Kebohongan Adalah Kejujuran Yang Tertunda

Beberapa saat yang lalu kantor saya didatangi banyak orang, ratusan, dalam waktu yang hampir bersamaan. Data terakhir tercatat 711 yang masuk rekapitulasi. Mereka bukan pendemo. Mereka sedang menggantungkan nasibnya karena ada program pemerintah pusat yang sedang ’baik hati’. Yakni pendataan tenaga honorer kategori kedua. Berarti ada pendataan tenaga honorer kategori pertama. Ya. Kalau yang kategori pertama untuk tenaga honorer yang diangkat dengan SK Bupati, sedangkan kategori kedua diangkat oleh bukan Bupati, namun dua-duanya bekerja paling lambat sejak 1 Januari 2005 namun tidak masuk data base Tahun 2005 silam. Begitu penjelasan sederhanaya.

Kalau yang kategori pertama saya terlibat langsung, namun yang kategori kedua ini saya tidak dilibatkan. Namun seperti yang kategori pertama, dalam kategori kedua ini pasti ada kejanggalan dari peserta pendataan. Kecurigaan saya sedikit ada pembenaran saat ada yang mengirimkan pesan di blog saya. Ia memberitahukan bahwa ada proses rekayasa dari tenaga honorer itu, dan itu melibatkan pengurus forum honorer.

Beberapa pesan juga masuk di akun facebook, semuanya juga melaporkan hal yang sama, rekayasa data. Batin saya, kok saya menjadi tempat jujukan orang mengadu ya? Di mana peran wakil rakyat, lembaga pers, lembaga swadaya masyarakat? Jangan-jangan benar ada ”persekongkolan” seperti yang banyak dipikir orang sehingga terkesan tidak bersuara. Namun demikian saya apresiasi keluhan teman-teman, paling tidak dalam bentuk tulisan. Saya bukanlah orang pemegang kebijakan. Namun inilah salah satu cara saya menghentikan kemungkaran sesuai sunnah Rasul, cegahlah dengan tangan (hehehe...maksud saya mengetik kan menggunakan tangan).

Kejanggalan pertama, kenapa ratusan orang itu tidak terjaring saat pendataan tahun 2005. Padahal dari hasil pendataan 2005 tersebut ada ribuan yang masuk database untuk diangkat menjadi CPNS. Dari ribuan orang itu hanya menyisakan sekitar 70-an orang yang tidak masuk database karena kesalahan sistem aplikasi, padahal mereka memenuhi kriteria. Istilah yang populer saat itu adalah mereka masuk data korup. Berkali-kali kantor mengusulkan mereka ke BKN namun berkali-kali pula gagal. Tak lelahnya mereka yang masuk data korup memperjuangkan nasibnya agar sama dengan tenaga honorer lain bisa diangkat menjadi CPNS. Mereka inilah yang akhirnya dimasukkan sebagai kategori pertama dalam pendataan tahun 2010.

Nah pertanyannya, kenapa ratusan orang yang belakangan itu mendatakan dirinya, tidak masuk data base tahun 2005 sekaligus juga tidak masuk data korup. Dugaan saya, karena memang mereka menjadi tenaga honorer setelah 1 Januari 2005. Meskipun mungkin ada yang bekerja pas 1 Januari 2005 atau bahkan sebelumnya namun jumlahnya tidak sebesar itu. Satu dua mungkin ada, karena memang tidak tahu informasinya. Namun kalau tidak tahunya secara massal, ya benar-benar aneh.

Kejanggalan kedua, menurut teman saya, terletak pada bukti fisik dokumen kerja yakni SK Pengangkatan sebagai tenaga honorer. Pada kategori kedua, pejabat yang mengangkat bukanlah Bupati namun kebanyakan Kepala Sekolah. Di sinilah titik rawannya, manipulasi dan pemalsuan SK. Manipulasi artinya melibatkan Kepala Sekolah, maksudnya Kepala Sekolah memang membuatkan SK yang sebetulnya ia tahu bahwa itu tidak real (fiktif). Yang paling sering adalah penulisan kapan pertama kali pegawai tersebut menjadi tenaga honorer, dibuat per 1 Januari 2005 padahal kenyataannya setelah itu. Logika saya, SK Bupati saja berani direkayasa apalagi SK dari Kepala Sekolah. Sedangkan pemalsuan artinya menipu Kepala Sekolah. Maksudnya Kepala Sekolah tidak tahu apa-apa namun tandatangannya dipalsukan.

Padahal ini baru tahap pendataan, tahapan yang masih jauh dari pengangkatan menjadi CPNS (itu pun kalau memang benar Pemerintah jadi mengangkat). Masih ada tahapan lain yakni uji publik, uji petik, masuk data base, pemberkasan, dan lain-lain. Jika awalnya sudah ada kebohongan, maka hal berikutnya akan ada kebohongan baru untuk menutupi kebohongan lama. Alangkah tidak nyamannya hati, apalagi yang tidak terbiasa berbohong. Belum lagi membuat orang lain juga ikut berbohong kayak Kepala Sekolah dan pengurus forum, dosanya semakin berlipat. Belum lagi jika ada yang melaporkan adanya pemalsuan dokumen ke kepolisian, lebih repot lagi, masuk ke ranah pidana.

Bisa jadi dugaan saya tidak benar, mohon maaf kalau ternyata salah. Namun kalau itu sebuah kenyataan, miris hati ini. Dari ratusan orang itu, sepertinya sebagian besar berasal dari dunia pendidikan, dan sebagian besar adalah guru. Quo vadis dunia pendidikan? Mau di bawa ke mana wajah pendidikan di daerah ini? Relakah anak didik kita diajar oleh manipulator. Guru saja kencing berdiri, murid pun kencing sambil mengedarai Suzuki. Lebih dahsyat. Ini belum membahas tentang rekayasa sertifikasi, pemalsuan ijazah, pungli, guru yang dipenjara, dan  lain-lain. Luar biasa.