjemahan bebasnya adalah,”Boleh cepat tapi jangan mendahului, boleh pintar tapi jangan menggurui (sok pintar), boleh bertanya tapi jangan mengganggu.” Iqbal Nurul Azhar dari Universitas Trunojoyo Madura dalam makalah “Falsafah Kepemimpinan Bangsa dalam Paribasan Jawa” pada Kongres Bahasa Jawa V yang diselenggarakan di Surabaya pada tahun 2011 menjelaskan maksud peribahasa tersebut. </span></p><p><span style="font-family: verdana; font-size: large;"><br /></span></p><p><span style="font-family: verdana; font-size: large;">Bawahan harus dapat bekerjasama dengan atasan dan tidak boleh sok apalagi mempermalukan atasan. Bawahan dapat saja cepat dan cekatan, tapi jangan mendahului pimpinan, bawahan dapat saja pintar, tapi jangan lantas menggurui pimpinan, boleh saja bertanya tapi jangan sampai pertanyaannya tersebut kemudian menyudutkan pimpinan. Kesimpulannya, bawahan diharapkan untuk tidak bersikap dan bertindak yang dapat mempermalukan pimpinan, walau ia lebih mampu dari pimpinannya. Falsafah ini tidak dimaksudkan untuk menghambat karir seseorang dalam bekerja, tapi malah sebaliknya, akan melatih seorang calon pemimpin untuk belajar mendengarkan orang lain sebelum pada akhirnya ia memegang kekuasaan dan didengarkan oleh orang lain. Inilah kode etik atau norma yang harus dipahami.</span></p><p><span style="font-family: verdana; font-size: large;"><br /></span></p><p><span style="font-family: verdana; font-size: large;">Akirul kalam, bila ada pepatah yang mengatakan bahwa pemimpin itu menderita, itu bermakna menjadi pemimpin harus sanggup berkorban. Menjadi pemimpin itu amanah bukan hadiah. Menjadi pemimpin itu harus mampu menjadi teladan. Contoh keteladanan salah satunya bisa kita lihat dari para pahlawan. Selain itu kearifan lokal berupa budaya kita dalam bentuk falsafah perlu dilestarikan dan dilaksanakan. Menjadi pemimpin harus berjuang mewujudkan janji yang terucapkan. Sebagaimana seruan Sastrawan WS Rendra,”Kesadaran adalah matahari, kesabaran adalah bumi, keberanian menjadi cakrawala, dan perjuangan adalah pelaksanaan kata-kata.”</span></p>wurianto saksomohttp://www.blogger.com/profile/12260403571563658126noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-9117651532359345771.post-41914705064151560722023-10-10T13:18:00.002+07:002023-10-10T13:18:00.158+07:00Keteladanan Pemimpin (Bagian Pertama)<p><span style="font-family: verdana; font-size: large;">Suatu hari di tahun 1946, seorang pria berusia 34 tahun mengendarai mobil Jip Willys seorang diri di jalanan Yogyakarta. Dilihatnya seorang perempuan membawa barang dagangan berupa beras berada di pinggir jalan. Perempuan pedagang tersebut memberhentikan mobil untuk ikut menumpang ke pasar, untuk berjualan. Sang pria pun berhenti, turun dari mobil, lalu ikut membantu menaikkan barang. Di sepanjang perjalanan tak ada yang aneh. Keduanya bercakap santai. Sesampai di tujuan, salah satu pasar di kota Yogyakarta, sang perempuan meminta sang pria untuk menurunkan barang dagangan.</span></p><p><span style="font-family: verdana; font-size: large;"> </span></p><p><span style="font-family: verdana; font-size: large;">Orang-orang yang ada di pasar terperanjat melihat si perempuan pedagang turun dari mobil. Mereka lebih terperanjat ketika melihat sang pria yang menyopiri mobil tersebut ikut menurunkan barang dagangan. Setelah semuanya selesai si perempuan bermaksud membayar jasa, namun sang pria dengan halus menolak pemberian itu. Dengan nada emosi, perempuan pedagang tersebut mengatakan kepada sang pria, apakah uang yang diberikannya kurang. Tetapi tanpa berkata apapun pria tersebut malah segera berlalu. </span></p><p><span style="font-family: verdana; font-size: large;"><br /></span></p><p><span style="font-family: verdana; font-size: large;">Seusai kejadian, seorang polisi datang menghampiri dan bertanya kepada si perempuan pedagang tersebut, “Apakah mbakyu tahu, siapa sopir tadi?” </span></p><p><span style="font-family: verdana; font-size: large;"><br /></span></p><p><span style="font-family: verdana; font-size: large;">“Sopir ya sopir. Aku tidak perlu tahu namanya, dasar sopir aneh,” jawab perempuan pedagang beras tersebut dengan emosi.<span></span></span></p><a name='more'></a><p></p><p><span style="font-family: verdana; font-size: large;"><br /></span></p><p><span style="font-family: verdana; font-size: large;">“Kalau mbakyu belum tahu, akan saya kasih tahu, sopir tadi adalah Sri Sultan Hamengku Buwono IX, raja di Ngayogyakarta ini,” jawab polisi. </span></p><p><span style="font-family: verdana; font-size: large;"><br /></span></p><p><span style="font-family: verdana; font-size: large;">Seketika perempuan pedagang tersebut jatuh pingsan setelah mengetahui kalau sang pria yang telah mengantarkannya ke pasar dan ia marahi karena menolak menerima uang imbalan, bahkan telah membantu menaikan dan menurunkan barang dagangan adalah rajanya sendiri. </span></p><p><span style="font-family: verdana; font-size: large;"><br /></span></p><p><span style="font-family: verdana; font-size: large;">Cerita di atas dikisahkan oleh SK Trimoerti dalam buku “Takhta untuk Rakyat”. Soerastri Karma Trimoerti adalah wartawan, penulis, dan guru Indonesia yang mengambil bagian dalam gerakan kemerdekaan Indonesia terhadap penjajahan Belanda. Ia kemudian menjabat sebagai menteri tenaga kerja pertama di Indonesia di bawah Perdana Menteri Amir Sjarifuddin. SK Trimoerti melihat sendiri kejadian si perempuan yang pingsan.</span></p><p><span style="font-family: verdana; font-size: large;"><br /></span></p><p><span style="font-family: verdana; font-size: large;">Meskipun berstatus sebagai pemimpin, sebagai sultan atau raja, Sri Sultan Hamengku Buwono IX memang dikenal sebagai pribadi yang demokratis dan merakyat. Ia tak lantas besar kepala dan gila hormat. Banyak kisah menarik yang terjadi dalam interaksi sultan dengan masyarakat Yogyakarta. Selain peristiwa menjadi sopir pedagang yang sangat populer di kalangan rakyat Yogyakarta, ada kejadian lain yang menunjukkan integritas beliau. Buku “<i>Orange Juice</i>” yang diterbitkan oleh KPK menceritakan hal tersebut.</span></p><p><span style="font-family: verdana; font-size: large;"><br /></span></p><p><span style="font-family: verdana; font-size: large;">Kala itu, pertengahan tahun 1960-an. Sri Sultan Hamengku Buwono IX mengendarai sendiri mobilnya ke luar kota, tepatnya Pekalongan. Entah mengapa, Sri Sultan saat itu melakukan kesalahan. Dia melanggar rambu lalu lintas. Malang bagi Sri Sultan, seorang polisi yang sedang berjaga memergokinya. Tak ayal, polisi itu pun menghentikan mobil Sri Sultan.</span></p><p><span style="font-family: verdana; font-size: large;"><br /></span></p><p><span style="font-family: verdana; font-size: large;">“Selamat pagi!” ucap Brigadir Royadin, nama polisi itu, sambil memberi hormat dengan sikap sempurna. “Boleh ditunjukkan <i>rebewes</i>?” <i>Rebewes </i>adalah surat kelengkapan kendaraan berikut surat izin mengemudi.</span></p><p><span style="font-family: verdana; font-size: large;"><br /></span></p><p><span style="font-family: verdana; font-size: large;">Sri Sultan tersenyum dan memenuhi permintaan sang polisi. Saat itulah sang polisi baru tahu bahwa orang yang ditindaknya adalah Sri Sultan. Brigadir Royadin gugup bukan main. Namun, dia segera mencoba memperbaiki sikap demi wibawanya sebagai polisi.</span></p><p><span style="font-family: verdana; font-size: large;"><br /></span></p><p><span style="font-family: verdana; font-size: large;">“Bapak melanggar <i>verbodden</i>. Tidak boleh lewat sini. Ini satu arah!” kata polisi.</span></p><p><span style="font-family: verdana; font-size: large;"><br /></span></p><p><span style="font-family: verdana; font-size: large;">“Benar, saya yang salah,” jawab Sri Sultan. Ketika melihat keragu-raguan di wajah Brigadir Royadin, beliau berkata, “Buatkan saja saya surat tilang.”</span></p><p><span style="font-family: verdana; font-size: large;"><br /></span></p><p><span style="font-family: verdana; font-size: large;">Singkat cerita, sang polisi pun melakukan tilang kepada Sri Sultan. Tak ada sikap mentang-mentang berkuasa yang diperlihatkan oleh Sri Sultan. Bahkan, tak lama kemudian Sri Sultan meminta Brigadir Royadin bertugas di Yogyakarta dan menaikkan pangkatnya satu tingkat. Alasannya, Royadin dianggap sebagai polisi yang berani dan tegas.</span></p><p><span style="font-family: verdana; font-size: large;"><br /></span></p><p><span style="font-family: verdana; font-size: large;">Naik tahta pada tanggal 18 Maret 1940, Sri Sultan terlibat langsung dalam pergulatan negeri ini dalam memperjuangkan kemerdekaan dari penjajah Belanda dan Jepang. Peran besar Sri Sultan antara lain saat menjadikan keraton sebagai benteng persembunyian para pejuang yang bertempur melawan tentara Belanda. Ia juga sempat menyerahkan cek senilai enam juta gulden pada tahun 1948 bagi kepentingan Republik Indonesia. Pada tanggal 2 Oktober 1988 Sri Sultan meninggal dunia di Washington dan dimakamkan di Kompleks Pemakaman Raja-raja Mataram di Imogiri, Yogyakarta. Teladan seorang pemimpin yang muncul dalam diri Sri Sultan perlu dicontoh generasi penerus.</span></p><p><span style="font-family: verdana; font-size: large;"><br /></span></p><p><span style="font-family: verdana; font-size: large;">Kisah lain tentang integritas pemimpin muncul pada diri Widodo Budidarmo sebagaimana dikisahkan pada buku “<i>Orange Juice</i>” yang diterbitkan oleh KPK. Seorang pemimpin harus tegas kepada siapa pun. Tak peduli anak, istri, kerabat, maupun sahabat, bila melanggar hukum haruslah diproses. Prinsip itu dipegang teguh oleh Widodo Budidarmo yang pada tahun 1973 menyeret anaknya ke pengadilan.</span></p><p><span style="font-family: verdana; font-size: large;"><br /></span></p><p><span style="font-family: verdana; font-size: large;">Kisahnya bermula dari insiden yang melibatkan Agus Aditono, anak Widodo. Suatu hari, Tono–panggilan akrab Agus Aditono– yang saat itu masih duduk di bangku kelas II SMP, bermain-main dengan pistol. Tak sengaja, pistol itu meletup dan peluru menyambar sopir mereka. Sang sopir pun tewas karena insiden tersebut. </span></p><p><span style="font-family: verdana; font-size: large;"><br /></span></p><p><span style="font-family: verdana; font-size: large;">Saat itu Widodo menjabat sebagai Kepala Daerah Kepolisian (Kadapol) Metropolitan Jaya. Widodo bisa saja menyembunyikan kasus itu. Anak buah dan stafnya pun menyarankan hal tersebut. Menurut mereka, ada baiknya peristiwa itu ditutupi demi menjaga nama baik Widodo. Namun, Widodo justru mengambil langkah sebaliknya. Ia membuka peristiwa penembakan itu kepada publik dalam sebuah jumpa pers. Widodo lantas menyerahkan putranya kepada Kepolisian Sektor (Polsek) Kebayoran Baru untuk diproses secara hukum. Dalam persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Tono dijatuhi hukuman percobaan.</span></p><p><span style="font-family: verdana; font-size: large;"><br /></span></p><p><span style="font-family: verdana; font-size: large;">Gebrakan awal itu bukan hanya dilakukan di lingkungan dinasnya. Di lingkungan keluarga, ia pun membuat sebuah maklumat keras bagi istri dan anak-anaknya. Ia melarang mereka jemawa karena jabatan yang kini disandangnya. Jemawa artinya angkuh, congkak, atau sombong.</span></p><p><span style="font-family: verdana; font-size: large;"><br /></span></p><p><span style="font-family: verdana; font-size: large;">“Ketika mau diangkat sebagai kapolri, kami sekeluarga dikumpulkan semua,” kisah Martini Indah, anak sulung Widodo. “Beliau minta agar kami semua tak mengganggu tugas beliau sebagai kapolri. Artinya, kami tak boleh menggunakan nama dan jabatan bapak untuk keperluan pribadi.”</span></p><p><span style="font-family: verdana; font-size: large;"><br /></span></p><p><span style="font-family: verdana; font-size: large;">Widodo juga tak memanjakan mereka dengan fasilitas yang didapatkan sebagai panglima tertinggi kepolisian. Hanya sesekali Martini dan kedua adiknya berangkat ke sekolah dengan diantar sopir. Mereka lebih sering menggunakan angkutan umum demi mematuhi maklumat sang ayah.</span></p><p><span style="font-family: verdana; font-size: large;"><br /></span></p><p><span style="font-family: verdana; font-size: large;">Ketegasan seorang pemimpin dalam menjaga integritas. Anak sendiri yang bersalah pun ia serahkan kepada pihak berwajib untuk diproses secara hukum. Selain itu, ia juga tidak melindungi sejumlah perwiranya yang dipidana karena kasus korupsi. Tidak perlu membuat cerita bohong atau merekayasa peristiwa kriminal seperti dipertontonkan perwira polisi akhir-akhir ini. Widodo Budidarmo, seorang Kapolri yang menjabat pada tahun 1974-1978, integritasnya perlu menjadi keteladanan.</span></p>wurianto saksomohttp://www.blogger.com/profile/12260403571563658126noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-9117651532359345771.post-87062201256863997322023-10-07T11:18:00.026+07:002023-10-07T13:33:59.703+07:00Saya Indonesia, Saya Pancasila<p><span style="font-family: verdana; font-size: large;">Profesor Mohammad Mahfud MD, seorang guru besar Fakultas Hukum, mantan Ketua Mahkamah Konstitusi, dan kini menjadi salah satu menteri di Kabinet Pemerintahan Presiden Joko Widodo pernah mengatakan bahwa Jepang rasanya lebih pas disebut sebagai negara yang mengamalkan Pancasila. Apa sebabnya? Jepang, yang dulu menjajah Indonesia, pernah mengalami keterpurukan pasca Perang Dunia II, dan sekarang menjadi salah satu dari tujuh negara termaju di dunia, budaya hukumnya sangat indah. Peraturan sesederhana apa pun ditaati. Penegakan hukum oleh aparat (<i>legal structure</i>) dan budaya hukumnya (<i>legal culture</i>) bagus.</span></p><p><span style="font-family: verdana; font-size: large;"><br /></span></p><p><span style="font-family: verdana; font-size: large;">Siang, tanggal 16 Januari 2018 Profesor Mahfud berada di sebuah restoran di Nagoya atas undangan ASEAN Nagoya Club (ANC), sebuah komunitas pebisnis untuk kawasan ASEAN yang berkedudukan di Nagoya Jepang. Tuan rumah membawa seorang advokat, Junya Haruna, dan seorang guru besar hukum konstitusi dari Nagoya University, Profesor Shimada. Lahirlah percakapan ringan yang membuat Profesor Mahfud terperangah dan takjub.</span></p><p><span style="font-family: verdana; font-size: large;"><br /></span></p><p><span style="font-family: verdana; font-size: large;">“Seberapa banyak kasus penyuapan terhadap hakim terjadi di Jepang?” tanya Profesor Mahfud. </span></p><p><span style="font-family: verdana; font-size: large;"><br /></span></p><p><span style="font-family: verdana; font-size: large;">Haruna terperanjat dan tampak heran atas pertanyaan itu, lantas menjawab bahwa sepanjang kariernya ia tidak pernah mendengar ada hakim dicurigai menerima suap di Jepang. Bahkan terpikir pun tidak pernah. Masyarakat juga percaya bahwa hakim tidak mau disuap. Di Jepang hakim sangat dihormati dan dimuliakan karena integritasnya. Semua putusan hakim diterima dan dipercaya sebagai putusan yang dikeluarkan sesuai dengan kebenaran posisi hukum yang diyakini oleh hakim.<span></span></span></p><a name='more'></a><p></p><p><span style="font-family: verdana; font-size: large;"><br /></span></p><p><span style="font-family: verdana; font-size: large;">“Di sini tidak pernah ada kecurigaan hakim disuap. Seumpama kami kalah dan tidak sependapat dengan putusan hakim pun, paling jauh kami hanya mengira bahwa hakim kurang menguasai dalam satu kasus yang spesifik dan rumit atau kami yang kurang bisa meyakinkan hakim dalam berargumen dan mengajukan bukti di pengadilan. Tak pernah terpikir, hakim kok memutus karena disuap,” tambah Haruna.</span></p><p><span style="font-family: verdana; font-size: large;"><br /></span></p><p><span style="font-family: verdana; font-size: large;">Sebelum Haruna bertanya balik tentang kondisi hakim di Indonesia, Profesor Mahfud segera mengalihkan ke tema pembicaraan lain. Beliau merasa malu bila harus berbicara keadaan Indonesia dengan tema yang sama. Tentang para hakim di Indonesia yang bukan hanya dicurigai tetapi benar-benar divonis pidana penjara karena penyuapan. </span></p><p><span style="font-family: verdana; font-size: large;"><br /></span></p><p><span style="font-family: verdana; font-size: large;">Sang profesor akan malu juga, misalnya, kalau harus bercerita bahwa di Indonesia banyak pengacara tersandung kasus karena menyuap atau berusaha menyuap hakim. Tak mungkin juga beliau bercerita bahwa banyak pengacara di Indonesia yang tidak mengandalkan kompetensi dalam profesi hukum, tetapi hanya melatih dirinya untuk melobi aparat penegak hukum atau menggunakan posisi politik agar perkaranya dimenangkan dengan imbalan uang. Belum lagi ada cerita-cerita bahwa calon pengacara yang magang (latihan mencari pengalaman) kepada pengacara senior justru tugas pertamanya adalah disuruh mengantar uang kepada hakim, jaksa, atau polisi dan yang bersangkutan harus memastikan penyerahan suap itu aman adanya.</span></p><p><span style="font-family: verdana; font-size: large;"><br /></span></p><p><span style="font-family: verdana; font-size: large;">Catatan Antikorupsi yang dirilis oleh Indonesia Corruption Watch menyebutkan bahwa penegakan hukum di tahun 2022 masih dibayangi korupsi oleh aparat penegak hukum. Sebagai contoh Hakim Agung Gazalba Saleh bersama dua stafnya ditetapkan sebagai tersangka suap untuk penanganan perkara di Mahkamah Agung. Sebelumnya, Hakim Agung Sudrajad Dimyati tertangkap basah dalam Operasi Tangkap Tangan (OTT) KPK. Ia menjadi tersangka dugaan suap dan pungutan liar pengurusan perkara di MA. Dimyati diduga menerima Rp 800 juta dalam kasus suap ini. Skandal korupsi penegak hukum, terlebih seorang hakim agung, jelas meruntuhkan marwah penegakan hukum dan mengikis kepercayaan publik. </span></p><p><span style="font-family: verdana; font-size: large;"><br /></span></p><p><span style="font-family: verdana; font-size: large;">Hal tersebut diperparah dengan penjatuhan hukuman yang ringan kepada pelaku korupsi. Kasus Pinangki menjadi contoh aparat penegak hukum menerima suap saat menangani kasus korupsi. Pinangki saat itu merupakan Kepala Sub Bagian Pemantauan dan Evaluasi II pada Biro Perencanaan Jaksa Agung Muda Pembinaan Kejaksaan Agung. Setelah divonis 4 tahun penjara di tingkat pengadilan tinggi pada 2021, Pinangki bebas bersyarat pada 6 September 2022. Pinangki yang terbukti menjadi makelar kasus dalam pengurusan fatwa bebas Djoko Tjandra terhitung hanya dipenjara 2 tahun 1 bulan. Hukuman ringan Pinangki menjadikan penegakan hukum berakhir antiklimaks.</span></p><p><span style="font-family: verdana; font-size: large;"><br /></span></p><p><span style="font-family: verdana; font-size: large;">Profesor Mahfud benar. Kasus penyuapan di Indonesia dan juga kasus korupsi dengan jenis yang lain membuat kita merasa malu sebagai bangsa Indonesia yang menjunjung tinggi Pancasila. Selain di kalangan aparat penegak hukum (hakim, jaksa, polisi, pengacara, panitera), korupsi juga merambah di kalangan swasta dan pemerintahan (menteri, anggota dewan, gubernur, bupati, walikota, duta besar, pegawai negeri, pegawai BUMN/BUMD, hingga kepala desa dan perangkat desa). Berkali-kali kali kita disuguhi pemberitaan para pejabat yang ditangkap oleh lembaga anti rasuah, KPK.</span></p><p><span style="font-family: verdana; font-size: large;"><br /></span></p><p><span style="font-family: verdana; font-size: large;">Tanggal 6 April 2023, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan operasi tangkap tangan pelaku korupsi. Pada Kamis malam itu, KPK mengamankan Bupati Kepulauan Meranti, Muhammad Adil bersama 27 orang lainnya, yang notabene sebagian besar merupakan pejabat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti. Setelah melakukan pendalaman dan menggelar ekspose, KPK menetapkan tiga orang tersangka, yaitu Bupati Kepulauan Meranti, Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kepulauan Meranti, dan Pemeriksa Muda Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Riau. </span></p><p><span style="font-family: verdana; font-size: large;"><br /></span></p><p><span style="font-family: verdana; font-size: large;">Dalam perkara itu, Bupati Kepulauan Meranti diduga melakukan tiga klaster korupsi. Pertama, pemotongan sebesar lima sampai dengan sepuluh persen realisasi anggaran setiap satuan kerja perangkat daerah (SKPD). Kedua, penyuapan dalam pengadaan jasa travel umroh. Ketiga, penyuapan kepada Ketua Tim BPK Perwakilan Riau agar Kabupaten Kepulauan Meranti mendapatkan opini wajar tanpa pengecualian (WTP). Sebelum kasus ini terjadi, nama Bupati Kepulauan Meranti tersebut pernah viral saat ia menyatakan pegawai Kementerian Keuangan sebagai iblis atau setan dalam rapat koordinasi Pengelolaan Pendapatan Belanja Daerah se-Indonesia di Pekanbaru, 8 Desember 2022. Ia menilai Kemenkeu telah mengeruk keuntungan dari eksploitasi minyak di daerah yang dipimpinnya.</span></p><p><span style="font-family: verdana; font-size: large;"><br /></span></p><p><span style="font-family: verdana; font-size: large;">Kembali ke kasus korupsi, Bupati Kepulauan Meranti diduga menerima uang sekitar Rp26,1 miliar dari berbagai pihak, termasuk dari potongan anggaran. Pemotongan anggaran oleh kepala daerah sebagaimana yang dilakukan oleh Bupati Kepulauan Meranti menjadi salah satu modus korupsi yang rentan terjadi di daerah. Modus ini menjadi perhatian KPK karena rantai korupsinya saling terkait sejak perencanaan, pelaksanaan, hingga pertanggungjawaban keuangan sehingga mengakibatkan kerugian yang besar bagi keuangan negara.</span></p><p><span style="font-family: verdana; font-size: large;"><br /></span></p><p><span style="font-family: verdana; font-size: large;">Beberapa hari kemudian, KPK kembali menangkap dan menahan seorang kepala daerah. Tanggal 16 April 2023, Walikota Bandung, Yana Mulyana ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi penyuapan dan penerimaan gratifikasi pengadaan CCTV dan penyedia jasa internet untuk proyek Bandung Smart City. Selain Walikota Bandung, KPK menetapkan lima orang lainnya sebagai tersangka yaitu Kepala Dinas Perhubungan Kota Bandung, Sekretaris Dinas Perhubungan Kota Bandung, dan tiga orang dari pihak swasta. </span></p><p><span style="font-family: verdana; font-size: large;"><br /></span></p><p><span style="font-family: verdana; font-size: large;">Pihak swasta diduga memberikan uang suap kepada Walikota Bandung dan fasilitas (gratifikasi) berupa liburan ke luar negeri (Thailand) karena memenangkan lelang proyek Bandung Smart City. Masyarakat yang mengetahui adanya dugaan tindak pidana korupsi kemudian melaporkannya kepada KPK dan ditindaklanjuti dengan operasi tangkap tangan. KPK juga menyita barang bukti berupa uang tunai dalam bentuk mata uang rupiah, dolar Singapura, dolar AS, ringgit, yen, dan bath. Selain itu juga disita beberapa sepatu dengan total nilai sekitar Rp 924,6 juta. </span></p><p><span style="font-family: verdana; font-size: large;"><br /></span></p><p><span style="font-family: verdana; font-size: large;">Ironisnya, saat menjadi Plt Walikota Bandung pada tahun 2021, Yana Mulyana pernah terpilih menjadi pemimpin perubahan dan menerima penghargaan dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Dan ironisnya lagi, pagi hari sebelum malamnya tertangkap KPK, Walikota Bandung tersebut melakukan pelantikan pejabat lingkup Pemerintah Kota Bandung dan berpidato mengingatkan kepada para pejabat yang dilantiknya untuk memaknai jabatan sebagai amanah yang harus ditunaikan dengan baik.</span></p><p><span style="font-family: verdana; font-size: large;"><br /></span></p><p><span style="font-family: verdana; font-size: large;">Tertangkapnya kepala daerah di tahun 2023 tersebut menambah deretan panjang kasus korupsi di Indonesia. Berdasarkan data di portal kpk.go.id, sejak tahun 2004 hingga 2022 terdapat 178 kepala daerah yang telah ditindak oleh KPK, yang terdiri dari 23 gubernur dan 155 bupati/walikota. Sepanjang periode tersebut KPK telah menindak 1.519 orang dengan latar belakang profesi yang beragam, dengan sebagian besar karena perkara pengadaan barang/jasa. Jumlah itu tentu lebih besar jika digabungkan dengan data dari kejaksaan dan kepolisian. ICW mencatat, sepanjang tahun 2010 sampai dengan Juni 2018 tercatat 253 kepala daerah yang ditetapkan sebagai tersangka korupsi oleh aparat penegak hukum. Itu belum profesi yang lain, selain kepala daerah.</span></p><p><span style="font-family: verdana; font-size: large;"><br /></span></p><p><span style="font-family: verdana; font-size: large;">Berbagai opini di media massa, pendapat para tokoh, buku pelajaran di sekolah, diktat para mahasiswa di kampus, seminar di kalangan birokrasi, pelatihan kepemimpinan bagi pegawai negeri berisikan bahwa korupsi adalah hal yang buruk yang harus dihindari. Dalam portal KPK disebutkan bahwa korupsi dianggap sebuah kejahatan luar biasa karena memiliki dampak yang masif dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Tidak hanya merugikan negara, korupsi menyengsarakan rakyat di dalamnya. Berbagai dampak korupsi di berbagai bidang bisa dirasakan sendiri oleh kita semua. Cerminan dampak korupsi bisa dilihat dari mahalnya harga jasa dan pelayanan publik, masyarakat yang semakin miskin, terbatasnya fasilitas pendidikan dan kesehatan, perkembangan ekonomi terhenti, dan berbagai rencana pembangunan terhambat. Belum lagi dari sisi budaya, korupsi semakin menggerus kearifan lokal dan menggantinya dengan tabiat yang buruk.</span></p><p><span style="font-family: verdana; font-size: large;"><br /></span></p><p><span style="font-family: verdana; font-size: large;">Lalu, apa intisari esai ini? Modul wawasan kebangsaan kepemimpinan Pancasila dan integritas menyatakan bahwa korupsi sebagai ancaman terhadap ketahanan nasional. Maka secara sederhana, tidak melakukan korupsi bagi aparatur sipil negara membuatnya ikut andil dalam penegakan ketahanan nasional sekaligus membuktikan adanya integritas pada dirinya. Tidak sekadar simbolisasi berupa teriakan,”Saya Indonesia, Saya Pancasila!” yang selanjutnya diunggah di akun media sosial, namun juga adanya kesatuan antara perkataan dan perbuatan. Demikian.</span></p>wurianto saksomohttp://www.blogger.com/profile/12260403571563658126noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-9117651532359345771.post-58696219766283603262022-11-02T20:53:00.017+07:002022-11-05T22:27:37.513+07:00Coaching Clinic Penilaian Kinerja<p><span style="font-family: Quicksand; font-size: large;"></span></p><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhEdFGulOu8cAlos_oiqmbYnWiPB-p8sSEs_KFNjweEXIx1IPjKyIJeow53M8ufZjNMxVRG1cToKNxvsX-bbaPG68k3JzDH4k7wVFPmS4tee_NoB4imx8JLswnz4SD_mWXKDSvLYeDbtLl6J1jHEhAN9IkLxb_J6QNX95xNToi2Z8e4Fxc_WwHW8UE/s1600/WhatsApp%20Image%202022-11-05%20at%2022.11.01.jpeg" style="clear: left; float: left; margin-bottom: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="900" data-original-width="1600" height="180" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhEdFGulOu8cAlos_oiqmbYnWiPB-p8sSEs_KFNjweEXIx1IPjKyIJeow53M8ufZjNMxVRG1cToKNxvsX-bbaPG68k3JzDH4k7wVFPmS4tee_NoB4imx8JLswnz4SD_mWXKDSvLYeDbtLl6J1jHEhAN9IkLxb_J6QNX95xNToi2Z8e4Fxc_WwHW8UE/s320/WhatsApp%20Image%202022-11-05%20at%2022.11.01.jpeg" width="320" /></a><span style="font-family: Quicksand; font-size: large;"></span></div><span style="font-family: Quicksand; font-size: large;">Rabu 2 November 2022 bidang saya (PKAP = Penilaian Kinerja Aparatur dan Penghargaan) menyelenggarakan acara Coaching Clinic Penilaian Kinerja di Aula BKPSDM dengan mengundang para pengelola kepegawaian perangkat daerah non kecamatan. Saya bertindak sebagai narasumber, didampingi Riska (Analis SDMA) sebagai moderator. Peserta sekitar 30-an. Jumlah yang ideal untuk melakukan coaching clinic, berhubung keterbatasan ruangan. Juga dengan jumlah peserta yang tidak banyak, dialog dua arah bisa terjadi.</span><p></p><p><span style="font-family: Quicksand; font-size: large;"><br /></span></p><p><span style="font-family: Quicksand; font-size: large;">Secara garis besar teori tentang penilaian kinerja pegawai dapat dilihat pada Permenpan 6/2022. Sebagai pengantar saya berikan teori tersebut, selanjutnya simulasi penyusunan SKP dan penilaian kinerja dengan mengambil contoh (sampel) 1 instansi. Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) adalah ekspektasi kinerja (harapan atas hasil kerja dan perilaku kerja) yang akan dicapai oleh pegawai setiap tahun. Dalam regulasi ini ada istilah Pejabat Penilai Kinerja, ada juga Pimpinan. </span></p><p><span style="font-family: Quicksand; font-size: large;"><br /></span></p><p><span style="font-family: Quicksand; font-size: large;">Pejabat Penilai Kinerja adalah atasan langsung pegawai dengan ketentuan paling rendah pejabat pengawas (eselon 4) atau pejabat lain yang diberi pendelegasian kewenangan. Sedangkan Pimpinan adalah Pejabat Penilai Kinerja, pejabat lain dalam satu unit organisasi, lintas unit organisasi, lintas instansi pemerintah pemilik kinerja (outcome/outcome antara/output/layanan), dan/atau pejabat lain di luar instansi pemerintah dimana pegawai mendapat penugasan khusus.<span></span></span></p><a name='more'></a><span style="font-family: Quicksand; font-size: large;"> </span><p></p><p><span style="font-family: Quicksand; font-size: large;"><br /></span></p><p><span style="font-family: Quicksand; font-size: large;"></span></p><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><span style="font-family: Quicksand; font-size: large;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEg7id7Hktin04IzkECscJTO7yiC5VLFZ4DR01pHCFfLVSC_BG3wGyXOiztQEWVG8ilwPV0kPhFfHPA5TXWiarSyzgGX2jZ547Qbf1m4-9PObWf7UlSsve0nungEcwAbuOmqOtnpN7b0mvfDHa-MPpBLzzPAy2NvrWXEK_6H78UA2zurTmk4DQD0SnA/s1600/WhatsApp%20Image%202022-11-05%20at%2022.11.00.jpeg" style="clear: right; float: right; margin-bottom: 1em; margin-left: 1em;"><img border="0" data-original-height="900" data-original-width="1600" height="180" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEg7id7Hktin04IzkECscJTO7yiC5VLFZ4DR01pHCFfLVSC_BG3wGyXOiztQEWVG8ilwPV0kPhFfHPA5TXWiarSyzgGX2jZ547Qbf1m4-9PObWf7UlSsve0nungEcwAbuOmqOtnpN7b0mvfDHa-MPpBLzzPAy2NvrWXEK_6H78UA2zurTmk4DQD0SnA/s320/WhatsApp%20Image%202022-11-05%20at%2022.11.00.jpeg" width="320" /></a></span></div><span style="font-family: Quicksand; font-size: large;">SKP ditandatangani pegawai yang bersangkutan dan ditetapkan oleh Pejabat Penilai Kinerja. Untuk Instansi Daerah, SKP bagi pejabat pimpinan tinggi (sekda, inspektur, asisten, staf ahli, kepala dinas/badan, sekwan) disetujui dan ditetapkan oleh Kepala Daerah sedangkan SKP bagi pimpinan unit kerja mandiri (camat) disetujui dan ditetapkan oleh Kepala Daerah atau Pimpinan Perangkat Daerah yang mengoordinasikan.</span><p></p><p><span style="font-family: Quicksand; font-size: large;"><br /></span></p><p><span style="font-family: Quicksand; font-size: large;"><span>SKP ditetapkan setiap tahun, paling lambat dilakukan pada akhir Bulan Januari tahun kinerja. Dalam hal Pejabat Penilai Kinerja tidak melakukan penetapan dan </span>klarifikasi ekspektasi hingga akhir bulan Januari, maka pegawai melakukan dialog kinerja untuk penetapan dan klarifikasi ekspektasi dengan atasan dari Pejabat Penilai Kinerja. </span></p><p><span style="font-family: Quicksand; font-size: large;"><br /></span></p><p><span style="font-family: Quicksand; font-size: large;"></span></p><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><span style="font-family: Quicksand; font-size: large;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiKVQpO6m0WhQn627j5F8i0hR6eb-jbzohE8OZcEXqJW5rbbza9YwlfGjcm51vuUul_1YQd1EqKKk2x7T3tfkce-sv41X1ru0wXtFOx31J2tOXvw4y8CNi47K9njz5WsyM5ak16nMxZXv2OP1rzOucpP09jcDoTHa4wsWl5CmxZk0IRYk39rm-fAUo/s1600/WhatsApp%20Image%202022-11-05%20at%2022.11.01%20(1).jpeg" style="clear: left; float: left; margin-bottom: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="900" data-original-width="1600" height="180" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiKVQpO6m0WhQn627j5F8i0hR6eb-jbzohE8OZcEXqJW5rbbza9YwlfGjcm51vuUul_1YQd1EqKKk2x7T3tfkce-sv41X1ru0wXtFOx31J2tOXvw4y8CNi47K9njz5WsyM5ak16nMxZXv2OP1rzOucpP09jcDoTHa4wsWl5CmxZk0IRYk39rm-fAUo/s320/WhatsApp%20Image%202022-11-05%20at%2022.11.01%20(1).jpeg" width="320" /></a></span></div><span style="font-family: Quicksand; font-size: large;">Dalam hal terjadi perpindahan pegawai setelah SKP ditetapkan oleh Pejabat Penilai Kinerja maka pegawai yang bersangkutan melakukan penetapan dan klarifikasi ekspektasi dengan pimpinan baru untuk penyusunan dan penetapan SKP pada jabatan baru. Dalam hal terjadi perpindahan pejabat Penilai Kinerja, maka pegawai yang bersangkan melakukan penetapan dan klarifikasi ekspektasi dengan Pejabat Penilai Kinerja yang baru untuk penyusunan dan penetapan SKP.</span><p></p><p><span style="font-family: Quicksand; font-size: large;"><br /></span></p><p><span style="font-family: Quicksand; font-size: large;">Ketentuan perencanaan kinerja tidak berlaku bagi pegawai yang:</span></p><p></p><ul style="text-align: left;"><li><span style="font-family: Quicksand; font-size: large;">Diangkat menjadi pejabat negara atau pimpinan/ anggota lembaga nonstruktural;</span></li><li><span style="font-family: Quicksand; font-size: large;">Diberhentikan sementara;</span></li><li><span style="font-family: Quicksand; font-size: large;">Menjalani cuti di luar tanggungan negara; atau</span></li><li><span style="font-family: Quicksand; font-size: large;">Mengambil masa persiapan pensiun. </span></li></ul><p></p>wurianto saksomohttp://www.blogger.com/profile/12260403571563658126noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-9117651532359345771.post-24712631315940451552022-10-18T21:52:00.015+07:002022-11-05T22:21:26.563+07:00La Pendam Sana di Paron<p><span style="font-family: Quicksand;"></span></p><div class="separator" style="clear: both; font-size: x-large; text-align: center;"><span style="font-family: Quicksand;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEg-99JMRuiWD2Niui93v9atpwmV9fquasRoxdmFNbKGdoIsoGFi-XtRYE7uBcXONwBLu6RnR89mWYsx0J4DGO19MNC1nSBmKiV9U4G7ZhUUaxmOeZp-nVJlXUwj3pf2yMNr_Hoq9MsU78P_fTO1dqcdd5NcEVV9_lispRDQg9NtqMeYGDinoVwVQl0/s1600/WhatsApp%20Image%202022-11-05%20at%2022.17.43.jpeg" imageanchor="1" style="clear: left; float: left; margin-bottom: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="900" data-original-width="1600" height="180" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEg-99JMRuiWD2Niui93v9atpwmV9fquasRoxdmFNbKGdoIsoGFi-XtRYE7uBcXONwBLu6RnR89mWYsx0J4DGO19MNC1nSBmKiV9U4G7ZhUUaxmOeZp-nVJlXUwj3pf2yMNr_Hoq9MsU78P_fTO1dqcdd5NcEVV9_lispRDQg9NtqMeYGDinoVwVQl0/s320/WhatsApp%20Image%202022-11-05%20at%2022.17.43.jpeg" width="320" /></a></span></div><span style="font-family: Quicksand;"><span style="font-size: large;">Selasa 18 Oktober 2022 saya menghadiri pertemuan yang digagas oleh rekan-rekan pengelola kepegawaian kecamatan di Rumah Makan Semilir, Kecamatan Paron. Saya mengistilahkan sebagai La Pendam Sana (Layanan Pendampingan dan Anjangsana). Tema kali ini tentang Penyusunan dan Penilaian SKP (Sasaran Kinerja Pegawai). Seluruh perwakilan kecamatan hadir. Pak Arin Royanto, Camat Paron selaku tuan rumah pun hadir, membuka acara, dan menyampaikan sambutan.</span></span><p></p><p><span style="font-family: Quicksand; font-size: large;"><br /></span></p><p><span style="font-family: Quicksand; font-size: large;">Saya hadir sebagai narasumber didampingi beberapa rekan Bidang PKAP yang membantu dalam asistensi praktek penyusunan SKP. Secara garis besar materi tentang penyusunan SKP dapat dilihat pada Permenpan 6/2022. Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) adalah ekspektasi kinerja (harapan atas hasil kerja dan perilaku kerja) yang akan dicapai oleh pegawai setiap tahun. Dalam regulasi ini ada istilah Pejabat Penilai Kinerja, ada juga Pimpinan. </span></p><p><span style="font-family: Quicksand; font-size: large;"><br /></span></p><p><span style="font-family: Quicksand; font-size: large;">Pejabat Penilai Kinerja adalah atasan langsung pegawai dengan ketentuan paling rendah pejabat pengawas (eselon 4) atau pejabat lain yang diberi pendelegasian kewenangan. Sedangkan Pimpinan adalah Pejabat Penilai Kinerja, pejabat lain dalam satu unit organisasi, lintas unit organisasi, lintas instansi pemerintah pemilik kinerja (outcome/outcome antara/output/layanan), dan/atau pejabat lain di luar instansi pemerintah dimana pegawai mendapat penugasan khusus.<span></span></span></p><a name='more'></a><span style="font-family: Quicksand; font-size: large;"> </span><p></p><p><span style="font-family: Quicksand; font-size: large;"><br /></span></p><p><span style="font-family: Quicksand; font-size: large;"></span></p><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><span style="font-family: Quicksand; font-size: large;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjN43k9P4c8itJL4LcxDcFdIRaASYNEOF0qv4fbndHF280X5asblaM6dCXXdRZtbKZ6lWP2gNmfK2y-YG8xUnXLUE4iok6Hhsizr689muLoVjRXTGwcvkDng1afDJT6jHWmYYrQ1NVEZ7ip6CCMzFo1uQrSgWisrnF435_aVyokGS6QUI673fnntIo/s1600/WhatsApp%20Image%202022-11-05%20at%2022.17.44.jpeg" imageanchor="1" style="clear: right; float: right; margin-bottom: 1em; margin-left: 1em;"><img border="0" data-original-height="900" data-original-width="1600" height="180" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjN43k9P4c8itJL4LcxDcFdIRaASYNEOF0qv4fbndHF280X5asblaM6dCXXdRZtbKZ6lWP2gNmfK2y-YG8xUnXLUE4iok6Hhsizr689muLoVjRXTGwcvkDng1afDJT6jHWmYYrQ1NVEZ7ip6CCMzFo1uQrSgWisrnF435_aVyokGS6QUI673fnntIo/s320/WhatsApp%20Image%202022-11-05%20at%2022.17.44.jpeg" width="320" /></a></span></div><span style="font-family: Quicksand; font-size: large;">SKP ditandatangani pegawai yang bersangkutan dan ditetapkan oleh Pejabat Penilai Kinerja. Untuk Instansi Daerah, SKP bagi pejabat pimpinan tinggi (sekda, inspektur, asisten, staf ahli, kepala dinas/badan, sekwan) disetujui dan ditetapkan oleh Kepala Daerah sedangkan SKP bagi pimpinan unit kerja mandiri (camat) disetujui dan ditetapkan oleh Kepala Daerah atau Pimpinan Perangkat Daerah yang mengoordinasikan.</span><p></p><p><span style="font-family: Quicksand; font-size: large;"><br /></span></p><p><span style="font-size: large;"><span style="font-family: Quicksand;">SKP ditetapkan setiap tahun, paling lambat dilakukan pada akhir Bulan Januari tahun kinerja. Dalam hal Pejabat Penilai Kinerja tidak melakukan penetapan dan </span><span style="font-family: Quicksand;">klarifikasi ekspektasi hingga akhir bulan Januari, maka pegawai melakukan dialog kinerja untuk penetapan dan klarifikasi ekspektasi dengan atasan dari Pejabat Penilai Kinerja. </span></span></p><p><span style="font-family: Quicksand; font-size: large;"><br /></span></p><p><span style="font-family: Quicksand; font-size: large;"></span></p><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><span style="font-family: Quicksand; font-size: large;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEj97jcpai-DUVuk5aG5HDnMI8yUOgCsdROB5LC-nVJmehY3Kuf33tZMEA7zGhUBsJ0ydRcOD-FencPiDFyAsdcP_Vzl9UCfR0wNgxMyBiES4pU1sTYPF1CO18R8jcqoBgGy040MLV5SLUgUt-goFo4laE_Cs6EVzVEZ5boqlh9BQ4D-7p1RROR4XOg/s1600/WhatsApp%20Image%202022-11-05%20at%2022.17.44%20(1).jpeg" imageanchor="1" style="clear: left; float: left; margin-bottom: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="1600" data-original-width="720" height="320" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEj97jcpai-DUVuk5aG5HDnMI8yUOgCsdROB5LC-nVJmehY3Kuf33tZMEA7zGhUBsJ0ydRcOD-FencPiDFyAsdcP_Vzl9UCfR0wNgxMyBiES4pU1sTYPF1CO18R8jcqoBgGy040MLV5SLUgUt-goFo4laE_Cs6EVzVEZ5boqlh9BQ4D-7p1RROR4XOg/s320/WhatsApp%20Image%202022-11-05%20at%2022.17.44%20(1).jpeg" width="144" /></a></span></div><span style="font-family: Quicksand; font-size: large;">Dalam hal terjadi perpindahan pegawai setelah SKP ditetapkan oleh Pejabat Penilai Kinerja maka pegawai yang bersangkutan melakukan penetapan dan klarifikasi ekspektasi dengan pimpinan baru untuk penyusunan dan penetapan SKP pada jabatan baru. Dalam hal terjadi perpindahan pejabat Penilai Kinerja, maka pegawai yang bersangkan melakukan penetapan dan klarifikasi ekspektasi dengan Pejabat Penilai Kinerja yang baru untuk penyusunan dan penetapan SKP.</span><p></p><p><span style="font-family: Quicksand; font-size: large;"><br /></span></p><p><span style="font-family: Quicksand; font-size: large;">Ketentuan perencanaan kinerja tidak berlaku bagi pegawai yang:</span></p><p></p><ul style="text-align: left;"><li><span style="font-family: Quicksand; font-size: large;">Diangkat menjadi pejabat negara atau pimpinan/ anggota lembaga nonstruktural;</span></li><li><span style="font-family: Quicksand; font-size: large;">Diberhentikan sementara;</span></li><li><span style="font-family: Quicksand; font-size: large;">Menjalani cuti di luar tanggungan negara; atau</span></li><li><span style="font-family: Quicksand; font-size: large;">Mengambil masa persiapan pensiun. </span></li></ul><p></p>wurianto saksomohttp://www.blogger.com/profile/12260403571563658126noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-9117651532359345771.post-496889050772644922022-10-15T21:47:00.014+07:002022-11-05T22:26:10.518+07:00Bimbingan Teknis SKP Dinas PPTK<p><span style="font-family: Quicksand; font-size: large;"></span></p><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><span style="font-family: Quicksand; font-size: large;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEifu2s1dxXw20W6hzbGLnXa6sWRS4k7PiGvgzVFAjS-vPfwQq3XWjPYdcYvkwg742hTbgPie0Bc07h5snQdtRM0_LPOq0Z1H942VK-XK83D1qtY4vzg8H-V9ca5b-qLHKSnXilZQNnm6J6k8tc7OWOjnwtx4SSFX1fbDEvmpH3JHFxkkh80wgqMusQ/s1156/WhatsApp%20Image%202022-11-05%20at%2022.22.53.jpeg" imageanchor="1" style="clear: left; float: left; margin-bottom: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="867" data-original-width="1156" height="240" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEifu2s1dxXw20W6hzbGLnXa6sWRS4k7PiGvgzVFAjS-vPfwQq3XWjPYdcYvkwg742hTbgPie0Bc07h5snQdtRM0_LPOq0Z1H942VK-XK83D1qtY4vzg8H-V9ca5b-qLHKSnXilZQNnm6J6k8tc7OWOjnwtx4SSFX1fbDEvmpH3JHFxkkh80wgqMusQ/s320/WhatsApp%20Image%202022-11-05%20at%2022.22.53.jpeg" width="320" /></a></span></div><span style="font-family: Quicksand; font-size: large;">Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 36 Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja dan ketentuan Pasal 61 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 tentang </span><span style="font-family: Quicksand; font-size: large;">Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil, pemerintah menetapkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 6 tahun 2022 tentang Pengelolaan Kinerja Pegawai Aparatur Sipil Negara (Permenpan 6/2022). Berbeda dengan sebelumnya, regulasi ini selain mengatur penilaian kinerja bagi PNS juga mengatur penilaian kinerja bagi PPPK.</span><p></p><p><span style="font-family: Quicksand; font-size: large;"><br /></span></p><p><span style="font-family: Quicksand; font-size: large;"></span></p><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><span style="font-family: Quicksand; font-size: large;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEh_0UAd41LLhVVZNMAA75M4Ht6m44uLreo6gHXUYvT4G9lyf24QwkFpA2RGJieaZT_1DqVgDHmvvfTUGmMBdLsvN0Z5I-OmziK-YynZUYzXaVAsl5zZjNomR4ayX85qgCzHxp_ao_kPsaEO7JJ4Y4p_5qGECUGhoe0NNR1rnOgSp0itDvwS_P63Xj0/s1280/WhatsApp%20Image%202022-11-05%20at%2022.22.54%20(1).jpeg" imageanchor="1" style="clear: right; float: right; margin-bottom: 1em; margin-left: 1em;"><img border="0" data-original-height="576" data-original-width="1280" height="144" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEh_0UAd41LLhVVZNMAA75M4Ht6m44uLreo6gHXUYvT4G9lyf24QwkFpA2RGJieaZT_1DqVgDHmvvfTUGmMBdLsvN0Z5I-OmziK-YynZUYzXaVAsl5zZjNomR4ayX85qgCzHxp_ao_kPsaEO7JJ4Y4p_5qGECUGhoe0NNR1rnOgSp0itDvwS_P63Xj0/s320/WhatsApp%20Image%202022-11-05%20at%2022.22.54%20(1).jpeg" width="320" /></a></span></div><span style="font-family: Quicksand; font-size: large;">Pengelolaan kinerja pegawai dilaksanakan untuk pencapaian tujuan dan sasaran organisasi melalui peningkatan kualitas dan kapasitas pegawai, penguatan peran pimpinan, dan penguatan kolaborasi antara pimpinan dengan pegawai, antar pegawai, dan antara pegawai dengan pemangku kepentingan lainnya. Pengelolaan kinerja pegawai berorientasi pada pengembangan kinerja pegawai, pemenuhan ekspektasi pimpinan, dialog kinerja yang intens antara pimpinan dan pegawai, pencapaian kinerja organisasi, dan hasil kerja dan perilaku kerja pegawai. </span><p></p><p><span style="font-family: Quicksand; font-size: large;"><br /></span></p><p><span style="font-family: Quicksand; font-size: large;"></span></p><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><span style="font-family: Quicksand; font-size: large;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEg4z7eUotYbq4lOKxoUerXjalXNWDEb-5plSkeJGc1I1026mm0lrgALP4vkq7RXeYKPot2zXNlVmkM44dGo7ceri77E0ntICr7hi5UhfXBptqBysRAXYBk5hJwf82aVNVZH_IqVaUSe9zZKXhJ-li-jFQRJvL6qvtF4yDPxuvTIrCI72yqtEF6tjKI/s1600/WhatsApp%20Image%202022-11-05%20at%2022.22.54.jpeg" imageanchor="1" style="clear: left; float: left; margin-bottom: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="1200" data-original-width="1600" height="240" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEg4z7eUotYbq4lOKxoUerXjalXNWDEb-5plSkeJGc1I1026mm0lrgALP4vkq7RXeYKPot2zXNlVmkM44dGo7ceri77E0ntICr7hi5UhfXBptqBysRAXYBk5hJwf82aVNVZH_IqVaUSe9zZKXhJ-li-jFQRJvL6qvtF4yDPxuvTIrCI72yqtEF6tjKI/s320/WhatsApp%20Image%202022-11-05%20at%2022.22.54.jpeg" width="320" /></a></span></div><span style="font-family: Quicksand; font-size: large;">Jumat 14 Oktober 2022 saya ditugaskan oleh pimpinan instansi untuk menjadi narasumber Sosialisasi Penyusunan Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) bagi PNS lingkup Dinas Perdagangan, Perindustrian, dan Tenaga Kerja (DPPTK) Kabupaten Ngawi. Acara berlangsung di Hotel Abadi Yogya. Materi teori saya ambil dari PP 30/2019 dan Permenpan 6/2022. Selainnya adalah praktek penyusunan SKP khususnya bagi pegawai di dinas tersebut, yang dimulai dari pembuatan Matriks Pembagian Peran dan Hasil (MPH), penyusunan SKP, dan penilaian. </span><p></p>wurianto saksomohttp://www.blogger.com/profile/12260403571563658126noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-9117651532359345771.post-55643423089624387512022-10-11T19:21:00.016+07:002022-11-17T09:33:13.836+07:00Rekonsiliasi Data LHKPN<p><span style="font-family: Quicksand; font-size: large;"></span></p><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><span style="font-family: Quicksand; font-size: large;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjEmkbWsstAZQK_mJU9Fsi89uUFLoDoRV5EDuggtd_-M1BsPNh7_dZke9BEvL6fuJSrFlbMIsUj7m14SjHlv26a42oZdJqVHkOVdQbHGawyQnp-Mw2QNhOCGQFRY7dv1GhtS9D_r7bw__GFDUPbaC5_qvZZlYql9f5I2mtW_TM5uRh0mbNF0CV4N9Y/s1280/WhatsApp%20Image%202022-11-17%20at%2009.26.11.jpeg" imageanchor="1" style="clear: left; float: left; margin-bottom: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="576" data-original-width="1280" height="144" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjEmkbWsstAZQK_mJU9Fsi89uUFLoDoRV5EDuggtd_-M1BsPNh7_dZke9BEvL6fuJSrFlbMIsUj7m14SjHlv26a42oZdJqVHkOVdQbHGawyQnp-Mw2QNhOCGQFRY7dv1GhtS9D_r7bw__GFDUPbaC5_qvZZlYql9f5I2mtW_TM5uRh0mbNF0CV4N9Y/s320/WhatsApp%20Image%202022-11-17%20at%2009.26.11.jpeg" width="320" /></a></span></div><span style="font-family: Quicksand; font-size: large;">Pada hari Selasa, 11 Oktober 2022 saya ditugaskan oleh pimpinan untuk mengikuti Harmonisasi Regulasi LHKPN dan Validasi Data WL Tahun 2022 yang diselenggarakan oleh Direktorat Pendaftaran dan Pemeriksaan LHKPN KPK bagi admin aplikasi e-LHKPN se-Jatim dan Jateng. Didampingi oleh 2 staf saya, Pak Jahid (Analis SDMA Ahli Muda) dan Pak Nur ((Analis Penegak Integritas dan Disiplin SDM Aparatur) pagi hari kami sudah meluncur ke Hotel Mercure Solo Baru Sukoharjo, lokasi acara.</span><p></p><p><span style="font-family: Quicksand; font-size: large;"><br /></span></p><p><span style="font-family: Quicksand; font-size: large;">Untuk diketahui LHKPN adalah Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara. Laporan sifatnya wajib yang harus dilaporkan setiap tahun melalui aplikasi yang dibuat dan difasilitasi oleh KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi). Beberapa regulasi tentang LHKPN adalah UU Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme, UU Nomor 30 Tahun 2002 jo UU Nomor 19 Tahun 2019 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Peraturan KPK Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Pendaftaran, Pengumuman, dan Pemeriksaan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara.</span></p><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><span style="font-family: Quicksand; font-size: large;"><br /></span></div><p></p><p><span style="font-family: Quicksand; font-size: large;"></span></p><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><span style="font-family: Quicksand; font-size: large;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjZwqJOaudZC6Ltq7Kd3NnBMG43DxOLMuXteCY0qnd338zJ4hIJhTquoT4H7mE21v15gshC1o9PpxKAR5bf3ztIISihOUgPJmaXIrrgdalZFcd2ZCDTTsdRRuvmB-9GnW0AqPWgAiuJHWYXATr9QxzLayeFfmFIDxyl0LLFKsQ2aJOz9iYR_V15peo/s1280/WhatsApp%20Image%202022-11-17%20at%2009.26.12%20(1).jpeg" imageanchor="1" style="clear: right; float: right; margin-bottom: 1em; margin-left: 1em;"><img border="0" data-original-height="576" data-original-width="1280" height="144" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjZwqJOaudZC6Ltq7Kd3NnBMG43DxOLMuXteCY0qnd338zJ4hIJhTquoT4H7mE21v15gshC1o9PpxKAR5bf3ztIISihOUgPJmaXIrrgdalZFcd2ZCDTTsdRRuvmB-9GnW0AqPWgAiuJHWYXATr9QxzLayeFfmFIDxyl0LLFKsQ2aJOz9iYR_V15peo/s320/WhatsApp%20Image%202022-11-17%20at%2009.26.12%20(1).jpeg" width="320" /></a></span></div><span style="font-family: Quicksand; font-size: large;">Regulasi yang lain adalah Peraturan KPK Nomor 7 Tahun 2016 yang selanjutnya mengalami perubahan dengan Peraturan KPK Nomor 2 Tahun 2020. Perubahannya mencakup bahwa bila pada regulasi yang lama tidak mendefinisikan suami/istri, anak tanggungan, dan tanda terima, maka dalam regulasi baru sudah mendefinisikannya.<span><a name='more'></a></span> </span><p></p><p><span style="font-family: Quicksand; font-size: large;"><br /></span></p><p><span style="font-family: Quicksand; font-size: large;"></span></p><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><span style="font-family: Quicksand; font-size: large;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiR3AW4bqeqQFTPIO9tejtMEmDFcBG_kcUlebjqifcbElWgPm2RFS7nkfr0fFH7vruexkoosHXT6R9vkY37FSB4bJO6h4IgHx6_EhPRrL2mIGhJr9sPRMH_elFwR_pIFf4XbtGD54FJIvbPgbO-zq3gdMI97JaxR5gWme_o-V_bvW6qYBZTjvaceM0/s1280/WhatsApp%20Image%202022-11-17%20at%2009.26.12.jpeg" imageanchor="1" style="clear: left; float: left; margin-bottom: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="576" data-original-width="1280" height="144" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiR3AW4bqeqQFTPIO9tejtMEmDFcBG_kcUlebjqifcbElWgPm2RFS7nkfr0fFH7vruexkoosHXT6R9vkY37FSB4bJO6h4IgHx6_EhPRrL2mIGhJr9sPRMH_elFwR_pIFf4XbtGD54FJIvbPgbO-zq3gdMI97JaxR5gWme_o-V_bvW6qYBZTjvaceM0/s320/WhatsApp%20Image%202022-11-17%20at%2009.26.12.jpeg" width="320" /></a></span></div><span style="font-family: Quicksand; font-size: large;">Sedangkan catatan terkait dengan harmonisasi regulasi adalah:</span><p></p><p></p><ul style="text-align: left;"><li><span style="font-size: large;"><span style="font-family: Quicksand;">Bahwa dalam ketentuan Peraturan KPK Nomor 2 Tahun 2020 bila dokumen kelengkapan LHKPN tidak lengkap maka akan berakibat laporan dikembalikan </span><span style="font-family: Quicksand;">ke draf, sehingga dianggap belum lapor;</span></span></li><li><span style="font-family: Quicksand; font-size: large;">Khusus Tahun 2022, batas waktu melengkapi dokumen kelengkapan s.d Triwulan IV </span></li><li><span style="font-family: Quicksand; font-size: large;">Tahun 2022, setelah itu laporan akan diverifikasi ulang untuk dikembalikan ke draf;</span></li><li><span style="font-family: Quicksand; font-size: large;">Adanya penyesuaian sanksi penyampaian LHKPN bagi PNS sesuai dengan PP Nomor 94 Tahun 2021;</span></li><li><span style="font-size: large;"><span style="font-family: Quicksand;">BKN akan melakukan monitoring kepatuhan LHKPN tahun penyampaian 2021 pada </span><span style="font-family: Quicksand;">awal Januari 2023;</span></span></li><li><span style="font-size: large;"><span style="font-family: Quicksand;">Diperlukannya kolaborasi dan sinergi pengelolaan LHKPN dan LHKASN antara Bagian </span><span style="font-family: Quicksand;">Kepegawaian dan Pengawasan (Inspektorat).</span></span></li></ul><p></p>wurianto saksomohttp://www.blogger.com/profile/12260403571563658126noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-9117651532359345771.post-74626835294358741172022-10-10T16:00:00.008+07:002022-11-08T09:44:58.837+07:00Rapat Koordinasi NSPK<p><span style="font-family: Quicksand; font-size: large;"></span></p><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><span style="font-family: Quicksand; font-size: large;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiO7O1sfmn5EhhZSyX4QEsG3LbGNOvWwmwbLJR2TCD61kAsbVyR3_noyIWQVPCkDU5WjElEnhmc0VdnrJUjs4WND4i-9oL3n4-N7-dJMfMD97wf4xbcLtj3z84-zQhfMBy6fE3EDWeV55MPHUtVVnx_xakV-xzk_E9YH0pQ2KuwM1K9vAEmArLXxnE/s1280/WhatsApp%20Image%202022-11-08%20at%2009.40.01.jpeg" imageanchor="1" style="clear: left; float: left; margin-bottom: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="960" data-original-width="1280" height="240" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiO7O1sfmn5EhhZSyX4QEsG3LbGNOvWwmwbLJR2TCD61kAsbVyR3_noyIWQVPCkDU5WjElEnhmc0VdnrJUjs4WND4i-9oL3n4-N7-dJMfMD97wf4xbcLtj3z84-zQhfMBy6fE3EDWeV55MPHUtVVnx_xakV-xzk_E9YH0pQ2KuwM1K9vAEmArLXxnE/s320/WhatsApp%20Image%202022-11-08%20at%2009.40.01.jpeg" width="320" /></a></span></div><span style="font-family: Quicksand; font-size: large;">Senin, 10 Oktober 2022 bidang saya PKAP (Penilaian Kinerja Aparatur dan Kesejahteraan) menyelenggarakan rapat koordinasi indeks implementasi NSPK Manajemen ASN. Dilaksanakan di Aula BKPSDM, tepat pukul 9 sesuai undangan rapat dimulai. Saya sendiri yang memimpin. Peserta selain dari para sub koordinator di bidang saya, juga mengundang para Kepala Bidang di BKPSDM, karena pemenuhunan dokumen dalam penilaian NSPK ada di semua bidang tersebut. Di samping itu kami juga mengundang Tim NSPK selain yang ada di BKPSDM, yaitu dari Inspektorat, Bagian Organisasi, dan Bagian Hukum. </span><p></p><p><span style="font-family: Quicksand; font-size: large;"><br /></span></p><p><span style="font-family: Quicksand; font-size: large;">Sebagai gambaran apa itu indeks implementasi NSPK Manajemen ASN, akan saya jelaskan secara singkat berikut ini. Untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, memiliki integritas, profesional, netral, dan bebas dari intervensi politik serta bersih dari praktik kolusi, korupsi, dan nepotisme diperlukan penilaian indeks implementasi NSPK Manajemen ASN. Sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 48 dan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara antara lain dinyatakan bahwa Badan Kepegawaian Negara memiliki tugas dan wewenang mengawasi dan mengendalikan pelaksanaan norma, standar, prosedur, dan kriteria (NSPK) Manajemen ASN. </span></p><p><span style="font-family: Quicksand; font-size: large;"><br /></span></p><p><span style="font-family: Quicksand; font-size: large;">Jadi, NSPK singkatan dari Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria. Dan untuk menjamin keseragaman dalam penilaian indeks implementasi NSPK Manajemen ASN, BKN memberikan dasar dan pedoman dalam penilaian implementasi NSPK Manajemen ASN secara nasional. Penilaian ini diterapkan untuk semua instansi pemerintah, baik pusat maupun daerah, secara berkala setiap tahun. Pemenuhan dokumen melalui aplikasi.<span></span></span></p><a name='more'></a><span style="font-family: Quicksand; font-size: large;"> </span><p></p><p><span style="font-family: Quicksand; font-size: large;"><br /></span></p><p><span style="font-family: Quicksand; font-size: large;"></span></p><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><span style="font-family: Quicksand; font-size: large;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjvopWcXL3G7trSl-76Rj8Tk2Yi4zJrqF23Ybv6f_YoZ86UjrINSgO7RHn3ciLjJgPGDDF8UzJ_9wAN_X1UCNiZS45W4A5RmYOuWmUCtP6xHsSFGLk5h8MChsaSGMfhj_6mGsQYzbr6z5BBrGJPOgdeH4vS3WmYWnuBo_6cqlzSIEQXdroj5ZHxaVM/s1280/WhatsApp%20Image%202022-11-08%20at%2009.40.41.jpeg" imageanchor="1" style="clear: right; float: right; margin-bottom: 1em; margin-left: 1em;"><img border="0" data-original-height="960" data-original-width="1280" height="240" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjvopWcXL3G7trSl-76Rj8Tk2Yi4zJrqF23Ybv6f_YoZ86UjrINSgO7RHn3ciLjJgPGDDF8UzJ_9wAN_X1UCNiZS45W4A5RmYOuWmUCtP6xHsSFGLk5h8MChsaSGMfhj_6mGsQYzbr6z5BBrGJPOgdeH4vS3WmYWnuBo_6cqlzSIEQXdroj5ZHxaVM/s320/WhatsApp%20Image%202022-11-08%20at%2009.40.41.jpeg" width="320" /></a></span></div><span style="font-family: Quicksand; font-size: large;">Elemen penilaian Indeks Implementasi NSPK Manajemen ASN merupakan sub manajemen ASN yang terdiri dari beberapa indikator. Indikator merupakan ukuran yang dapat menggambarkan elemen penilaian berupa pernyataan dan/atau persyaratan yang diisi dan/atau dilengkapi oleh Instansi Pemerintah dengan melengkapi dokumen yang dipersyaratkan. Setiap indikator didukung oleh dokumen yang menunjukkan kualitas dan ketaatan pada setiap indikator.</span><p></p><p><span style="font-family: Quicksand; font-size: large;"><br /></span></p><p><span style="font-family: Quicksand; font-size: large;">Ada 18 indikator dalam penilaian Indeks Implementasi NSPK Manajemen ASN, yaitu:</span></p><p></p><ul style="text-align: left;"><li><span style="font-family: Quicksand; font-size: large;">Penyusunan dan penetapan kebutuhan ASN</span></li><li><span style="font-family: Quicksand; font-size: large;">Pengadaan ASN</span></li><li><span style="font-family: Quicksand; font-size: large;">Pengangkatan ASN</span></li><li><span style="font-family: Quicksand; font-size: large;">Pangkat</span></li><li><span style="font-family: Quicksand; font-size: large;">Jabatan</span></li><li><span style="font-family: Quicksand; font-size: large;">Pola karier</span></li><li><span style="font-family: Quicksand; font-size: large;">Pengembangan Karier ASN</span></li><li><span style="font-family: Quicksand; font-size: large;">Mutasi</span></li><li><span style="font-family: Quicksand; font-size: large;">Penilaan Kinerja</span></li><li><span style="font-family: Quicksand; font-size: large;">Penggajian, Tunjangan dan Fasilitas</span></li><li><span style="font-family: Quicksand; font-size: large;">Penghargaan;</span></li><li><span style="font-family: Quicksand; font-size: large;">Disiplin</span></li><li><span style="font-family: Quicksand; font-size: large;">Cuti</span></li><li><span style="font-family: Quicksand; font-size: large;">Kode Etik</span></li><li><span style="font-family: Quicksand; font-size: large;">Pemberhentian</span></li><li><span style="font-family: Quicksand; font-size: large;">Jaminan Pensiun dan Hari Tua</span></li><li><span style="font-family: Quicksand; font-size: large;">Pensiun</span></li><li><span style="font-family: Quicksand; font-size: large;">Perlindungan</span></li></ul><p></p>wurianto saksomohttp://www.blogger.com/profile/12260403571563658126noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-9117651532359345771.post-82917011887845988692022-10-04T15:56:00.021+07:002022-11-15T10:21:04.798+07:00Sosialisasi Konflik Kepentingan<p><span style="font-family: Quicksand; font-size: large;"></span></p><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><span style="font-family: Quicksand; font-size: large;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEg3QHjGYeJLZo2a5wTMQhJ5ohu0phRzBwDrf109c1khu7XMvGRp4Xy-P3hwws4GRHFRVH6oByAV5YZPcBhTb6VN3_PW4SFhnIhHtd8E7dFUO-KXyG_1DXOBdHsi-wo248qvmNYC-awGz_1sU-Ezy8Xf5IxNEnnOV6wD2GE1e7EAox0Grc0vjroJjyI/s1280/benturan1.jpeg" imageanchor="1" style="clear: left; float: left; margin-bottom: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="1280" data-original-width="960" height="320" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEg3QHjGYeJLZo2a5wTMQhJ5ohu0phRzBwDrf109c1khu7XMvGRp4Xy-P3hwws4GRHFRVH6oByAV5YZPcBhTb6VN3_PW4SFhnIhHtd8E7dFUO-KXyG_1DXOBdHsi-wo248qvmNYC-awGz_1sU-Ezy8Xf5IxNEnnOV6wD2GE1e7EAox0Grc0vjroJjyI/s320/benturan1.jpeg" width="240" /></a></span></div><span style="font-family: Quicksand; font-size: large;">Suatu hari bidang yang saya pimpin (bidang PKAP) mendapatkan tugas dari pimpinan untuk mengikuti Sosialisasi Benturan Kepentingan dalam Penyelenggaraan Tata Kelola Manajemen ASN bagi ASN BKPSDM yang diselenggarakan oleh BKD Provinsi Jawa Timur secara virtual dengan narasumber dari KPK. Mengingat pentingnya acara ini saya putuskan untuk mengundang bidang-bidang lain mengikuti acara tersebut. Dengan kata lain bidang saya memfasilitasi rekan-rekan sekantor. Acara dilaksanakan pada hari Selasa 4 Oktober 2022 di Aula BKPSDM.</span><p></p><p><span style="font-family: Quicksand; font-size: large;"><br /></span></p><p><span style="font-size: large;"><span style="font-family: Quicksand;">Konflik Kepentingan sudah ada sejak masyarakat mengenal konsep kepentingan bersama (<i>the common good and the common interests</i>). Dalam peradaban India Kuno, terdapat seorang Acharya (Guru Besar) kerajaan yang bernama Kautilya (375-283 SM) dalam karyanya “Arthashastra” menuliskan,”Seorang yang salah membukukan jumlah pajak disebut melawan “kepentingan umum”, tetapi pada saat itu kepentingan umum adalah kepentingan raja/ratu yang secara normatif </span><span style="font-family: Quicksand;">bertindak sebagai penjaga dharma (harmoni tatanan masyarakat).</span></span></p><p><span style="font-family: Quicksand; font-size: large;"><br /></span></p><p><span style="font-family: Quicksand; font-size: large;">Cicero (106-43 SM) seorang filsuf Romawi dalam karyanya “De Officiis” menuliskan,”Masalah utama dalam administrasi dan pelayanan publik adalah mencegah kecurigaaan sekecil apapun bahwa engkau sedang mengejar keuntungan sendiri.” Dalam kisah lain, seorang khilafah Umar bin Abdul Azis (682-720 Masehi) ketika sedang bertugas, beliau tiba-tiba mematikan lampu minyak istana karena sedang membicarakan urusan pribadi.<span></span></span></p><a name='more'></a><p></p><p><span style="font-family: Quicksand; font-size: large;"><br /></span></p><p><span style="font-size: large;"><span style="font-family: Quicksand;"></span></span></p><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><span style="font-size: large;"><span style="font-family: Quicksand;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgZka-teEBbXkRh52cobCAM8bcqpFNavb0Xq6TVNzPBoC5XLNp1P4mDyDYV_-YsmCGYEA8y4QPTb1btBS9Aso0eQJMkZuSCTgZNEtej_CvkZbpUVhd0u21_VgR4pNJwbQMUr-rxuJ3Bi5ljh8s-JWeTS47MP5DlKQq2q24fVYvVv6sSrVTv1QoSkCU/s1280/benturan2.jpeg" imageanchor="1" style="clear: right; float: right; margin-bottom: 1em; margin-left: 1em;"><img border="0" data-original-height="1280" data-original-width="960" height="320" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgZka-teEBbXkRh52cobCAM8bcqpFNavb0Xq6TVNzPBoC5XLNp1P4mDyDYV_-YsmCGYEA8y4QPTb1btBS9Aso0eQJMkZuSCTgZNEtej_CvkZbpUVhd0u21_VgR4pNJwbQMUr-rxuJ3Bi5ljh8s-JWeTS47MP5DlKQq2q24fVYvVv6sSrVTv1QoSkCU/s320/benturan2.jpeg" width="240" /></a></span></span></div><span style="font-size: large;"><span style="font-family: Quicksand;">Definisi konflik kepentingan menurut UU 30/2014 tentang Administrasi Pemerintahan adalah kondisi pejabat pemerintahan yang memiliki kepentingan pribadi untuk menguntungkan diri sendiri dan/atau orang lain dalam penggunaan wewenang sehingga dapat mempengaruhi netralitas dan kualitas keputusan dan/atau tindakan yang dibuat dan/atau dilakukannya. Sedangkan berdasarkan PermenPAN-RB 37/2012 tentang Pedoman Umum Penanganan Benturan </span><span style="font-family: Quicksand;">Kepentingan adalah situasi di mana penyelenggara negara memiliki atau patut diduga memiliki kepentingan pribadi terhadap setiap penggunaan wewenang sehingga dapat mempengaruhi kualitas keputusan dan/atau tindakannya.</span></span><p></p><p><span style="font-family: Quicksand; font-size: large;"><br /></span></p><p><span style="font-family: Quicksand; font-size: large;">Mengapa penanganan konflik kepentingan butuh untuk dibantu orang lain atau sistem? Karena:</span></p><p></p><ul style="text-align: left;"><li><span style="font-family: Quicksand; font-size: large;">Konflik kepentingan menimbulkan bias dalam pertimbangan/penilaian keputusan (Moore, Tanlu dan Bazerman, 2010);</span></li><li><span style="font-family: Quicksand; font-size: large;">Konflik kepentingan mempengaruhi proses berpikir (<i>kognitif</i>) melalui dua cara berbeda: sadar dan bawah sadar (<i>self interest</i>) (Moore dan Loewenstein, 2004);</span></li><li><span style="font-family: Quicksand; font-size: large;">Ketika terjadi dilema moral, individu cenderung akan lebih mementingkan dirinya dibandingkan kepentingan bersama (Teori Dilema Moral);</span></li><li><span style="font-family: Quicksand; font-size: large;">Pilihan moral (<i>moral choices</i>) dilakukan tidak dalam ruang tertutup, namun merupakan bagian dari interaksi sosial (OECD, 2018);</span></li><li><span style="font-family: Quicksand; font-size: large;">Keputusan yang diambil didasari atas motif sosial seperti kesetiaan, mempertahankan kepercayaan, balas budi, atau menolong seseorang dalam situasi sulit.</span></li></ul><p></p><p><span style="font-family: Quicksand; font-size: large;"><br /></span></p><p><span style="font-family: Quicksand; font-size: large;"></span></p><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><span style="font-family: Quicksand; font-size: large;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhXzXmNpvsaZb6CP4XCQYZjwjkDzC9VV4yFtW0VK__ydBMCjccK-KElSjT8UKhBrxR5vwnGqfHodGxxqh5wnNyjf4TZrXtzB8fIKuc-ffW2R8ehwy6G4dUZdRkiG3ELTVOls17QNpNQ16-DL9PXoZ_MaHin6gf0GycvKp29Vq8HX5Uc-wHtpylvG-I/s1280/benturan3.jpeg" imageanchor="1" style="clear: left; float: left; margin-bottom: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="960" data-original-width="1280" height="240" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhXzXmNpvsaZb6CP4XCQYZjwjkDzC9VV4yFtW0VK__ydBMCjccK-KElSjT8UKhBrxR5vwnGqfHodGxxqh5wnNyjf4TZrXtzB8fIKuc-ffW2R8ehwy6G4dUZdRkiG3ELTVOls17QNpNQ16-DL9PXoZ_MaHin6gf0GycvKp29Vq8HX5Uc-wHtpylvG-I/s320/benturan3.jpeg" width="320" /></a></span></div><span style="font-family: Quicksand; font-size: large;">Ada beberapa situasi konflik kepentingan, yaitu:</span><p></p><p></p><ul style="text-align: left;"><li><span style="font-family: Quicksand; font-size: large;">Situasi pada saat pejabat publik melakukan pengambilan keputusan/penilaian terkait kewenangan jabatan di mana terdapat satu atau beberapa pihak terkait, pernah memberi gratifikasi/hadiah;</span></li><li><span style="font-family: Quicksand; font-size: large;">Situasi saat pejabat publik memiliki kesempatan untuk menggunakan aset jabatan/instansi dalam rangka kepentingan pribadi/golongan;</span></li><li><span style="font-family: Quicksand; font-size: large;">Situasi dimana pejabat publik mendapatkan kesempatan untuk memanfaatkan informasi rahasia jabatan/instansi dipergunakan untuk kepentingan pribadi/ golongan;</span></li><li><span style="font-family: Quicksand; font-size: large;">Situasi dimana pejabat publik memiliki rangkap jabatan.</span></li><li><span style="font-family: Quicksand; font-size: large;">Situasi dimana pejabat publik memiliki kesempatan untuk penggunaan wewenang untuk memberikan akses khusus kepada pihak tertentu;</span></li><li><span style="font-family: Quicksand; font-size: large;">Situasi dimana pejabat publik menjadi pengawas yang memilik kewenangan dalam proses pengawasan yang tidak sesuai prosedur karena adanya pengaruh;</span></li><li><span style="font-family: Quicksand; font-size: large;">Situasi dimana pejabat publik memiliki kewenangan penilaian obyek kualifasi;</span></li><li><span style="font-family: Quicksand; font-size: large;">Situasi dimana pejabat publik memiliki pekerjaan lain di luar pekerjaan pokoknya;</span></li><li><span style="font-family: Quicksand; font-size: large;">Situasi dimana pejabat publik memiliki kesempatan penyalahgunaan jabatan;</span></li><li><span style="font-family: Quicksand; font-size: large;">Situasi menggunakan diskresi yang menyalahgunakan wewenang.</span></li></ul><p></p>wurianto saksomohttp://www.blogger.com/profile/12260403571563658126noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-9117651532359345771.post-71335578023152711982022-09-24T11:21:00.017+07:002022-11-08T12:21:42.310+07:00Rapat Koordinasi Integritas<p><span style="font-family: Quicksand; font-size: large;"></span></p><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><span style="font-family: Quicksand; font-size: large;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjdANfrdTyXV0S3cD9uspFM1fq4stELkPTTZhnFiUxnrsOmWCmXu47i6lOtYpsVKk71Rek5gm3sSuYUkt6-6rcd9a2pbWolvJFVoEBrchCLSwJhLz0InHCvFRMOMP16XTQ1ulkIQAB9WQ_9qO3SiG8nJAWSMve-c61YyNy-1A_ZfoS4DE6IoWdk1bA/s1259/WhatsApp%20Image%202022-11-08%20at%2012.16.06.jpeg" imageanchor="1" style="clear: left; float: left; margin-bottom: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="1259" data-original-width="1069" height="320" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjdANfrdTyXV0S3cD9uspFM1fq4stELkPTTZhnFiUxnrsOmWCmXu47i6lOtYpsVKk71Rek5gm3sSuYUkt6-6rcd9a2pbWolvJFVoEBrchCLSwJhLz0InHCvFRMOMP16XTQ1ulkIQAB9WQ_9qO3SiG8nJAWSMve-c61YyNy-1A_ZfoS4DE6IoWdk1bA/s320/WhatsApp%20Image%202022-11-08%20at%2012.16.06.jpeg" width="272" /></a></span></div><span style="font-family: Quicksand; font-size: large;">Pada hari Kamis 22 September 2022 saya mewakili Kepala BKPSDM Kabupaten Ngawi hadir dalam acara Rapat Koordinasi Pengawasan dan Pengendalian Integritas dan Moralitas dalam Pengembangan Karier PNS yang diselenggarakan oleh BKN (Badan Kepegawaian Negara). Beberapa narasumber yang berbicara di depan adalah dari BKN, BNPT, BNN, BIN, dan Kemenag. Ratusan peserta hadir, yang saya kenal dan temui berasal dari BKN Pusat, BKN Kanreg 1 Yogyakarta, BKN Kanreg 2 Surabaya, BPSDM Provinsi Jatim, dan BKPSDM beberapa kabupaten/kota. Saya hadir bersama staf saya Pak Jahid (Analis SDMA) dan Pak Nurjali (Analis Penegak Integritas dan Disiplin SDM Aparatur). </span><p></p><p><span style="font-family: Quicksand; font-size: large;"><br /></span></p><p><span style="font-family: Quicksand; font-size: large;">Merujuk berita dari portal BKN (bkn.go.id) bahwa mewujudkan integritas dan moralitas Pegawai Negeri Sipil (PNS) merupakan pekerjaan rumah bagi BKN selaku instansi pembina dan pengelola kepegawaian. Hal tersebut sebagaimana disampaikan oleh Supranawa Yusuf, Wakil Kepala BKN dalam membuka acara Rapat Koordinasi tersebut. Meski menjadi tanggung jawab BKN, untuk merealisasikannya tetap diperlukan kolaborasi antar instansi pemerintah. </span></p><p><span style="font-family: Quicksand; font-size: large;"><br /></span></p><p><span style="font-family: Quicksand; font-size: large;"></span></p><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><span style="font-family: Quicksand; font-size: large;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiF9OXyL5wu1NZsyzPTUACkWKPhrvEN3gVq2OV-2bOuzvz9h9LzWnqnuN6O7faN1u3QXWCiQvS4gCNGqp60uZlomumB-brPUNhcT-GmgdCcqRerCPcEV-Tgry3vjBZIfZ1gtbhWlNbfmIJ0ks_I_vcK3XnQziWYxl66xEXnKKmIQoQtCiPp92DXgKE/s1600/WhatsApp%20Image%202022-11-08%20at%2012.14.33.jpeg" imageanchor="1" style="clear: right; float: right; margin-bottom: 1em; margin-left: 1em;"><img border="0" data-original-height="800" data-original-width="1600" height="160" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiF9OXyL5wu1NZsyzPTUACkWKPhrvEN3gVq2OV-2bOuzvz9h9LzWnqnuN6O7faN1u3QXWCiQvS4gCNGqp60uZlomumB-brPUNhcT-GmgdCcqRerCPcEV-Tgry3vjBZIfZ1gtbhWlNbfmIJ0ks_I_vcK3XnQziWYxl66xEXnKKmIQoQtCiPp92DXgKE/s320/WhatsApp%20Image%202022-11-08%20at%2012.14.33.jpeg" width="320" /></a></span></div><span style="font-family: Quicksand; font-size: large;">Oleh karena itu Kedeputian Bidang Pengendalian dan Pengawasan (Wasdal) BKN menginisiasi rapat koordinasi yang dihadiri oleh perwakilan Kementerian, Lembaga, Perangkat Daerah (K/L/PD). Mulai dari BKD/BKPSDM/ BKPSDA/BKPP Instansi Pemerintah se-Jawa Timur, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Kementerian Agama, Badan Nasional Penanggulangan Terorisme, Badan Narkotika Nasional, Badan Intelijen Negara, Lembaga Administrasi Negara, Komisi Aparatur Sipil Negara, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan, hingga Komisi Pemberantasan Korupsi turut berperan aktif dalam rapat tersebut.<span><a name='more'></a></span></span><p></p><p><span style="font-family: Quicksand; font-size: large;"><br /></span></p><p><span style="font-family: Quicksand; font-size: large;">Yani Rosyani selaku Direktur Wasdal IV sekaligus Ketua Panitia acara tersebut menyampaikan tujuan dari rapat koordinasi. “Melalui rapat ini kami mengajak kolaborasi Pusat Penilaian Kompetensi (Puspenkom) ASN BKN, Kedeputian Sinka, dan berbagai instansi yang kompeten dalam rangka membangun database integritas dan moralitas dalam pengembangan karier PNS.</span></p><p><span style="font-family: Quicksand; font-size: large;"><br /></span></p><p><span style="font-family: Quicksand; font-size: large;"></span></p><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><span style="font-family: Quicksand; font-size: large;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgeRgOVOUmKDorqIqL50R7kNojdQydmm1NXOEfJv0UJ-8scqoiOmQyFnRJGqKvRzLopz7S5U8U9s-HgCR6ui5y7tYdFzBZ9f19EW98BZnLoRu0_T5K-otUNuIScmz1QFFxgNwxDZaRUGqe2EI7KhbOar9dDyUWXqBVlOuwi1dwrBXXSv515nhjo3qo/s1152/WhatsApp%20Image%202022-11-08%20at%2012.13.45.jpeg" imageanchor="1" style="clear: left; float: left; margin-bottom: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="864" data-original-width="1152" height="240" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgeRgOVOUmKDorqIqL50R7kNojdQydmm1NXOEfJv0UJ-8scqoiOmQyFnRJGqKvRzLopz7S5U8U9s-HgCR6ui5y7tYdFzBZ9f19EW98BZnLoRu0_T5K-otUNuIScmz1QFFxgNwxDZaRUGqe2EI7KhbOar9dDyUWXqBVlOuwi1dwrBXXSv515nhjo3qo/s320/WhatsApp%20Image%202022-11-08%20at%2012.13.45.jpeg" width="320" /></a></span></div><span style="font-family: Quicksand; font-size: large;">Acara yang digelar di Singhasari Resort, Kota Batu juga dihadiri oleh Auditor Kepegawaian (Audiwan) dari 14 Kantor Regional BKN di seluruh Indonesia. Lebih lanjut, Supranawa Yusuf menuturkan harapannya, “Kita masih punya PR (Pekerjaan Rumah), mematenkan instrumen untuk mengukur dan menjustifikasi integritas dan moralitas PNS. Saya harap seluruh Audiwan (Auditor Kepegawaian) selalu meningkatkan kompetensi, karena Audiwan bertugas mewujudkan integritas dan moralitas, jangan sampai tidak memahami konteks dan peraturannya”.</span><p></p>wurianto saksomohttp://www.blogger.com/profile/12260403571563658126noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-9117651532359345771.post-14183698368574486282022-06-24T21:49:00.020+07:002022-11-08T08:40:42.336+07:00La Pendam Sana di Sine<p><span style="font-family: Quicksand; font-size: large;"></span></p><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><span style="font-family: Quicksand; font-size: large;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgWeN0OxQ6FW8ITUhTcm53I54uGHcgapgd6wW9Tq2vmhR3ro53aoyJW9FKPpdxPJitZYYgavXfqtCl26E3gFBvqo0lX14WO6JD-XLVyi2R22Y5mXOOi_WjoH39ncQY_hkHRTLtzXiAUSoLo2GkZ9c2PhK0ho8CPZqjxN9RwtEh-Z3rPXOFJEX5MpxA/s1600/WhatsApp%20Image%202022-11-06%20at%2021.04.18.jpeg" imageanchor="1" style="clear: left; float: left; margin-bottom: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="736" data-original-width="1600" height="147" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgWeN0OxQ6FW8ITUhTcm53I54uGHcgapgd6wW9Tq2vmhR3ro53aoyJW9FKPpdxPJitZYYgavXfqtCl26E3gFBvqo0lX14WO6JD-XLVyi2R22Y5mXOOi_WjoH39ncQY_hkHRTLtzXiAUSoLo2GkZ9c2PhK0ho8CPZqjxN9RwtEh-Z3rPXOFJEX5MpxA/s320/WhatsApp%20Image%202022-11-06%20at%2021.04.18.jpeg" width="320" /></a></span></div><span style="font-family: Quicksand; font-size: large;">Jumat 24 Juni 2022 saya menghadiri pertemuan yang digagas oleh rekan-rekan pengelola kepegawaian kecamatan di tempat wisata Sumber Koso, Kecamatan Sine. Saya mengistilahkan sebagai La Pendam Sana (Layanan Pendampingan dan Anjangsana). Tema kali ini tentang Penyusunan dan Penilaian SKP (Sasaran Kinerja Pegawai). Sebagian besar perwakilan kecamatan hadir. Pak Fuad, Camat Sine selaku tuan rumah pun hadir, membuka acara, dan menyampaikan sambutan.</span><p></p><p><span style="font-family: Quicksand; font-size: large;"><br /></span></p><p><span style="font-family: Quicksand; font-size: large;">Saya hadir sebagai narasumber didampingi beberapa rekan Bidang PKAP yang membantu dalam asistensi praktek penyusunan SKP. Secara garis besar materi tentang penyusunan SKP dapat dilihat pada Permenpan 6/2022. Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) adalah ekspektasi kinerja (harapan atas hasil kerja dan perilaku kerja) yang akan dicapai oleh pegawai setiap tahun. Dalam regulasi ini ada istilah Pejabat Penilai Kinerja, ada juga Pimpinan. </span></p><p><span style="font-family: Quicksand; font-size: large;"><br /></span></p><p><span style="font-family: Quicksand; font-size: large;">Pejabat Penilai Kinerja adalah atasan langsung pegawai dengan ketentuan paling rendah pejabat pengawas (eselon 4) atau pejabat lain yang diberi pendelegasian kewenangan. Sedangkan Pimpinan adalah Pejabat Penilai Kinerja, pejabat lain dalam satu unit organisasi, lintas unit organisasi, lintas instansi pemerintah pemilik kinerja (outcome/outcome antara/output/layanan), dan/atau pejabat lain di luar instansi pemerintah dimana pegawai mendapat penugasan khusus.<span></span></span></p><a name='more'></a><span style="font-family: Quicksand; font-size: large;"> </span><p></p><p><span style="font-family: Quicksand; font-size: large;"><br /></span></p><p><span style="font-family: Quicksand; font-size: large;"></span></p><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhxIkQiNj2T120nVfwDqm88PgL-56BxiGYQTYB1HiguQPpCzZwI_JQGysziodoOVnrrZNValUNZZIi2RRkFHTulS-4m2T6i3IW78iN3e7AkpuWdiCZA3s77ir1TadlLaqiyvonmVPexjSJOJiTRYlwXWXUdtiRdnnPW17hXwkBWM-aqV5qHnbEho7o/s1600/WhatsApp%20Image%202022-11-06%20at%2021.04.19%20(1).jpeg" imageanchor="1" style="clear: right; float: right; margin-bottom: 1em; margin-left: 1em;"><span style="font-family: Quicksand; font-size: large;"><img border="0" data-original-height="736" data-original-width="1600" height="147" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhxIkQiNj2T120nVfwDqm88PgL-56BxiGYQTYB1HiguQPpCzZwI_JQGysziodoOVnrrZNValUNZZIi2RRkFHTulS-4m2T6i3IW78iN3e7AkpuWdiCZA3s77ir1TadlLaqiyvonmVPexjSJOJiTRYlwXWXUdtiRdnnPW17hXwkBWM-aqV5qHnbEho7o/s320/WhatsApp%20Image%202022-11-06%20at%2021.04.19%20(1).jpeg" width="320" /></span></a></div><span style="font-family: Quicksand; font-size: large;">SKP ditandatangani pegawai yang bersangkutan dan ditetapkan oleh Pejabat Penilai Kinerja. Untuk Instansi Daerah, SKP bagi pejabat pimpinan tinggi (sekda, inspektur, asisten, staf ahli, kepala dinas/badan, sekwan) disetujui dan ditetapkan oleh Kepala Daerah sedangkan SKP bagi pimpinan unit kerja mandiri (camat) disetujui dan ditetapkan oleh Kepala Daerah atau Pimpinan Perangkat Daerah yang mengoordinasikan.</span><p></p><p><span style="font-family: Quicksand; font-size: large;"><br /></span></p><p><span style="font-family: Quicksand; font-size: large;"><span>SKP ditetapkan setiap tahun, paling lambat dilakukan pada akhir Bulan Januari tahun kinerja. Dalam hal Pejabat Penilai Kinerja tidak melakukan penetapan dan </span>klarifikasi ekspektasi hingga akhir bulan Januari, maka pegawai melakukan dialog kinerja untuk penetapan dan klarifikasi ekspektasi dengan atasan dari Pejabat Penilai Kinerja. </span></p><p><span style="font-family: Quicksand; font-size: large;"><br /></span></p><p><span style="font-family: Quicksand; font-size: large;"></span></p><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><span style="font-family: Quicksand; font-size: large;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEizuQ2t6ZhmL9_7TF1cBf72_m1b0ZTF_c5IRspo0o4Gc6U9gYQBfyraNoVcbVV_AwhP9AjXAamI10hvZMZ1DIuIpuIYuntRfJjchA5QG1TsvfIrOk92kL7mg5QHZ9a8vOwXfAbG7zqhTKIL-Tmr-XKKxHdbk7lrzTaw_5wrEsRapa2cnztiZvkyqAY/s1280/WhatsApp%20Image%202022-11-06%20at%2021.04.19.jpeg" imageanchor="1" style="clear: left; float: left; margin-bottom: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="720" data-original-width="1280" height="180" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEizuQ2t6ZhmL9_7TF1cBf72_m1b0ZTF_c5IRspo0o4Gc6U9gYQBfyraNoVcbVV_AwhP9AjXAamI10hvZMZ1DIuIpuIYuntRfJjchA5QG1TsvfIrOk92kL7mg5QHZ9a8vOwXfAbG7zqhTKIL-Tmr-XKKxHdbk7lrzTaw_5wrEsRapa2cnztiZvkyqAY/s320/WhatsApp%20Image%202022-11-06%20at%2021.04.19.jpeg" width="320" /></a></span></div><span style="font-family: Quicksand; font-size: large;">Dalam hal terjadi perpindahan pegawai setelah SKP ditetapkan oleh Pejabat Penilai Kinerja maka pegawai yang bersangkutan melakukan penetapan dan klarifikasi ekspektasi dengan pimpinan baru untuk penyusunan dan penetapan SKP pada jabatan baru. Dalam hal terjadi perpindahan pejabat Penilai Kinerja, maka pegawai yang bersangkan melakukan penetapan dan klarifikasi ekspektasi dengan Pejabat Penilai Kinerja yang baru untuk penyusunan dan penetapan SKP.</span><p></p><p><span style="font-family: Quicksand; font-size: large;"><br /></span></p><p><span style="font-family: Quicksand; font-size: large;">Ketentuan perencanaan kinerja tidak berlaku bagi pegawai yang:</span></p><p></p><ul style="text-align: left;"><li><span style="font-family: Quicksand; font-size: large;">Diangkat menjadi pejabat negara atau pimpinan/anggota lembaga nonstruktural;</span></li><li><span style="font-family: Quicksand; font-size: large;">Diberhentikan sementara;</span></li><li><span style="font-family: Quicksand; font-size: large;">Menjalani cuti di luar tanggungan negara; atau</span></li><li><span style="font-family: Quicksand; font-size: large;">Mengambil masa persiapan pensiun. </span></li></ul><p></p>wurianto saksomohttp://www.blogger.com/profile/12260403571563658126noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-9117651532359345771.post-46445720284205229502022-06-16T16:02:00.010+07:002022-11-08T13:11:49.161+07:00MOOC<p><span style="font-family: Quicksand; font-size: large;"></span></p><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><span style="font-family: Quicksand; font-size: large;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjQEsOsbkW6po2dCCahVLf-a67NA3k4KuUqs0r95MOXUhfOep8OOi7W_7uawI4mnaYBsu1xUR79XmWNcNSENEZ6BxSrR8F2tYsYrsowIfFhloUM2_NQui4geDZx0te88PyijOtA3RoQ_BKsOlNsZ9Foghru32jhQcwkKpVoy9CvlQAnZl6zw6hwV_o/s1266/WhatsApp%20Image%202022-11-08%20at%2013.05.25.jpeg" imageanchor="1" style="clear: left; float: left; margin-bottom: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="1266" data-original-width="1079" height="320" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjQEsOsbkW6po2dCCahVLf-a67NA3k4KuUqs0r95MOXUhfOep8OOi7W_7uawI4mnaYBsu1xUR79XmWNcNSENEZ6BxSrR8F2tYsYrsowIfFhloUM2_NQui4geDZx0te88PyijOtA3RoQ_BKsOlNsZ9Foghru32jhQcwkKpVoy9CvlQAnZl6zw6hwV_o/s320/WhatsApp%20Image%202022-11-08%20at%2013.05.25.jpeg" width="273" /></a></span></div><span style="font-family: Quicksand; font-size: large;">Kamis 16 Juni 2022 saya dan semua Kepala Bidang dan Sekretaris pada BKPSDM Kabupaten Ngawi bertugas sebagai narasumber dalam acara MOOC secara daring (online). MOOC atau Massive Open Online Course merupakan platform pelatihan online untuk Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) yang memungkinkan para peserta dapat mengakses dan mempelajari agenda Latihan Dasar. Kegiatan ini dilaksanakan oleh Bidang Pengembangan Kompetesi Aparatur (PKA) pada BKPSDM. Sesuai dengan bidang yang saya ampu, saya sampaikan materi tentang penilaian kinerja, disiplin, dan cuti PNS.<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><br /></div><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiHtqZlVRuEjtVEpIRzYkS2njFh6q4uMXy56FKyu4kbyWDJJjIX__SPS9GSODhdACaBY-yDsIXleTIxiuHos7R-BNCKnu58kGQNxDetsnQjdz7uR7uH5YUAyO4_T7FcHGSKtr8Tg0S_z-U1mjAtAv0lZK9LGoCp-zgxY8COgy--yS7l6-05ngdWXgU/s1040/MOOC.jpeg" imageanchor="1" style="clear: left; float: left; margin-bottom: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="520" data-original-width="1040" height="160" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiHtqZlVRuEjtVEpIRzYkS2njFh6q4uMXy56FKyu4kbyWDJJjIX__SPS9GSODhdACaBY-yDsIXleTIxiuHos7R-BNCKnu58kGQNxDetsnQjdz7uR7uH5YUAyO4_T7FcHGSKtr8Tg0S_z-U1mjAtAv0lZK9LGoCp-zgxY8COgy--yS7l6-05ngdWXgU/s320/MOOC.jpeg" width="320" /></a></div><br /></span><p></p>wurianto saksomohttp://www.blogger.com/profile/12260403571563658126noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-9117651532359345771.post-70236453552568968522022-06-15T09:06:00.004+07:002022-11-17T09:20:44.203+07:00 La Pendam Sana di Kecamatan<p><span style="font-family: Quicksand; font-size: large;"></span></p><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><span style="font-family: Quicksand; font-size: large;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjGai1Wcl9Cr188kMjgQY0SjaiKt8dsDrvYYINSLxQgEVmsR2_k5EBNCJKn0UY9Lu-u_15gwOwSWemOAR0TeaNb7Ea6pdR6rO0ai2pbA6H9OZAn43Px-E6kY5x47GMtWrzauJOQL33kieyEFIR5dvDPKX8LV2kyCDb4hivmYeKRQCbVN3jtBhKyOsY/s1600/WhatsApp%20Image%202022-11-17%20at%2009.15.58%20(1).jpeg" imageanchor="1" style="clear: left; float: left; margin-bottom: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="1200" data-original-width="1600" height="240" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjGai1Wcl9Cr188kMjgQY0SjaiKt8dsDrvYYINSLxQgEVmsR2_k5EBNCJKn0UY9Lu-u_15gwOwSWemOAR0TeaNb7Ea6pdR6rO0ai2pbA6H9OZAn43Px-E6kY5x47GMtWrzauJOQL33kieyEFIR5dvDPKX8LV2kyCDb4hivmYeKRQCbVN3jtBhKyOsY/s320/WhatsApp%20Image%202022-11-17%20at%2009.15.58%20(1).jpeg" width="320" /></a></span></div><span style="font-family: Quicksand; font-size: large;">Sesuai regulasi ada beberapa hal yang menyebabkan seorang PNS diberhentikan sementara, antara lain diangkat menjadi pejabat negara, komisioner, atau anggota lembaga nonstruktural. Pemberhentian sementara bagi PNS yang diangkat menjadi pejabat negara, komisioner, atau anggota lembaga nonstruktural berlaku sejak PNS tersebut dilantik dan berakhir pada saat selesainya masa tugas sebagai pejabat negara, komisioner, atau anggota lembaga nonstruktural.</span><p></p><p><span style="font-family: Quicksand; font-size: large;"><br /></span></p><p><span style="font-family: Quicksand; font-size: large;">Artinya PNS bisa menduduki ketiga jabatan tersebut (pejabat negara, komisioner, dan anggota lembaga nonstruktural) tanpa kehilangan status sebagai PNS, hanya diberhentikan sementara. Misalnya PNS diangkat menjadi menteri, karena menteri merupakan salah satu pejabat negara. Contoh komisioner adalah komisioner KASN (Komisi Aparatur Sipil Negara). Sedangkan contoh lembaga nonstruktural adalah Badan Pengawas Pemilu.</span></p><p><span style="font-family: Quicksand; font-size: large;"><br /></span></p><p><span style="font-family: Quicksand; font-size: large;">Selain itu PNS diberhentikan sementara karena ditahan sebagai akibat menjadi tersangka tindak pidana. Pemberhentian sementara tersebut berlaku sejak penahanan sampai dengan dibebaskannya tersangka dengan surat perintah penghentian penyidikan/penuntutan atau sampai dengan ditetapkannya putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (<i>inkracht</i>).<span></span></span></p><a name='more'></a><p></p><p><span style="font-family: Quicksand; font-size: large;"><br /></span></p><p><span style="font-family: Quicksand; font-size: large;"></span></p><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><span style="font-family: Quicksand; font-size: large;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgcdLXZzKwnQ4CANyCESzQcANXaEXsX1BFyGC1I3feyJQOaCq1O4zujaQ3MRZiXrgUgcXu8kBjhnuhMRbbUV11ExNoFQB8Cx3dbaie4X47ng7RXUctlP2RjdHWD3SMMml0Sebx33lwhemrfpuElMB5Zpo1oaPR4s9jiXE8cHYUMI_d_uZm2lQkQMOU/s1600/WhatsApp%20Image%202022-11-17%20at%2009.15.58.jpeg" imageanchor="1" style="clear: right; float: right; margin-bottom: 1em; margin-left: 1em;"><img border="0" data-original-height="1200" data-original-width="1600" height="240" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgcdLXZzKwnQ4CANyCESzQcANXaEXsX1BFyGC1I3feyJQOaCq1O4zujaQ3MRZiXrgUgcXu8kBjhnuhMRbbUV11ExNoFQB8Cx3dbaie4X47ng7RXUctlP2RjdHWD3SMMml0Sebx33lwhemrfpuElMB5Zpo1oaPR4s9jiXE8cHYUMI_d_uZm2lQkQMOU/s320/WhatsApp%20Image%202022-11-17%20at%2009.15.58.jpeg" width="320" /></a></span></div><span style="font-family: Quicksand; font-size: large;">Karena diberhentikan sementara maka PNS tersebut tidak diberikan penghasilan namun diberikan uang pemberhentian sementara sebesar 50% (lima puluh persen) dari penghasilan jabatan terakhir sebagai PNS. Uang pemberhentian sementara tersebut sesuai aturan terdiri atas gaji pokok, tunjangan keluarga, dan tunjangan pangan, sampai dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah yang mengatur mengenai gaji, tunjangan, dan fasilitas PNS berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.</span><p></p><p><span style="font-family: Quicksand; font-size: large;"><br /></span></p><p><span style="font-family: Quicksand; font-size: large;">Demikian pokok-pokok yang saya sampaikan dalam acara La Pendam Sana (Layanan Pendampingan dan Anjangsana) ke Kecamatan Padas dan Kecamatan Karangjati pada hari Selasa, 14 Juni 2022. Didampingi beberapa staf BKPSDM, saya bertemu dan berdisikusi dengan rekan-rekan PNS yang ada di kedua kecamatan tersebut. Hal ini kami lakukan untuk memberikan informasi serta membantu para pimpinan dan pengelola kepegawaian dalam mengambil langkah-langkah ketika terdapat PNS di unit kerjanya yang terkena kasus pidana.</span></p>wurianto saksomohttp://www.blogger.com/profile/12260403571563658126noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-9117651532359345771.post-40204835058286928952022-06-10T14:10:00.010+07:002022-11-03T14:23:32.672+07:00Sosialisasi BPJS Naker<p><span style="font-family: Quicksand; font-size: large;"></span></p><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><span style="font-family: Quicksand; font-size: large;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhWNknOKytf4LOhlUskPIQ40k37bFh6z5HoxaEDtZC4tvrbWmRCyNSPz2jkBgnDqb0purbc5nxnXMsLSX2MKW_1IYd66zM3Wcw_OWSHcV607ScSkqn0zIvew5wWdrMH6xcygauKyl5WHHxBfblni-nA6zfOB_U6SleXz2E7G1l5GUcAcQaPiuMJuMY/s1600/sos%20bpjs%20naker.jpeg" imageanchor="1" style="clear: left; float: left; margin-bottom: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="800" data-original-width="1600" height="160" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhWNknOKytf4LOhlUskPIQ40k37bFh6z5HoxaEDtZC4tvrbWmRCyNSPz2jkBgnDqb0purbc5nxnXMsLSX2MKW_1IYd66zM3Wcw_OWSHcV607ScSkqn0zIvew5wWdrMH6xcygauKyl5WHHxBfblni-nA6zfOB_U6SleXz2E7G1l5GUcAcQaPiuMJuMY/s320/sos%20bpjs%20naker.jpeg" width="320" /></a></span></div><span style="font-family: Quicksand; font-size: large;">Pada hari Kamis, 9 Juni 2022 mewakili instansi tempat bertugas, saya berkesempatan menghadiri acara yang diselenggarakan oleh BPJS Ketenagakerjaan di Harris Hotel & Conventions Gubeng, Surabaya, Jawa Timur. Acara tersebut adalah Monitoring dan Evaluasi Kepesertaan Non ASN Pemda sebagai tindak lanjut Inpres Nomor 2 Tahun 2021 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan di Provinsi Jawa Timur. </span><p></p><p><span style="font-family: Quicksand; font-size: large;"><br /></span></p><p><span style="font-family: Quicksand; font-size: large;">Monitoring dan evaluasi kepesertaan Non ASN Pemda sebagai tindak lanjut Inpres Nomor 2 Tahun 2021 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan di Provinsi Jawa Timur dilaksanakan oleh Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan dengan mengundang Sekretaris Daerah, Kepala Badan Keuangan, Kepala Badan Kepegawaian, Kepala Bappeda, dan Kepala Dinas Tenaga Kerja Provinsi Jawa Timur dan Kabupaten/Kota se-Provinsi Jawa Timur. Narasumber dalam acara tersebut terdiri dari Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur, Direktur Jenderal Keuangan Daerah Kemendagri, Deputi Koordinasi Peningkatan Kesejahteraan Sosial Kemenko PMK, Kantor Staf Presiden, dan BPJS Ketenagakerjaan.</span></p><p><span style="font-family: Quicksand; font-size: large;"><br /></span></p><p><span style="font-family: Quicksand; font-size: large;">Sesuai instruksi Presiden, Menko PMK harus melaksanakan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian pelaksanaan Inpres Nomor 2 Tahun 2021 di daerah, serta melaporkan pelaksanaan Inpres tersebut kepada Presiden setiap 6 (enam) bulan atau sewaktu-waktu jika diperlukan. Dalam melaksanakan pemantauan tersebut Menko PMK telah menetapkan Keputusan Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tim Koordinasi Pelaksanaan Inpres Nomor 2 Tahun 2021. Tim tersebut terdiri dari unsur Kemenko PMK, Sekretaris Kabinet, dan Kantor Staf Presiden.<span></span></span></p><a name='more'></a><p></p><p><span style="font-family: Quicksand; font-size: large;"><br /></span></p><p><span style="font-family: Quicksand; font-size: large;">Terdapat instruksi kepada Gubernur, Bupati, dan Walikota dalam Inpres Nomor 2 Tahun 2021, antara lain:</span></p><p></p><ul style="text-align: left;"><li><span style="font-family: Quicksand; font-size: large;">Menyusun dan menetapkan regulasi serta mengalokasikan anggaran untuk mendukung pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan di wilayahnya;</span></li><li><span style="font-family: Quicksand; font-size: large;">Mengambil langkah-langkah agar seluruh pekerja baik penerima upah maupun bukan penerima upah termasuk pegawai pemerintah dengan status Non ASN, dan penyelenggara pemilu di wilayahnya terdaftar sebagai peserta aktif dalam Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan;</span></li><li><span style="font-family: Quicksand; font-size: large;">Meningkatkan pembinaan dan pengawasan kepada Bupati dan Walikota dalam rangka meningkatkan kepatuhan pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan;</span></li><li><span style="font-family: Quicksand; font-size: large;">Mendorong Komisaris/Pengawas, Direksi, dan pegawai dari BUMD beserta anak perusahaannya terdaftar sebagai peserta aktif dalam Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan; dan</span></li><li><span style="font-family: Quicksand; font-size: large;">Melakukan upaya agar seluruh Pelayanan Terpadu Satu Pintu mensyaratkan kepesertaan aktif Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan sebagai salah satu kelengkapan pengurusan izin.</span></li></ul><p></p><p><br /></p>wurianto saksomohttp://www.blogger.com/profile/12260403571563658126noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-9117651532359345771.post-54728545102750005652022-05-24T21:45:00.017+07:002022-11-08T08:35:03.752+07:00Asistensi Pengisian Nilai Kinerja<p><span style="font-family: Quicksand; font-size: large;"></span></p><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><span style="font-family: Quicksand; font-size: large;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiFzmUw0OtKzwp3OIPiCWUAL2LOSLxWo6SiJX744t6lO1xBnEw3CQma8Z1iwAbodM1JYKIiGrDuiqaReMcCgGOdftqmxoGmpkWYZqlU5S5WWTNgBU7dt3aLmVVve9axRFLUfGbRa-E_Y27pHNTfgeE-K5PoukfGqDMxo2pYUpsah8HY_QeAcNR7xLc/s1599/WhatsApp%20Image%202022-11-06%20at%2021.07.41%20(1).jpeg" imageanchor="1" style="clear: left; float: left; margin-bottom: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="755" data-original-width="1599" height="151" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiFzmUw0OtKzwp3OIPiCWUAL2LOSLxWo6SiJX744t6lO1xBnEw3CQma8Z1iwAbodM1JYKIiGrDuiqaReMcCgGOdftqmxoGmpkWYZqlU5S5WWTNgBU7dt3aLmVVve9axRFLUfGbRa-E_Y27pHNTfgeE-K5PoukfGqDMxo2pYUpsah8HY_QeAcNR7xLc/s320/WhatsApp%20Image%202022-11-06%20at%2021.07.41%20(1).jpeg" width="320" /></a></span></div><span style="font-family: Quicksand; font-size: large;">Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 61 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja PNS, pemerintah menetapkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 8 tahun 2021 tentang Sistem Manajemen Kinerja Pegawai Negeri Sipil (Permenpan 8/2021). Hal ini berbeda dengan penilaian kinerja PNS sebelumnya, yaitu turunan atau peraturan pelaksana diterbitkan oleh BKN (Badan Kepegawaian Negara). Sekadar diketahui Permenpan 8/2021 memiliki lampiran yang total halamannya berjumlah 294! Untuk membacanya sangat menguras waktu, apalagi untuk memahami, selain menguras waktu juga pikiran.</span><p></p><p><span style="font-family: Quicksand; font-size: large;"><br /></span></p><p><span style="font-family: Quicksand; font-size: large;">Mirip dengan regulasi lama (PP 46/2011 dan Perka BKN 1/2013) penilaian kinerja PNS sesuai Permenpan 8/2021 juga memuat penilaian SKP (Sasaran Kinerja Pegawai) dan Perilaku Kerja Pegawai. Hanya bedanya, regulasi lama menggunakan istilah “Kerja”, sedangkan regulasi baru menggunakan istilah “Kinerja”. Lalu, dalam uraian SKP, bila regulasi lama menggunakan kata kerja dalam awal kalimat rencana kinerja (misal melaksanakan, menyusun, dll), namun dalam regulasi baru menggunakan hasil (misal terlaksananya, tersusunnya, dll).</span></p><p><span style="font-family: Quicksand; font-size: large;"><br /></span></p><p><span style="font-family: Quicksand; font-size: large;"></span></p><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><span style="font-family: Quicksand; font-size: large;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiFzmUw0OtKzwp3OIPiCWUAL2LOSLxWo6SiJX744t6lO1xBnEw3CQma8Z1iwAbodM1JYKIiGrDuiqaReMcCgGOdftqmxoGmpkWYZqlU5S5WWTNgBU7dt3aLmVVve9axRFLUfGbRa-E_Y27pHNTfgeE-K5PoukfGqDMxo2pYUpsah8HY_QeAcNR7xLc/s1599/WhatsApp%20Image%202022-11-06%20at%2021.07.41%20(1).jpeg" imageanchor="1" style="clear: right; float: right; margin-bottom: 1em; margin-left: 1em;"><img border="0" data-original-height="755" data-original-width="1599" height="151" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiFzmUw0OtKzwp3OIPiCWUAL2LOSLxWo6SiJX744t6lO1xBnEw3CQma8Z1iwAbodM1JYKIiGrDuiqaReMcCgGOdftqmxoGmpkWYZqlU5S5WWTNgBU7dt3aLmVVve9axRFLUfGbRa-E_Y27pHNTfgeE-K5PoukfGqDMxo2pYUpsah8HY_QeAcNR7xLc/s320/WhatsApp%20Image%202022-11-06%20at%2021.07.41%20(1).jpeg" width="320" /></a></span></div><span style="font-family: Quicksand; font-size: large;">Berhubung Permenpan 8/2021 terbit di tengah tahun, maka penilaian kinerja PNS di tahun 2021 dibagi dalam 2 periode. Periode I (Januari-Juni Tahun 2021), tata cara penyusunan SKP dan penilaian Prestasi Kerja mengacu pada Perka BKN 1/2013 tentang Ketentuan Pelaksanaan PP 46/2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja PNS. Periode II (Juli-Desember Tahun 2021), tata cara penyusunan SKP dan penilaian Kinerja PNS mengacu pada ketentuan Permenpan 8/2021 tentang Sistem Manajemen Kinerja PNS. Selanjutnya kedua periode tersebut digabungkan (integrasi) dengan bobot masing-masing 50%.<span><a name='more'></a></span></span><p></p><p><span style="font-family: Quicksand; font-size: large;"><br /></span></p><p><span style="font-family: Quicksand; font-size: large;">Nilai kinerja masing-masing PNS setiap tahun harus dikirimkan ke BKN melalui aplikasi e-Lapkin oleh BKPSDM seluruh instansi. Data tersebut digunakan oleh BKN untuk bahan pertimbangan pemberian hak kepegawaian dan dasar perhitungan IP ASN (Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara). Agar memudahkan para pengelola kepegawaian seluruh Perangkat Daerah mengisi nilai kinerja dan menghindari kesalahan, kantor saya (baca: Bidang PKAP) telah menyediakan template aplikasi e-Lapkin. </span></p><p><span style="font-family: Quicksand; font-size: large;"><br /></span></p><p><span style="font-family: Quicksand; font-size: large;"></span></p><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><span style="font-family: Quicksand; font-size: large;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgl2xoBl5iZu16OeAW5ZwTEdIMYJ86LXpq85bnYNXyXFzc-atyvahrZy_OntbSy0eyGgYhyytkNaym5UKrNgBUsqqCitb5GMrj7AaKdNehDa2L-Mu6h9eHJz8HQ1w6ufyZcosuZxpZoxmImjuVUG453mI2FNLt3xbNiQbrLzOnXPu0r65ohPzcig78/s1599/WhatsApp%20Image%202022-11-06%20at%2021.07.41%20(2).jpeg" imageanchor="1" style="clear: left; float: left; margin-bottom: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="755" data-original-width="1599" height="151" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgl2xoBl5iZu16OeAW5ZwTEdIMYJ86LXpq85bnYNXyXFzc-atyvahrZy_OntbSy0eyGgYhyytkNaym5UKrNgBUsqqCitb5GMrj7AaKdNehDa2L-Mu6h9eHJz8HQ1w6ufyZcosuZxpZoxmImjuVUG453mI2FNLt3xbNiQbrLzOnXPu0r65ohPzcig78/s320/WhatsApp%20Image%202022-11-06%20at%2021.07.41%20(2).jpeg" width="320" /></a></span></div><span style="font-family: Quicksand; font-size: large;">Pada Senin-Selasa, 23-24 Mei 2022 kami mengadakan Sosialisasi dan Asistensi Pengisian (input data) Nilai Kinerja di Gedung Kesenian dengan mengundang seluruh Kepala Sub Bagian Umum dan Pengelola Kepegawaian. Peserta berasal dari setda, setwan, inspektorat, dinas, badan, rumah sakit, kecamatan, kelurahan, puskesmas, dan korwil dikbud.</span><p></p>wurianto saksomohttp://www.blogger.com/profile/12260403571563658126noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-9117651532359345771.post-62150383574453754062022-05-12T14:20:00.024+07:002022-11-04T14:40:49.767+07:00Silaturahmi ke Para Pensiunan<p><span style="font-family: Quicksand; font-size: large;"></span></p><div style="text-align: left;"><span style="font-family: Quicksand; font-size: large;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEj1e80X-A5hSxvu8RgA_FCL9r3_6hJcNPL1F3yz4DHThKq8iVvWIFIl6N-i8Uj-hTC2FRD0cNhOo0JcM3TtdU6xrjiloiTXNlK1VYazuA0xfhJizExmLlQYtQ0dwxyjRA3ApoA_dyhTXaO-a5mhmMJ5YDK3A4wWzNshZy7lX_eqDZwQ9g2mHSlOlco/s1280/WhatsApp%20Image%202022-11-04%20at%2014.19.18%20(2).jpeg" imageanchor="1" style="clear: left; float: left; margin-bottom: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="605" data-original-width="1280" height="151" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEj1e80X-A5hSxvu8RgA_FCL9r3_6hJcNPL1F3yz4DHThKq8iVvWIFIl6N-i8Uj-hTC2FRD0cNhOo0JcM3TtdU6xrjiloiTXNlK1VYazuA0xfhJizExmLlQYtQ0dwxyjRA3ApoA_dyhTXaO-a5mhmMJ5YDK3A4wWzNshZy7lX_eqDZwQ9g2mHSlOlco/s320/WhatsApp%20Image%202022-11-04%20at%2014.19.18%20(2).jpeg" width="320" /></a></span></div><span style="font-family: Quicksand; font-size: large;">Ada semboyan yang mengatakan bahwa bangsa yang besar adalah bangsa yang menghargai jasa para pahlawannya. Dalam makna yang mirip saya ungkapkan bahwa institusi yang (ingin) besar adalah institusi yang menghargai jasa para pendahulunya (baca: para pensiunan... 😊👌). </span><p></p><p><span style="font-family: Quicksand; font-size: large;"><br /></span></p><p><span style="font-family: Quicksand; font-size: large;"><i></i></span></p><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><span style="font-family: Quicksand; font-size: large;"><i><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgFVf9oGwpKK3uYi6xmZ_jxaV4iXxbX4fHUhc5n5vQrXBiCkF90FXyEX_bPqaKXCNPM7NckDJ9pRfkorjeyVlOFeTMBnDnMvQkK6U4E6h53E_fuxgONTx5MUY8b99ehJqzmwmaTTSYJlOI18hRATsSDZz7U3M-XmEAJTkAdcDbBBxRjHonPp8N4Enw/s1280/WhatsApp%20Image%202022-11-04%20at%2014.19.19.jpeg" imageanchor="1" style="clear: right; float: right; margin-bottom: 1em; margin-left: 1em;"><img border="0" data-original-height="605" data-original-width="1280" height="151" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgFVf9oGwpKK3uYi6xmZ_jxaV4iXxbX4fHUhc5n5vQrXBiCkF90FXyEX_bPqaKXCNPM7NckDJ9pRfkorjeyVlOFeTMBnDnMvQkK6U4E6h53E_fuxgONTx5MUY8b99ehJqzmwmaTTSYJlOI18hRATsSDZz7U3M-XmEAJTkAdcDbBBxRjHonPp8N4Enw/s320/WhatsApp%20Image%202022-11-04%20at%2014.19.19.jpeg" width="320" /></a></i></span></div><span style="font-family: Quicksand; font-size: large;"><i>By the way, </i>mengawali pekan pertama setelah libur lebaran, segenab personel kantor saya (BKPSDM Kabupaten Ngawi) berkunjung ke rumah para pensiunan. Anjangsana. Silaturahmi. Ada ajang temu kangen juga. 👋 Ada rasa haru dan bahagia melihat paras suka cita beliau-beliau yang sudah sepuh itu dikunjungi kami yang masih aktif sebagai pegawai. </span><p></p><p><span style="font-family: Quicksand; font-size: large;"><br /></span></p><p><span style="font-family: Quicksand; font-size: large;"></span></p><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><span style="font-family: Quicksand; font-size: large;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgGMxg1baYzZN6PWa-YToaNHPKbd4ORp1t7Ru6Cp7y4oOwc63nY7OEQQSFSPvFcpqcdIPNrH0DJiQNYem5NTuHfOgZA_Q3Dfh1uX6fBcDyrmOHWQ5-ouS47ycvA9difU1M-cBuf3EuOBeCiG1R-9XEkQ8AKPlnLsZEn5bwhoLmIZXdKY5aXJ24LPH0/s1152/WhatsApp%20Image%202022-11-04%20at%2014.19.18%20(1).jpeg" imageanchor="1" style="clear: left; float: left; margin-bottom: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="546" data-original-width="1152" height="152" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgGMxg1baYzZN6PWa-YToaNHPKbd4ORp1t7Ru6Cp7y4oOwc63nY7OEQQSFSPvFcpqcdIPNrH0DJiQNYem5NTuHfOgZA_Q3Dfh1uX6fBcDyrmOHWQ5-ouS47ycvA9difU1M-cBuf3EuOBeCiG1R-9XEkQ8AKPlnLsZEn5bwhoLmIZXdKY5aXJ24LPH0/s320/WhatsApp%20Image%202022-11-04%20at%2014.19.18%20(1).jpeg" width="320" /></a></span></div><span style="font-family: Quicksand; font-size: large;">Namun karena keterbatasan waktu, tidak semua para pensiunan dikunjungi. Mungkin dalam kesempatan yang lain bisa diagendakan.</span><p></p><p><span style="font-family: Quicksand; font-size: large;"><br /></span></p><p></p><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEh5xv7n0DAvifmLDATj4mhiC9AKEqDjjYNgrjlrG9cOpk5IMSjO4Wo84zC7h4-61_3ILwle6rC4IQbwuLCNbXK8XKQta_RFEzqq564eyHzfHiEXGQDxKdi23VJxU3yRLalsF3syoSR8qRd41YyrAe_NTLAkZ7CfM-TMDhuqhKXwEYNiDNDR0zgcHBI/s1599/WhatsApp%20Image%202022-11-04%20at%2014.19.18.jpeg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="758" data-original-width="1599" height="152" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEh5xv7n0DAvifmLDATj4mhiC9AKEqDjjYNgrjlrG9cOpk5IMSjO4Wo84zC7h4-61_3ILwle6rC4IQbwuLCNbXK8XKQta_RFEzqq564eyHzfHiEXGQDxKdi23VJxU3yRLalsF3syoSR8qRd41YyrAe_NTLAkZ7CfM-TMDhuqhKXwEYNiDNDR0zgcHBI/s320/WhatsApp%20Image%202022-11-04%20at%2014.19.18.jpeg" width="320" /></a></div><br /><span style="font-family: Quicksand; font-size: large;"><br /></span><p></p>wurianto saksomohttp://www.blogger.com/profile/12260403571563658126noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-9117651532359345771.post-57069056353277021642022-04-08T08:30:00.011+07:002022-11-08T08:30:05.895+07:00Penyerahan Keputusan Sanksi Disiplin<p><span style="font-family: Quicksand; font-size: large;"></span></p><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><span style="font-family: Quicksand; font-size: large;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEh7AhttlzqPP1G_99KqHfTEI73no3evXwWMETm_AFgJMQFwaWceXoIqOjtG9NgDb2wRhGxisg44PJtK-GpzO2cMHGNkvXVGtG_Mi5ulEWvWg-tamAVXXyWLJFvB0TqU7s7XO_2Cj6whxf0xsJixLUY53BwQoCggbCWISNG-x7boq8zYXM0OIyuEU08/s1280/WhatsApp%20Image%202022-11-06%20at%2021.25.13.jpeg" imageanchor="1" style="clear: left; display: inline !important; float: left; margin-bottom: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="606" data-original-width="1280" height="152" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEh7AhttlzqPP1G_99KqHfTEI73no3evXwWMETm_AFgJMQFwaWceXoIqOjtG9NgDb2wRhGxisg44PJtK-GpzO2cMHGNkvXVGtG_Mi5ulEWvWg-tamAVXXyWLJFvB0TqU7s7XO_2Cj6whxf0xsJixLUY53BwQoCggbCWISNG-x7boq8zYXM0OIyuEU08/s320/WhatsApp%20Image%202022-11-06%20at%2021.25.13.jpeg" width="320" /></a></span></div><span style="font-family: Quicksand; font-size: large;">Mendasar regulasi PP Nomor 94 Tahun 2021 (sebagai pengganti PP Nomor 53 Tahun 2010) bahwa setiap PNS yang melakukan pelanggaran disiplin, dikenakan hukuman disiplin (sanksi) dalam wujud Keputusan (SK). Peraturan pelaksana dari regulasi disiplin PNS tersebut diatur dalam Peraturan BKN Nomor 6 Tahun 2022.</span><p></p><p><span style="font-family: Quicksand; font-size: large;"><br /></span></p><p><span style="font-family: Quicksand; font-size: large;">Penyampaian SK hukuman disiplin dilakukan oleh pejabat yang berwenang menghukum atau pejabat lain yang ditunjuk. Pejabat tersebut memanggil secara tertulis PNS yang dijatuhi sanksi untuk hadir menerima SK. SK hukuman disiplin disampaikan secara tertutup oleh pejabat yang berwenang menghukum atau pejabat lain yang ditunjuk kepada PNS yang bersangkutan dan tembusannya disampaikan kepada pejabat lain yang terkait.</span></p><p><span style="font-family: Quicksand; font-size: large;"><br /></span></p><p><span style="font-family: Quicksand; font-size: large;">Penyampaian secara tertutup tersebut merupakan penyampaian SK yang hanya diketahui oleh PNS yang dijatuhi sanksi dan pejabat yang menyampaikan, serta pejabat lain yang terkait. Penyampaian SK dilakukan paling lambat 14 hari kerja sejak SK ditetapkan. Dalam hal PNS yang dijatuhi sanksi tidak hadir pada saat penyampaian SK, maka SK dikirim kepada yang bersangkutan. Pengiriman SK tersebut dilakukan paling lambat 3 hari kerja terhitung sejak tanggal penyampaian </span><span style="font-family: Quicksand; font-size: x-large;">SK.<span></span></span></p><a name='more'></a><p></p><p><span style="font-family: Quicksand; font-size: large;"><br /></span></p><p><span style="font-family: Quicksand; font-size: large;"></span></p><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><span style="font-family: Quicksand; font-size: large;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgJpnkR0B_mTRC9LYqtYjZGhX-irskW3ZUUmdRFsvBXilqAqedDL2LZN_KaniWxa7mhaoqGGy5rh_bInWoiEuljGHVgyFYfJBvFrIhsLuub4potodyeW5s0ARkwwD-pDyGZC5bwTf-O1EHPRzT-XUoY2AfL1lO9p5Hack8rkm9LIoQSuHf0LqhWF7o/s1280/WhatsApp%20Image%202022-11-06%20at%2021.24.06.jpeg" imageanchor="1" style="clear: right; float: right; margin-bottom: 1em; margin-left: 1em;"><img border="0" data-original-height="606" data-original-width="1280" height="152" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgJpnkR0B_mTRC9LYqtYjZGhX-irskW3ZUUmdRFsvBXilqAqedDL2LZN_KaniWxa7mhaoqGGy5rh_bInWoiEuljGHVgyFYfJBvFrIhsLuub4potodyeW5s0ARkwwD-pDyGZC5bwTf-O1EHPRzT-XUoY2AfL1lO9p5Hack8rkm9LIoQSuHf0LqhWF7o/s320/WhatsApp%20Image%202022-11-06%20at%2021.24.06.jpeg" width="320" /></a></span></div><span style="font-family: Quicksand; font-size: large;">SK Hukuman Disiplin berlaku pada hari kerja ke-15 sejak SK diterima. Dalam hal PNS yang dijatuhi sanksi tidak hadir pada saat penyampaian SK, keputusan Hukuman Disiplin berlaku pada hari kerja ke-15 terhitung sejak tanggal diterimanya SK yang dikirim ke alamat PNS yang bersangkutan.</span><p></p><p><span style="font-family: Quicksand; font-size: large;"><br /></span></p><p><span style="font-family: Quicksand; font-size: large;">Untuk ranah Pemkab Ngawi, proses pemeriksaan PNS yang diduga melanggar disiplin dilakukan oleh inspektorat. Bila dalam pemeriksaan terbukti bahwa PNS yang bersangkutan melanggar disiplin dan pejabat yang berwenang menghukum adalah bupati, maka BAP dan LHP yang dibuat oleh inspektorat disampaikan kepada bupati untuk dimintakan keputusan. Sedangkan proses pembuatan SK hukuman disiplin dilakukan oleh BKPSDM. Selanjutnya penyerahan SK dilakukan oleh BKPSDM dengan dihadiri oleh inspektorat dan pimpinan unit kerja PNS yang dikenai sanksi.</span></p><p><span style="font-family: Quicksand; font-size: large;"><br /></span></p><p><span style="font-family: Quicksand; font-size: large;">Kamis 7 April 2022, BKPSDM menyerahkan SK Bupati tentang hukuman disiplin tingkat sedang kepada seorang PNS di salah satu unit kerja. Acara dihadiri oleh perwakilan inspektorat dan pimpinan PNS tersebut. PNS yang disanksi tersebut hadir dan menerima keputusan, sehingga tidak ada upaya administratif (banding).</span></p>wurianto saksomohttp://www.blogger.com/profile/12260403571563658126noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-9117651532359345771.post-21563937090854302862022-04-02T11:14:00.029+07:002022-11-03T12:38:50.104+07:00Sosialisasi Tambahan Penghasilan Pegawai<p><span style="font-family: Quicksand; font-size: large;"></span></p><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><span style="font-family: Quicksand; font-size: large;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhTE9bNqq0iDB-eh1QbMCidmyBZSyQFXzExWm4tWqI8KyMY2DYjoGlijyUZPHWGoY8KFy04m9fahi6gpLUD9JppkgcvNufLE5YTXN5fnGEgcZ8MZRRxXgqZN_bu3RZrnqrDG_6xzIjvW2yriFzM5J6GDHYOdxRqj4VzVDlTkCnJ4_z788rVCe9YI54/s1152/sos%20tpp%201.jpeg" imageanchor="1" style="clear: left; float: left; margin-bottom: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="544" data-original-width="1152" height="151" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhTE9bNqq0iDB-eh1QbMCidmyBZSyQFXzExWm4tWqI8KyMY2DYjoGlijyUZPHWGoY8KFy04m9fahi6gpLUD9JppkgcvNufLE5YTXN5fnGEgcZ8MZRRxXgqZN_bu3RZrnqrDG_6xzIjvW2yriFzM5J6GDHYOdxRqj4VzVDlTkCnJ4_z788rVCe9YI54/s320/sos%20tpp%201.jpeg" width="320" /></a></span></div><span style="font-family: Quicksand; font-size: large;">Langit cerah membias cahaya, namun tanpa deburan ombak menari, pun tiada bidadari tak bersayap turun dari taksi. Dari ufuk timur mentari pagi beranjak meninggi. Seolah hendak menyapa tanah yang basah seusai rintik gerimis mengundang semalam. Sinar hangatnya menerpa wajah-wajah di muka bumi. Sesekali bentuk bulatnya terhalang rangkaian mega yang berarak terembus angin. Harmoni alam nan syahdu. Sementara itu sang waktu semakin berjalan, karena pagi mempersilakan ditinggal sedangkan siang telah sedia menanti. Sepenggal cerita pun dimulai, bersama lambaian rerumputan dan dedaunan di sekitar taman paseban bergoyang berpadu.</span><p></p><p><span style="font-family: Quicksand; font-size: large;"><br /></span></p><p><span style="font-family: Quicksand; font-size: large;">Awal bulan memang sedang bermula. Langkah-langkah riang pegawai tergambar dari paras wajahnya. Senyum dan tawa, senda dan gurau, cukuplah sudah tiada berduka. Hari itu bunyi gawai ‘kan menyampaikan kabar bila saldo rekening menambah amunisi. Hal yang patut disyukuri, persiapan menjelang ramadan, demikian sebagian ibu bergumam. Satu demi satu, bersendiri maupun berkoloni, siapa saja yang mendapatkan amanah tugas mendatangi tempat tujuan. Disambut senyum sumringah panitia yang menyodorkan daftar hadir, materi regulasi, dan sekotak kudapan khas lokal.</span></p><p><span style="font-family: Quicksand; font-size: large;"><br /></span></p><p><span style="font-family: Quicksand; font-size: large;">Hari itu, Jumat, pas tanggal perdana di bulan April 2022, BKPSDM Kabupaten Ngawi menyelenggarakan Sosialisasi Regulasi Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) di Gedung Kesenian, Jalan Teuku Umar Nomor 12 Ngawi. Tepat jam 9 pagi acara yang dihadiri oleh para Kepala Sub Bagian Umum dan Pengelola Kepegawaian seluruh Perangkat Daerah lingkup Pemerintah Kabupaten Ngawi dimulai. Total tidak kurang dari 90 peserta sudah menempati kursi di ruangan, yang lokasinya hanya selemparan bola bekel dari pendapa Wedya Graha. Meskipun masih menyisakan satu dua perwakilan yang tak kunjung tiba, panitia memutuskan agar kegiatan dimulakan. Karena separuh jam telah berlalu tanpa jeda melewati dari jadwal yang tertera di undangan.<span></span></span></p><a name='more'></a><p></p><p><span style="font-family: Quicksand; font-size: large;"><br /></span></p><p><span style="font-family: Quicksand; font-size: large;"></span></p><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><span style="font-family: Quicksand; font-size: large;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhvgKU1HBOk6umnGRPnr8wwiap8hDaCyMbox_F5qBSwP1kv8HlR2m8jnoHZFiVRd47ojXCtjZeYibyEEB8BlF5B_0TrGJz_-XzIYvnMxb75yMiRTlOvlOLXjnHYQqNpeedsUqXS9vj0yBn1LE3b5nH-t9YLjoXjHx1oEaiu1iuGAaw19HYARTchSE4/s1152/sos%20tpp%202.jpeg" imageanchor="1" style="clear: right; float: right; margin-bottom: 1em; margin-left: 1em;"><img border="0" data-original-height="544" data-original-width="1152" height="151" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhvgKU1HBOk6umnGRPnr8wwiap8hDaCyMbox_F5qBSwP1kv8HlR2m8jnoHZFiVRd47ojXCtjZeYibyEEB8BlF5B_0TrGJz_-XzIYvnMxb75yMiRTlOvlOLXjnHYQqNpeedsUqXS9vj0yBn1LE3b5nH-t9YLjoXjHx1oEaiu1iuGAaw19HYARTchSE4/s320/sos%20tpp%202.jpeg" width="320" /></a></span></div><span style="font-family: Quicksand; font-size: large;">Diawali oleh suara renyah rengginang Mbak ENDAH LIGAWATI sebagai pembawa acara yang kali ini bergelar Master of Ceremony, peserta secara khidmat menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya bersama. Sebagaimana lazimnya, dilanjut suara melankolis Ustadz JAHID KARIMULLAH, S.H., M.H. membawakan doa pengharapan supaya acara berjalan dengan lancar serta membawa kemanfaatan dan keberkahan bagi semua. Lalu, pak IDHAM KARIMA, S.H., M.Si. selaku Kepala BKPSDM Kabupaten Ngawi menyambut peserta dengan pidato pembukaan sekaligus bacaan basmalah pembuka acara.</span><p></p><p><span style="font-family: Quicksand; font-size: large;"><br /></span></p><p><span style="font-family: Quicksand; font-size: large;">Seusai tepuk tangan Ngawi Ramah membahana, rangkaian acara pun berlanjut. Dipandu oleh Sub Koordinator Bidang Kesejahteraan, Sdr. RIKA YULIANTO, S.A.B., M.Si., yang bertugas sebagai moderator, kedua narasumber internal BKPSDM telah bersiap di hadapan hadirin. Sdr. WURIANTO SAKSOMO, S.H., M.P.A. (Kepala Bidang Penilaian Kinerja Aparatur dan Penghargaan) dan Sdr. SAMSUL HADI, S.Sos., M.Eng. (Kepala Bidang Mutasi dan Promosi) saling melengkapi dan berkolaborasi menyuguhkan santapan materi berupa regulasi tambahan penghasilan pegawai serta berbagai hal dan tahap penting tentangnya.</span></p><p><span style="font-family: Quicksand; font-size: large;"><br /></span></p><p><span style="font-family: Quicksand; font-size: large;">Beberapa hal yang tersampaikan dalam sosialisasi adalah dasar hukum pemberian TPP kali ini adalah Peraturan Bupati Nomor 221 Tahun 2021, yang mana TPP diberikan berdasarkan prestasi kerja, kondisi kerja, kelangkaan profesi, beban kerja, dan pertimbangan objektif lainnya, yang bertujuan untuk mendorong peningkatan kinerja dalam rangka pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan dan kesejahteraan pegawai serta disiplin.</span></p><p><span style="font-family: Quicksand; font-size: large;"><br /></span></p><p><span style="font-family: Quicksand; font-size: large;"></span></p><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><span style="font-family: Quicksand; font-size: large;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEg4mnkDFJbKHKBUiPqc1qt3UoxDp-pBXpcDmJ11XcoN_CHrqH2s6dR8ueRBMliEMf0Wm20UQqgwL7lWgPBbgaIaznm_Mlam4gM0muyb-Q9b2E65oO5Str5BpP31P-3-QchwE2xK7GOizTZOYQxKq8UhcITN6Aj40mizEN4I5v0eqLxX578RotccZTQ/s1152/sos%20tpp%203.jpeg" imageanchor="1" style="clear: left; float: left; margin-bottom: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="544" data-original-width="1152" height="151" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEg4mnkDFJbKHKBUiPqc1qt3UoxDp-pBXpcDmJ11XcoN_CHrqH2s6dR8ueRBMliEMf0Wm20UQqgwL7lWgPBbgaIaznm_Mlam4gM0muyb-Q9b2E65oO5Str5BpP31P-3-QchwE2xK7GOizTZOYQxKq8UhcITN6Aj40mizEN4I5v0eqLxX578RotccZTQ/s320/sos%20tpp%203.jpeg" width="320" /></a></span></div><span style="font-family: Quicksand; font-size: large;">Ada beberapa hal baru dari regulasi TPP ini. Pertama, penambahan Perangkat Daerah penerima TPP berdasarkan kondisi kerja, dari semula 8 menjadi 10 Perangkat Daerah. Kedua, penambahan unsur penerima TPP, dari semula hanya PNS sekarang ditambah dengan PPPK. Ketiga, penambahan nominal besaran Basic TPP terutama bagi PNS yang memiliki Kelas Jabatan 1-9, yaitu PNS yang menduduki jabatan sebagai pelaksana, jabatan fungsional sampai dengan jenjang ahli muda, dan eselon 4 maupun sub koordinator. </span><p></p><p><span style="font-family: Quicksand; font-size: large;"><br /></span></p><p><span style="font-family: Quicksand; font-size: large;">Keempat, penambahan indikator perhitungan TPP dari semula 2 indikator yaitu nilai presensi (kehadiran) dan nilai kinerja, kali ini menjadi 3 indikator yaitu ditambah dengan indikator nilai realisasi anggaran. Ketiga indikator tersebut diatur dengan komposisi 25% dari nilai presensi, 65% dari nilai kinerja, dan 15% dari nilai realisasi anggaran.</span></p><p><span style="font-family: Quicksand; font-size: large;"><br /></span></p><p><span style="font-family: Quicksand; font-size: large;">Seusai pemaparan, acara dilanjut dengan diskusi. Silih berganti peserta menyampaikan pandangan dan pertanyaan, curhat dan pendapat, argumentasi dan aspirasi, yang semuanya direspon oleh para penyaji. Sesi bertambah menarik, namun siang semakin beranjak, sehingga acara mesti dituntaskan. Dan, seiring ucapan hamdalah bersama, purna sudah rangkaian acara. Tiada ubahnya dengan perjumpaan sebelumnya, selain memperoleh informasi dan wawasan, peserta juga mendapatkan kenang-kenangan berupa sertifikat yang diperoleh secara daring.</span></p><p><span style="font-family: Quicksand; font-size: large;"><br /></span></p><p><span style="font-family: Quicksand; font-size: large;">Sepercik harap kegiatan serupa bisa terselenggara di tempat tak lazimnya untuk memberikan suasana istimewa bagi peserta yang selama ini bergelut dengan romansa kepegawaian di dalam kantor. Namun apalah daya, anggaran yang tersedia tak memungkinkan. Tidaklah mengapa. Penyelenggaraan di area kantor pun tak mengurangi kualitas acara.</span></p><p><span style="font-family: Quicksand; font-size: large;"><br /></span></p><p><span style="font-family: Quicksand; font-size: large;">Akhirul kalam, terima kasih tak terhingga kami persembahkan kepada segenab pihak yang menghaturkan doa, menyediakan tenaga, dan mengupayakan kerja sama atas berjalannya kegiatan. Bagi yang berkenan, materi sosialisasi ini dapat diunduh melalui tautan dengan alamat: <a href="http://bit.ly/Layanan-Pustaka" target="_blank">http://bit.ly/Layanan-Pustaka</a>. Semoga bermanfaat, kali ini atau kelak di kemudian hari. Demikian dan sekian. </span></p><div><br /></div>wurianto saksomohttp://www.blogger.com/profile/12260403571563658126noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-9117651532359345771.post-25681451912245382142022-03-29T10:30:00.028+07:002022-11-04T13:32:40.800+07:00Dari Negeri Ramah ke Kota Harmoni<p></p><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjKYcA4ig6Z_IzQgTIYhxlv0B0hbWujMV_aCgCg_b86CqHLgC2-B9gwnfIX327QNAtR0MmiE4CO8Q1A0_yIN-c6VU0dwD26HwETr-qOBinNvnZlxxVcMhb0k1QWxFv_dcNv23XVWIZxux-gDWtOIhGtcgGYBJkXd1dvldv0zgVEX9jIPfmzhRhswr4/s1600/salatiga1.jpeg" style="clear: left; float: left; margin-bottom: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="1200" data-original-width="1600" height="240" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjKYcA4ig6Z_IzQgTIYhxlv0B0hbWujMV_aCgCg_b86CqHLgC2-B9gwnfIX327QNAtR0MmiE4CO8Q1A0_yIN-c6VU0dwD26HwETr-qOBinNvnZlxxVcMhb0k1QWxFv_dcNv23XVWIZxux-gDWtOIhGtcgGYBJkXd1dvldv0zgVEX9jIPfmzhRhswr4/s320/salatiga1.jpeg" width="320" /></a></div><span style="font-family: Quicksand; font-size: large;">Pada hari Senin, 28 Maret 2022, BKPSDM Kabupaten Ngawi mengadakan kunjungan kerja dalam rangka studi tiru layanan kepegawaian ke BKPSDM Kota Salatiga. Di kota sejuk nan mempesona yang terkenal dengan julukan “City of Harmony” ini rombongan diterima langsung oleh Kepala BKPSDM (Bapak Ir. Musta'in, M.Si.), yang didampingi oleh Sekretaris (Ibu Bakti Harjanti, S.Sos.), Kepala Bidang Pembinaan dan Mutasi (Bapak Celso Edgar NS, A.P.), Kepala Bidang Pengembangan (Bapak Sulistiyono, S.I.P., M.M.), Sub Koordinator, Analis SDM Aparatur, dan Pranata Komputer. </span><p></p><p><span style="font-family: Quicksand; font-size: large;"><br /></span></p><p><span style="font-family: Quicksand; font-size: large;">Acara dilaksanakan di Aula Damarjati BKPSDM Kota Salatiga, Jalan Pemuda Nomor 2 Kota Salatiga, Provinsi Jawa Tengah. Setelah ramah tamah, perkenalan, dan pembukaan, acara dilanjutkan dengan paparan/presentasi, demo aplikasi, dan diskusi layanan kepegawaian. Tema diskusi adalah tentang tambahan penghasilan pegawai (TPP), pelaksanaan e-Kinerja, layanan cuti, dan sistem informasi kepegawaian.<span></span></span></p><a name='more'></a><p></p><p><span style="font-family: Quicksand; font-size: large;"></span></p><p><span style="font-family: Quicksand; font-size: large;"><br /></span></p><p><span style="font-family: Quicksand; font-size: large;"></span></p><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><span style="font-family: Quicksand; font-size: large;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEg9V9a4ikFylQsULjBArUd5a11HC-UiFKJ2z1GqorCI6Bs4nk6RzPLpXrDoY7Vb-Uu9wSTk1tOvYjVA7Bvn1WqpHn9z9DFqc08OSQiSRSiZNsVsCCAFkC2MZt-1iO9iEInlhAYZ8VE2KHXB_go8FAwPc_YUb8og4r_6wOyr-U7Tx6JVE4-j0UD_b8w/s1600/salatiga2.jpeg" style="clear: right; float: right; margin-bottom: 1em; margin-left: 1em;"><img border="0" data-original-height="900" data-original-width="1600" height="180" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEg9V9a4ikFylQsULjBArUd5a11HC-UiFKJ2z1GqorCI6Bs4nk6RzPLpXrDoY7Vb-Uu9wSTk1tOvYjVA7Bvn1WqpHn9z9DFqc08OSQiSRSiZNsVsCCAFkC2MZt-1iO9iEInlhAYZ8VE2KHXB_go8FAwPc_YUb8og4r_6wOyr-U7Tx6JVE4-j0UD_b8w/s320/salatiga2.jpeg" width="320" /></a></span></div><span style="font-family: Quicksand; font-size: large;">Pemerintah Kota Salatiga telah memberikan TPP kepada ASN dengan dasar hukum berupa Peraturan Walikota Nomor 133 Tahun 2021 tentang Tambahan Penghasilan terhadap ASN di Lingkungan Pemda, Keputusan Walikota Nomor 840/31/2022 tentang Basic Besaran TPP ASN, dan SE Walikota Nomor 800/498/503 tentang Teknis Pelaksanaan Pemberian TPP ASN di Lingkungan Pemerintah Kota Salatiga. TPP diberikan berdasarkan prestasi kerja, kondisi kerja, kelangkaan profesi, beban kerja, dan pertimbangan objektif lainnya.</span><p></p><p><span style="font-family: Quicksand; font-size: large;"><br /></span></p><p><span style="font-family: Quicksand; font-size: large;">Terkait dengan sistem informasi kepegawaian dan dalam rangka mempermudah layanan kepegawaian, BKPSDM Kota Salatiga telah menyediakan berbagai aplikasi yang telah terintegrasi. Aplikasi tersebut antara lain SIMPEG (Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian), SICUTE (Aplikasi Cuti Online), aplikasi e-Kinerja, e-TPP (aplikasi Tambahan Penghasilan Pegawai), e-KGB (aplikasi Pengusulan Kenaikan Gaji Berkala), aplikasi Remunerasi RSUD PNS, aplikasi Remunerasi RSUD non PNS, aplikasi Tunjangan Profesi Guru, aplikasi Tambahan Penghasilan TPP Beban Kerja, dan Kenaikan Pangkat Online. Seluruh sistem aplikasi tersebut dibuat dan dikelola secara mandiri oleh BKPSDM melalui Pranata Komputer tanpa melibatkan pihak ketiga. Sebagai gambaran, Pemerintah Kota Salatiga memiliki 90 (sembilan puluh) PNS yang bertugas sebagai Pranata Komputer yang 3 (tiga) di antaranya bertugas di BKPSDM.</span></p><p><span style="font-family: Quicksand; font-size: large;"><br /></span></p><p><span style="font-family: Quicksand; font-size: large;">Atas berbagai layanan kepegawaian tersebut BKPSDM Kota Salatiga mendapatkan beberapa penghargaan baik dari BKN, BKN Kanreg I Yogyakarta, maupun Walikota yaitu:</span></p><p></p><ul style="text-align: left;"><li><span style="font-family: Quicksand; font-size: large;">Terbaik I dalam Implementasi Rekrutmen ASN Berbasis Teknologi Informasi Pemerintah Kabupaten/Kota;</span></li><li><span style="font-family: Quicksand; font-size: large;">Instansi Pengelola Manajemen Kepegawaian Terbaik;</span></li><li><span style="font-family: Quicksand; font-size: large;">Predikat ZERO TMS dan BTL dalam Pengurusan Kenaikan Pangkat selama 5 periode berturut-turut;</span></li><li><span style="font-family: Quicksand; font-size: large;">Pilot Project Implementasi Aplikasi SEMAR (Sistem Elektronik Manajemen ASN ter-Rekonsiliasi);</span></li><li><span style="font-family: Quicksand; font-size: large;">Pengelolaan Terbaik dalam Layanan Mutasi Kepegawaian.</span></li></ul><p></p><p><span style="font-family: Quicksand; font-size: large;"><br /></span></p><p><span style="font-family: Quicksand; font-size: large;"></span></p><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><span style="font-family: Quicksand; font-size: large;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEh_BRkiw18rSH_UEAZUs57zvIO0jfrKivfR0Lpr_AsgTrMRjt20UuABAsAMmtc85mgf9HD6a4EX1LCd7TloQvRfIop2iX2RjeXOp-DQCRtnZ8R5F7fkQN7WOp9OwbqKJ25Og6S7OohXg8RqnGgOrDcptJ81NQgo9fSubu300CQNveLfTdxiXsR1dZo/s1280/salatiga3.jpeg" style="clear: left; float: left; margin-bottom: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="577" data-original-width="1280" height="144" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEh_BRkiw18rSH_UEAZUs57zvIO0jfrKivfR0Lpr_AsgTrMRjt20UuABAsAMmtc85mgf9HD6a4EX1LCd7TloQvRfIop2iX2RjeXOp-DQCRtnZ8R5F7fkQN7WOp9OwbqKJ25Og6S7OohXg8RqnGgOrDcptJ81NQgo9fSubu300CQNveLfTdxiXsR1dZo/s320/salatiga3.jpeg" width="320" /></a></span></div><span style="font-family: Quicksand; font-size: large;">Acara diakhiri dengan serah terima kenang-kenangan dari BKPSDM Kabupaten Ngawi berupa plakat miniatur Benteng Van den Bosch (sebagai salah satu obyek wisata di “Negeri Ngawi Ramah”) yang saya wakili selaku Kepala Bidang Penilaian Kinerja Aparatur dan Penghargaan kepada Kepala BKPSDM Kota Salatiga, yang dilanjutkan dengan foto bersama.</span><p></p><p><span style="font-family: Quicksand; font-size: large;"><br /></span></p><p><span style="font-family: Quicksand; font-size: large;">Akhirul kalam, terima kasih yang tulus kami persembahkan kepada tuan rumah yang telah menyambut dengan hangat dan bersahabat.</span></p>wurianto saksomohttp://www.blogger.com/profile/12260403571563658126noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-9117651532359345771.post-14961872772768840822022-03-17T13:02:00.003+07:002022-11-04T13:55:37.488+07:00Desk Sistem Merit<p><span style="font-family: Quicksand; font-size: large;"></span></p><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgGYXNNsyeX-5G3JNKreUuK1CvEaN9CpNNF0mJyr_9IcfOy2BQnpDcBaVY9xMtRouYQ6YiiOh0F9ixvAEHbSvh6WVS6fvGU-tKdQy_-c7ZicYKw7BtwrVcemPThjb-cL02tfiytDlcLNgV4PePeuYZizVxoUM8Yn7I_MSaWFcd_bmVJPwQejelAWm8/s1599/desk%20merit%201.jpeg" style="clear: left; display: inline !important; float: left; font-family: Quicksand; font-size: x-large; margin-bottom: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="899" data-original-width="1599" height="180" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgGYXNNsyeX-5G3JNKreUuK1CvEaN9CpNNF0mJyr_9IcfOy2BQnpDcBaVY9xMtRouYQ6YiiOh0F9ixvAEHbSvh6WVS6fvGU-tKdQy_-c7ZicYKw7BtwrVcemPThjb-cL02tfiytDlcLNgV4PePeuYZizVxoUM8Yn7I_MSaWFcd_bmVJPwQejelAWm8/s320/desk%20merit%201.jpeg" width="320" /></a></div><span style="font-family: Quicksand; font-size: large;">Pada tanggal 16 Maret 2022 saya sebagai Kabid PKAP mendapat disposisi dari Kepala BKPSDM untuk menghadiri Undangan Desk Penilaian Sistem Merit Tahun 2022 yang diselenggarakan oleh Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Timur. Pejabat eselon 3 yang lain di kantor pada hari itu sepertinya tidak ada di tempat semua, sehingga mau tak mau saya yang diperintahkan hadir, meskipun di luar tugas saya. Saya didampingi oleh Pak Mardianto (Kepala Sub Bagian Umum) dan Pak Nurdjali (Analis Penegak Integritas dan Disiplin SDM Aparatur).</span><p></p><p><span style="font-family: Quicksand; font-size: large;"><br /></span></p><p><span style="font-family: Quicksand; font-size: large;">Acara dilaksanakan pada Jumat, 18 Maret 2022 di Grand Mercure Hotel, Jalan Ahmad Yani Nomor 71, Margorejo, Surabaya, Provinsi Jawa Timur dengan narasumber Bapak Mugi Syahriadi (Asisten KASN Pengawasan Bidang Penerapan Sistem Merit Wilayah I). Hari itu juga kami berangkat menuju lokasi. Karena mobil dinas terpakai semua, akhirnya kendaraan pribadi pun digunakan. Estimasi waktu Ngawi-Surabaya lewat tol sekitar 2,5 jam. Beberapa saat sebelum acara dibuka, kami sudah tiba di lokasi. Ternyata BKD Provinsi mengundang sebagian besar BKPSDM se-Jawa Timur.</span></p><p><span style="font-family: Quicksand; font-size: large;"><br /></span></p><p><span style="font-family: Quicksand; font-size: large;">Mengenai sistem merit sebagai topik utama dalam acara tersebut, ada 8 aspek dalam penilaiannya, yaitu perencanaan kebutuhan, pengadaan, pengembangan karir, promosi dan mutasi, manajemen kinerja, penggajian, penghargaan, dan disiplin, perlindungan dan pelayanan, dan sistem informasi. Masing-masing aspek dalam penilaian sistem merit memiliki indikator yang keseluruhannya terdapat 37 indikator. Untuk mendapatkan penilaian sistem merit, dokumen terkait diunggah pada aplikasi sipinter yang selanjutnya diverifikasi oleh KASN.<span></span></span></p><a name='more'></a><p></p><p><span style="font-family: Quicksand; font-size: large;"><br /></span></p><p><span style="font-family: Quicksand; font-size: large;"></span></p><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><span style="font-family: Quicksand; font-size: large;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiioIs_wtq1MKCmTO9EmUMxfS7Io-6f9URBkPqZmvu4cPR3UbDk2cF6eEcaLy6h9qm_klzxzvIfK1Gr9ubJ0vV_snLN69NJADeVF48Ch9rYb_NWqt8BZhlS9re8O4jun8uDGd2dIKEvBCgMIDJDQABEzzuAvXA1iJVAX5ydM5rkgH_9luK2BjN0Mjo/s1600/desk%20merit%202.jpeg" style="clear: right; float: right; margin-bottom: 1em; margin-left: 1em;"><img border="0" data-original-height="902" data-original-width="1600" height="180" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiioIs_wtq1MKCmTO9EmUMxfS7Io-6f9URBkPqZmvu4cPR3UbDk2cF6eEcaLy6h9qm_klzxzvIfK1Gr9ubJ0vV_snLN69NJADeVF48Ch9rYb_NWqt8BZhlS9re8O4jun8uDGd2dIKEvBCgMIDJDQABEzzuAvXA1iJVAX5ydM5rkgH_9luK2BjN0Mjo/s320/desk%20merit%202.jpeg" width="320" /></a></span></div><span style="font-family: Quicksand; font-size: large;">Berdasarkan data penilaian sistem merit hingga tahun 2021, baru 347 Instansi se-Indonesia yang selesai melakukan penilaian dengan mayoritas capaian predikat “kurang” dan “baik”, dengan rincian 46 instansi kategori sangat baik, 106 instansi kategori baik, 27 instansi kategori kurang, dan 168 instansi kategori buruk.</span><p></p><p><span style="font-family: Quicksand; font-size: large;"><br /></span></p><p><span style="font-family: Quicksand; font-size: large;"></span></p><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><span style="font-family: Quicksand; font-size: large;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEi9wbT1UXLurt3pLtcjknaZmHr0Ok-aim-PkupF8Gk6hl4DJdzY5JeKmqoXKQt9bew1ht621uFOXPSA1Ht2anyei2fgVLrqa4_s4Z2LyXVJmqe1NUkqXJKN_31dkclnc_26ODvjCUtDOPuln5FzmGgyUqPnjEaSDyHfwLafC1OHv7n7D6XJc7WarZE/s1599/desk%20merit%203.jpeg" style="clear: left; float: left; margin-bottom: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="722" data-original-width="1599" height="144" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEi9wbT1UXLurt3pLtcjknaZmHr0Ok-aim-PkupF8Gk6hl4DJdzY5JeKmqoXKQt9bew1ht621uFOXPSA1Ht2anyei2fgVLrqa4_s4Z2LyXVJmqe1NUkqXJKN_31dkclnc_26ODvjCUtDOPuln5FzmGgyUqPnjEaSDyHfwLafC1OHv7n7D6XJc7WarZE/s320/desk%20merit%203.jpeg" width="320" /></a></span></div><span style="font-family: Quicksand; font-size: large;">Penilaian sistem merit pada Pemerintah se-Provinsi Jawa Timur sampai dengan tahun 2022 (sampai dengan acara tersebut) didapatkan data sebagai berikut: </span><p></p><p></p><ul style="text-align: left;"><li><span style="font-family: Quicksand; font-size: large;">1 instansi kategori sangat baik (Pemprov Jatim);</span></li><li><span style="font-family: Quicksand; font-size: large;">8 instansi kategori baik (Kab Sidoarjo, Kota Mojokerto, Kota Surabaya, Kota Probolinggo, Kab Mojokerto, Kab Jombang, Kab Malang, Kota Malang);</span></li><li><span style="font-family: Quicksand; font-size: large;">13 instansi kategori kurang (Kota Blitar, Kab Lamongan, Kab Trenggalek, Kota Batu, Kab Ngawi, Kota Kediri, Kab Sumenep, Kota Pasuruan, Kab Banyuwangi, Kab Bojonegero, Kab Tuban, Kota Madiun, Kab Probolinggo);</span></li><li><span style="font-family: Quicksand; font-size: large;">13 instansi kategori buruk (Kab Gresik, Kab Lumajang, Kab Madiun, Kab Tulungagung, Kab Bondowoso, Kab Magetan, Kab Blitar, Kab Kediri, Kab Ponorogo, Kab Sampang, Kab Bangkalan, Kab Pacitan, Kab Pasuruan); dan </span></li><li><span style="font-family: Quicksand; font-size: large;">4 instansi belum melakukan penilaian (Kab Pamekasan, Kab Situbondo, Kab Jember, Kab Nganjuk).</span></li></ul><p></p><p><span style="font-family: Quicksand; font-size: large;"><br /></span></p><p><span style="font-family: Quicksand; font-size: large;">Dari 37 indikator penilaian sistem merit, ada PR besar di instansi saya di antaranya tentang <i>talent pool</i>, rencana suksesi, analisis kesenjangan kualifikasi dan kompetensi, peningkatan kompetensi melalui praktik kerja atau pertukaran pegawai, dan peningkatan kompetensi melalui <i>coaching </i>dan <i>mentoring</i>.</span></p><p><span style="font-family: Quicksand; font-size: large;"><br /></span></p><p><span style="font-family: Quicksand; font-size: large;">Semoga di masa depan menjadi baik.</span></p><div><br /></div>wurianto saksomohttp://www.blogger.com/profile/12260403571563658126noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-9117651532359345771.post-31509797519894559482022-03-11T15:55:00.025+07:002022-11-05T22:07:04.577+07:00Sosialisasi Kode Etik<p><span style="font-size: large;"><span style="font-family: Quicksand;"></span></span></p><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><span style="font-size: large;"><span style="font-family: Quicksand;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiNzq6Rc_w6F9SM63_QJE6jfOVDhvo5QLVnOyF7kL6s5B1Uztqm5EeP2NMadRXcnLUBX3Ika34GKy9oPd38MYfEtOxKlWrSNi1B5eP9V7Vv5s7Ahdaqe_fVhH7knvMPIPmSrHbvbnjLddwzpQzsoIxH3vP2avwjkD1Lg5gQ7Jt8Iyd8fkvdKl3vEcY/s1152/kode%20etik%201.jpeg" imageanchor="1" style="clear: left; float: left; margin-bottom: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="544" data-original-width="1152" height="151" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiNzq6Rc_w6F9SM63_QJE6jfOVDhvo5QLVnOyF7kL6s5B1Uztqm5EeP2NMadRXcnLUBX3Ika34GKy9oPd38MYfEtOxKlWrSNi1B5eP9V7Vv5s7Ahdaqe_fVhH7knvMPIPmSrHbvbnjLddwzpQzsoIxH3vP2avwjkD1Lg5gQ7Jt8Iyd8fkvdKl3vEcY/s320/kode%20etik%201.jpeg" width="320" /></a></span></span></div><span style="font-size: large;"><span style="font-family: Quicksand;">Kode Etik Pegawai Negeri Sipil adalah pedoman sikap, tingkah laku, dan perbuatan </span><span style="font-family: Quicksand;">Pegawai Negeri Sipil di dalam melaksanakan tugasnya dan pergaulan hidup sehari-hari. Pemerintah telah menetapkan regulasi tentang kode etik PNS yaitu PP Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil. </span></span><p></p><p><span style="font-family: Quicksand; font-size: large;"><br /></span></p><p><span style="font-family: Quicksand; font-size: large;">Pembinaan jiwa korps PNS bertujuan untuk:</span></p><p></p><ul style="text-align: left;"><li><span style="font-size: large;"><span style="font-family: Quicksand;">Membina karakter/watak, m</span><span style="font-family: Quicksand;">emelihara rasa persatuan dan kesatuan secara </span><span style="font-family: Quicksand;">kekeluargaan guna mewujudkan kerja sama dan semangat pengabdian kepada </span><span style="font-family: Quicksand;">masyarakat serta meningkatkan kemampuan, dan keteladanan PNS</span></span></li><li><span style="font-family: Quicksand; font-size: large;">Mendorong etos kerja PNS untuk mewujudkan PNS yang bermutu tinggi dan sadar akan tanggung jawabnya sebagai unsur aparatur negara, dan abdi masyarakat</span></li><li><span style="font-size: large;"><span style="font-family: Quicksand;">Menumbuhkan dan meningkatkan semangat, kesadaran, dan wawasan kebangsaan </span><span style="font-family: Quicksand;">PNS sehingga dapat menjaga persatuan dan kesatuan bangsa dalam NKRI.</span></span></li></ul><p></p><p><span style="font-family: Quicksand; font-size: large;"><br /></span></p><p><span style="font-family: Quicksand; font-size: large;">Nilai-nilai Dasar yang harus dijunjung tinggi oleh PNS meliputi ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, kesetiaan dan ketaatan kepada Pancasila dan UUD 1945, semangat nasionalisme, mengutamakan kepentingan negara di atas kepentingan pribadi atau golongan, ketaatan terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan, penghormatan terhadap hak asasi manusia, tidak diskriminatif, profesionalisme, netralitas, dan bermoral tinggi, semangat jiwa korps.<span></span></span></p><a name='more'></a><p></p><p><span style="font-family: Quicksand; font-size: large;"><br /></span></p><p><span style="font-family: Quicksand; font-size: large;"></span></p><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><span style="font-family: Quicksand; font-size: large;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjwU5BVckz18ni2AcxpTGvUVGengEq3r63oq_K9ClsorpaITXHb5FANdIfCAcFRYa2KyybFbN7ET7-DAAkU47yW4j4gmwEvOd03XGFngmGTjE6r3pU2hC7JMo95NHhkvC95bbNUmy_mdtMhOyBil9zK2SgWDGBQrFpvbhKuH3_-us5kvnXw-RbhgIE/s1151/kode%20etik%202.jpeg" imageanchor="1" style="clear: right; float: right; margin-bottom: 1em; margin-left: 1em;"><img border="0" data-original-height="544" data-original-width="1151" height="151" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjwU5BVckz18ni2AcxpTGvUVGengEq3r63oq_K9ClsorpaITXHb5FANdIfCAcFRYa2KyybFbN7ET7-DAAkU47yW4j4gmwEvOd03XGFngmGTjE6r3pU2hC7JMo95NHhkvC95bbNUmy_mdtMhOyBil9zK2SgWDGBQrFpvbhKuH3_-us5kvnXw-RbhgIE/s320/kode%20etik%202.jpeg" width="320" /></a></span></div><span style="font-family: Quicksand; font-size: large;">Dalam pelaksanaan tugas kedinasan dan kehidupan sehari-hari setiap PNS wajib bersikap dan berpedoman pada etika dalam bernegara, dalam penyelenggaraan pemerintahan, dalam berorganisasi, dalam bermasyarakat, serta terhadap diri sendiri dan sesama PNS. </span><p></p><p><span style="font-family: Quicksand; font-size: large;"><br /></span></p><p><span style="font-family: Quicksand; font-size: large;"></span></p><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><span style="font-family: Quicksand; font-size: large;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEi0TrIqXlASc3n2rxAiO5lgw-kZUDCmftWT-bGtq0ql26Jj7hGAtysfZ5Gij1-V7BB1g9Ct8ZnHejdHVaZNUL83n-bZptdUHVfd02D3hP2Efx3BKVKuw2RmnBfjBwkMCvJKVdvKW5rp75qUvrDDugfb53byNIigVgXKyhyuajlAN7LBWHSzfX57WY8/s1152/kode%20etik%203.jpeg" imageanchor="1" style="clear: left; float: left; margin-bottom: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="544" data-original-width="1152" height="151" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEi0TrIqXlASc3n2rxAiO5lgw-kZUDCmftWT-bGtq0ql26Jj7hGAtysfZ5Gij1-V7BB1g9Ct8ZnHejdHVaZNUL83n-bZptdUHVfd02D3hP2Efx3BKVKuw2RmnBfjBwkMCvJKVdvKW5rp75qUvrDDugfb53byNIigVgXKyhyuajlAN7LBWHSzfX57WY8/s320/kode%20etik%203.jpeg" width="320" /></a></span></div><span style="font-family: Quicksand; font-size: large;">Mendasar Peraturan Pemerintah itu, Bupati Ngawi menetapkan Peraturan Bupati Nomor 29.A Tahun 2018 tentang Kode Etik PNS di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Ngawi. Sehubungan hal tersebut kantor saya mengadakan Sosialisasi Kode Etik PNS pada Kamis 10 Maret 2022 di Aula Inspektorat dengan mengundang para Pengelola Kepegawaian Kelurahan, Puskesmas, dan Korwil Dikbud sebagai peserta.</span><p></p>wurianto saksomohttp://www.blogger.com/profile/12260403571563658126noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-9117651532359345771.post-1055359605191783422022-02-21T14:05:00.001+07:002022-11-04T14:11:56.960+07:00Sosialisasi SKP Badan Keuangan<span style="font-family: Quicksand; font-size: large;"><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgM-yZiOzhqN5IhrvFP4059z0uck-puGt4PINDwUYl8NXvb_-8n8O86a1F4DsrOnWszVvnO9eNFL54ICGDKi8wj0jQ3pCQmYLzPuOLZDhGadNpi8pNdbowykYCDvTAirwove5nw85v06yWqn8sfjdLGvDOwfFeuDjYkufUuk4pMNqHuhDIqeK7AFmo/s1599/sos%20skp%20bakeu.jpeg" imageanchor="1" style="clear: left; float: left; margin-bottom: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="899" data-original-width="1599" height="180" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgM-yZiOzhqN5IhrvFP4059z0uck-puGt4PINDwUYl8NXvb_-8n8O86a1F4DsrOnWszVvnO9eNFL54ICGDKi8wj0jQ3pCQmYLzPuOLZDhGadNpi8pNdbowykYCDvTAirwove5nw85v06yWqn8sfjdLGvDOwfFeuDjYkufUuk4pMNqHuhDIqeK7AFmo/s320/sos%20skp%20bakeu.jpeg" width="320" /></a></div>Senin 21 Februari 2022 saya diminta menjadi narasumber Sosialisasi Penyusunan Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) bagi PNS lingkup Bakeu (Badan Keuangan) Kabupaten Ngawi. Kurang lebih jam 9 pagi acara yang diadakan di Aula Inspektorat tersebut dimulai. Acara dibuka dan dipandu oleh Sekretaris Bakeu (Pak Agus Sutopo). Peserta ada sekitar 40 orang. Tidak semua pegawai di Bakeu ikut, hanya perwakilan beberapa orang per bidang/sekretariat. </span><div><span style="font-family: Quicksand; font-size: large;"><br /></span></div><div><span style="font-family: Quicksand; font-size: large;">Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat... 🙏🙏</span></div>wurianto saksomohttp://www.blogger.com/profile/12260403571563658126noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-9117651532359345771.post-67737985832190879962022-02-20T21:42:00.015+07:002022-11-08T08:26:36.442+07:00Bimbingan Teknis Penilaian Kinerja Sekretariat Daerah<p><span style="font-family: Quicksand; font-size: large;"></span></p><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><span style="font-family: Quicksand; font-size: large;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEijsEvzMgnh6Pw2u7LRhd7JbIU5hlRdP81PbZf7Xvb0se7nv7escDnTCAH36t9z6PeEkCctteplfPwS_LvRn3CWrOGPv7M2qsoAqKij8J2TyK6EFvdKNm-A-DNYqUvztH9UkUI9bFH_pUo6niQqr2lQVcO9AYUf175Ue7QYo0rvtWjRfVZ4lnYyj8k/s1280/WhatsApp%20Image%202022-11-06%20at%2021.13.49.jpeg" imageanchor="1" style="clear: left; float: left; margin-bottom: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="853" data-original-width="1280" height="213" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEijsEvzMgnh6Pw2u7LRhd7JbIU5hlRdP81PbZf7Xvb0se7nv7escDnTCAH36t9z6PeEkCctteplfPwS_LvRn3CWrOGPv7M2qsoAqKij8J2TyK6EFvdKNm-A-DNYqUvztH9UkUI9bFH_pUo6niQqr2lQVcO9AYUf175Ue7QYo0rvtWjRfVZ4lnYyj8k/s320/WhatsApp%20Image%202022-11-06%20at%2021.13.49.jpeg" width="320" /></a></span></div><span style="font-family: Quicksand; font-size: large;">Salah satu pertimbangan pembentukan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2O14 tentang Aparatur Sipil Negara (UU ASN) adalah untuk mewujudkan aparatur sipil negara yang profesional, kompeten, dan kompetitif sebagai bagian dari reformasi birokrasi. ASN sebagai profesi yang memiliki kewajiban mengelola dan mengembangkan dirinya dan wajib mempertanggungjawabkan kinerjanya dan menerapkan prinsip merit dalam pelaksanaan manajemen ASN. Berdasarkan pemikiran tersebut, UU ASN mengatur mengenai penilaian kinerja yang bertujuan untuk menjamin objektivitas pembinaan PNS yang didasarkan sistem prestasi dan sistem karier.</span><p></p><p><span style="font-family: Quicksand; font-size: large;"><br /></span></p><p><span style="font-family: Quicksand; font-size: large;"></span></p><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><span style="font-family: Quicksand; font-size: large;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhKSIMdW0Sh484qCE25r0YxWW_YPb5BipuGvrc0E3AFrujXFyu3M-4WZlsqMEqiS8wTetTcGcl6l4URBGTQUp7jbmACPnWFWsDNiJUBeWWnH4Hl_SSLuIFonBrHzIamP-4M6vEBU_BiL0k0vC2eNwg-XuJvO-PGw9avd6Bcr5J_eH_VC1JYjEqzngk/s1280/WhatsApp%20Image%202022-11-06%20at%2021.13.49%20(1).jpeg" imageanchor="1" style="clear: right; float: right; margin-bottom: 1em; margin-left: 1em;"><img border="0" data-original-height="853" data-original-width="1280" height="213" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhKSIMdW0Sh484qCE25r0YxWW_YPb5BipuGvrc0E3AFrujXFyu3M-4WZlsqMEqiS8wTetTcGcl6l4URBGTQUp7jbmACPnWFWsDNiJUBeWWnH4Hl_SSLuIFonBrHzIamP-4M6vEBU_BiL0k0vC2eNwg-XuJvO-PGw9avd6Bcr5J_eH_VC1JYjEqzngk/s320/WhatsApp%20Image%202022-11-06%20at%2021.13.49%20(1).jpeg" width="320" /></a></span></div><span style="font-family: Quicksand; font-size: large;">UU ASN juga mengamanatkan agar penilaian kinerja PNS dilakukan secara objektif, terukur, akuntabel, partisipatif, dan transparan. Pengaturan mengenai penilaian kinerja PNS UU ASN, perlu diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 78. Amanat tersebut telah terwujud dengan lahirnya PP Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil.</span><p></p><p><span style="font-family: Quicksand; font-size: large;"><br /></span></p><p><span style="font-family: Quicksand; font-size: large;"></span></p><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><span style="font-family: Quicksand; font-size: large;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgzhtrYkjBidOr9kWBa-u7iy488eZ5E-4X1AV4LvmA4iy1htaZhg1XGM4vdJ54zyUKht77fHuvwAxQftbVZAJYzr63kszErCVaoMskHsWLw_JADDEbQBelFq2jc7FoRK6WOqwfE8o6PhDTFFymbxe2dLBU7Uycitdvzj-bacaFIOJ04idaT6iFqZ_c/s1280/WhatsApp%20Image%202022-11-06%20at%2021.13.48.jpeg" imageanchor="1" style="clear: left; float: left; margin-bottom: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="853" data-original-width="1280" height="213" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgzhtrYkjBidOr9kWBa-u7iy488eZ5E-4X1AV4LvmA4iy1htaZhg1XGM4vdJ54zyUKht77fHuvwAxQftbVZAJYzr63kszErCVaoMskHsWLw_JADDEbQBelFq2jc7FoRK6WOqwfE8o6PhDTFFymbxe2dLBU7Uycitdvzj-bacaFIOJ04idaT6iFqZ_c/s320/WhatsApp%20Image%202022-11-06%20at%2021.13.48.jpeg" width="320" /></a></span></div><span style="font-family: Quicksand; font-size: large;">Tujuan penilaian kinerja adalah untuk menjamin objektivitas pembinaan PNS yang dilakukan berdasarkan sistem prestasi dan system karier. Penilaian kinerja merupakan suatu proses rangkaian dalam Sistem Manajemen Kinerja PNS, berawal dari penyusunan perencanaan kinerja yang merupakan proses penyusunan Sasaran Kinerja Pegawai (SKP).<span><a name='more'></a></span></span><p></p><p><span style="font-family: Quicksand; font-size: large;"><br /></span></p><p><span style="font-family: Quicksand; font-size: large;">Demikian garis besar materi Bimbingan Teknis Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil yang diadakan oleh Sekretariat Daerah Kabupaten Ngawi pada tanggal 18-19 Februari 2022 di The Oxalys Regency Hotel Magelang. Saya diminta oleh panitia untuk menjadi salah satu narasumber. Materi banyak saya ambil dari PP Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja PNS. Seusai pemaparan para peserta saya bagi dalam beberapa kelompok untuk melakukan simulasi penyusunan SKP sesuai regulasi baru. Karenanya saya mengajak 2 staf saya, Mas Riska (Analis SDMA) dan Mas Sukatmiran (Pengelola Kinerja) ikut acara tersebut sebagai pendamping kelompok peserta.</span></p>wurianto saksomohttp://www.blogger.com/profile/12260403571563658126noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-9117651532359345771.post-648518895373085792022-02-10T19:46:00.008+07:002022-11-04T13:52:17.052+07:00Sosialisasi Penilaian Kinerja Pegawai<p><span style="font-family: Quicksand; font-size: large;"></span></p><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><span style="font-family: Quicksand; font-size: large;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjilDBN4q60pfBtisYQQd8Yz55Rp5Ubyq4582rtzVdbFMDpWoBXnRfvOO9dkMh9rKOz6OK-wJQJIU6RPBOnNN4-CRN120uMrZ8Zz1A85TKliTi5KNvASjmBos_oVdWJjdgYt0ntvDAeElzzFGPvbQS_Q1YWUZVIEtFF1lGXW0WNzqU9woejqVuLwyM/s1599/sos%20skp%20bkn%201.jpeg" imageanchor="1" style="clear: left; float: left; margin-bottom: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="1066" data-original-width="1599" height="213" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjilDBN4q60pfBtisYQQd8Yz55Rp5Ubyq4582rtzVdbFMDpWoBXnRfvOO9dkMh9rKOz6OK-wJQJIU6RPBOnNN4-CRN120uMrZ8Zz1A85TKliTi5KNvASjmBos_oVdWJjdgYt0ntvDAeElzzFGPvbQS_Q1YWUZVIEtFF1lGXW0WNzqU9woejqVuLwyM/s320/sos%20skp%20bkn%201.jpeg" width="320" /></a></span></div><span style="font-family: Quicksand; font-size: large;">Kamis 10 Februari 2022, kantor saya menyelenggarakan Sosialisasi Penilaian Kinerja Pegawai. Bertempat di Gedung Kesenian, dimulai kurang lebih pukul 9 pagi. Acara ini diikuti oleh hampir 100 peserta, yaitu para pengelola kepegawaian dari setda, setwan, badan, dinas, satpol, inspektorat, rumah sakit, kecamatan, dan kelurahan. Narasumber berasal dari Badan kepegawaian Negara Kantor Regional II Surabaya yakni Pak Ladi, S.Sos., M.M. (Auditor Kepegawaian Ahli Muda) dan Pak Daddy Liberty Adoe, S.H., M.M. (Asesor SDM Aparatur Ahli Muda).</span><p></p><p><span style="font-family: Quicksand; font-size: large;"><br /></span></p><p><span style="font-family: Quicksand; font-size: large;"></span></p><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><span style="font-family: Quicksand; font-size: large;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgWzskXBKJp7pSs_5r63ezAXZZ1WrMPxkjAKpkDXsLBnKy5oiqp3H3hyMkGxbXp_RuAWezTN9pKsT72GYft_XbtBDunrclXFAy3OGhMIbMZyHKU2daKm-KKoan13K71Rc3u-kMozALRlGov6Bu7rVlLQ7mPftCtbyFRbkRIUhJ3e8QiVzeTv3eJlU4/s1152/sos%20skp%20bkn%202.jpeg" imageanchor="1" style="clear: right; float: right; margin-bottom: 1em; margin-left: 1em;"><img border="0" data-original-height="544" data-original-width="1152" height="151" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgWzskXBKJp7pSs_5r63ezAXZZ1WrMPxkjAKpkDXsLBnKy5oiqp3H3hyMkGxbXp_RuAWezTN9pKsT72GYft_XbtBDunrclXFAy3OGhMIbMZyHKU2daKm-KKoan13K71Rc3u-kMozALRlGov6Bu7rVlLQ7mPftCtbyFRbkRIUhJ3e8QiVzeTv3eJlU4/s320/sos%20skp%20bkn%202.jpeg" width="320" /></a></span></div><span style="font-family: Quicksand; font-size: large;">Materi sosialisasi antara lain manajemen kinerja sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019, panduan penilaian kinerja sesuai Permenpan dan RB Nomor 8 Tahun 2021, penyusunan dan penilaian Sasaran Kinerja PNS (SKP) sesuai SE Kepala BKN Nomor 1/SE/I/2022, dan simulasi penyusunan SKP. Alhamdulillah berjalan dengan lancar. Bidang saya, PKAP sebagai panitia penyelenggara sangat berterima kasih atas dukungan semua pihak. </span><p></p><p><span style="font-family: Quicksand; font-size: large;"><br /></span></p><p></p><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjDW6ld1s95_SSf8YMcX9qhiBuRYTS7XfTF35Vpn_QjKPJ3CT1heE1YdWegcWcyIfXY5Y1y1jmwIJx5EpQHjYxJK9bo5ZAfJHu5NJSuY4Csi8QIYIKCAYfwd1kPuP1hNEBQyuAeeXaOmiV-4JFnsdfZ48CbGayAxm0c0dMG0-k8eChhSg6G-82RkKM/s1600/sos%20skp%20bkn%203.jpeg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="777" data-original-width="1600" height="155" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjDW6ld1s95_SSf8YMcX9qhiBuRYTS7XfTF35Vpn_QjKPJ3CT1heE1YdWegcWcyIfXY5Y1y1jmwIJx5EpQHjYxJK9bo5ZAfJHu5NJSuY4Csi8QIYIKCAYfwd1kPuP1hNEBQyuAeeXaOmiV-4JFnsdfZ48CbGayAxm0c0dMG0-k8eChhSg6G-82RkKM/s320/sos%20skp%20bkn%203.jpeg" width="320" /></a></div><br /><span style="font-family: Quicksand; font-size: large;"><br /></span><p></p>wurianto saksomohttp://www.blogger.com/profile/12260403571563658126noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-9117651532359345771.post-53832587505653176832022-01-25T20:41:00.008+07:002022-11-04T13:45:56.500+07:00Anjangsana ke Kota Madiun<p><span style="font-family: Quicksand; font-size: large;"></span></p><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><span style="font-family: Quicksand; font-size: large;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhUmlfr-iLdGYKhXkWdP9wdx4CDi50GstTCgSx5Iih1PTvvrQG8CqOXKprkC-Mp7x3XU0uLr20Dd1N1Ml9FkcZkfd6lOGeIMKmAPk0kcU843smej4C3eU0eM0V8lVxBH876JOT3vrpPKKeRRBPxeCHh3nvD3eZAL1uqTvpLSHNZr5Hemevu7o-bFD8/s1444/bkd%20madiun.jpeg" imageanchor="1" style="clear: left; float: left; margin-bottom: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="1083" data-original-width="1444" height="240" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhUmlfr-iLdGYKhXkWdP9wdx4CDi50GstTCgSx5Iih1PTvvrQG8CqOXKprkC-Mp7x3XU0uLr20Dd1N1Ml9FkcZkfd6lOGeIMKmAPk0kcU843smej4C3eU0eM0V8lVxBH876JOT3vrpPKKeRRBPxeCHh3nvD3eZAL1uqTvpLSHNZr5Hemevu7o-bFD8/s320/bkd%20madiun.jpeg" width="320" /></a></span></div><span style="font-family: Quicksand; font-size: large;">Selasa 25 Januari 2022, kali ini BKPSDM Kabupaten Ngawi bersilaturahmi atau anjangsana ke BKPSDM Kota Madiun. Tidak banyak pesertanya. Berenam antara lain kepala kantor, saya, Kabid Mutasi (Mas Samsul), Kabid PKA (Mbak Win), dan Riski (Analis SDM pada Bidang PKA). Sekitar jam setengah 11 siang kami berangkat dari Ngawi. Kepala BKPSDM Kota Madiun (Pak Haris) merupakan teman sekolah (SMAN 2 Kota Madiun) Kepala BKPSDM Kabupaten Ngawi (Pak Idham). Jadi, pertemuan terasa nuansa reuninya. Namun selain itu kami pun berbincang atau berdiskusi tentang pengelolaan kepegawaian di tempat bertugas masing-masing. </span><p></p><p><span style="font-family: Quicksand; font-size: large;"><br /></span></p><p><span style="font-family: Quicksand; font-size: large;">Ditemani sekretaris dan kepala bidang (Mas Mahfud) kami banyak diskusi tentang dampak peralihan jabatan struktural menjadi jabatan fungsional, pengembangan pegawai, promosi dan mutasi, serta kesejahteraan pegawai (TPP). Oh iya, bicara tentang prestasi, Kota Madiun pernah meraih peringkat pertama BKN Award 2021 kategori perencanaan kebutuhan, pelayanan, pengadaan, kepangkatan, dan pensiun. </span></p><p><span style="font-family: Quicksand; font-size: large;"><br /></span></p><p><span style="font-family: Quicksand; font-size: large;">Kantor BKPSDM Kota Madiun ini berada di Jalan Mastrip Nomor 25 Kota Madiun, persis di sebelah selatan Stadion Wilis. Kurang lebih 2 jam kami berdiskusi, dan akhirnya kami beranjak pamit diri. Sebelum pulang tak lupa cekrek-cekrek dulu alias foto-foto… 😁✌</span></p><div><br /></div>wurianto saksomohttp://www.blogger.com/profile/12260403571563658126noreply@blogger.com0